cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 19   20   21   22   23 
Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Air Gun Dhony Widi Saputra
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.291 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis is motivated by the many cases of misuse of Air Gun, until it is used to carry out terrorism. The misuse of Air Guns is very disturbing to the community, because it not only results in injuries but also deaths. The issues raised are criminal liability and the study of criminal law against the misuse of Air Gun. This research is a normative juridical research using legislation, conceptual and case approaches. The results of this study are accountability consists of two elements, namely the ability to be responsible and the existence of errors. There is no special regulation related to the criminal act of misuse of Air Gun so that legal uncertainty arises. So far, someone who commits a criminal act of abusing the Air Gun has participated in a general crime, such as a criminal act of persecution and the Air Gun is only used as evidence. This is one of the obstacles in enforcing the law against the criminal act of misuse of Air Gun. In addition, the ease with which people get Air Guns at affordable prices has resulted in many people having Air Guns without a permit and many being misused.Keywords: Criminal Law Review, Abuse, Air GunABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi karena banyaknya kasus penyalahgunaan Air Gun, hingga digunakan untuk melakukan terorisme. Penyalahgunaan Air Gun sangat meresahkan masyarakat, karena tidak hanya mengakibatkan luka tetapi juga kematian. Adapun permasalahan yang diangkat adalah pertanggungjawaban pidana dan kajian hukum pidana terhadap penyalahgunaan Air Gun. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Tidak adanya pengaturan khusus terkait tindak pidana penyalahgunaan Air Gun sehingga timbul ketidakpastian hukum. Sejauh ini seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Air Gun ikut dalam tindak pidana umum misalnya tindak pidana penganiayaan dan Air Gun hanya sebagai barang bukti. Hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Air Gun. Selain itu, mudahnya masyarakat mendapatkan Air Gun dengan harga terjangkau mengakibatkan banyaknya masyarakat mempunyai Air Gun tanpa izin dan banyak yang disalahgunakan.Kata Kunci: Kajian Hukum Pidana, Penyalahgunaan, Air Gun
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM DARI BEBERAPA NEGARA (INDONESIA-BELANDA-AMERIKA SERIKAT) M. Arwani
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.228 KB)

Abstract

ABSTRACTScience and technology which is very rapid lately has resulted in rapid development also in the field of social and cultural life. No doubt also developments in the world of medicine and in the world of health are increasing as well. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem namely: How is the legal norms about Euthanasia in Continental European countries (Indonesia and the Netherlands) and Anglo Saxon (United States). How is the implementation of Euthanasia in countries that adhere to the legal systems of Continental Europe (Indonesia and the Netherlands) and Anglo Saxon (United States). This research is a normative legal research. Use a statutory, conceptual, and case approach. There is no legal norm that can be used as a basis or legalize Euthanasia's actions, because it contradicts article 344 of the Criminal Code. In Indonesia there is still controversy related to legal killings (Euthanasia) because there are no regulations governing more specifically related to Euthanasia. The Netherlands expressly legalized the adoption of Euthanasia, while America strictly forbids the existence of Euthanasia.Key Words: Euthanasia, Continental Europe, Anglo Saxon. ABSTRAKIlmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada akhir-akhir ini mengakibatkan perkembangan yang pesat pula pada bidang kehidupan sosial dan budaya. Tidak dipungkiri juga perkembagan dalam dunia kedokteran dan dalam dunia kesehatan semakin meningkat pula. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Bagaimana norma hukum tentang Euthanasia di negara Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) dan Anglo Saxon (Amerika Serikat). Bagaimana pelaksanaan Euthanasia di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) dan Anglo Saxon (Amerika Serikat). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Belum ada norma hukum yang dapat dijadikan landasan atau melegalkan tindakan Euthanasia, karena bertentangan dengan pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia masih terjadi kontroversi terkait dengan pembunuhan legal (Euthanasia) karena belum ada peraturan yang mengatur lebih khusus terkaitdengan Euthanasia. Belanda secara tegas melegalkan penerapan Euthanasia, sedangkan Amerika melarang keras adanya Euthanasia.Kata Kunci: Euthanasia, Eropa Kontinental, Anglo Saxon
AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KLIEN DAN VENDOR PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (STUDI KASUS DI VENDOR SHOFI WEDDING ORGANIZER) Fitrotul Izmi
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.237 KB)

Abstract

ABSTRACTA wedding organizer is someone who helps plan and organize a wedding, in an agreement between a shofi wedding organizer vendor and a client that was canceled due to the covid 19 pandemic, many clients who in the agreement had paid an advance for a wedding reception had to be canceled by the wedding organizer. The public's lack of understanding about the coercive situation makes the community reluctant about canceling the agreement, as a result, the people who carry out the canceled agreement ask for compensation for the cancellation. This writing is motivated by the existence of problems, namely, what are the legal consequences of the cancellation of the cooperation agreement between the vendor and the client by the shofi wedding organizer vendor. And how is the legal settlement due to the cancellation of the cooperation agreement between the vendor and the client by the shofi wedding organizer vendor. The type of research in this paper is a type of empirical juridical research. While the approach in this study is to use a sociological juridical approach.Keywords: Agreement, Covid-19, Wedding Organizer.ABSTARKWedding organizer adalah seseorang yang membantu merencanakan dan mengorganisir pesta pernikahan, dalam perjanjian antara vendor Shofi wedding organizer dan klien yang dibatalkan karena pandemi covid 19, Banyak klien yang pada perjanjian telah membayar uang muka untuk resepsi pernikahan terpaksa harus dibatalkan oleh pihak wedding organizer. Ketidakpahaman masyarakat mengenai keadaan memaksa membuat masyarakat enggan mengenai pembatalan perjanjian, akibatnya masyarakat yang melaksanakan perjanjian yang dibatalkan meminta ganti rugi atas pembatalan tersebut. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien oleh pihak vendor Shofi wedding organizer. Dan bagaimana penyelesaian hukum dari akibat pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien oleh pihak vendor Shofi wedding organizer. Jenis penlitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Perjanjian, Covid-19, Wedding Organizer.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI Renauldi Tegar Oktawiyudhya
Dinamika Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.155 KB)

Abstract

Anak adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga, rawat, kasihi, dan sayangi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan dikriminasi serta hak sipil dan kebebasanPenelitian hukum berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi, jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dimaksudkan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka yang bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan gejala-gejala di masyarakat terdapat suatu kasus yang meneliti pendekatan yang diambil yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa dalam kasus perlindungan anak korban terhadap tindak pidana pornografi terdapat aturan salah satunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. Adapun di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 1 angka (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.Kata Kunci Perlindungan anak korban Pornografi  Children are the gift of God Almighty, which must be maintained, cared for, loved, and cared for because of their inherent dignity, dignity, and rights as human beings that must be upheld.  Children are the future of the nation and the future generation of the nation's ideals, so that every child has the right to survival, growth and development and has the right to protection from violence and discrimination and civil rights and freedom.Legal research entitled Legal Protection Against Children Victims of Crime  Pornography, this type of research uses normative research that is intended is a method or method of researching library material that is descriptive namely to describe the symptoms in the community there is a case that examined the approach taken is a qualitative approach which is the procedure of research that produces descriptivedata based on  the results of the research and discussion of the researchers concluded that in the case of the protection of victims' children against criminal acts, there is a rule, one of which is Law No.  35 of 2014 Amendment to Law No.  23 of 2002 concerning Child Protection which is all efforts made to create conditions so that every child can exercise his rights and obligations for the proper development and growth of children both physically, mentally and socially.  As for in Law No.  44 of 2008 concerning Pornography in Article 1 number (1) Pornography is images, sketches, illustrations, photographs, writings, sounds, sounds, animated moving images, cartoons, conversations, gestures or other forms of messages that contain sexual obscenity or exploitation  norms of decency in societyKeywords Protection of child victims of pornography 
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES BATU Niko Wahyu Anggriawan
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.097 KB)

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan narkoba seperti di kalangan remaja atau mahasiswa semakin memprihatinkan, karena bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas penyalahgunaannya semakin meningkat yang dimungkinkanakan berdampak meluas,  bukan hanya  bagi diri sendiri namun dapat mempengaruhi anggota masyarakat lain. Upaya-upaya / langkah hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Satuan Narkoba Polres Batu bertujuan untuk menekan / meminimalisir pelaku tindak pidana narkotika menjalankan aksinya. Dikarenakan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangatl besar diantaranya adalah kerusakan jasmani maupun pikiran akibat penggunaan narkotika dan obat - obatan terlarang odalam jangka panjang serta kemunduran moral generasi penerus bangsa yang berdampak pada terkikisnya nilai-nilai luhur budaya bangsa dan melemahkan ketahanan nasional.Kata kunci: narkotika,  kepolisan,  penyidikan Abstract Drug abuse such as teenagers or students is increasingly alarming, because not only in terms of quantity, but also in terms of quality, the abuse is increasing which is possible to have a widespread impact, not only for themselves but can influence other community members. Legal efforts / steps taken by the police in this case the Batu Police Narcotics Unit are aimed at suppressing / minimizing narcotics criminals carrying out their actions. Due to the enormous impact of abuse and illicit trafficking in narcotics, including physical and mental damage due to the use of narcotics and illegal drugs in the long term and moral decline of the next generation which has eroded the noble values of national culture and weakened national security.Keywords: narcotics, police, investigation
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Kamil Banapon
Dinamika Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.787 KB)

Abstract

ABSTRACTFemale prisoners are convicts who have lost their independence who undergo guidance in the prison system in Indonesia. In the process of coaching in prisons, it should pay attention to the rights of pregnant or breastfeeding female prisoners in prisons. In order to achieve ideals in the coaching process, there are three fundamental questions that are the object of this research. First: How is the legal protection of the rights of female prisoners in prisons. Second: What are the rights of female prisoners who give birth in a correctional facility. Third: How is the child care system in correctional institutions. In this study, using a normative research type with the Laws and Regulations approach and a conceptual approach. This research shows that the development of female prisoners, protection of the rights of female prisoners, as well as children born and brought up in a correctional facility in the correctional system in Indonesia Article 5, Article 14 Paragraph (1) Letter a to letter m of Law Number 12 Year 1995, in conjunction with Article 1 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 20 of Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implication of the Rights of Correctional Assistants.Keywords : Legal Protection, Rights of Female Prisoners, Correctional System.ABSTRAKNarapidana wanita merupakan terpidana hilang kemerdekaan yang menjalani pembinaan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, seharusnya memperhatikan hak-hak narapidana wanita yang hamil atau menyusui dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk tercapainya cita-cita dalam proses pembinaan, terdapat tiga pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian ini. Pertama: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan. Kedua: Apa saja hak-hak narapidana wanita yang melahirkan dalam lembaga pemasyarakatan. Ketiga: Bagaimana sistem perawatan anak dalam lembaga pemasyarakatan. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan koneptual. Penelitian ini menunjukan bahwa pembinaan narapidana wanita, perlindungan terhadap hak-hk narapidana wanita, serta anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lembaga pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan di Indonessia Pasal 5, Pasal 14 Ayat (1) Huruf a sampai huruf m Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, jo Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Pasal 20 Perturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelakanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum Hak Narapidana Sistem Pemasyarakatan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI INDONESIA Jihadul Amry
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.649 KB)

Abstract

AbstractExecution of fiduciary executions based on the norms of article 15 paragraph (2) and (3) of Law No. 42 year 1999 on fiduciary guarantee turns out to be polemic and does not provide legal balance between the parties. Therefore, the Constitutional Court issued an award No. 18/PUU-XVII/2019 to give interpretation of the norm of article a quo. Therefore, do you need to know what ratio of the decidents to the Constitutional court in the ruling?, and how the execution mechanism of fiduciary guarantee after the verdict?. This research is normative juridical research, with a perundangan-undangan and conceptual regulatory approach. Based on this research it can be concluded that the Constitutional Court in the ruling, has given the interpretation of article a quo, hence the execution of fiduciary executions executed under Law No. 42 year 1999 on fiduciary guarantee and article 196 HIR or article 208 RBg.Keywoards: Decision of the Constitutional Court, Fiduciary, Default.AbstrakPelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata menimbulkan polemik dan tidak memberikan keseimbangan hukum antara para pihak. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk memberikan tafsir terhadap norma Pasal a quo. Oleh karena itu, perlu diketahui apa ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut?, dan bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia sesudah Putusan tersebut?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut, telah memberikan tafsir terhadap Pasal a quo, maka dari itu pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Fidusia, Wanprestasi.
EFEKTIVITAS PERSIDANGAN ONLINE PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP OBJEKTIVITAS HAKIM (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I.A Khusus) Munhamir Ihwana Ahmadi
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.036 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis was motivated by Indonesia since early 2020 was hit by the COVID-19 pandemic which had an impact on all sectors, one of which was the judiciary. This makes the Supreme Court issue a breakthrough in the form of an online trial, one of which is in criminal cases. However, this has encountered several obstacles that may have an impact on the objectivity of the judge in making decisions. This research is an empirical juridical research using a sociological approach and legislation. The results of the study that the implementation of online trials in all criminal cases and all stages. The administrative and trial mechanisms are in accordance with the provisions of Perma 4 of 2020. The online trial that is carried out does not have an impact on the principles of fast, simple and low-cost justice as well as the principle of examination in the presence of the defendant. Obstacles that occur starting from infrastructure, online evidence, the legal basis for online trials are not detailed enough, and the fulfillment of the rights of victims and the community in court information can be overcome so that this does not affect the objectivity of judges in making decisions.Keywords: Online Court, Covid-19 Pandemic, Judge Objectivity ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh Indonesia sejak awal tahun 2020 dilanda pandemi covid-19 yang berdampak pada semua sektor salah satunya dunia peradilan. Hal tersebut menjadikan Mahkamah Agung mengeluarkan trobosan berupa persidangan online salah satunya pada perkara pidana. Tetapi hal tersebut mengalami beberapa hambatan yang kemungkinan berdampak pada objektivitas Hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sidang online pada semua perkara pidana dan semua tahapan. Mekanisme administrasi dan persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Perma 4 Tahun 2020. Persidangan online yang dilakukan tidak berdampak pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa. Hambatan-hambatan yang terjadi mulai dari sarana prasarana, pembuktian secara online, dasar hukum persidangan online belum cukup mendetail, dan pemenuhan hak korban maupun masyarakat dalam informasi persidangan dapat diatasi sehingga hal tersebut tidak berdampak pada objektivitas Hakim dalam menjatuhkan putusan.Kata Kunci: Persidangan Online, Pandemi Covid-19, Objektivitas Hakim
EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO PM 46 TAHUN 2014 PASAL 2 AYAT (2) TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENUMPANG Tri Andaru Wibowo
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.276 KB)

Abstract

penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan sebagaian besar dari angkutan wisata TNBTS maupun pengemudi tidak memenuhi standar pelayanan minimal penumpang untuk keperluan wisata. Dan di tegaskan dalam wawancara bahwa dalam memberikan aturan kepada penyedian jasa angkutan wisata maupun pengemudi paguyuban tidak menyesuaikan aturan dengan Peraturan Menteri perhubungan republik Indonesia no pm 46 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 beserta lampiran di dalam nya.Dari tidak efektifitas nya peraturan menteri tersebut banyak hal kendala kendala yang menyebabkan tidak di penuhinya aturan dalam peraturan Menteri tersebut, di antaranya keamanan,keselamatan,kenyamanan, keterjangkauan,kesetaraan dan keteraturan.  Maka dari itu untuk mengatasi kendala kendala tersebut peneliti menyarankan beberapa cara mulai dari sosialisai,edukasi dan penegakan hokum terhadap para penyedia jasa tentang peraturan Menteri republik Indonesia no pm 46 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 beserta undang undang yang terkait dengan peraturan tersebut. Dengan cara pemerintah harus peduli dengan jasa angkutan wisata TNBTS yang meliputi 3 aspek yaitu Paguyuban angkutan wisata , pengemudi dan penyedia jasa angkutan wisata TNBTS.Kata kunci : penyedia jasa dan pengguna jasa Based on the results of the research and discussion the researchers concluded that most of the tourism transportation of TNBTS and drivers did not meet the minimum service standards of passengers for tourism purposes. And it was emphasized in the interview that in giving rules to the provision of tourist transportation services and community association drivers, they did not adjust the rules with the Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia no pm 46 of 2014 article 2 paragraph 2 along with the attachments in them. From the ineffectiveness of the ministerial regulation there are many obstacles that cause the regulation in the Minister's regulations not to be fulfilled, including security, safety, comfort, affordability, equality and order. Therefore, to overcome these constraints, researchers suggest several ways, starting from socialization, education and law enforcement to service providers regarding the regulation of the Minister of Republic of Indonesia no. Pm 46 of 2014 article 2 paragraph 2 along with laws related to these regulations. With the condition that the government must care about TNBTS tourism transportation services which include 3 aspects, namely the Association of tourist transport, drivers, and providers of tourism transportation services TNBTS.Keywords : service providers and service users
PENERAPAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF (i) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL PANGAN (STUDI DI KOTA PASURUAN) Liviana Faiza
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.887 KB)

Abstract

ABSTRACTMany frauds of home industry food business that harm consumers necause they don’t attach food labels on their products. The following issues is: 1. How implementation of Article 8 Paragraph 1 Letter (i) Law Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of Food Labels on Household Industrial Food Product in Pasuruan. 2. How the implementation of supervision by relevant agencies of food labels on household industrial food product in Pasuruan. 3. How is sanction for business action for household food production without food labels in Pasuruan.This study uses an empirical juridical method that sees how the law works in the community, with a sociological juridical approach. The results of this study indicate that the implementation of Article 8 Paragraph 1 letter (i) of Law Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of Food Labels in the Household Food Industry Products in Pasuruan has not been implemented because there are still found several business actors who don’t put food labels.Implementation of supervision by relevant agencies in Pasuruan, is carried out by Food and Beverage Supervision Coordination Team (TKP2MM). Legal sanctionsfor household industrial product isonly administration restrictionsKeywords:Consumer Protection, Household Food Industry Product, Food Label.ABSTRAKKecurangan pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga yang merugikan konsumen salah satunya tidak mencantumkan label pangan pada hasil produksinya. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan, Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan, Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap produk Pangan Industri Rumah Tangga tanpa label pangan di Kota Pasuruan. Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap label pangan pada Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan belum diterapkan karena beberapa pelaku usaha tidak mencantumkan label pangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Makanan dan Minuman (TKP2MM). Sanksi hukum yang diberikan berupa tindakan administratif.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pangan Industri Rumah Tangga, Label Pangan.

Page 21 of 55 | Total Record : 545

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue