Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 2 (2021)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Kebijakan Keamanan Energi Tiongkok di Afrika pada Periode Xi Jinping (2013-2019) ]]>
<![CDATA[Nur Ulfa Rosinawati]]>;
<![CDATA[Fahlesa Munabari]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (741.058 KB)
|
DOI: 10.24198/intermestic.v5n2.5
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi Tiongkok dalam mengamankan kebutuhan minyaknya di Afrika di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang cepat telah mendorong negara ini untuk merumuskan kebijakan keamanan energinya yang efektif serta langkah-langkah kebijakan luar negeri di negara-negara mitra Afrika dengan maksud untuk mengamankan pasokan minyaknya secara berkelanjutan guna memenuhi permintaan minyak domestiknya. Namun, investasi besar-besaran Tiongkok di sektor minyak di Afrika, di masa lalu, telah disambut dengan protes dari masyarakat dan pemerintah negara-negara Afrika yang menuntut kerja sama dengan Tiongkok yang lebih setara dan adil serta transfer teknologi, khususnya di sektor minyak. Hal ini terjadi khususnya selama periode pemerintah Presiden Hu Jintao sebelumnya (2003-2013). Dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, penelitian ini mengkaji langkah-langkah kebijakan luar negeri pemeritah Presiden Xi Jinping untuk mengamankan pasokan minyak di Afrika dan membandingkan langkah-langkah ini dengan yang diterapkan oleh periode pemerintahan Hu Jintao sebelumnya. Artikel ini menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping mereformasi pendekatan kebijakan luar negerinya ke Afrika serta memberikan negara-negara mitranya di benua tersebut dengan peningkatan bantuan asing yang signifikan dan merevisi kerangka kerja sama Tiongkok-Afrika dalam Forum Kerjasama Cina-Afrika (COFAC) untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, saling menghormati, dan kerja sama yang komprehensif antara Tiongkok dan Afrika.]]>
<![CDATA[Whose Governance, Which Legitimacy? Myanmar’s Collective Agency in a Domineering Framework on the Rohingya Crisis ]]>
<![CDATA[Kevin Ali Sesarianto]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1071.119 KB)
|
DOI: 10.24198/intermestic.v5n2.6
<![CDATA[July of 2017 is the last time the United Nations special rapporteur was allowed into Myanmar to report on the Rohingya crisis. By contrast, the Foreign Minister of Indonesia was well-received to talk about the same problem in 2017. This article sees the problem as a legitimacy crisis: Myanmar did not see the United Nations intervention framework to report on the Rohingya crisis as legitimate due to the perceived lack of the former’s agency in that framework. This article uses the concept of collective agency to further understand Myanmar’s reception of the United Nations regarding the Rohingya crisis. Myanmar’s rationality – way of seeing things – is seen to be marginalised and even deleted by the United Nations’ internationalist/cosmopolitan rationality through labels such as ‘draconian’ and ‘stagnant’ Indonesia’s approach is more sensitive to Myanmar’s agency. This article concludes that the exclusionist practice by the United Nations makes the framework lose its support-worthiness.]]>
<![CDATA[World Social Forum sebagai Eksperimentasi Pengorganisasian Politik Multitude ]]>
<![CDATA[Anggar Shandy]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.071 KB)
|
DOI: 10.24198/intermestic/v5n2.9
<![CDATA[Artikel ini berupaya untuk menganalisis model perlawanan serta tuntutan dan proposal World Social Forum (WSF). Dengan menggunakan multitude dari Hardt dan Negri sebagai kerangka analisis, artikel ini menyimpulkan bahwa model perlawanan WSF yang berupa ruang terbuka, plural, serta bersifat non-negara dan non-partisan, mampu merangsang debat yang demokratis dan reflektif, pengajuan proposal, pertukaran pengalaman serta aliansi antar gerakan dan organisasi yang terlibat dalam tindakan konkret menuju solidaritas dunia yang demokratis dan adil. Artikel ini juga mengidentifikasi tuntutan dan proposal yang diajukan oleh WSF, di antaranya terkait problem ekonomi, politik, identitas/kultural, ekologi serta militerisme dan perang. Proposal-proposal tersebut merupakan manifestasi dari imaji alternatif terhadap globalisasi neoliberal yang ditawarkan oleh WSF.]]>
<![CDATA[Komitmen Indonesia dalam Liberalisasi Jasa Telekomunikasi: GATS, AFAS, dan ASEAN+ ]]>
<![CDATA[Safura Fitri Hanifah]]>;
<![CDATA[Azhar Azhar]]>;
<![CDATA[Nurul Aulia]]>;
<![CDATA[Ferdiansyah Rivai]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (736.02 KB)
|
DOI: 10.24198/intermestic.v5n2.8
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perjanjian perdagangan regional dengan rezim perdagangan dunia WTO. Terdapat sebuah dikotomi perdebatan, apakah perjanjian perdagangan regional menjadi batu sandungan atau batu loncatan bagi negara berkembang dalam kerjasama di ranah WTO. Oleh karena itu, studi empiris dilakukan dengan melihat komitmen Indonesia dalam perdagangan jasa telekomunikasi sub-sektor internet access services. Fokus penjelasannya tentang komitmen yang telah dilakukan oleh Indonesia pada perjanjian General Agreement on Trade in Services (GATS) dan perjanjian perdagangan jasa regional di Asia-Pasifik. Perspektif neo-liberal institutionalism digunakan oleh penulis untuk menganalisis komitmen yang dilakukan oleh Indonesia dalam pelaksanaan liberalisasi perdagangan sektor jasa telekomunikasi. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa komitmen Indonesia dalam GATS menjadi dasar Indonesia dalam memberikan komitmen kerjasama perdagangan regional. Namun, komitmen pemberian akses pasar Indonesia tidaklah homogen terutama pada mode 3 (commercial presence). Terdapat variasi komitmen yang diberikan oleh Indonesia pada liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi dalam kerangka GATS, AFAS, dan ASEAN+. Variasi komitmen yang diberikan oleh Indonesia perlu dipandang sebagai tindakan positif karena adanya kepentingan negara untuk semakin mengintegrasikan pasarnya dalam mekanisme rezim perdagangan jasa dunia.]]>
<![CDATA[Hyundai Investment on Electric Vehicles in Indonesia: a Push-Pull Factor Analysis ]]>
<![CDATA[Achmad Ismail]]>;
<![CDATA[Darynaufal Mulyaman]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (763.989 KB)
|
DOI: 10.24198/intermestic/v5n2.11
<![CDATA[The electric vehicle trend globally made mobile automakers preparing another strategy. Nonetheless for Hyundai as South Korean biggest automaker with their success in the domestic market attracting Hyundai to expand their business. On the other side, Indonesia as the biggest economy in ASEAN demands continuous growth of its economy and expecting economy drive from foreign direct investment (FDI) and seeing the global trend despite lack of electric vehicle facilities and technology. This article analyzes why Hyundai decided to make a direct investment in Indonesia regarding the electric vehicle. This article tried to break down the premises through the push-pull factor in order to give an argument about Hyundai reasons in Indonesia.]]>
<![CDATA[Editorial: Covid-19 dan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pandemi Bayangan (The Shadow Pandemic) ]]>
<![CDATA[Arry Bainus]]>;
<![CDATA[Junita Budi Rachman]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (612.601 KB)
|
DOI: 10.24198/intermestic/v5n2.1
<![CDATA[Sampai saat ini, setiap orang di seluruh dunia masih berbicara tentang pandemi Covid-19 dan kesulitan ekonomi global. Apa yang tidak atau jarang didiskusikan banyak orang adalah pandemi jahat lainnya yang membayangi yaitu: peningkatan kekerasan terhadap perempuan (KTP) atau violence against women (VAW). Di tengah kombinasi dari sistem kesehatan yang kewalahan, karantina wilayah yang diberlakukan secara ketat, ketakutan akan virus dan efek vaksinasi, dan ketidakpastian ekonomi, di saat itu pula KTP telah menemukan peluang kotor untuk berkembang bersamaan dengan meluasnya pandemi Covid-19. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut fenomena KTP pada masa pendemi ini sebagai “the shadow pandemic” (pandemi bayangan) (United Nations, 2020). Upaya penghapusan KTP sebagai pandemi bayangan oleh PBB bersama dengan negara-negara anggota di seluruh dunia menemui masa krisisnya selama pandemi Covid-19 masih mendominasi dunia.]]>
<![CDATA[Assessing Russia's Military Strategy in the Eastern Mediterranean through the Establishment of an A2/AD (Anti-Access/Anti Denial Zone) ]]>
<![CDATA[Militia Christi Pandelaki]]>;
<![CDATA[Anak Agung Banyu Perwita]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (804.414 KB)
|
DOI: 10.24198/intermestic/v5n2.3
<![CDATA[The Eastern Mediterranean has long been the area of interests of Russia’s military power. Referring to one of the on-going armed conflicts in the region, Russia has expanded its claws by militarily intervening in Syria to prevent the regime from collapsing. As the only left arbiter in the war who prioritize a political settlement in Syria, although there are various interests between the actors that involved, Russia has decided to involve in several military operations with Turkey. As the meaning to actualize its interest in operating an anti-access/area denial (A2/AD) zone in the Eastern Mediterranean, Russia is taking Turkey as its significant partner to simplify and to secure its interest in establishing an A2/AD zone. By analyzing several primary and secondary data, this research concluded that Russia’s goals have been divided into two, first is the short-term goal which is to keep Assad in power. Second, the long term goal which is to deter the influence of the Western by deploying its advanced armed forces in the Eastern Mediterranean.]]>
<![CDATA[Evaluating Indonesia's Disaster Diplomacy Practices under the Jokowi Administration in 2018 ]]>
<![CDATA[Surwandono Surwandono]]>;
<![CDATA[Zain Maulana]]>;
<![CDATA[Tri Astuti Susanthi Retnoningsih]]>;
<![CDATA[Ariyanto Nugroho]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (739.43 KB)
|
DOI: 10.24198/intermestic.v5n2.7
<![CDATA[Artikel ini mengevaluasi praktik diplomasi bencana Indonesia tahun 2018, di mana beberapa peristiwa bencana berturut-turut menyebabkan korban jiwa yang sangat besar dan kerusakan material. Di satu sisi, bantuan internasional merupakan salah satu variabel penting yang dapat berperan dalam mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, bantuan internasional dianggap sebagai faktor yang dapat menurunkan legitimasi pemerintah dalam menangani bencana. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami bencana dan kebijakan bantuan luar negeri serta implikasinya terhadap keamanan negara dan manusia. Artikel ini menemukan bahwa orientasi pemerintah Indonesia di era Presiden Jokowi dalam penanggulangan bencana cenderung pada kebijakan yang berwawasan ke dalam yang konservatif dimana prioritas pemerintah dalam aspek keamanan negara justru membahayakan aspek keamanan manusia (human security)]]>
<![CDATA[Analisis Gender terhadap Kejahatan Seksual dalam Misi Perdamaian PBB ]]>
<![CDATA[Rikianarsyi Arrassyidinta Naramanik Wirantoputri]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (890.755 KB)
|
DOI: 10.24198/intermestic.v5n2.2
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor penyebab tetap terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB terhadap perempuan lokal di negara konflik. Penelitian ini menggunakan analisis gender, pendekatan kualitatif dan studi literatur. Hal yang dikaji dalam penelitian ini yakni kebijakan PBB mengenai pelarangan beragam jenis relasi seksual pasukan perdamaian PBB dan perempuan lokal, data laporan tuduhan eksploitasi dan pelecehan seksual yang disampaikan penduduk, dan Indeks Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS Index) dari negara pengirim dan penerima pasukan perdamaian PBB. Penelitian ini berargumen bahwa dalam penugasan misi perdamaian, terdapat aspek gender yang diabaikan oleh PBB, yakni budaya patriarki di kedua kelompok negara, pandangan hyper-masculinism para pasukan militer, dan tujuan berdimensi gender dari negara pengirim yang ingin membentuk dan mempertontonkan identitas mereka sebagai pelindung. Penelitian ini menyarankan kepada PBB agar mengkaji WPS Index negara pengirim sebelum menerima pasukan perdamainnya. Kata Kunci: Analisis Gender, Eksploitasi dan Pelecehan Seksual, Pasukan Perdamaaian PBB, WPS Index]]>
<![CDATA[Hambatan bagi Shanghai Cooperation Organization untuk Membuka Jalan Menuju Supranasionalisme ]]>
<![CDATA[Mahbi Maulaya]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (643.899 KB)
|
DOI: 10.24198/intermestic/v5n2.4
<![CDATA[Considering that the Shanghai Cooperation Organization (SCO) successfully brings forth intensive cooperation and prompts great intimacy among its members, many states perceive SCO as a promising regional organization for bridging their interests and shouldering their burden. Consequently, participation within SCO has expanded with the arrival of several new members and participants. Having in mind that its notoriety grown by leaps and bounds, can SCO increase its capability and competence as a regional organization by becoming a supranational one? Can SCO input supranationalism norms and values into its mechanism? This study argues that it is futile for us to expect that SCO possesses supranational capacity. The argument derives from the fact that SCO is the agent designed to safeguard its member’s sovereignty, and it consists of stubborn hegemonic power with bold nationalism. This study generated the aforementioned assessment by addressing the idea of supranationalism and implementing qualitative research and library research method.]]>
