cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 189   190   191   192   193 
Implementasi Cross-Border Qr Code Payment Indonesia-Thailand Pada Periode 2022-2024 Andrew Matthew Sianturi; Shanti Darmastuti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6148

Abstract

Implementasi Cross-border QR Code Payment antara Indonesia dan Thailand pada periode 2022-2024 mencerminkan kemajuan signifikan dalam integrasi sistem pembayaran lintas negara di kawasan ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerja sama bilateral tersebut, termasuk infrastruktur, tantangan, dan dampaknya terhadap konektivitas keuangan digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara QRIS dan PromptPay memungkinkan transaksi lintas batas secara real-time menggunakan mata uang lokal. Meski infrastruktur teknis telah terbangun dengan baik, ketimpangan volume transaksi inbound dan outbound menunjukkan adanya tantangan dalam literasi digital, kesiapan infrastruktur lokal, dan perbedaan jumlah wisatawan antarnegara. Kolaborasi ini turut memperkuat diplomasi ekonomi digital dan menjadi model kerja sama sistem pembayaran lintas batas yang inklusif dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Reproduksi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Resti Rahayu Oktaviani; Gialdah Tapiansari Batubara
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6149

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam perspektif hukum kesehatan. Objek riset ini adalah hak kesehatan reproduksi. Adapun tujuannya guna mengkaji bentuk perlindungan hukum pada hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam kerangka hukum nasional, implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung, dan upaya memaksimalkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan penggunaan data sekunder berupa kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi masyarakat dalam kerangka hukum nasional diamanatkan untuk dilakukan oleh negara dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk langkah preventif dan langkah represif. Implementasi kebijakan kesehatan reproduksi bagi kelompok masyarakat marginal saat ini di Kota Bandung  belum maksimal dibuktikan dengan masih terdapat beberapa kasus masyarakat marginal (kelompok pemulung dan atau pengemis) yang belum memperoleh hak kesehatan reproduksi. Upaya memaksimalkan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum pada hak kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan dengan upaya perumusan kebijakan terkait implementasi hak kesehatan reproduksi, pendidikan hukum, sosialisasi maupun pengawasan.
Perbandingan Regulasi Syarat dan Ketentuan pada Fitur PayLater di E-Commerce yang sesuai Kebijakan OJK dan Undang Undang Klara Sundari Ningrum
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6150

Abstract

Fitur PayLater dalam layanan e-commerce semakin populer di kalangan masyarakat karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi melalui sistem pembayaran yang ditunda. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa layanan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan regulasi serta syarat dan ketentuan penggunaan fitur PayLater pada beberapa platform e-commerce dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sebagian besar platform telah menerapkan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam hal pengungkapan risiko, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan terciptanya ekosistem layanan PayLater yang adil dan aman bagi konsumen.
Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa: Studi Di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Rini Wahyuliyanti Siregar; Iskandar Syukur; Frenki Frenki
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan dana desa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 melalui pendekatan Fiqh Siyasah Maliyah, dengan fokus analisis di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis regulatif dengan temuan lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Temuan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam praktik pengelolaan dana desa pasca diberlakukannya regulasi tersebut. Perubahan mencakup peningkatan keteraturan dalam perencanaan, keseragaman dalam penganggaran, sistem administrasi yang mulai terdigitalisasi, pelaporan yang lebih terstruktur, serta transparansi yang meningkat. Dampak positif terlihat dalam pembangunan infrastruktur publik dan penguatan kapasitas ekonomi warga melalui pengembangan BUMDes, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan sosial. Ketika dianalisis dari perspektif Fiqh Siyasah Maliyah, tata kelola dana desa di Brabasan menunjukkan kesesuaian nilai, seperti prinsip musyawarah, keadilan distribusi, transparansi, serta orientasi kemaslahatan. Meski demikian, masih ditemukan tantangan berupa keterbatasan kapasitas SDM, kompleksitas regulasi, keterbatasan infrastruktur pendukung administrasi, dan rendahnya tingkat literasi keuangan serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kerusuhan dalam Ruang Siber Bukan Sebagai Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024) Dimas Tatang Wiro Sukarta; Muhammad Gary Gagarin Akbar; Muhamad Abas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6160

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap hukum dan komunikasi sosial, terutama terkait kebebasan berekspresi di ruang digital. Ruang siber kini menjadi arena baru bagi konflik sosial dan politik, termasuk penyebaran kebencian, pencorengan nama baik, dan juga mobilisasi opini publik. Untuk mengatur dinamika ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Namun, sejumlah ketentuan pidana dalam UU ITE, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2), dipandang problematik karena multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam menegaskan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut terhadap sistem hukum pidana siber di Indonesia. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, studi ini menganalisis bagaimana tafsir konstitusional terhadap norma pidana dalam UU ITE dapat mendorong reformasi hukum yang adil, demokratis, serta sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
Partisipasi Bermakna dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Taufik Firmanto; Gufran Gufran
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.6174

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan fokus pada tema Partisipasi bermakna dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode Penelitian menggunakan penelitian Hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan, partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Tambora telah dilaksanakan namun belum betul-betul diterapkan berdasar pada prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan, hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Telah ada upaya-upaya sinergis yang dilakukan, namun pada praktiknya, partisipasi Masyarakat seringkali masih terjebak pada aspek prosedural dan insidental semata. Program partisipasi dilaksanakan untuk sekadar menunaikan kewajiban, menggugurkan perintah undang-undang. Belum terwujud kesadaran terencana secara kolektif antara Masyarakat dengan para pemangku kepentingan untuk betul-betul menerapkan partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dilaksanakan berdasar pada pemenuhan prinsip-prinsip hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
Karakteristik Tindak Pidana Pencurian dan Pola Pembinaan Oleh Rumah Tahanan Negara Banyumas Agung Nurbani; Setya Wahyudi; Budiyono Budiyono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6190

Abstract

Pelaku tindak pidana pencurian dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Sebagai warga binaan Lapas atau Rutan sesuai dengan hak narapidana, maka akan mendapat hak pembinaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk  menganalisis karakteristik dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Banyumas dan untuk meganalisis Pola pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan hambatannya di Rumah Tahanan Negara Banyumas. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat preskriptif analisis, Lokasi Penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Negara Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Karakteristik pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Banyumas didominasi oleh laki-laki dewasa dengan pendidikan rendah (sekolah dasar), dan jenis pencurian yang umum adalah pencurian dengan pemberatan. Kenaikan kebutuhan ekonomi menjadi pemicu utama kejahatan ini. Penyebab pencurian dapat dibagi menjadi dua: faktor internal, seperti ekonomi, pendidikan, dan mental; serta faktor eksternal, yang terkait dengan hubungan sosial, keluarga, dan lingkungan. Semua faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pola pembinaan pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara Banyumas belum mencakup pembinaan kemandirian, hanya ada pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian dan pelayanan hak narapidana sesuai peraturan. Namun, ada hambatan dari faktor kultur hukum,  rendahnya kesadaran hukum narapidana, di mana narapidana kurang berpartisipasi dalam program yang telah disediakan oleh Rutan.
Tinjauan Yuridis Pengesahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan PN Jakarta Barat 825/PDT.P/2019/PN JKT.BRT) Muhamad Nugraha Putra; Muhamad Abas; Yuniar Rahmatiar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6193

Abstract

Hukum perusahaan Indonesia didasarkan pada asas legalitas, terutama melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan kerangka peraturan yang terperinci. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdiri sebagai otoritas tertinggi dalam tata kelola perusahaan, dengan kekuasaan yang melebihi yang dipegang oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Studi ini berfokus pada validasi yuridis keputusan RUPS, memanfaatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 825/PDT.P/2019/PN JKT.BRT untuk menjelaskan implikasi hukum dalam rapat pemegang saham dan pengambilan keputusan. Mengadopsi metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis hukum perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan komentar akademis melalui analisis kualitatif. Temuan utama menunjukkan bahwa RUPS memiliki wewenang eksklusif atas tindakan perusahaan yang penting, seperti menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan, dengan prosedur yang diwajibkan oleh hukum termasuk pemanggilan tepat waktu, kuorum mayoritas, dan pemungutan suara yang ditetapkan secara resmi. Pasal 78 mengamanatkan rapat tahunan dalam waktu enam bulan setelah akhir tahun fiskal. Studi ini menggunakan Teori Keagenan untuk menjelaskan hubungan principal-agent antara pemegang saham dan manajemen, dengan menyoroti RUPS sebagai mekanisme pengawasan. Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas: meskipun direksi dan komisaris bertanggung jawab secara individual atas kegagalan, sanksi eksplisit bagi perusahaan yang mengabaikan RUPS wajib masih kurang, sehingga melemahkan tata kelola perusahaan yang baik dan perlindungan pemegang saham. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum diperlukan untuk penegakan hukum dan akuntabilitas yang lebih efektif. Putusan pengadilan Jakarta yang dikutip memberikan yurisprudensi penting, yang menekankan kepatuhan dan perlindungan pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan.
Reformasi Regulasi IKN : Memperkuat Peran Notaris & PPAT Dalam Mengatasi Dominasi Asing Neng Ani Saputri; Rusdianto Sesung
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6197

Abstract

Dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terdapat beragam issue permasalahan hukum salah satunya adalah adanya tumpang tindih regulasi terkait dengan pemberian jangka waktu hak atas tanah dalam hal ini Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai yang dianggap tidak proporsional dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Terlihat dalam UU IKN dan Perpres 75/2024 yang melakukan pengaturan durasi maksimal tanpa memiliki kejelasan kriteria pemegang hak. Dalam konteks ini, notaris & PPAT memiliki peran sebagai pejabat pembuat akta otentik yang menjadi penting dalam hal menghadapi tantangan dari regulasi yang lemah bagi Warga Negara Indonesia. Dalam jurnal ini, penulis akan berfokus pada adanya potensi dominasi asing dan ketiadaan kepastian hukum akibat inkonsistensi peraturan hukum. Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap doktrin hukum dan juga perbandingan pada kebijakan yang ada. Hasil pada jurnal ini menunjukkan bahwa durasi pada kepemilikan tanah di IKN memiliki potensi inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Pada jurnal ini, penulis memberikan rekomendasi mengenai reformasi pada kebijakan pertanahan yang ada pada IKN dengan tetap mementingkan kepentingan nasional dan prinsip kepastian hukum.
Analisis Yuridis terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia Syauqina Maghfirah Salsabila
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6216

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek yuridis penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Melalui metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, studi ini menganalisis landasan filosofis, historis, dan yuridis konsep restorative justice, perkembangan implementasinya dalam berbagai bidang hukum di Indonesia, hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta prospek pengembangannya di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak, penanganan kasus pidana ringan, dan sengketa lingkungan. Pendekatan ini memiliki landasan filosofis yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan karakteristik masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan harmoni sosial. Secara yuridis, implementasi restorative justice telah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek regulasi, kelembagaan, dan pemahaman aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan restorative justice berpotensi mengurangi beban sistem peradilan, memberikan kepuasan lebih tinggi bagi para pihak, memulihkan hubungan sosial, dan menciptakan keadilan substantif. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan regulasi yang komprehensif, paradigma retributif yang masih dominan, dan kurangnya dukungan kelembagaan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka yuridis penerapan restorative justice di Indonesia yang lebih komprehensif dan sistematis dengan memperhatikan karakteristik sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Page 191 of 202 | Total Record : 2020

 189   190   191   192   193 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue