cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 12   13   14   15   16 
EFEKTIVITAS LARANGAN PEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN Putri Holida
Dinamika Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.921 KB)

Abstract

          Terjadinya tanah absentee karena melanggar asas yang ada dalam Pasal 10 UUPA tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Dan Undang-Undang No.56 Prp Tahun 1961 tentang penetapan luas tanah pertanian. Tanah absentee adalah pemilikan tanah pertanian yang pemilikannya tidak bertempat tinggal dalam satu kecamatan dengan letak tanah yang dimilikinya itu sehingga tanah tersebut tidak dikerjakan secara aktif. Berdasarkan hal tersebut ini berarti bahwa setiap pemilik tanah dilarang memiliki tanah pertanian yang berbeda dengan kecamatan dimana si pemilik bertempat tinggal karena pemilikan demikian akan menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien. misalnya tentang penyelenggaraannya, pengawasannya, pengangkutan hasilnya, sehingga dapat juga menimbulkan sistem penghisapan. Pengecualian hanya berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal berbatasan dengan kecamatan letak tanah, apabila jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya menurut pertimbangan panitia landreform daerah kabupaten masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien.     The occurrence of absentee land for violating the principles contained in Article 10 of the LoGA concerning the prohibition of ownership of agricultural land absentee. And Law No.56 Prp of 1961 concerning the determination of the extent of agricultural land. Absentee land is the ownership of agricultural land whose ownership does not reside in one sub-district with the location of the land it owns so that the land is not actively worked on. Based on this, it means that every landowner is prohibited from owning agricultural land that is different from the district where the owner resides because such ownership will lead to inefficient land cultivation. for example about its implementation, supervision, transport of the results, so that it can also lead to exploitation systems. Exceptions only apply to landowners who live adjacent to the sub-district of land, if the distance between the owner's residence and land according to the consideration of the district land reform committee is still possible to work on the land efficiently.
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan) Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.675 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis is motivated because there are still many traffic accidents that result in material losses in Pasuruan. Issues raised regarding: settlement of traffic accident cases due to negligence resulting in material losses through penal mediation in the jurisdiction of the Pasuruan Police, obstacles and efforts. This research is an empirical juridical research using sociological approach, legislation approach and case approach. The results of this study are limited penal mediation regulated in the Letter of the Chief of Police No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS. Based on the letter from the National Police Chief, one of the things that can be resolved through penal mediation is a crime that causes material loss. The obstacles experienced in implementing penal mediation in traffic accident cases that resulted in material losses by the Pasuuran Police Traffic Unit were the conflict of interest between the victim and the perpetrator, there was no SOP on penal mediation, and the lack of mediator skills. Efforts made to overcome these obstacles are proposing the preparation of SOPs as well as providing education and improving the quality of investigators as mediators.Keywords: Penal Mediation, Traffic Accident, Material Loss ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi karena masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material di Pasuruan. Permasalahan yang diangkat mengenai: penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian material melalui mediasi penal di wilayah hukum Polres Pasuruan, hambatan dan upaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah mediasi penal secara terbatas diatur dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS. Berdasarkan Surat Kapolri tersebut bahwa salah satu yang dapat diselesaikan secara mediasi penal adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian material. Hambatan-hambatan yang dialami dalam menerapkan mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material oleh Satlantas Polres Pasuuran adalah benturan kepentingan antara korban dan pelaku, tidak ada SOP tentang mediasi penal, dan kurangnya kecakapan Mediator. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah megusulkan penyusunan SOP serta memberikan pendidikan dan meningkatkan kualitas Penyidik sebagai Mediator.Kata Kunci: Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas, Kerugian Material
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN DALAM MELINDUNGI NASABAH PENYIMPAN Benny Krestian Heriawanto
Dinamika Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1814.199 KB)

Abstract

The weakness of supervision on the field of banking cause weakness of protection for depositors. The weakness of supervision cause amerge of infraction that lost out for depositors. This condition is caused by a large and complex of duty and responsibility oh the Indonesian Bank as the institution of banking supervisor. In order to overcome the problems, ,formed Otoritas Jasa Keuangan that replace the role of Indonesian Bank on the supervision of banks in order to protect its depositor as set out in Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. It is known that there are differences in the role of  the supervision of Indonesian bank compared to Otoritas Jasa Keuangan gainst the banking especially in order to protect its depositors, and also know that Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan doesn’t meet and demand The BaselCore Principles.Keywords: Otoritas Jasa Keuangan, Protection of Depositor, Supervision.
Akibat hukum tanah groondkart yang dikuasai PT. Kereta Api Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Septian Ikhwan Nugroho
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.092 KB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi oleh ketidak pastian hukum hak atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah keberadaan tanah grondkaart sebagai bukti kepemilikan PT. KAI dan akibat hukum tanah grondkaart yang dikuasai PT. KAI setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejarah keberadaan tanah grondkaart yang dimiliki Staatsspoorwegen berfungsi sebagai petunjuk untuk menjelaskan bahwa tanah yang diuraikan dalam grondkaart merupakan kekayaan negara aset Staatsspoorwegen, sehingga tidak dapat diberikan kepada pihak lain sebelum mendapat ijin dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pembina Umum Kekayaan Negara. Akibat hukum tanah grondkaart yang dikuasai PT. KAI setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada hak masyarakat dalam pengelolaan tanah negara tetap dapat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Namun demikian tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku dan harus tetap tunduk kepada pada aturan yang berlaku.
ANALISIS HUKUM TIDAK TERPENUHINYA JANJI UNTUK MENIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO.5/PDT.G/2019/PN.BMS) TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Maryam Abas
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.164 KB)

Abstract

ABSTRACKIn this thesis the author raises the title "Legal analysis of the non-fulfillment of the promise to marry based on the decision of the supreme court no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms regarding unlawful acts" by raising the following problems: 1. Factors that are the background of the promise to marry which is not fulfilled as an act against the law in the decision of the supreme court no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms ? 2. What is the responsibility of parties who commit acts against the law as referred to in the decision of the supreme court no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms?. The research method used in this research is normative juridical law research, which uses research approaches such as a conceptual approach (statute approach), case approach (case approach) and legislation approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is to analyze descriptively by describing and then concluded. The results of this study are marriage promises that are not fulfilled are categorized as acts against the law because the act of breaking the marriage promise has fulfilled the element of unlawful acts. Therefore, the party who commits an unlawful act is obliged to himself for compensation as a form of consequence of his action. Keywords: Marriage, Promise, Actions Against   ABSTRAK Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5/Pdt.G/2019/PN/Bms Tentang Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Faktor yang menjadi latar belakang janji untuk menikah yang tidak terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan mahkamah agung no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah agung no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms ? Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yang mana menggunakan pendekatan penelitian seperti pendekatan konseptual pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menganalisis secara deskriptif dengan menguraikan lalu kemudian disimpulkan. Hasil dari penelitian ini yaitu janji menikah yang tidak terpenuhi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan ingkar janji kawin tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Maka dari itu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan atas dirinya untuk ganti rugi sebagai bentuk konsekwensi dari perbuatannya.  Kata Kunci : Perkawinan, Janji, Perbuatan Melawan Hukum  
FAKTOR – FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PENYELESAIANNYA (Studi di Wilayah Hukum Polres Sampang) FIKI OKTO BIANTORO
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.758 KB)

Abstract

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, dan pengawasan yang ketat. Peredaran dan dampak penyalahgunaan narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tidak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencobanya. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin dan terpadu dari seluruh masyarakat. Bentuk  pencegahan diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkoba baik pengedar maupun  pengguna berbeda, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya.
MEKANISME PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI LELANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik) zul zulkifli
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.054 KB)

Abstract

ABSTRACTThe choice of the theme is motivated by the many processes of buying and selling land through auctions that occur in the community, so it is necessary to know about the mechanism for the transfer of property rights to land and to seek things that become obstacles to the transition process. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the mechanism for transferring ownership rights to land through auction based on Government Regulation Number 24 of 1997 at the National Land Agency of Gresik Regency? 2. What are the obstacles in the transfer of land ownership rights through auctions and what are the efforts to overcome them? The method used by the author is empirical juridical with a sociological approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through field techniques by means of interviews, observations, and documentation and data analysis techniques using qualitative analysis. The mechanism for the transfer of land ownership rights is divided into nine stages by fulfilling predetermined conditions, and if there are obstacles there are several steps that can be taken.Key words: Land Ownership, Auction, Land RegistrationABSTRAKPilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya proses jual beli tanah melalui lelang yang terjadi dimasyarakat, sehingga perlunya diketahui tentang mekanisme peralihan hak milik atas tanah serta mengupayakan hal-hal yang menjadi penghambat proses peralihan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme peralihan hak milik atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik? 2. Apa saja hambatan dalam peralihan hak milik atas tanah melalui lelang dan bagaimana upaya untuk mengatasi hal tersebut? Metode yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik lapangan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Mekanisme peralihan hak milik atas tanah dibagi menjadi sembilan tahap dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan, dan apabila terjadi hambatan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Kata kunci : Hak Milik Atas Tanah, Lelang, Pendaftaran Tanah
ANALISIS YURIDIS MENGENAI SISTEM “BUYBACK” SAHAM Adinda Fikriatuz Zuroida
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.728 KB)

Abstract

AbstrakBuyback Saham memiliki arti pembelian kembali saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan atau perseroan. Yaitu, saat suatu perusahaan telah menerbitkan saham pada bursa efek dalam beberapa waktu, boleh perusahaan tersebut membeli kembali saham yang telah laku di dunia pasar modal, namun tentu dengan suatu ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang. Pembelian kembali saham tujuannya bukan untuk mengurangi modal perseroan, yaitu hanya pada beberapa waktu saja dititipkan dalam perseroan dan kemudian hari dikeluarkan kembali. Pembelian kembali saham yang telah beredar oleh perseroan adalah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah saham di pasar. Dengan melakukan pengurangan jumlah saham yang beredar dipasar, pembelian kembali saham dapat meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan membeli kembali sahamnya, untuk meningkatkan harga saham yang masih tersedia dalam artian mengurangi pasokan, atau untuk menghilangkan segala macam ancaman oleh pemegang saham yang mungkin ingin mengontrol atau mengambil alih saham.Kata kunci: buyback saham, Perseroan Terbatas, pasar modal  Abstact Buyback of shares has the meaning of repurchase of shares that have been published by the company. That is, when a company has published shares on the stock exchange in some time, should the company buy back shares that had been sold in the world capital market, however, with a provision that is in accordance with the law. Repurchase of shares the goal is not to reduce the capital of the company, i.e. only at some time alone is deposited in the company and later issued again. Repurchase of shares that have been circulated by the company is for the purpose of reducing the number of shares on the market.  By conducting the reduction of the number of outstanding shares on the market, the stock buyback could increase the number of shares owned by the company.  The company bought back its shares, to boost the stock price is still available in terms of reducing supply, or to eliminate all sorts of threats by shareholders who might want to control or take over the shares.Keywords: buyback of shares, a limited liability company, capital market. 
PRINSIP ASAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH Adinda Yustika Maulida
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.728 KB)

Abstract

ABSTRACTClean water is a necessary things for life, so the government provides the Clean Water Company called PDAM. However, people as consumers are still complaining about the services of PDAM for fulfilling the clean water to people. Therefore, the problem that will be dicussed is why should PDAM be responsible for the fulfillment of clean water for consumers? and How is the PDAM’s principal liability for giving compensation in perspective of Consumer Protection Law?. This research uses a juridical-normative method with conceptual and statutory approach. From that, we knows that PDAM as business actor have a responsibilities to do as regulated in Constitution Number 8 of 1999 about Consumer Protection. Futhermore, the  principal liability of PDAM for giving compensation is using the presumption of liability principal which is the modification from liability based on fault principal.Keywords: Liability, Consumer Protection, Clean Water ABSTRAKAir bersih merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah memberikan pelayanan berupa Perusahaan air bersih (PAM/PDAM). Namun, masih banyak yang mengeluhkan pelayanan PDAM dalam hal pemenuhan air bersih. Oleh karena itu, permasalahan yang akan penulis bahas yaitu mengapa PDAM harus bertanggung jawab terkait pemenuhan air bersih bagi konsumen? dan bagaimana prinsip tanggung jawab PDAM mengenai ganti rugi dalam perspektif hukum perlindungan konsumen?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat diketahui bahwa PDAM sebagai pelaku usaha, maka harus bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban selaku pelaku usaha yang telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab PDAM mengenai ganti rugi yakni menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab yang merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, Air Bersih
KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang) Taufikur Rahman
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.467 KB)

Abstract

                                                        ABSTRAKPermasalahan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Camplong Kabupaten Sampang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan masih banyaknya perangkat desa yakni BPD yang tidak memberikan pemenuhan-pemenuhan hak kepada setiap masyarakat desa, dikarenakan tidak adanya keintegritasan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya dalam melaksanakan penyusunan legislasi peraturan desa yang kendati demikian terjadi pada lingkup desa Camplong Kabupaten Sampang yang dalam kenyataannya masih menimbulkan beberapa masalah yang menyebabkan tidak adanya peranan anggota BPD untuk membuat landasan peraturan hukum disektor desa agar menjadi acuan setiap masyarakat desa dalam bertindak.Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Tingkat Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang dan Apa yang Menjadi Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Peraturan Desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulakan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan BPD Dalam menyusun peraturan tingkat desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang masih belum melaksanakan kewenangan yang dimiliki dengan sebaik mungkin yang dimana didasarkan masih belum adanya penetapan rancangan peraturan desa maupun dalam merumuskan rancangan peraturan desa. BPD dalam pelaksanaan kewenanganya dalam penyususnan peraturan desa didasarkan kurang maksimalnya kinerja dari BPD dan kurangnya dorongan dari pemerintah desa untuk mengharuskan BPD untuk menyusun peraturan desa demi landasan yang harus di patuhi oleh setiap elemen yang ada di desa.Adapun kendala BPD Dalam menyusun peraturan desa di Desa Camplong Kabupaten Sampang didasari dengan masih kurangnya partisipasi anggota BPD sendiri untuk mengahdiri rapat-rapat penting yang dilaksanakan BPD, selain itu terkandala pada tingkat pendidikan dari anggota BPD yang rata-rata merupakan lulusan SLTA, dan didasari kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh pemerintah desa camplong yang dimana BPD masih melaksanakan kegiatan di satu kantor pemerintahan desa, dan kendala yang terakhir datang dari kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan BPD dalam melaksanakan musyawarah bersama untuk menunjang pelaksanaan penyusunan peraturan desa.Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Kewenangan. SUMMARYIn this thesis, the author raises the issue of the Authority of the Village Consultative Body in Drafting Village Regulations Based on Law Number 6 of 2014 (Case Study in Camplong Village, Sampang Regency). The choice of the theme is motivated by the fact that there are still many village officials, namely the BPD which does not provide the fulfillment of rights to every village community, due to the lack of integrity of BPD members in carrying out their duties and authorities in carrying out the preparation of village regulations legislation which, however, occurs in the scope of the village of Camplong, Sampang Regency. which in reality still raises several problems that cause the absence of a role for BPD members to make the basis for legal regulations in the village sector so that they become a reference for every village community in acting.The formulation of the problem as follows: What is the Authority of the Village Consultative Body in Drafting Village Level Regulations in Camplong Village, Sampang Regency and  What are the Obstacles of the Village Consultative Body in Drafting Village Regulations in Camplong Village, Sampang Regency. This research is a normative type of research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.The results of this study indicate that the authority of the BPD in drafting village-level regulations in Camplong Village, Sampang Regency has not carried out the authority it has as well as possible which is based on the absence of stipulation of village regulations or in formulating village regulations. The BPD in implementing its authority in preparing village regulations is based on the lack of maximum performance from the BPD and the lack of encouragement from the village government to require the BPD to compile village regulations for the basis that every element in the village must obey.The constraints of the BPD in drafting village regulations in Camplong Village, Sampang Regency are based on the lack of participation of BPDers themselves to attend important meetings held by the BPD, in addition to being constrained by the level of education of BPD members who are on average high school graduates, and based on the lack of facilities and infrastructure owned by the camplong village government where the BPD is still carrying out activities in one village government office, and the last obstacle comes from the lack of coordination between the village government and the BPD in carrying out joint deliberation to support the implementation of village regulations.Keywords: Village Consultative Body, Village Regulation, Authority.

Page 14 of 55 | Total Record : 545

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue