cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gede Sandiasa
Contact Email
sandiasagede1970@gmail.com
Phone
+6281338724721
Journal Mail Official
sandiasagede1970@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/about/editorialTeam
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Locus : Majalah Ilmiah FIA
Published by Universitas Panji Sakti
ISSN : 24067695     EISSN : 26229552     DOI : https://doi.org/10.37637/locus.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Locus : Majalah Ilmiah FIA Aim and Scope: accomodating the results of studies or researches or reviews in the field of public administration, social science, and political science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2019)" : 8 Documents clear
KONDISI LINGKUNGAN KERJA DAN KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA BONTIHING KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.337 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i1.271

Abstract

Kondisi lingkungan kerja berdampak pada kinerja pegawai. Untuk itulah harus diupayakan agar terciptanya kondisi lingkungan kerja baik itu kondisi lingkungankerja fisik dan kondisi lingkungan kerja non fisik yang baik dan kondusif.Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu : 1)bagaimanakah kondisi lingkungan kerja fisik pemerintahanDesa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng ;2) bagaimanakah kondisi lingkungan kerja non fisik pemerintahan Desa Bontihing KecamatanKubutambahan Kabupaten Buleleng ? dan 3) bagaimanakah kinerja perangkat Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan kabupaten Buleleng ?Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi lingkungan kerja fisik pemerintahan Desa Bontihing yang meliputi suhu, kebisingan, penerangan, sirkulasiudara serta ruang kerja sebagian besar masih kurang memadai.Selanjutnya ditemukan pula kondisi lingkungan kerja non fisik yang meliputi hubungan kerja antara bawahan dengan atasan, hubungan kerja antar perangkat desa,serta tata kelola dan kemampuan menyasuaikan diri para perangkat Desa Bontihing sudah baik.Kinerja perangkat Desa Bontihing selama ini sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja yakni kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa yang bertugas melayani masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KABUPATEN BULELENG (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) Ni Ketut Sudianing; Ida Ayu Putu Sri Widnyani; Luh Nila Winarni
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.929 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i1.276

Abstract

In handling various housing problems for low-income people, the government issued a policy of subsidized housing, namely Law no. 1 Year 2011 on Housing Residential Area. The implementation of this policy is more focused on housing development for Low-Income Community (LiC) through issuing Law. 64 year 2016 on Community Housing Development which aims at providing affordable housing in terms of a healthy, safe, harmonious, organized, planned, integrated and sustainable environment. In reviewing this policy, this study focused on the implementation of policy issues, both in terms of process and stakeholders involved, local government oversight of policy implementation, as well as factors supporting and inhibiting policy implementation. This study applied a qualitative approach by using the method of analysis from Creswell (2016). The findings of this study showed that 1) the implementation of subsidized housing policy for LiC is preceded by ensuring the requirements that must be met by the entrepreneur or target group. Implementation is successfully determined by the synergy between local government, employers, banks and target groups; 2) supervision related to policy implementation in general is more emphasized on preventive effort through initial process of allowance and administration requirement that should be fulfilled by target group; 3) supporting factors found, namely: (1) a number of residents who have improper housing; (2) great support of local government and local authorities; (3) a large area of land to build the subsidized houses; and (4) good cooperation among stakeholders. Furthermore, the inhibiting factors that need to be improved are: 1) the existence of changes in implementing regulations which cause greater difficulties among the stakeholders involved; 2) no supporting regulations on subsidized housing policy towards LiC in the regions; c) limited land in urban areas which is in accordance with the Spatial Plan; d) retarded process at the bank and limited human resources and 5) the unoptimum process of socialization. From the findings of this study, it is recommended the followings: 1) the implementation of the rules should be made consistent; 2) RTRW should be revised in order to meet the construction of subsidized housing; 3) it is expected for designated banks to provide adequate human resources and to apply easier procedures; 4) while entrepreneurs are expected to provide capital and investment requirements which are in accordance with established regulations, and finally 5) the providers are required to socialize more on subsidized housing to the public.
PENGELOLAAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA JAGARAGA KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG I Nyoman Suprapta
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.994 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i1.272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan sawan kabupaten Buleleng. Program tersebut merupakan salah satu program dalam upaya pengenasan kemiskinan.Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah pengelolaan programbedah rumah di Desa Jagaraga ?; 2) bagaimanakah dampak pelaksanaan program bedah rumah di Desa Jagaraga ?Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga diawali dengan proses perencanaan yang meliputi prosespenyusunan proposal dan sosialisasi kepada panitia pelaksana dan penerima bantuan. Pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun RAB,mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedha rumah, pengerjaan bangunan dengan cara gotong royong / swadaya, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 90 hari, dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan.Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pengawas yang ada di desa dan pengawas dari tim Dinas SosialPropinsi Bali. Pada akhir kegiatan dilaksanakan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program bedah rumah tersebut.Program bedah rumah di Desa Jagaraga berdampak positif pada peningkatan taraf kehidupan baik secara sosial maupun ekonomi dari warga penerima bantuan. Program bedah rumah juga berdampak negatif yakni membuat masyarakat menjadi malas, manja dan tidak mau bekerja keras. Mereka kebanyakan hanya menunggu uluran bantuan dari pemerintah.
MENGURAI BENANG KUSUT GOLONGAN PUTIH Putu Agustana
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.487 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i1.273

Abstract

Istilah Golput ( Golongan Putih ) pertama kali muncul muncul pada Pemilihan Umum Tahun 1971. Golput adalah istilah yang diberikan kepadaorang-orang yang tidak memberikan suaranya dalam Pemilu di Indonesia. Selanjutnya fenomena Golput itu bekembang menjadi suara yang rusak dan semuaorang yang tidak datang memberikan suaranya dalam Pemilu, karena sikap politik memprotes, atau karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau karena alasan lainnya. Fenomena Golput juga merupakan refleksi budaya politik individu-individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Secara akademis dapat disebutkan bahwa fenomena golput juga mudah muncul, karena calon pemilih datang ke kotak suara untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum, adalah hak dan bukan kewajiban. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi politik dalam pemilihan umum, memang bersifat sukarela (voluntary)
DAMPAK DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi di Desa Wisata Wanagiri dan Sambangan Sukasada Buleleng) Gede Sandiasa
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.616 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i1.269

Abstract

Besarnya kontribusi sektor pariwisata pada PDRB provinsi Bali maupun kabupaten/kota yang ada di Bali, mensyaratkan perlunya pelestarian dan pengembangan secara berkelanjutan pada sektor ini, karena bila terjadi kerusakan dan gangguan terhadap sektor ini, berpengaruh besar pada pelaksanaan pembangunan di Bali.Penataan daerah tujuan wisata (DTW), juga menyangkut sektor pendukung, seperti sumberdaya manusia, cagar budaya, pelestarian lingkungan alamiah, yangdapat dikembangkan melalui output kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik secara langsung dilakukan oleh pemerintah, kerjasama denganswasta maupun upaya lain guna mendorong partisipasi masyarakat secara maksimal dalam penyusunan kebijakan pariwisata tersebut, utamanya yangmenyentuh kepentingan, wilayah ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Model ini dapat mengacu pada upaya tata kelola jaringan kerjasama “collaborativegovernance”, mewujudkan sinergi antar aktor untuk menghasilkan kawasan terpadu di bidang pariwisata desa. Dalam hal ini penulis menyampaikanpermasalahan yaitu proses dan dampak pengembangan desa wisata terhadap pemberdayaan masyarakat desa.Temuan penelitian adalah pengembangan pariwisata desa dikembangkan melalui inisiatif dan partisipasi masyarakat, dengan memaksimalkan potensisumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan daya kreatif yang bisa dikembangkan di daerah tujuan wisata yang telah terbentuk. Kedua upayapenguatan melalui kerjasama dengan pihak swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan pemerhati pariwisata serta lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalammemberikan daya dukung pada Desa Wisata. Dampak yang dapat diarasakan dari pengembangan Desa Wisata adalah: Pengembangan Destinasi Wisata; b)Pengurangan urbanisasi; c) berdampak positif terhadap Pengembangan Lembaga Keuangan Desa, baik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMdes); dan d) memberi dampak pada Desa Pakraman sebagai kearifan lokal, dalam meningkatkan sektor ekonomi, sosial dan budaya.Saran dan rekomendasi penelitian Para Pelaku wisata agar terus meningkatkan kualitas diri di bidang wisata, berkolaborasi dengan pihak swasta (pengembangan kelembagaan dan permodalan), dengan pihak perguruan tinggi (dalam pengembangan Sumberdaya manusia), meningkatkan kerjasama antarkelompok DARWIS dalam upaya membentuk Wisata Desa Terpadu, yang dapat saling bersinergi, dan membentuk jaringan wilayah pariwisata desa. Kedua,diperlukan penguatan pada Desa wisata dari Pemerintah daerah dan dinas terkait baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan desa yang dapat menaungi danmemperkuat posisi tata kelola wisata desa, dan menjadikan jaminan terhadap keberlanjutan Destinasi wisata, keselamatan sumberdaya alam dan air, danpenguatan
PERANAN KOMUNIKASI STAF DALAM SOSIALISASI PROGRAM KERJA DI PUSKESMAS TEJAKULA II KECAMATAN TEJAKULA Dewa Made Joni Ardana
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.828 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i1.274

Abstract

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat mengembangkan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk program kerja atau kegiatan pokok. Didalam mewujudkan prioritas program yang telah ditetapkan,maka sudah seharusnya Puskesmas Tejakula II beserta seluruh jajaran staf, unit-unit/lembaga-lembaga kesehatan yang membawahinya serta pemberdayaan dari pihak masyarakat setempat untuk ikut terlibat dalam mewujudkan program kerja Puskesmas.Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : 1)bagaimana peranan komunikasi staf dalam mensosialisasikan program kerja ? ; 2)bagaimanakah strategi komunikasi staf dalam mensosialisasikan program kerjanya ? dan 3)apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat komunikasi staf dalam mensosialisasikan program kerjanya ?Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peranan komunikasi staf dalam sosialisasi program kerja di Puskesmas Tejakula II secara simultan menggunakan komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Strategi komunikasi yang digunakan oleh staf dalam mensosialisasikan program kerja adalah komunikasi persuasif yaitu dengan bertatap muka secara langsung, memanfaatkan para staf untuk menyebarkan informasi, dan memanfaatkan waktu senggang. Faktor pendukung komunikasi staf dalam sosialisasi program kerja adalah penguasaan bahasa, kemampuan intelektual atau sumber daya manusia cukup baik, dan tempat sosialisasi yang dipilih dengan suasana nyaman dan jauh dari gangguan suasana pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah : hambatan pada sarana dan media yang digunakan, hambatan yang disebabkan terjadinya gangguan suara dari luar, dan hambatan yang terjadi karena kemampuan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dikehendaki.
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 I Gde Made Metera
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.665 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i1.270

Abstract

Perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 memiliki 18 Sasaran dengan 41 Indikator Kinerja, dengan target yang terusditingkatkan yang ingin dicapai setiap tahun selama periode rencana strategis. Tahun 2018 Bupati Buleleng telah membuat Perjanjian Kinerja untuk mencapai target 18 Sasaran dengan 41 Indikator Kinerja tersebut.Berdasarkan pengukuran kinerja atas capaian target 18 Sasaran dengan 41 Indikator Kinerja sasaran maka diperoleh nilai capaian Indikator Kinerja dan nilairata-rata capaian Sasaran Strategis. Nilai-nilai itu diberi predikat, supaya memiliki makna. Predikat nilai capaian Sasaran kinerjan tahun 2018 dikatagorikan sebagaiberikut.>100% Melampaui Target=100% Sesuai Target
HUMAN RELATIONS DAN SEMANGAT KERJA PERANGKAT DESA DI DESA PAKISAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.699 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i1.275

Abstract

Semangat kerja merupakan gambaran sikap pribadi individu maupun kelompok terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam meraih tujuan. Untuk itu peran pimpinan melalui penerapan Human Relations diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Penerapan Human Relations melalui komunikasi yang baik serta motivasi dari pimpinan untuk mencapai kepuasan kerja bagi seluruh pegawai.Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah Human Relations perangkat desa di Desa Pakisan ?;2)bagaimanakah semangat kerja perangkat desa di Desa Pakisan?Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentanghuman relations dan semangat kerja perangkat desa di Desa Pakisan. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulandatanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kegiatan human relations perangkat desa di Desa Pakisan melalui komunikasi persuasif, komunikasi verbal,komunikasi non verbal, komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal.Semangat kerja perangkat desa di Desa Pakisan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat dilihat dari faktor hubungan yang harmonis antara atasandan bawahan, terdapatnya suasana dan iklim kerja yang bersahabat, rasa kemanfaatan bagi tercapainya tujuan organisasi, adanya tingkat kepuasan ekonomidan kepuasan materi lainnya, serta adanya ketenangan jiwa dari para perangkat desa

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 1 (2018) More Issue