cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 21   22   23   24   25 
Sistem e-court sebagai wujud implementasi asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan (studi di pengadilan negeri Mojokerto ) Achmad Zacfar Shidiq
Dinamika Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.473 KB)

Abstract

ABSTRACTThat it is clear that judicial practice in Indonesia is based on the principles of simple, fast and low cost as outlined in Law No. 48 of 2009 Regarding judicial power, with regard to increasingly advanced technological developments in terms of administration in the court also carry out it, that in 2018 Mahakamh Agung issued PERMA No. 3 of 2018 concerning case administration in court or what is known as the e-court system. Based on this background, this paper raises the first problem formulation regarding the view of the Mojokerto district court on the e-court system as a form of implementation of the principle of simple, fast and low cost and the second regarding the comparison of proceedings before and after the existence of e-court, the author of the paper uses empirical juridical method. The conclusion in this paper is that the implementation of the e-court system is a form of simple, fast and low cost judicial principles and the visible comparisons are very efficient and effective in proceedings to seek justice.Key words: simple principle of fast,low cost, e-courtABSTRAKBahwa jelas dalam praktik peradilan di Indonesia berdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dituangkan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, berkenaan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dalam hal administrasi di pengadiln juga ikut melaksanakannya, bahwa pada tahun 2018 Mahakamh Agung mengeluarkan PERMA No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di pengadilan atau yang dikenal system e-court. Berdasarkan latar belakang tersebut karya tulis ini mengangkat Rumusan masalah yang pertama mengenai pandangan pengadilan negeri Mojokerto terhadap system e-court sebagai wujud implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan yang kedua mengenai perbandingan beracara sebelum dan setelah adanya e-court, penulis karya tulis menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan dalam karya tulis ini bahwa pelaksanaan system e-court merupakan wujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta perbandingan yang terlihat adalah sangat efesien dan efektifitas dalam beracara untuk mencari keadilan.Kata kunci : asas sederhana,cepat,biaya ringan, e-court
PENERIMAAN LABA DALAM APLIKASI FOREX TRADING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Windi Nilla Sary
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.083 KB)

Abstract

PENERIMAAN LABA DALAM APLIKASI FOREX TRADING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODALWindi Nilla Sary1, Moh Muhibbin2, Pinastika Prajana Paramita3Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang Email : 21801021131@unisma.ac.id ABSTRACT This study aims to find out and understand the law of buying and selling currencies online trading systems. In general, there are many Muslim communities in the world and in Indonesia, especially those who trade foreign exchange online. An overview of Islamic law in the foreign exchange trading business with an online contract system for foreign exchange trading, which is included in foreign exchange trading activities between countries in the world, is currently a hot topic of discussion because it has not yet received its legal status in the view of Islam. The method used in this research is normative juridicial using a statutory appoarch and a conceptual appoarch. The results of this study are that, this paper tries to analyze the practice of trading or selling foreign currencies online to find out how online foreign exchange trading operations are in accordance with Sharf's principles.  Keywords : Trading, Islamic Law, Capital Market ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  memahami hukum jual beli mata uang sistem trading secara online. Pada umumnya banyak masyarakat muslim di dunia dan di Indonesia khususnya yang memperdagangkan valuta asing secara online. Gambaran umum hukum islam pada bisnis perdagangan valuta asing dengan sistem kontrak online perdagangan valuta asing, yang termasuk dalam kegiatan perdagangan valuta asing antar Negara di dunia, saat ini menjadi perbincangan hangat karena belum mendapatkan status hukumnya dalam pandangan islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatifdengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa, tulisan ini mencoba menganalisis praktik perdagangan atau penjualan mata uang asing secara online untuk mengetahui bagaimana operasi perdagangan valuta asing online sesuai dengan prinsip-prinsip Sharf. Kata kunci : Trading, Hukum Islam, Pasar Modal
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PT. PEGADAIAN (PERSERO) ATAS OBJEK GADAI YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI irsyad syafali putra
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.309 KB)

Abstract

ABSTRACTThe development of credit needs and the provision of credit facilities that require assurance, this is for the safety of credit-granting and that lend will be assured because of the assurance that this is where the importance of the assurance institution. What is the meaning of impairment of pawn object and how the responsibility form PT. Pegadaian (Persero) Malang City If there is a decline in the value of pawn object according to article 1157 of the Civil Code. This research uses empirical methods and uses sociological juridical methods. The decrease in the value of an object is divided into two factors, namely the natural factor and the factor of the Act against the law. If the party of PT. Pegadaian (Persero) has done the default by eliminating and because of its negligence that is a decrease in the value of collateral goods, then PT. Pegadaian (Persero) must provide compensation. The indemnification is governed by article 25 paragraph 2 PJOK No. 31/PJOK. 05/2016.Key Words: Liability, pawn, decrease in value                                                          ABSTRAKPerkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit dan yang meminjamkan akan terjamin karena adanya jaminan yang dengan inilah letak pentingnya lembaga jaminan. Apa makna penurunan nilai objek gadai dan bagaimana bentuk tanggung gugat PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang jika terjadi penurunan nilai objek gadai menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penurunan nilai pada suatu benda dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor adanya perbuatan melawan hukum. Apabila pihak PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan wanprestasi dengan menghilangkan dan karena kelalaiannya yang menyebakan menurunnya nilai barang jaminan, maka PT. Pegadaian (Persero) wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut diatur dalam pasal 25 ayat 2 PJOK No. 31/PJOK.05/2016.            Kata Kunci: Tanggung gugat, Gadai, Penurunan Nilai
KEPASTIAN YURIDIS PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA Diyaul Hakki; Abid Zamzami; Noorhuda Muchsin
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.817 KB)

Abstract

ABSTRACT              After Indonesia's independence, there were various interpretations of juridical certainty and the position of Pancasila, both in the form of understanding that Pancasila is part of the Constitution and understanding that Pancasila is another higher part of the Constitution. The formulation of the problem in this study is 1. How is the juridical certainty of the position of Pancasila as a staatsfundamentalnorm in the Hierarchy Law in Indonesia? and 2. How is the Legis Ratio of Pancasila's position as a staatsfundamental norm in the theory of Legal Science? By conducting a normative study and the approach to legislation (Statue Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), and Historical Approach (Historical Approach), as well as by using primary and secondary legal materials. The results show that the juridical position of Pancasila can be interpreted from the word " based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which can be interpreted as the State Foundation, then affirmed in TAP MPR No. XVII MPR 1998 as the State Basis, and reaffirmed in Constitutional Court Decision No. 100 PUU-XI 2013 that Pancasila is the basis of the state, in theory Pancasila is domiciled as staatsfundamentalnorm (State Fundamental Norms) because Pancasila is not sourced and based on a higher norm above it.Keywords : Pancasila, State Basic, Staatsfundamentalnorm ABSTRAKSetelah Indonesia Merdeka ada berbagai macam tafsir tentang kepastian yuridis dan kedudukan Pancasila, baik berupa pemahaman Pancasila adalah bagian dari Konstitusi maupun pemahaman Pancasila merupakan bagian lain yang lebih tinggi dari Konstitusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kepastian yuridis kedudukan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dalam Hierarki Hukum di Indonesia? dan 2. Bagaimana Ratio Legis kedudukan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm  dalam teori Ilmu Hukum?. Dengan melakukan kajian secara normatif dan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Historis (Historical Approach), serta dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan yuridis Pancasila dapat ditafsir dari kata “berdasarkan” dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang dapat diartikan sebagai Dasar Negara, kemudian ditegaskan dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998 sebagai Dasar Negara, dan ditegaskan lagi dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XI/2013 bahwa Pancasila Merupakan Dasar Negara, secara teori Pancasila berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) karena Pancasila tidak bersumber dan berdasar terhadap Norma yang lebih tinggi lagi diatasnya.Kata Kunci : Pancasila, Dasar Negara, Staatsfundamentalnorm.
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA WARGA BINAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang) MASRUL JAFAS
Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.575 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas masalah mengenai (1) Bagaimanakah  peran lembaga pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan? (2) Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II Kabupaten Sampang?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.Kesimpulannya adalah (a) Peran Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari tahap pengenalan identitas, tahap kedua berupa pemberian tugas-tugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan, tahap ketiga adalah asimilasi yaitu dengan mengikutsertakan warga binaan mengikuti shalat di Masjid di luar Lembaga Pemasyarakatan, cuti pulang dan sebagainya. Pada tahap ke empat mereka diberikan pelepasan bersyarat dan selama menjalani pelepasan bersyarat tersebut mereka tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana lagi. (b) Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain yaitu: (1) masalah bahasa, (2) kemampuan dan tingkat pendidikan warga binaan yang heterogen, (3) masalah usia, (3) masalah dana, (4) masalah tenaga pembina/pengajar, (5) masalah narapidana yang pernah kecanduan narkoba. Bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan warga binaan/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang, yaitu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tersebut. Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRES SAMPANG Aden Fiqi
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.762 KB)

Abstract

AbstrakHasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  pelanggaran  lalu  lintas  di  Wilayah Polres Sampang masih banyak pelanggaran lalu lintas, seperti yang tercantum dalam Pasal 267 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Setiap  pelanggaran  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  diperiksa  menurut acara  pemeriksaan  cepat  dapat  dikenai  pidana  denda  berdasarkan  penetapan pengadilanKata kunci: pelanggaran, lalu lintas, penegakan hukum AbstractThe results of this study indicate that the resolution of traffic violations in the Sampang Regional Police Station is still a lot of traffic violations, as stated in Article 267 paragraph 1 of law number 22 of 2009 concerning traffic and road transport, regarding procedures for prosecuting traffic and transportation violations road, namely Any violation in the field of traffic and road transportation that is inspected according to a quick inspection event can be subject to criminal penalties based on court determinationKeywords: violations, traffic, law enforcement
KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA BATU GUNA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Jihan Fernanda
Dinamika Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.298 KB)

Abstract

Batu City is one of the tourist destinations located in East Java. There are at least 25 more tourist attractions located in Batu City. These government actions are regulated by law. Batu City Regional Regulation Number 1 of 2013 concerning the Implementation of Tourism has been regulated regarding government policies in seeking tourism development in Batu City. Based on the description on the background of the above research, it can be summarized in the following research, what is done by the Batu City government to develop tourism in the perspective of state administrative law ?, Why does the Batu City government issue a policy on tourism development? The research method used in this research is normative juridical study of literature. Many efforts were made by the Batu City government to increase tourism in Batu City. The government issued many policies to improve the welfare of the people of the tourism sector. The City Government of Batu also issued the brand 'Sinning Batu' which contained a symbolic message of the power of integration of education, agriculture and tourism as the potential to contribute to realizing the development vision in Batu City.Keywords: Legal Policy, Government Efforts, Tourism Development in Batu CityKota Batu salah satu tempat tujuan wisata terletak di Jawa Timur. Setidaknya ada 25 lebih tempat wisata berada di Kota Batu. Tindakan pemerintah ini di atur ke dalam perundang – undangan. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan sudah di atur mengenai kebijakan – kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pengembangan pariwisata di Kota Batu. Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumusakan dalam penelitian sebagai berikut, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu guna mengembangkan pariwisata dalam perspektif hukum administrasi negara?, mengapa pemerintah Kota Batu mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan pariwisata?. Metode penelitian yang digunakan dalan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan kajian pustaka. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu untuk meningkat kepariwisataan di Kota batu. Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata tersebut. Pemerintah Kota Batu juga mengeluarkan brand ‘Sinning Batu’ yang memuat pesan simbolis kekuatan integrasi pendidikan, pertanian dan pariwisata sebagai potensi yang berkontribusi mewujudkan visi pembangunan di Kota Batu.   Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Upaya Pemerintah, Pengembangan PariwisataKota Batu.
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN Ridhani Surya Buana
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.638 KB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Pengaturan Pengelolaan Limbah Alat Pelindung Diri Covid-19  Di Rumah Sakit Umum bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengelolaan  Limbah Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Rumah Sakit dan untuk menganalisis prosedur Pananganan Limbah Alat Pelindung Diri (APD) di Rumah Sakit Covid-19. Metode yang digunakan dalah penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undagan tentang pengelolaan limbah B3 dalam kaitan ini adalah APD Covid-19.  Latar masalahnya adalah terdapat  kekaburan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penelitian terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum dimana adanya aturan yang mengatur mengenai permasalahan yang diangkat tidak jelas  terkait.dengan pengelolaan Limbah APD Covid-19 di Rumah Sakit. Adapun temuan yang didapat adalah Pengelolaan limbah B3 Rumah Sakit mulai pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, penyimpanan sementara sampai pemusnahan harus berdasarkan izin limbah B3. Untuk pengumpulan limbah B3  izin dikeluarkan oleh pemerintah daerah,  khusus pengelolaan sampai pemusnahan izin dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup karena menggunakan alat pemusnahan  limbah dengan alat  incinerator yang ada pada beberapa rumah sakit saja. Khusus Pengelolaan Limbah B3 Covid-19 ternyata pemusnahannya sebagaimana perintah Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020  melalui pembakaran dengan incinemartor adalah  berlebihan atau overkill, namun berdasarkan Convensi Basel dari WHO cukup dengan cara penguapan atau autoklaf
PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI SALAH SATU KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME) DI INDONESIA Arfan Rofiqi
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.316 KB)

Abstract

ABSTRACTThe application of the Retroactive Principle Against Serious Violations of Human Rights as an Extraordinary Crime in Indonesia, through Law No.26 / 2000 on Human Rights Courts is still being debated, the article is in principle contrary to the principle of legality. However, in its application it really gets a positive response from the community at large. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What is the regulation of human rights in Indonesia? 2. Are gross human rights violations included in Extra Ordinary Crimes? 3. What is the position and urgency of the Retroactive Principle in resolving cases of gross human rights violations in Indonesia ?. This research is a normative juridical legal research by using legislation approach, conceptual approach and case approach. The results showed that the application of the retroactive principle is in line with the custom of international law (HI), so that their own position and urgency are to eliminate impunity and uphold justice for everyone.Keywords: Retroactive principle, gross violations of human rights ABSTRAKPemberlakuan Asas Retroaktif Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Sebagai Salah Satu Kejahatan Luar Biasa (Extra Odinary Crime) di Indonesia, melalui UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM masih menjadi perdebatan, pasalnya secara prinsip bertentangan dengan asas legalitas. Namun, dalam penerapannya justru sangat mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat pada umumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagi berikut: 1. Bagaimana pengaturan HAM di indonesia? 2. Apakah Pelanggaran Berat HAM termasuk ke dalam Extra Ordinary Crime? 3. Bagaimana kedudukan dan urgensi Asas Retroaktif dalam menyelesaikaan kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pedekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan asas retroaktif ini selaras dengan kebiasaan hukum internasional (HI), sehingga kedudukan dan urgensinya sendiri diantaranya untuk menghilangkan impunitas dan menegakkan keadilan bagi setiap orang.Kata Kunci : Asas retroaktif, Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI HEWAN DOMESTIK (KUCING DAN ANJING) DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT Di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat-Turki) Niken Cindy Esya Wardani
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.672 KB)

Abstract

ABSTRACTAs God's creatures, animals also have human rights that must be protected and respected like humans. Cats and dogs that are often found in people's lives are often tortured and mistreated to death. Based on that, how are domestic animal rights (cats and dogs) arranged and the differences and similarities regarding the regulation of the protection of domestic animal rights (cats and dogs) in Indonesia, the United States, Turkey. Normative juridical law research uses the types of statutory approaches, Conceptual Approaches, and Comparative Approaches. The protection of domestic animal rights (cats and dogs) in Indonesia is regulated in Article 302 of the Criminal Code and Article 406 paragraph (2) of the Criminal Code. The United States has the Animal Welfare Act as a law to protect animal rights but prioritizes jurisprudence as a reference for the protection of animal rights. Turkey has The Animal Protection Bill Law No. 5199 which has been amended by The Animal Protection Bill Law No. 7332 as a rule that regulates animal rights, including domestic animal rights (cats and dogs).Keyword: Legal Protection, Animal Rights, Domestic Animals, Several CountriesABSTRAKSebagai makhluk ciptaan Tuhan, hewan pun memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan dihormati seperti manusia. Kucing dan anjing yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat pun tak jarang disiksa dan dianiaya hingga mati. Berdasar hal itu bagaimana pengaturan hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) serta perbedaan dan persamaan tentang pengaturan terhadap perlindungan hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) di Indonesia, Amerika Serikat, Turki. Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan jenis pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan perbandingan. Perlindungan hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) di Indonesia diatur dalam pasal 302 KUHP dan pasal Pasal 406 ayat (2) KUHP. Amerika Serikat memiliki Animal Welfare Act sebagai undang-undang perlindungan hak asasi hewan tapi mengutamakan yurisprudensi sebagai acuan perlindungan terhadap hak asasi hewan. Turki memiliki The Animal Protection Bill Law No. 5199 yang telah diamandemen dengan The Animal Protection Bill Law No. 7332 sebagai aturan yang mengatuhak asasi hewan termasuk hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing)Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Hewan, Hewan Domestik, Beberapa Negara

Page 23 of 55 | Total Record : 545

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue