cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 9   10   11   12   13 
EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN DANA DESA GUNA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA MALINAU SEBERANG KEC. MALINAU UTARA KAB.MALINAU KALIMANTAN UTARA) Novanda Cahya Agustin
Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.929 KB)

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the effectiveness of the allocation of village funds related to village development in order to improve the community's economy, to find out the obstacles that occur in the effectiveness of the allocation of village funds in Malinau Seberang Village, Kec. North Malinau Kab. Malinau, North Kalimantan, as well as to find out efforts to resolve the obstacles that occur in the allocation of village funds. The research method uses juridical empirical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data, then the data analysis technique uses qualitative analysis methods. The results of research on the effectiveness of the allocation of village funds to improve the community's economy based on article 72 of law no. 6 of 2014 in Malinau Seberang Village indicate that it is quite optimal, the implementation of the effectiveness of Malinau Seberang village fund allocation is the result of the work spirit shown by the village government, supervision and anticipation of the misappropriation of village funds by the village government as well as the participation of the community who are cooperating in trying to build the village economy. The inhibiting factors are the difficulty of providing understanding to the community about the aims and objectives of the Clean RT program, the lack of ability of the RT management to coordinate all residents, difficulties in obtaining superior fish seeds and the diversion of funds taken from RT operations and staff. Then the efforts made by the village government are to provide understanding through socialization, ordering fish seeds in another place or city and not reducing the funds used for the RT Bersih program but taking funds from RT operations and staff.Keywords: Effectiveness, Village, Village Economy.ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifitasan dari pelaksanaan pengalokasian dana desa terkait pembangunan desa guna peningkatan perekonomian masyarakat, mengetahui hambatan yang terjadi dalam keefektifitasan pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian dari hambatan yang terjadi dalam pengalokasian dana desa. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian mengenai efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan pasal 72 undang-undang no.6 tahun 2014 di Desa Malinau Seberang menunjukkan bahwa cukup optimal, terlaksananya efektifitas alokasi dana desa Malinau Seberang adalah hasil semangat kerja yang ditunjukkan oleh pemerintah desa, pengawasan dan antisipasi akan adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat yang turut bekerjasama dalam berusaha membangun perekonomian desa. Faktor penghambat mengenai sulitnya memberikan pemahaman masyarakat tentang program RT Bersih, kurangnya kemampuan pengurus RT dalam mengkoordinir seluruh warga, kesulitan mendapatkan bibit ikan unggulan dan adanya pengalihan dana yang diambil dari operasional RT dan Staff. Kata kunci: Efektifitas, Desa, Perekonomian Desa.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Toipul Toipul
Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.529 KB)

Abstract

ABSTRACT Indonesia's criminal justice system is still does not regulated explicitly regarding legal steps to prevent legal violations committed by Law Enforcement Officials (APH). This research is used to determine, firstly, Can a piece of evidence be considered valid if it merely complies whit Article 184 of the Criminal Procedure Code’s classification of evidence types.  Second, What if the collection of the evidence used in court was unlawful or otherwise improper. Third, Is it necessary for Indonesian laws and regulations to specifically govern how evidence is gathered so that it doesn't violate the law or human rights. This research is a normative legal research using three approaches, the legal approach, the conceptual approach and the comparative approach.  The results of this study indicate that the evidence presented at the trial does not only meet the classification of evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but the validity of the evidence must be tested both formally and in substance.  Rules related to the validity of obtaining evidence must be stated explicitly and comprehensively through changes or revisions to the Criminal Procedure Code.  These rules must regulate the procedure for obtaining evidence and the legal consequences if the evidence is obtained illegally.Keyword : Evidence, Obtaining Evidence, Validity of EvidenceABSTRAKSistem peradilan pidana Indonesia masih belum diatur secara tegas terkait langkah hukum untuk mencegah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui, yang pertama, Apakah suatu alat bukti dapat dikatakan sah apabila hanya memenuhi klasifikasi jenis alat bukti dalam pasal 184 KUHAP. Yang kedua, Bagaimana jika perolehan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Yang ke tiga, Apakah perlu peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur secara eksplisit tentang perolehan alat bukti yang seharusnya tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan tidak hanya sekedar memenuhi klasifikasi alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tetapi alat bukti tersebut harus teruji keabsahannya baik secara formal maupun substansi. Aturan terkait keabsahan perolehan alat bukti harus dituangkan secara eksplisit dan komperehensif melalui perubahan atau revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Aturan tersebut harus mengatur tata cara perolehan alat bukti dan konsekuensi hukum apabila alat bukti tersebut diperoleh secara tidak sah.Kata Kunci : Alat Bukti, Perolehan Alat Bukti, Keabsahan Alat Bukti
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT MELALUI MEDIASI Faradilla Saputri Saputri
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.667 KB)

Abstract

AbstrakPenyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi menurut hukum adat yang berlaku di desa kajowair menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian konflik. Proses mediasi dilakukan dengan : Membuat sistematika negosiasi, Pengumpulan informasi, Tawar menawar dalam penyelesaian masalah dan Pengambilan keputusan. Dalam prakteknya penyelesaian mediasi di masyarakat juga di hadiri oleh berbagai pihak selain pihak yang bersengketa. Kekuatan hukum dari hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada Lembaga Adat desa kajowair agar hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian dalam Pengadilan.Kata kunci:  pengadilan,  perdamaian, desaAbstract Conflict resolution through mediation mechanisms according to customary law in the village of Kajowair is an important factor in determining the success of conflict resolution. Making the systematic negotiation, Collecting information, Bargaining in problem-solving and Decision making. The settlement of mediation in the community was also attended by the parties to the dispute. The legal documents can be requested from the Kajowair Village Customary Institution so that the parties make it even though they don't have the executive power as a peace certificate in the Court.Keywords: court, peace,  village
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA KESEHATAN PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Aulia Naslah Mahira
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.905 KB)

Abstract

The right of patient health data confidentiality is regulated by Law Number 36 of 2009 concerning Health. Patient health data is confidential, so that it cannot be published except under the provisions stipulated in the Legislative Regulations. This study aims to find: 1) the legal consequences in case of leakage of patient's personal data in terms of Law No. 36 of 2009 on Health, and 2) the forms of legal protection for the confidentiality of patient's personal data in terms of Law No. 36 of 2009 on Health. The research method used in this research is normative juridical. The results obtained that the confidentiality of patient health data is a right that is owned by the patient, so that parties who open personal data outside their authority can be subject to sanctions in the form of fines and/or criminal sanctions. In addition, the Government through laws and regulations has provided legal protection by guaranteeing patient rights related to the confidentiality of their data, including sanctions against parties outside their authority to disclose patient data.Keywords: Patient Health Data, Legal Consequences, Legal Protection Hak mengenai kerahasiaan data kesehatan pasien diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Data kesehatan pasien merupakan data yang sifatnya rahasia sehingga tidak dapat dipublikasikan kecuali berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui akibat hukumnya apabila terjadi kebocoran data pribadi pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data kesehatan pasien ditinjau dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil yang diperoleh bahwa kerahasiaan data pasien merupakan hak yang dimiliki oleh pasien, sehingga terhadap pihak yang membuka data pribadi diluar kewenangannya dapat dikenakan sanksi baik berupa denda dan atau pidana. Selain itu, Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum dengan menjamin hak pasien berkaitan dengan kerahasiaan datanya termasuk juga perihal sanksi terhadap pihak-pihak yang diluar kewenangannya membuka data pasien.Kata Kunci: Data Kesehatan Pasien, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum
TERITORIAL INDONESIA PADA SENGKETA LAUT CHINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Siti Qurrotu A'yun
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.065 KB)

Abstract

ABSTRACTThe North Natuna Islands are Indonesia's border areas that are in direct contact with the South China Sea (LCS) which are unilaterally claimed by the Chinese government, so that this creates tension with countries directly bordering the LCS, including Indonesia. Therefore, the author examines the Indonesian territory in the LCS dispute in the perspective of international law. The research method used in this research is normative legal research, which uses several research methods such as a conceptual approach (statue approach) and a case approach (case approach). This study explains that the LCS conflict has been resolved based on the perspective of International Law with the issuance of a permanent court of arbitration (PCA) decision which states that China is not entitled to the LCS based on the nine dash line claim or based on traditional fishing because it is contrary to the Law of the Sea Convention/UNCLOS 1982, as well as for countries in the LCS region (including Indonesia) can rearrange their maritime claims upon the issuance of the PCA decision.Keywords: International Law, South China Sea (LCS), Indonesian Territory ABSTRAKKepulauan Natuna Utara merupakan kawasan perbatasan Indonesia yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan (LCS) yang di klaim sepihak oleh pemerintah China, sehingga hal tersebut menimbulkan ketegangan dengan Negara-negara yang berbatasan langsung dengan LCS termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu penulis meneliti tentang territorial Indonesia pada sengketa LCS dalam perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan beberapa metode penelitian seperti pendekatan konseptual (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pada penelitian ini menjelaskan bahwasanya konflik LCS sudah terselesaikan berdasarkan perspektif Hukum Internasional dengan dikeluarkannya putusan permanent court of arbitration (PCA) yang menyatakan bahwa China tidak berhak atas LCS berdasarkan klaim nine dash line maupun berdasarkan traditional fishing karena bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut/UNCLOS 1982, serta untuk negara di kawasan LCS (termasuk Indonesia) dapat mengatur ulang klaim maritimmnya atas dikeluarkannya putusan PCA.Kata Kunci : Hukum Internasional, Laut China Selatan (LCS), Teritorial Indonesia
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Risqi Kurniawan Risqi
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.842 KB)

Abstract

ABSTRACTBased on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the requirements for electronic signatures are regulated in the law. In its development, the electronic signature is affixed to the deed. What is the position of electronic signatures according to Indonesian positive law? What is the validity of electronic signatures in contracts according to Indonesian positive law? This paper was prepared using a normative method with a conceptual, statutory and comparative approach. According to the provisions of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In a deed, when using an electronic signature, it must be confirmed in advance regarding the official authorized to make the deed. Notaries cannot make an authentic deed using an electronic signature, this is based on the principle of the table lionic officium fidaliter excercebo notary in making a deed must be conventional. Non-Notary Officials are not bound by this principle.Key words: Electronic Signature, Deed, Notary, Non-Notary. ABSTRAKBerdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, persyaratan tanda tangan elektronik diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam perkembangannya tanda tangan elektronik dibubuhkan dalam akta. Bagaimana kedudukan tanda tangan elektronik menurut hukum positif Indonesia? Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam kontrak menurut hukum positif Indonesia? Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan komparatif. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada suatu akta apabila menggunakan tanda tangan elektronik harus dipastikan terlebih dahulu terkait pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. Notaris tidak dapat membuat akta otentik dengan menggunakan tanda tangan elektronik, hal ini berdasarkan asas tabellionis officium fidaliter excercebo notaris dalam membuat akta harus secara konvensional. Pejabat Non-Notaris tidak terikat pada asas tersebut.Kata kunci  : Tanda Tangan Elektronik, Akta, Notaris, Non-Notaris.
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL (Studi Kasus di Polres Batu) Enicson Pratama Putra
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.211 KB)

Abstract

ABSTRACTThis journal is titled "SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES OF CAR BUYING AND SELLING TRANSACTIONS (Case Study in Batu Police)". The problem formulation of this journal is how the modus operandi of how to solve the crime of car trafficking fraud in the Criminal Code. The journal uses qualitative research methods. The conclusion of this journal is that criminalization policy is necessary and in the criminal act of car trafficking fraud is stipulated in Article 378 of the Criminal Code on Fraud. Fraud is an act that harms others so that it is included in the action that can be penalized in the principal form by the legislator has been stipulated in Article 378 of the Criminal Code. Fraud is a lie made for personal gain but to the detriment of others and what happens in general the crime of fraud is always done by persuading and mobilize someone to hand over goods and deeds that can engender trust in the confession.Keywords: Criminal Acts of Fraud, Buying and Selling cars. ABSTRAKJurnal ini berjudul "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL (Studi Kasus di Polres Batu)”. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana modus operandi bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan jual-beli mobil dalam KUHP. Jurnal ini memakai metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kebijakan kriminalisasi diperlukan dan dalam tindak pidana penipuan jual-beli mobil ini diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain dan yang terjadi pada umumnya tindak pidana penipuan tersebut selalu dilakukan dengan cara membujuk dan menggerakan seseorang untuk menyerahkan barang dan perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohongKata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Jual Beli mobil.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG OLEH ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan) Arief Setyawan
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.224 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research is motivated by the many cases of traffic accidents by children with imprisonment sanctions that have a negative impact on children. The problem raised is the application of restorative justice in resolving cases of traffic accidents that result in the death of people by children in the jurisdiction of the Pasuruan Resort Police, along with obstacles and efforts. Empirical juridical research with sociological approach and legislation approach. The results of this study are the Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan implement restorative justice in cases of traffic accidents that resulted in the death of people through diversion. Barriers experienced: there is no clear rule of law, difficulty in getting approval from the victim's family, pre-diversion takes a long time, legal awareness is still low and intervention from the community. Efforts to overcome these obstacles: form special regulations, provide understanding to the families of victims regarding the restorative justice settlement process, the Police coordinate with other agencies, conduct socialization and counseling, and the Police act as mediators in the diversion process.Keywords: Restorative Justice, Traffic Accident, Child, Death Person ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dengan sanksi pidana penjara yang menimbulkan dampak negatif bagi anak. Adapun permasalahan yang diangkat adalah penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan, beserta hambatan dan upaya. Penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan menerapkan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang melalui diversi. Hambatan yang dialami: tidak ada aturan hukum yang jelas, sulitnya mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban, pra diversi membutuhkan waktu lama, kesadaran hukum masih rendah dan intervensi dari masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut: membentuk peraturan khusus, memberikan pemahaman kepada keluarga korban terkait proses penyelesaian secara restorative justice, Kepolisian berkoordinasi dengan instansi lain, melakukan sosialisasi dan penyuluhan, serta Kepolisian menjadi penengah dalam proses diversi.  Kata Kunci: Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Anak, Matinya Orang
PENERAPAN KETENTUAN JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Henli Hendri Waloko
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.292 KB)

Abstract

AbstrakTindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Salah satu cara mengungkap tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dengan menerapkan Justice collaborator, Justice collaborator adalah  setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparatur hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan berjalan efektif.Kata kuinci: tindak pidana narkotika, sistem peradilan, justice collaborator Abstract Narcotic crime can be defined by an act which violates the provisions of the narcotics law, in this case the Law No. 35 of 2009 and other provisions are included or not in conflict with the law. One way to uncover the narcotic crime within the criminal justice system in Indonesia is to implement the Justice collaborator, Justice collaborator is any suspects involved in organized crime and have committed a criminal act on their own initiative or at the request of the legal apparatus to cooperate with law enforcement find evidence and evidence that effective investigation and prosecution.Keywords: narcotic crime, the justice system, justice collaborator
PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM SITUS FILM ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Mita Aditia Sari
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.911 KB)

Abstract

ABSTRACTAdvances in information technology cause changes in human life in various fields that affect the birth of new legal actions and have a negative impact that can harm many parties, one of which is in the field of intellectual property, especially Copyright. Currently Indonesia has a legal device in the field of intellectual property is Law No. 28 of 2014 on CiptaRights. One of the objects protected in the field of copyright is cinematography regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright Article 40 paragraph (1) letter m. In the current problem is there are several websites that provide films such as the website IndoFilm, IndoXII, LAYARKACA21, REBAHIN.COM. These sites give away movies for free but they take advantage through such advertisements, it should be when one wants to take advantage of the economic rights of a creation in any way must obtain the consent of the creator or copyright holder. Key Word: Copyright, Ilegal Film Sites, Law Number 28 Year 2014 ABSTRAKKemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru dan mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak salah satunya yaitu dalam bidang kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta. Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu objek yang dilindungi dibidang Hak Cipta adalah sinematografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf m. Dalam permasalahan saat ini adalah ada beberapa situs website yang menyediakan film ilegal seperti halnya website IndoFilm, IndoXII, LAYARKACA21, REBAHIN.COM. Situs-situs tersebut memberikan film secara gratis namun mereka mengambil keuntungan melalui iklan tersebut, Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kata Kunci: Hak Cipta, Situs Film Ilegal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Page 11 of 55 | Total Record : 545

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue