cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 10   11   12   13   14 
PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMIDANAAN KDRT DENGAN PENGANIAYAAN BIASA ATAS PELAKU NIKAH SIRI ANTARA PUTUSAN NOMOR 360/PID.SUS/2020/PN MLG DAN PUTUSAN NOMOR 1683/PID.B/2017/PN BKS adelya puspita sari
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.573 KB)

Abstract

ABSTRACTThe household is not just a place to live together but can be symbolized as a safe place, reassuring the soul, is a comfortable place for people who want to live happily and peacefully. When a household problem cannot be resolved properly, an unethical method arises, namely by using violence. Acts of domestic violence usually involve perpetrators and victims among family members in the household. Based on these problems, several problem formulations can be formulated, namely, how to consider the comparison of judges' decisions in deciding decisions on ordinary persecution with domestic violence against unregistered marriages. This research uses a normative juridical approach. It is descriptive analysis.Keywords: domestic violence, judge's decision, unregistered marriageABSTRAK Rumah tangga bukan hanya sekedar tempat tinggal bersama tetapi bisa dilambangkan sebagai tempat yang aman, menentramkan jiwa, merupakan tempat yang nyaman bagi  orang yang ingin hidup bahagia dan tentram. Ketika dalam sebuah permasalahan rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara baik ,timbul cara yang tidak beretika yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga tersebut .Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana pertimbangan perbandingan putusan hakim dalam memutuskan putusan penganiayaan biasa dengan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap nikah siri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Bersifat deskriptif analisis.Kata kunci : kekerasan dalam rumah tangga, putusan hakim, pernikahan siri
KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI VIDEO CALL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM jaya kasianto
Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.662 KB)

Abstract

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melaikan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi kasih sayang yang mendalam. Dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan yang telah ditentukan menuruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan jarak jauh ini terjadi karena keadaan yang sifatnya terpaksa dan harus dilakukan dengan cara demikian. Proses pelaksanaan akad nikah menggunakan video call adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa ridha dan setuju terhadap kelangsungan pernikahan dimana mempelai pria dan mempelai wanita yang tidak dalam satu majelis.Kata Kunci : Pelaksanaan Perkawinan yang dilakukan melalui Video Call, Keabsahan Perkawinan yang dilakukan melalui Video Call
PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PERDAGANGAN RETAIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN (Studi di Kota Batu) Yuli Eka Yanti
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.475 KB)

Abstract

ABSTRCTThe step towards supervision of trading business licensing is a step to reduce violations of the provisions of trading business licensing. The existence of a unified administrative system starting from the central government to the regions, will have an influence on the unity of the form of licensing services and supervision of licensing which leads to meeting the needs of the community. Retail entrepreneurs are also expected to be able to resolve licensing issues in order to run their business properly. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the process of supervising retail trade business permits based on the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2019 in Batu City. Constraints in the implementation of supervision of retail trade business permits in Batu City. As well as efforts to overcome obstacles in the implementation of supervision of retail trade business permits in Batu City. This research is an empirical type of research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.Keywords: Retail Trade, Licensing, Supervision.ABSTRAKLangkah terhadap pengawasan perizinan usaha dagang merupakan langkah untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha perdagangan. Adanya kesatuan sistem administrasi mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, akan membawa pengaruh terhadap kesatuan bentuk pelayanan perizinan dan pengawasan perizininan yang bermuara kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk para pengusaha retail juga diharapkan agar dapat menyelesaikan masalah perizinan agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Proses pengawasan izin usaha perdagangan retail berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu. Kendala Dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu. Serta upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Kata Kunci: Perdagangan Retail, Perijinan, Pengawasan.
PERTANGGUNGJAWABAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) TERHADAP SATWA HASIL SITAAN Fariz Faisal Khamim
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.432 KB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan Negara kaya dengan keanekaragaman satwanya. Disisi lain, Indonesia juga diketahui sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Salah satu lembaga konservasi yang ikut serta dalam membantu proses rehabilitasi yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Malang. Lembaga ini membatu proses rehabilitasi satwa untuk kemudian di lepas liarkan. Hal ini  bertujuan untuk menjaga dan menstabilkan ekosistem yang berada di kota malang. Penulis menemukan adanya kasus kurangnya tenaga kerja serta fasilitas yang kurang memadai sehingga menjadikan proses perawatan yang ada di tempat konservasi kurang maksimal. Hal ini berdampak pada banyaknya satwa yang mati di tempat konservasi.Kata kunci: pertanggungjawaban, tugas dan fungsi BKSDA.   ABSTRACT Indonesia as a rich country of animal diversity. On the other hand, Indonesia is also known to have a long list of endangered species. Natural Resources Conservation Center of Malang is one of the conservation institutions that participated in assisting the rehabilitation process. This institution helps to rehabilitate animals that will later be released. This aims to maintain and stabilize the ecosystem in the Malang. The author found a case of lack of manpower and inadequate facilities that made the treatment process in conservation sites less than optimal. This has an impact on the number of dead animals in conservation sites.Keywords: responsibility, duties and functions of BKSDA.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN ATAS HAK CUTI HAID DAN MENYUSUI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di PT Bentoel Malang) Syahril Izha Ferri Buldan Firnanda
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.791 KB)

Abstract

ABSTRACTProtection of female workers is a basic right of workers to ensure equality and treatment without discrimination. However, there are still many companies that do not apply the rules that have been set as stated in the legislation regarding legal protection for female workers, such as not providing menstrual leave on the first and second day, the absence of a place to breastfeed or a place to express breast milk for his son. As happened in the provision of legal protection for female workers at PT Bantoel Malang. This writing is motivated by the existence of problems, namely, how to implement legal protection for female workers regarding the right to menstruation and breastfeeding leave at PT Bantoel Malang according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. And what are the obstacles in providing legal protection guarantees for female workers on the right to menstruation and breastfeeding leave at PT Bantoel Malang. the nature of the research used is descriptive research. While the type of approach used is empirical juridical.Keywords: Women, Employment, Menstruation, Breastfeeding.ABSTRAKPerlindungan terhadap tenaga kerja perempuan merupakan hak dasar pekerja untuk menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Akan tetapi masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan aturan yang sudah ditetapkan sebagaimana yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undang mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, seperti tidak memberikan cuti haid pada hari pertama dan hari kedua, tidak adanya tempat menyusui ataupun tempat untuk memerah ASI untuk anaknya. Seperti yang terjadi dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerjabu perempuan pada PT Bantoel Malang. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan tentang hak cuti haid dan menyusui di PT Bantoel Malang menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan apa yang menjadi kendala dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas hak cuti haid dan menyusui di PT Bantoel Malang. sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif. Sedangkan jenis penedekatan yang digunakan adalah yuridis empiris.Kata Kunci: Perempuan, Ketenagakerjaan, Haid, Menyusui.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL ASING TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN Kusairi Kusairi
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.386 KB)

Abstract

ABSTARKSemakin meningkatnya jumlah investor asing diindonesia, maka perlu ada perlindungan hukum yang mengaturnya, dan dalam bidang ketenagakerjaan perlu dalam alih teknologi dalam mentransfer ilmu pengetahuan pekerja asing ke tenaga kerja Indnonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dan kewajiban penanaman modal asing dalam bidang ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, skunder dan juga tersier untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukumnya menggunakan bahan interpretasi secara sistematis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi investor merupakan salah satu bentuk untuk memperbaiki aspek penagakan hukum di suatu negara. Dalam ketentuan bab 3 pasal 4 diatur tentang kebijakan dasar penanaman modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia baik penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Kewajiban penanaman modal asing dalam bidang ketenagakerjaan melakukan Alih teknologi atau Pemberian pelatihan terhadap tenaga kerja warga Indonesia Asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping. kebijakan alih pengetahuan pada peraturan perundang-undang tentang ketenagakerjaan telah menjamin terlaksananya alih pengetahuan dalam rangka perlindungan tenagakerja Indonesia.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, KetenagakerjaanABSTRACTThe increasing number of foreign investors in Indonesia, So that, it needs to be existing a legal protection that regulates it, and in the field of manpower it is necessary to transfer technology in transferring the knowledge of foreign workers to Indonesian workers. The formulation of the problem in this study is legal protection against foreign investment and the obligations of foreign workers in the field of employment. The type of research used by the author is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary for the technique of collecting legal materials using literature studies and analysis techniques for legal materials using systematic interpretation materials. The results obtained by the author are legal protection for investors is one form of improving aspects of law enforcement in a country. In the provisions of chapter 3, article 4, it is regulated on the basic investment policy which becomes the reference and framework in the development of investment in Indonesia, both foreign investors and domestic investors. The obligation of foreign investment in the field of employment is the transfer of technology or the provision of training for Indonesian foreign workers as well as the implementation of education and training for accompanying workers. the knowledge transfer policy in the laws and regulations on manpower has guaranteed the implementation of knowledge transfer in the context of protecting Indonesian workers. Keywords: Legal Protection, Foreign Investment, Employment
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN SUSPEND YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN GRAB TERHADAP MERCHANT DAN DRIVER Amalia Savira Khuseini
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.887 KB)

Abstract

ABSTRACTGrab has tied to merchant and driver through a partnership agreement. In a gone case grab is judged often to make the rule unilaterally out of agreed-upon agreement, it refers to the hanging done grab against the partner. Suspend an against the background is a violation the code of ethics, which does Grab upon can be said to be legitimate and not against the law when grounded on The rules listed both and out of the treaties binding upon merchant and driver. The analysis of suspend theory can only be done if it is sprained on the agreement. Because the legal tools used in analysis on this research are the agreement itself. Where binding treaties can beget achievements. In this analysis suspension done grab not immediately without cause, where theren’t binding rule outside the agreement. That's what's a reference an deliberative grab in doing action One-sided against merchant and driver.Keyword: Law Analysis, Grab, Suspend, Merchant, Driver.             ABSTRAKGrab telah mengikatkan diri dengan merchant dan driver melalui perjanjian kemitraan. Dalam perlaksanaanya Grab dinilai sering kali membuat aturan secara sepihak diluar perjanjian yang telah disepakati, hal ini merujuk pada suspend yang dilakukan Grab terhadap mitra. Tindakan suspend dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran kode etik, dimana suspend yang dilakukan Grab terhadap mita dapat dikatakan sah dan tidak melawan hukum apabila dilandaskan pada peraturan yang tercantum didalam maupun diluar perjanjian yang mengikat terhadap merchant dan driver.Analisis mengenai suspend secara teori hukum hanya dapat dilakukan jika analisis perjanjian sudah tergambar secara kongkrit. Hal ini dikarenakan alat hukum yang digunakan dalam analisa pada penelitian ini adalah perjanjian itu sendiri. Dimana perjanjian yang mengikat mampu melahirkan prestasi. Dalam analisis ini bahwasanya suspend yang dilakukan Grab tidak semerta-merta dilakukan tanpa sebab, dimana ada sebuah peraturan yang mengikat diluar perjanjian tersebut. Hal itulah yang menjadi acuan sebagai pertimbanagan Grab dalam melakukan tindakan sepihak terhadap merchant dan driver.Kata Kunci : Analisis Hukum, Grab, Suspend, Merchant, Driver
Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Lisa Merisa
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.463 KB)

Abstract

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu daribentuk permasalahan yang selalu dihadapi oleh negara kita, terutama untuk daerah kota besar seperti Kota Malang, Permasalahan yang diangkat adalah tingkatpelanggaran lalu lintas di wilayah hukum PolrestaMalang, faktor-faktor yang dapat menimbulkanpelanggaran lalulintas dan bentuk upaya pihakkepolisian dalam menanggulangi pelanggaran tersebut.bahwa dari tahun ke tahun tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang selalumengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya pertambahan penduduk yang selalu meningkat dan kesadaran disiplin berlalu lintas rendah, pelanggaranlalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, faktor Manusia, kurangnya rasa disiplin, taat, dan patuh terhadap peraturan lalu lintas serta rendahnyakesadaran hukum dari masyarakat. Sementara upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi masalah tersebut dengan Upaya Preventif yaitu suatu usahapencegahan sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas, dalam hal  ini dilakukan agar jangan sampai terjadi suatu pelanggaran lalu lintas, dan upayarepresif yakni suatu tindakan dari pihak yang berwajib pada masa saat itu atau setelah                     pelanggranlalu lintas itu terjadi.Kata kunci: Kepolisian, Pelanggaran, Lalu lintas
ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN BITCOIN Abdul Wahid
Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.011 KB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI PEMBAYARANMENGGUNAKAN BITCOINOlehAbdul Wahid[1], Suratman[2], Benny Krestian Heriawanto[3]Fakultas Hukum Universitas Islam MalangJl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144 Telp. (0341) 551932, 551822 Fax.Email: abdulwhd666@gmail.com ABSTRACT In this thesis, the author raises the title Juridical Analysis of Payment Transactions Using Bitcoin, the background of the appointment of this writing is because it is increasing and more and more people are using bitcoin as a means of payment transactions with the formulation of the problem 1. What is the background for the emergence of payment transactions using bitcoin, 2. How is the mechanism of payment transactions using bitcoin, 3. What is the form of protection for the aggrieved party in payment transactions using bitcoin.The research method used is normative juridical by taking a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The technique of collecting legal materials is done by studying existing legal materials. Meanwhile, the analysis of the legal material is carried out using qualitative analysis techniques.The results of the study, very rapid technological developments have brought changes in the era of human life, bitcoin is currently used by many people around the world for transactions on the internet, the bitcoin transaction mechanism of its users can directly send to other users without a third party, the form of legal protection is still weak because according to the law Law and Bank Indonesia are considered invalid as a means of payment. Keywords: Payment Transaction, Bitcoin ABSTRAK Pada skripsi ini, Penulis mengangkat judul Analisis Yuridis Transaksi Pembayaran Menggunakan Bitcoin, latar belakang diangkatnya penulisan tersebut karena semakin meningkat dan semakin ramai beberapa masyarakat yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran dengan rumusan masalah 1. Apa yang menjadi latar belakang timbulnya transaksi pembayaran menggunakan bitcoin, 2. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran menggunakan bitcoin, 3. Bagaimana bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi pembayaran menggunakan bitcoin.Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari bahan hukum yang ada. Sedangkan analisis bahan hukumnya dilakukan dengan teknik analisis kualitatif.Hasil penelitian tersebut perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa perubahan di era kehidupan manusia, bitcoin saat ini digunakan banyak orang diseluruh dunia untuk transaksi di internet, mekanisme transaksi bitcoin para penggunanya dapat langsung mengirim ke pengguna lainnya tanpa adanya pihak ketiga, bentuk perlindungan hukumnya masih lemah karena menurut Undang-Undang dan Bank Indonesia di anggap tidak sah sebagai alat pembayaran. Kata Kunci: Transaksi pembayaran, Bitcoin 
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK Fandesty Tamara Sari
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.416 KB)

Abstract

Abstrak Tindak pidana yang terkait mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai dapat di ambil contoh seperti kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yang di lakukan oleh terdakwa Laurensius Soik yaitu dengan smemalsukan pita cukai atau tidak menggunakan pulemta cukai asli yang di keluarkan oleh negara berdasarkan pasal 54 Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dalam kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok yang terdapat dalam KUHP masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok ini harus diatur lebih ketat dalam sistem hukumnya. Syarat dan kewajiban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum seta banyak ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai rokok, membuat masyarakat berani untuk melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai yang asli guna mengurangi pengeluaran dari perusahaan.Kata kunci: perusahaan, tindak pidana, kebijaka hukum AbstractCriminal acts related to criminal acts of forgery of excise ribbons can be taken as examples of criminal acts of forgery of cigarette excise ribbons committed by defendant Laurensius Soik, namely by falsifying excise ribbons or not using original excise tax issued by the State based on article 54 of the Law 39 of 2007 concerning excise. In criminal law policy in an effort to tackle the crime of forgery of cigarette excise ribbons contained in the Criminal Code still has weaknesses. Therefore the criminal law policy in the effort to deal with the crime of forgery of cigarette excise tape must be regulated more strictly in its legal system. Terms and obligations that are increasingly difficult to fulfill by the legal subjects and many provisions made by the government regarding cigarette excise ribbons, make people brave to commit fraudulent acts by falsifying the original excise ribbons in order to reduce expenses from the company.Keywords: company, criminal law, law polcy

Page 12 of 55 | Total Record : 545

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue