cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gede Sandiasa
Contact Email
sandiasagede1970@gmail.com
Phone
+6281338724721
Journal Mail Official
sandiasagede1970@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/about/editorialTeam
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Locus : Majalah Ilmiah FIA
Published by Universitas Panji Sakti
ISSN : 24067695     EISSN : 26229552     DOI : https://doi.org/10.37637/locus.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Locus : Majalah Ilmiah FIA Aim and Scope: accomodating the results of studies or researches or reviews in the field of public administration, social science, and political science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2020)" : 8 Documents clear
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG, TANPA WHISTLEBLOWING SYSTEM I Gde Made Metera
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.028 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i1.285

Abstract

Perkembangan pemikiran mengenai konsep helix:triple helix-quad helix-penta helix yang menggambarkan peran aktor-aktor: akademisi, bisnis, civil society, government, dan diaspora dalam pembangunan ekonomi memengaruhi pemikiran tentang birokrasi. Pemerintah tidak lagi menjadi pelaku utama dalam pembangunan negara maupun daerah. Muncul kemudian kebutuhan melakukan Reformasi Birokrasi. Merespons kebutuhan itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah melakukan Reformasi Birokrasi dengan mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah berlangsung dengan memuaskan, namun ada sejumlah kegiatan prioritas yang belum dilaksanakan antara lain menetapkan Whistleblowing System. Reformasi Birokrasi 2020-2024 mulai dilakukan dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 degan mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Agenda prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng 2020-2024 pada delapan area perubahan pembenahan manajemen pemerintah daerah mengacu kepada mandat Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020, dan prioritas kegiatan yang belum dilaksanakan hingga tahun 2019.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.636 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i1.290

Abstract

Pegawai pemerintahan adalah aparat birokrasi yang juga sebagai abdi masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Khusus dalam pelayanan administrasi kependudukan, pegawai harus bisa bersikap profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus diberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah kualitas pelayanan administrasi kependudukan di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ?;2) apakah faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ?; dan 3)bagaimanakah solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng?Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mengacu pada tolok ukur yang disebut TERRA (Tangible, Empaty, responsiveness, Reliability, dan Assurance )Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng meliputi faktor internal yaitu sumber daya pegawai, team work pegawai, sikap pegawai, sarana dan prasarana, serta status pegawai. Sedangkan faktor eksternalnya adalah ketaatan masyarakat pengguna layanan terhadap aturan. Selanjutnya solusi dalam meminimalisir adanya faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan, meliputi solusi internal berupa : meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai, memaksimalkan team work pegawai, memperbaiki sikap pegawai, menambah sarana dan prasarana, serta mengusulkan peningkatan status pegawai. Solusi eksternalnya adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI SMP NEGERI 3 MENGWI I Rai Wahyudi Putra; Ida Ayu Putu Sri Widnyani
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.836 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i1.286

Abstract

In accordance with the Minister of Education and Culture Regulation No. 28 of 2016, the quality assurance system for primary and secondary education aims to ensure the fulfillment of standards in the education unit systematically, holistically, and sustainably, so that the culture grows in the education unit independently. The problems of this study are: 1. How is the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation No. 28 of 2016 concerning the quality assurance system for primary and secondary education in SMP Negeri 3 Mengwi, 2. What factors are hampering the implementation of Minister of Education and Culture Regulation number 28 of 2016 concerning the quality assurance system for primary and secondary education in SMP Negeri 3 Mengwi. This research is a qualitative research. In this study the authors found several research results, namely: 1. At SMP Negeri 3 Mengwi, the education quality mapping process has been carried out, namely by using an internal quality mapping system conducted by the School through the dapodik system, which contains all School data and annually completes the quality mapping questionnaire by utilizing the quality mapping application and the results of the quality mapping process. this is a school having a School quality mapping report card. From the report card, it can be seen how the school quality conditions are in accordance with 8 Education Quality Standards. Every 5 years the quality mapping process is also carried out by the National Accreditation Board of the Provincial Government. 2. The obstacles in implementing Permendikbud No. 28 2016 are the obstacles that occur from environmental conditions both within the School's internal environment and from the School's external environment.
UPAYA PEMBERDAYAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.424 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i1.291

Abstract

Wilayah laut Kabupaten Buleleng memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar yang jika dikelola secara tepat akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan dan kelautan seperti masyarakat nelayan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak para nelayan yang berada dalam kemiskinan sehingga hal ini menjadi ironi bagi suatu wilayah yang memiliki potensi laut yang sangat besar namun keadaan masyarakat nelayannya masih berada dalam belenggu kemiskinan sehingga diperlukan kebijakan ataupun program-program pemberdayaan yang lebih bersifat pro-civil society. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa tindakan dari upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Seririt, sehingga dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan untuk memperoleh data primer dan juga melalui metode observasiserta studi dokumen. Selanjutnya dilakukan pengolahan data serta analisis data Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitumengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, sehingga diperolehsuatu kesimpulan.Adapun simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah secara sektoral telah melaksanakan beberapa tindakan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masayarakat pesisir termasuk nelayan melalui beberapa kegiatan yaitu penguatan kultur kewirausahaan nelayan, Penguatan kelembagaan nelayan, penguatan partisifasi, penguatan permodalan nelayan dan melalui pemberian bantuan permodalan secara bergulir, maupun bantuan prasarana.Sebagai dampaknya, masyarakat nelayan dapat merasakan manfaat positif dari upaya - upaya pemberdayaan seperti diversifikasi usaha perikanan maupun nonperikanan yang semakin meningkat serta jangkauan penangkapan yang semakin luas sehingga dapat berpengaruh pada keadaan social-ekonomi nelayan yangsemakin baik.Pada akhirnya, dapat disarankan kepada para pihak terkait, bahwa masyarakat nelayan mestinya dapat diberikan bantuan permodalan usaha nelayan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga keuangan yang tidak lagi dirasakan memberatkan nelayan seperti keharusan adanya jaminan atau agunan berupasertifikat atau BPKB ketika memperoleh kredit usha nelayan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat nelayan terutama para nelayan kecil.
IN-EFISIENSI MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI ADMINISTRASI PUBLIK AKIBAT BERITA HOAK Gede Sandiasa
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.379 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i1.287

Abstract

Publik membutuhkan informasi yang valid dan kredibel yang bermanfaat untuk meningkatkan daya kreatifitas, inovasi dan kualitas pengetahuan guna meningkatkan kemampuan serta prestasi publik, berbasis teknologi informasi. Namun berita hoak sebaliknya dapat memberi dampak buruk pada in-efisiensi manajemen informasi dan komunikasi administrasi publik mengakibatkan administrasi mengalami kerusakan, kesalahpahaman, maladministrasi, pemborosan, dan kekacauan publik, dan ketidak percayaan publik terhadap pemerintah. Manajemen informasi dan komunikasi administrasi publik dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, menggalang partisipasi publik, penghematan sumberdaya, mewujudkan keterbukaan publik dan percepatan peningkatan pengetahuan masyarakat, secara luas berbasis teknologi informasi yang berkualitas. Dibutuhkan peningkatan kemampuan literasi dibidang digital dan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat, untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan terhindar dari berita HOAKS.
FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH Ni Ketut Sudianing
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.317 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i1.292

Abstract

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan masa depan kebijakan publik, sebab melalui perencanaan dapat disusun secara baik indikator-indikator capaian yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Indikator-indikator harus dapat diukur, dan jelas proses serta cara pencapaiannya. Adapun fungsi perencanaan dalam kebijakan publik adalah: 1) dapat memberikan gambaran yang jelas sasaran dan tujuan kebijakan dibuat, 2) Perencanaan sebagai pedoman pengalokasian sumberdaya manusia dan anggaran dalam implementasi kebijakan publik; 3) Perencanaan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan publik dan 4) Perencanaan dapat mendorong partisipasi publik, baik mitra kerja maupun masyarakat. Perencanaan dapat diarahkan kepada upaya pencapaian tujuan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur pencapaian kinerja kebijakan publik.
PENTINGNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI STRATEGI DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL Putu Agustana
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.274 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i1.288

Abstract

Hakikat pembangunan masyarakat adalah community base development atau pembangunan masyarakat dari bawah (bottom-up). Ditinjau dari sisi pemerintah (government), pembangunan masyarakat merupakan hasil dari perencanaan yang sistematis dari atas yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (subjek pembangunan). Kendati demikian, dalam perencanaan pembangunan masyarakat ada klausul yang menyatakan bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan,namun pada akhirnya keterlibatan dalam proses perencanaan dari bawah sulitsekali dilaksanakan.
EKSISTENSI PEREMPUAN BULELENG DIKANCAH POLITIK LOKAL SUATU PERJUANGAN MENUJU KESETARAAN GENDER I Nyoman Suprapta
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.778 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i1.289

Abstract

Ideologi gender yang berupa gagasan atau kepercayaan yang menggariskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda, ditambah lagi dengan adanya ideologi patriarki, yang menekankan apa anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, pada akhirnya sangat merugikan posisi perempuan dalam kehidupan di masyarakat. Terlebih di bidang politik yang memang seolah-oleh hanya cocok untuk kaum laki-laki. Dengan adanya globalisasi dan tuntutan emansipasi wanita, kaum perempuan berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka sanggup melakukan bidang pekerjaan yang selama ini hanya dikuasai laki-laki, termasuk terjun di panggung politik. Luh Tiwik Ismarheningrum dan Luh Kertianing adalah dua orang tokoh wanita Buleleng yang saat ini ikut meramaikan dan menyemarakan panggung politik di Buleleng. Kehadiran mereka seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kaum perempuan juga bisa sukses di panggung politik. Kehadiran mereka di panggung politik juga sebagai suatu perjuangan untuk menuju kesetaraan gender, menuju kesejajaran antara perempuan dan laki-laki.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 1 (2018) More Issue