cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 11   12   13   14   15 
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain oleh massa (studi di desa lepelle kec. robatal kab. sampang) Rahmad Rahmad
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.672 KB)

Abstract

ABSTRACTThe practice of vigilantism that often occurs among the community has developed in villages or big cities. Persecution often occurs by the community against thieves and thieves, giving rise to the perception by the community that persecution has become a common thing for the community. In order to solve this problem, efforts have been made to carry out research on the persecution that caused death. There are three basic questions that become the object of research, First: How is the process of solving cases of persecution that caused the death of other people by the mob of cow thieves in Lepelle village, kec. Robatal canoe. Second: What were the obstacles faced by police officers in handling cases of maltreatment that caused the death of other people by the masses in Lepelle village. Third: What efforts were made to overcome obstacles in the handling of cases of persecution that caused the deaths of other people by the masses in Lepelle Village. This research uses empirical juridical research with a case approach. This research shows that the process of case settlement is carried out through the Criminal Procedure Law process as regulated in Article 102 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Then the obstacle is due to the lack of cooperation between the community and the police. And the effort made was by forceful action by the police.Keywords: Criminal action, Persecution, Death of People, Mass,ABSTRAKPerbuatan main hakim sendiri yang kerap terjadi dikalangan masyarakat telah berkembang di desa-desa atau kota-kota besar. Sering terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pencuri dan maling, menimbulkan anggapan oleh masyarakat bahwa penganiayaan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Untuk memecahkan masalah tersebut upaya yang ditempu dengan melakukan penelitian terhadap penganiayaan yang menyebabkan mati. Terdapat tiga pertanyaan mendasar yang menajdi objek penelitian, Pertama : Bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain  oleh massa terhadap maling sapi di desa Lepelle kec. Robatal sampan. Kedua : Apakah hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain oleh massa di desa lepelle. Ketiga : Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain oleh massa di desa lepelle. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris denggan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penyelesaiaan perkara  yang dilakukan  melalui proses Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP. Kemudian hambatan karena Kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Dan upaya yang dilakukan yaitu dengan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Matinya Orang, Massa, 
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN TANAH DALAM REFORMA AGRARIA MELALUI PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) ( Studi di Desa Ngusikan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang) Siti Qotika
Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.689 KB)

Abstract

ABSTRACTLand registration can realize legal certainty guarantees with evidence of ownershiip of land rights produced at the end of the land registration process or called of land certificates. The Ministry of ATR/Head of BPN issued a Systematic Complate Land Registration Program (PTSL) as a priority program in Agrarian Reform. This study aim to determine the implementation of the Systematic Complate Land Registration Program (PTSL) in Ngusikan Village, Ngusikan District, Jombang Regency, as well as the level of legal awareness of the community in participating in The Systematic Complate Land Registration Program (PTSL). The type of research used is empirical legal research, using a sociological juridical approach. Data collection techniques used in this study are interviews, questionnaires and documentation. the data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique. The Systematic Complate Land Registration Program (PTSL) or better known as land certificates is carried out en masse with several stages at implementation and the level of legal awareness of the community in land Registration is high because it has fulfilled 4 indicators in legal awareness.Keywords: Legal Awareness, Agrarian Reform, The Systematic Complete Land RegistrationABSTRAKPendaftaran tanah dapat mewujudkan jaminan kepastian hukum dengan adanya alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah atau disebut dengan sertifikat tanah. Kementerian ATR/Kepala BPN mengeluarkan program PendaftaranTanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program prioritas dalam Reforma Agraria.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngusikan, Kec Ngusikan, Kab Jombang, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tipe penelitian digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosisologis, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Program PTSL atau lebih dikenal dengan persertipikatan tanah yang dilakukan secara massal dengan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah tinggi karena telah memenuhi 4 indikator dalam kesadaran hukum.Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) Kurniyati Ero Kurniyati
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.518 KB)

Abstract

ABSTRACT Legal research entitled Legal Sanctions Against Perpetrators of Disseminating Pornographic Videos Through Electronic Media. This research is based on laws and regulations covering the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In collecting legal materials obtained by means of library studies. The results of the research conducted by the author that the criminal act of spreading pornographic videos through electronic media in the view of criminal law, the perpetrators of distributing the video have violated the provisions of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 Law - Pornography Law article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which reads: “everyone intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or make accessible Electronic Information that has content that violates decency”, the perpetrator shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion).Keywords: Electronic Media, Pornography, Legal SanctionsABSTRAK Penelitian hukum yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Elektronik. Penelitian ini dari peraturan perundang-undangan yang meliputu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transksi Elektronik. Dalam mengumpulkan bahan hukum diperoleh dengan cara studi Pustaka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perbuatan tindak pidana penyebaran video pornografi melalui media elektronik dalam pandangan hukum pidana, maka pelaku penyebaran video tersebut telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilan”, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milliar).Kata Kunci: Media Elektronik, Pornografi, Sanksi Hukum 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP CORONAVIRUS DISEASE 2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN Moh Unais Ali Maulana
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.003 KB)

Abstract

ABSTRACTCoronavirus Disease 2019 has been declared a pandemic and has had a negative impact both in Indonesia and internationally. The Indonesian government has a policy called Health Quarantine and is used as the main guideline in protecting the public from the Covid-19 pandemic. This study aims to: 1) understand the Health Quarantine implemented by the Government based on Law no. 6 of 2018; and 2) knowing the form of legal protection for the public against Coronavirus Disease 2019 in terms of Law Number 6 of 2018. The research method used in this research is normative juridical. The results showed that: 1) Health Quarantine as a policy in overcoming the Covid-19 pandemic. Quarantine is carried out by carrying out supervision at the entrance, namely: Supervision at the Port, Supervision at the Airport, Supervision at the State Land Cross-Border Post, and Supervision of Crew, Personnel, and Passengers. and 2) Legal protection for the community is known by the guarantee of rights from the State to its people from the threat of Coronavirus Disease 2019, Community rights are the responsibility of the State as stipulated in the Indonesian Constitution.Keywords: Coronavirus Disease 2019, Health Quarantine ABSTRAKCoronavirus Disease 2019 telah ditetapkan sebagai pandemi dan telah menimbulkan dampak buruk baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang disebut Kekarantinaan Kesehatan dan digunakan sebagai pedoman utama dalam melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memahami tentang Kekarantinaan Kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018; dan 2) mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap Coronavirus Disease 2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.  Hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) Kekarantinaan Kesehatan sebagai kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Kekarantinaan dilakukan dengan melakukan pengawasan di pintu masuk yakni: Pengawasan di Pelabuhan, Pengawasan di Bandar Udara, Pengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara, dan Pengawasan Awak, Personel, dan Penumpang. dan 2) Perlindungan hukum bagi masyarakat diketahui dengan adanya jaminan hak dari Negara kepada masyarakatnya dari ancaman Coronavirus Disease 2019, Hak masyarakat merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh Negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Konstitusi Negara Indonesia.Kata Kunci: Coronavirus Disease 2019, Kekarantinaan Kesehatan
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON LITIGASI MELALUI KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima) nurtita nurtita nurtita
Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.714 KB)

Abstract

ABSTRAKPENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON LITIGASI MELALUI KEPALA DESA (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Kepala Desa sebagai penyelesaian sengketa tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa sebagai penyelesaian sengketa tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, NTB. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian sengketa tanah di Desa  Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang dilakukan denganmediasi Kepala Desa, umumnya ditanggapi baik, terutama pada kegiatan mediasi melalui musyawarah, kegiatan mendamaikan para pihak yang bersengketa, dan kegiatan dalam membuat surat perjanjian atas sengketa tanah; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Kepala Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima  sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah Desa, antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kata Kunci: Desa; Mediasi; Kepala Desa; Tanah; Penyelesaian Sengketa            ABSTRACT Non litigation land dispute resolution through the village head (in the village of tawali wera sub district bima district)  The aims of the study are to find out and understand the implementation of the role of the Village Head as mediator for land dispute resolution and the factors affecting the implementation of the role of the Village Head as mediator forl and dispute resolution. The type of study is a socio-juridical legal research. The research was conducted in Tawali Village, Wera District, Bima Regency, South NTB. Data were analyzed with descriptive qualitative analysis with content analysis. The results of the research indicated that (1) Settlement of land disputes in Kulo Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency which was carried out through the mediation of the Village Head, generally received a good response, especially in mediation activities through deliberation, activities to reconcile the disputing parties, and activities in making letters of agreement over land disputes; 2) Factors that influence the implementation of the role of the Village Head in Tawali Village, Wera District, Bima Regency as a mediator for Village land dispute resolution, including: legal substance, legal structure and legal culture. Keywords: Village; Mediation; Village Head; Land; Dispute Resolution 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN ATAS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI/ISTERI mohammad Supriadi
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.782 KB)

Abstract

Abstrak            Pasca berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian harta kekayaan dalam perkawinan mengalami perubahan. UU Perkawinan memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bawaan dan harta bersama. Perubahan tersebut berakibat hukum pada bentuk perlindungan hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, ketika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh suami/isteri. Hukum positif Indonesia saat ini hanya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan saja. Sedangkan pada harta bersama belum ada norma yang mengatur (rechtvacum), sehingga belum ada perlindungan hukum terhadap harta bersam ketika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh suami/isteri. AbstractAfter the enactment of Act No. 1 in 1974 regarding Marriage, the understanding of property in marriage has changed. The Act marriage separates property in marriage inheritance and shared property. Such changes have a legal effect in the from of legal protection of property in marriage, when a crime of embezzlement is committed by husband/wife. Indonesian positive law currently only provides legal protection against inheritance, while shared property have not yet regulated norms (rechtvacum) so that there is no legal protection for shared property when there is a crime of embezzlement committed by a husband/wife.Keywords: embezzlement, crime, marriage
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES BATU Bobby Edwan Ramnissa Utama
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.455 KB)

Abstract

ABSTRACT     The background of this research is to find out the form of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of persecution at the investigation level. So that there is a need for discussion in the form of legal protection for children as perpetrators, obstacles and efforts in implementing legal protection for children as perpetrators are very necessary, because legal treatment for perpetrators of minors should receive special attention in regulating and restoring the future of children. If not taken seriously, delinquency in children will have a very bad impact on themselves, their families, and the surrounding community. By using empirical juridical approach research methods to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method researchers can find out in detail about the forms of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of persecution at the investigation level in Batu City, as well as find out the obstacles and efforts in implementing legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse at the investigation level in Batu City.Keywords: Legal protection, children, criminal acts of abuse. ABSTRAK     Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku,kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku sangat diperlukan,karena perlakuan hukum untuk pelaku anak dibawah umur sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam mengatur dan memulihkan masa depan anak. Jika tidak ditangani secara serius,kenakalan pada anak akan berdampak sangat buruk bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Kota Batu, serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Kota BatuKata Kunci :Perlindungan hukum, anak, tindak pidana penganiayaan.
Analisa Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Sebelum dan Sesudah Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Astro Dwi Putra
Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.741 KB)

Abstract

ABSTRACTHuman trafficking is a modern form of human slavery. Human trafficking is also one of the worst forms of human trafficking. The rise of the problem of trafficking in persons in various countries, including Indonesia and developing countries, has attracted the attention of Indonesia as a nation, an international citizen, and a member of international organizations, especially the United Nations (UN). Based on empirical facts, women and children are a group that is very much the victim of the crime of trafficking in persons. Victims are trafficked not only for the purpose of prostitution or other forms of intimate exploitation, but also include other forms of exploitation, such as forced labor or forced services, slavery, or acts of slavery. The perpetrator of the crime of trafficking in persons recruits, transports, transfers, accommodates or receives a person with the intention of persuading, luring or using that person to be exploited with all threats of violence,kidnapping, forgery, fraud, abuse of power or a position of vulnerability.ABSTRAK          Perdagangan orang merupakan wujud modern dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang paling buruk. Maraknya permasalahan perdagangan orang dibermacam negeri, tercantum Indonesia serta negara-negara yang lagi tumbuh, sudah jadi atensi Indonesia selaku bangsa, warga internasional, serta anggota organisasi internasional, paling utama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Bersumber pada fakta empiris, wanita serta anak merupakan kelompok yang sangat banyak jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak cuma buat tujuan prostitusi ataupun wujud eksploitasi intim ,namun juga mencakup wujud eksploitasi lain, misalnya kerja paksa ataupun pelayanan paksa, perbudakan, ataupun perbuatan seragam perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima seseorang dengan maksud untuk membujuk, memikat atau menggunakan orang tersebut untuk dieksploitasi dengan segala ancaman kekerasan,penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan. Sedangkan korban yang melakukan akan berikan bayaran ataupun manfaat sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban
HAMBATAN MENERAPKAN DASAR HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP ANGGOTA YANG BERITIKAD TIDAK BAIK Muhamad Renaldi Saputra
Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.361 KB)

Abstract

ABSTRACTCooperatives were chosen as a way of providing bank credit to MSMEs, because cooperatives are business entities consisting of individuals or legal entities based on cooperative activities, while the populist economic movement is based on the principle of kinship as regulated in the Cooperative Law. In the process of providing loans, it is very necessary to have the principle of vigilance against lending because the funds provided do not belong to the cooperative, but funds that come from the community who are members of the cooperative. Therefore, it is necessary to have the principle of vigilance through accurate and in-depth analysis. Funds must be channeled appropriately with good supervision or monitoring through complete documentation, strong loan guarantees, and comply with legal requirements. This can be done to consider when providing loans to members as stated in the loan terms.Keywords: cooperatives, resistance, cooperatives law ABSTRAKKoperasi dipilih sebagai cara pemberian kredit bank kepada UMKM, karena koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum yang berlandaskan kegiatan koperasi, sedangkan gerakan ekonomi kerakyatan berlandaskan asas kekeluargaan yang diatur dalam UU Koperasi. Dalam proses pemberian pinjaman sangat diperlukan adanya prinsip kewaspadaan terhadap pemberian pinjaman karena dana yang diberikan bukan milik koperasi, melainkan dana yang berasal dari masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Oleh sebab itu, perlu adanya prinsip kewaspadaan melalui analisa yang akurat dan mendalam. Dana harus disalurkan secara tepat dengan pengawasan atau pemantauan yang baik melalui dokumentasi yang lengkap, jaminan pinjaman yang kuat, dan telah memenuhi syarat hukum. Hal ini bisa dilakukan dilakukan untuk mempertimbangkan pada saat memberikan pinjaman untuk anggotanya yang tertuang dalam persyaratan pinjaman.Kata kunci: koperasi, hambatan, hukum koperasi simpan pinjam
Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dan Upaya Penyelesaiannya Anggita Permadi
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.75 KB)

Abstract

(Studi di Kantor Polres Kabupaten Sampang)

Page 13 of 55 | Total Record : 545

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue