cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 20   21   22   23   24 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAJIAN YURIDIS DAN VIKTIMOLOGI Lucky Andika Rachman
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.971 KB)

Abstract

ABSTRACT The author uses this type of juridical normative research, or examines legal norms, especially positive law (the law currently in force in Indonesia). This research is expected to provide an overview of legal studies in Indonesia on the crime of money laundering and the victimology study of the crime of money laundering also using a normative juridical approach. Legal research with a normative juridical approach is carried out by examining library materials or secondary data. In this realm, the crime of money laundering as a crime has a characteristic, namely that this crime is not a single crime but a multiple crime. From the victimology study or science that examines the victim of crime or money laundering, then one of the parties that is seriously injured as a result of this crime is the state.Key words: Criminal, Money Laundery, State ABSTRAK Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, atau meneliti tentang norma-norma hukum, khususnya hukum positip (hukum yang sedang belaku di Indonesia). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kajian hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan kajian viktimologi terhadap tindak pidana pencucian uang juga menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam ranah ini, tindak pidana pencucian uang (money laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Dari kajian viktimologi atau ilmu yang mengkaji tentang korban kejahatan atau tindak pidana pencucian uang,  maka  salah satu pihak yang secara serius dirugikan akibat tindak pidana ini adalah negara. Kata kunci : Pidana, Pencucian Uang, Negara
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA SESEORANG kurnia nurida damayanti
Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.219 KB)

Abstract

 AbstractThe number of traffic accidents involving children and resulting in the death or property of a person causes unrest for road users. Based on this background, the formulation of the problem is as follows: 1. the process of investigating cases of traffic accidents committed by children? 2. What considerations are used by investigators in processing cases of traffic accidents involving children? 3. What is the legal responsibility of the perpetrator to the victim? This research is an empirical juridical legal research using a legal approach and an analytical approach. The results of this study, that are guided by the SPPA Law and with the Guidelines for Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children who are Not yet 12 Years Old. The process of examination and settlement of the case is carried out with due regard to the provisions of the SPPA Law and also the principle of justice for peace. In the case of negligence that causes a traffic accident with the victim dies, the criminal sanctions specified in Article 310 paragraph (4) of the LLAJ Law jo. Article 81 paragraph (2) of the SPPA Law.Keywords: Accountability, Traffic, Children.AbstrakBanyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak? 2. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan penyidik dalam memproses kasus kecelakan lalu lintas yang pelakunya anak? 3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku terhadap korban tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini, bahwa Berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Proses pemeriksaan dan juga penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan UU SPPA dan juga asas keadilan untuk perdamaian. Dalam  perkara  kealpaan  yang  menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  korban meninggal dunia, sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ jo.  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang  SPPA.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Lalu Lintas, Anak.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA DAN PENGEDAR NARKOBA Rizki Akbar
Dinamika Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.204 KB)

Abstract

ABSTRAKPenyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin, serta keterpaduan lintas sektor pemerintah, komitmen kuat semua pihak, serta peran serta seluruh masyarakat. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini meliputi: bagaimanakah bentuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang ?, dan bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba sebagai wujud penegakan hukum di Wilayah Hukum Polres Sampang ?Bentuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang, dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tertier, rehabilitasi dan after care. Upaya lain terkait pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, dilaksanakan dengan penyuluhan masalah narkoba, juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak/kalangan, mulai dari: BNN (Badan Narkotika Nasional), Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Tempat-tempat hiburan lainnya. Bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah berupa sanksi pidana, baik berupa pidana mati, pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun sampai dengan penjara seumur hidup, tergantung pada tindakan apa yang dilakukannya. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkoba.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI DALAM PASAR MODAL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN WALI AMANAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL Alfat Hoki Sri Meliana Dewi
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.094 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study examines the relationship between bondholders and bond sellers and trustees as well as the legal protection of bondholders for unlawful acts committed by the trustee as a service provider of debt securities in the perspective of investment law and capital markets. The research method in this study is normative legal research, using several research methods such as the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. The legal material analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique. This study explains that there is a need for regulation regarding bondholders being able to act legally both inside and outside the court regarding the relationship between bondholders and the trustee. However, based on the provisions of Article 53 jo. Article 111 of Law Number 8 of 1995 Bondholders who suffer losses due to the negligence of the trustee can claim compensation from the trustee.Keywords: Legal Protection, Bondholders, Unlawful Acts, Trustee ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang hubungan antara pemegang dengan penjual obligasi dan wali amanat serta perlindungan hukum pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan wali amanat sebagai penyedia jasa pengurusan surat utang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal. Metode penelitian dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, menggunakan beberapa metode penelitian seperti pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan ialah primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah Teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai pemegang obligasi dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan terkait hubungan pemegang obligasi dengan wali amanat. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 53 jo. pasal 111 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pemegang obligasi yang mengalami kerugian akibat kelalaian wali amanat dapat menuntut ganti rugi kepada wali amanat.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Obligasi, Perbuatan Melawan Hukum, Wali Amanat
IMPLIKASI YURIDIS DEWAN PENGAWAS KPK DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sena Kogam MNVI
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.083 KB)

Abstract

ABSTRACTThe formation of the KPK Supervisory Board, which has sparked controversy in various elements of society, both political elites and civil society, is of more concern because KPK is an institution with the highest level of public trust compared to other institutions. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1) what is the legal ratio for the formation of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. (2) The Role of the Authority of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. This research is a normative juridical law research. This shows that the legislative ratio of the formation of the KPK Supervisory Board to be a balancer, check and balance in eradicating corruption in Indonesia and the formation of the KPK Supervisory Board prevents the performance of the KPK which abuses power and is selective in following up corruption cases in Indonesia. The role of the KPK Supervisory Board's authority in the juridical study is relevant to the initial objective of the KPK Supervisory Board's establishment. This relevance is reinforced by the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-VVII/2019, the juridical consequence that the Supervisory Board cannot interfere with judicial authority (pro Justitia). Keywords: Juridic Implications, The Supervisory Board Of The Corruption Eradication Commission.ABSTRAKPembentukan Dewan Pengawas KPK yang menuai kontroversi diberbabagai elemen masyarakat, baik elite politik maupun Masyarakat sipil, menjadi perhatian lebih karena KPK merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi di bandingkan dengan lembaga lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa ratio legis pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Peran Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative. ini menunjukkan bahwa ratio legis pembentukan Dewan Pengawas KPK untuk menjadi penyeimbang, check and ballances dalam memberantas korupsi di Indonesia dan pembentukan Dewan Pengawas KPK mencegah kinerja KPK yang abuse of power dan tebang pilih dalam menindaklanjuti kasus krupsi di Indonesia. Peran Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam kajian yuridis relevan dengan tujuan awal terbentuknya Dewan Pengawas KPK. Relevansi tersebut diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VVII/2019, konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan judisial (pro Justitia) Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Dewan Pengawas
PELANGGARAN HUKUM KELALAIAN PETUGAS PENJAGA PALANG PINTU PERLINTASAN KERETA API (Studi Kasus di Daop 8 Surabaya) Mahmud1 Mahmud1
Dinamika Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.522 KB)

Abstract

ABSTRACT            The background of this thesis is the existence of the intersection of the two lanes of the railroad track and also the traffic of public vehicles which are accident-prone points. As for the formulation problem include : how the cause of the train accident and criminal liability of the officer at the railroad crossing in Daop 8 Surabaya. This research in an empirical juridical study using descriptive analytical research methods, railroad legislation, library studies and field research.            The results of this study are a train accident that occurred in Daop 8 Surabaya caused by the negligence of officers, damage to equipment, unhealthy body condition of officers. Careless, and leaving the guard post exceeds the maximum limit. As for criminal liability for negligence of the guards themselves, if officers fail to carry out their duties and cause victims they will be subject to articles 359 and 36o KHUP. A track guard can be criminally liable if proven guilty. PT. KAI will assist the legal process of guarding the railroad tracks from the investigation to receiving a permanent decision from the court.Keywords : criminal liability, train, crossing guard. ABSTRAK            Latar belakang dari skripsi ini yaitu dari adanya perpotongan dua jalur moda traansportasi dari jalur kereta api dan juga lalu lintas kendaraan umum yang merupakan titik rawan kecelakaan. Adapun rumusan masalah diantaranya : Bagaimana sebab-sebab terjadinya kecelakaan kereta api dan pertangunggujawaban pidana terhadap petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api di Daop 8 Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, perundang-undangan perkeretaapian, studi kepustakaan, dan penelitian lapangan.Hasil dari penelitian ini adalah  kecelakaan kereta api yang terjadi di Daop 8 Surabaya disebabkan oleh kelalaian petugas, kerusakan alat, kondisi tubuh penjaga yang kurang sehat, lengah, dan meninggalkan pos melebihi batas maksimal. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana kelalaian petugas sendiri, apabila petugas lalai dalam menjalankan tugasnya dan menimbulkan korban akan dikenakan Pasal 359 dan 360 KUHP. Seorang penjaga lintasan dapat dipertangggungjawabkan secara pidana apabila terbukti melakukan kesalahan. PT. KAI akan mendampingi proses hukum Penjaga Perlintasan Jalan Kereta Api tersebut dari proses penyidikan sampai dengan menerima putusan tetap dari pengadilan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kereta Api, Penjaga Perlintasan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Kutai Timur) Achmad Alhady Muslimin
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.176 KB)

Abstract

ABSTRAK        Pelaksanaan proses perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, mekanisme prosesnya belum diatur secara detail dan lengkap didalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor  Tindak Pidana korupsi dilakukan dengan cara nama atau identitas saksi pelapor disamarkan atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberi perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarganya dan harta bendanya. .Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana korupsi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang LPSK, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban, kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan oleh undang-undang, kurangnya peran LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Hambatan lainyaitu hambatan internal yang dihadapi oleh pihak berwajib masih minim peran lembaga sistem peradilan pidana terpadu.Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor  tindak pidana korupsi adalah Sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani untuk melaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Kata Kunci: Perlindungan, saksi pelapor, korupsi ABSTRACK           The results of the study explain that the Legal Protection of the Reporting Witness of the Crime of Corruption is carried out by hiding the name or identity of the reporting witness with the aim of providing protection and a sense of security to the reporting witness and his family and property. Barriers to the implementation of legal protection for witnesses reporting alleged criminal acts of corruption are the lack of adequate facilities and infrastructure, weak provisions in the LPSK Law, lack of socialization carried out to the wider community regarding guarantees for legal protection of witnesses and victims, lack of consistency in implement the witness and victim protection system that has been established by law, the lack of role of LBKH or LBH and NGOs in providing understanding to the general public. Another obstacle, namely the internal obstacles faced by the authorities, is still minimal in the role of the integrated criminal justice system. Efforts to overcome obstacles in legal protection of witnesses reporting criminal acts of corruption are socialization to the public about witness protection must be further improved so that the public becomes brave to report an act. ongoing crime.Keywords: Legal protection, witness, corrupt
PELAKSANAAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTE DI KABUPATEN SAMPANG pujiati arinda
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.004 KB)

Abstract

ABSTRACT The background of this research is to find out the implementation of the prohibition on absentee ownership of agricultural land in Sampang Regency. So it is necessary to discuss the factors that cause absentee control of agricultural land in Panyepen Village and Taman District Jrengik Sampang Regency, the government's efforts with the presence of Absentee land in control by the community. By using the field research method (FIELDRESEARCH), namely research conducted intensively, in detail, and in depth on the object to be studied, namely the Sampang district land office and related agencies by conducting interviews and document review. It is hoped that with this method researchers can find out in detail about the factors that led to the occurrence of absentee control of agricultural land in Panyepen Village and Taman District Jrengik Sampang Regency, the government's efforts with the existence of Absentee land controlled by the communityKeywords: Land Ownership, Absentee, Community ABSTRAK Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kabupaten Sampang.Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah pertanian secara Absente di Desa Panyepen dan Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang,upaya pemerintah dengan adanya tanah Absentee yang di kuasai oleh masyarakat.Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (FIELDRESEARCH) yaitu penelitian yang dilakukan secara inensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek yang akan di teliti yaitu kantor pertanahan kabupaten sampang dan dinas terkait dengan melakukan wawancara dan pengkajian dokumen.Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah pertanian secara Absente di Desa Panyepen dan Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang,upaya pemerintah dengan adanya tanah Absentee yang di kuasai oleh masyarakatKata Kunci :Kepemilikan Tanah, Absentee, Mayarakat
PELAKSANAAN GADAI SAHAM SCRIPLESS SEBAGAI OBYEK JAMINAN BARANG BERGERAK Amirudin Kalauw
Dinamika Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.1 KB)

Abstract

Eksistensi  scripless  trading  menjadi suatu  keterpaduan  fenomena  ketertarikan  tersendiri  yang  menunjukan  keterkaitan  antara  hukum dengan  teknologi  di  bidang  pasar  modal. Perkembangan scripless tentu akan berdampak secara signifikan bagi pelaksanaan gadai saham sebagai obyek jaminan barang bergerak, dimana sebelumnya gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi obyek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya, telah bertransfromasi. Penyerahaannya  secara fisik atau sertifikat saham sudah berubah menjadi bentuk non fisik berupa data elektronik yang akan dititipkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sehingga saham yang digadaikan tidak berada dalam penguasaan pemilik gadai. Permasalahaan yang timbul adalah bagaiman pelaksanaan gadai saham scripless di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dimana saham tidak lagi berbentuk fisiknya. Apa yang menjadi persamaan dan perbedaan gadai saham scripless dengan gadai barang bergerak secara konvesional dan bagaimanakah penyelesaian sengketa jika debitur wanprestasi.Kata kunci: Gadai, Saham Scripless, Wanprestasi. The existence of scripless trading is an integrated phenomenon of interest in itself which shows the relationship between law and technology in the field of capital markets. The development of scripless will certainly have a significant impact on the implementation of mortgage pledges as collateral for movable goods, where previously the pawn of shares was carried out by surrendering the share certificate which was the object of pledge to the party who lent the capital, has transformed. The physical assignment or share certificate has been changed to non-physical form in the form of electronic data that will be deposited with the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), so that the mortgaged shares are not in the possession of the pledge owner. The problem that arises is how to carry out the pawn of scripless shares in the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), where the shares are no longer in physical form. What are the similarities and differences between mortgage scripless shares and conventional movable goods pledges and how to settle disputes if the debtor defaults.Keywords: Pawn, Scripless Stock, Default.
PERTANGGUNGGUGATAN CV. ADI KURNIA DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI AKIBAT WANPRESTASI Nadia Elga Firmania
Dinamika Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.477 KB)

Abstract

ABSTRACTThe background of this thesis is the rapid development of infrastructure to support prosperous community life in the past five years. Therefore many governments use construction services to carry out infrastructure development work programs in Indonesia. Thesis problem formulation as follows: How are the Construction Contracts made by CV. Adi Kurnia with the Department of Public Housing and Settlement Area according to Positive Law? How is the form of accountability CV. Adi Kurnia due to defaults on the construction of the access road of Ngudal Feces Sludge Treatment Plant (IPLT), Ngawi District, Ngawi Regency? This empirical juridical research uses a sociological approach. The results of this study indicate the meaning of liability is accountability, namely responsibility arising from failure to meet standards, while the responsibility is realized in the form of compensation. Any party who violates a contract of work is called a default and the party who carries out the contract must be held accountable for any errors or omissions. Keywords : Liability, Construction Work Contracts, DefaultsABSTRAKLatar belakang skripsi ini adalah pesatnya pembangunan infrastruktur guna menunjang kehidupan masyarakat yang sejahtera di dalam lima tahun terakhir ini. Karenanya pemerintah banyak menggunakan jasa kontruksi untuk melaksanakan program kerja pembangunan infrastruktur di Indonesia. Rumusan masalah skripsi sebagai berikut: Bagaimana pengaturan Kontrak Kerja Kontruksi yang dibuat oleh CV. Adi Kurnia dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menurut Hukum Positif ? Bagaimana bentuk pertanggunggugatan CV. Adi Kurnia akibat wanprestasi terhadap pembangunan akses jalan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ngudal Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi? Penelitian yuridis empiris ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukan Makna liability adalah tanggung gugat yakni tanggung jawab yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi standar, sedangkan tanggungjawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Pihak yang melanggar kontrak kerja kontruksi  disebut wanprestasi dan pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggunggugat atas kesalahan ataupun kelalaiannya.Kata Kunci : Pertanggunggugatan, Kontrak Kerja Kontruksi, Wanprestasi

Page 22 of 55 | Total Record : 545

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue