cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 22   23   24   25   26 
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sampang) Moch. Ridho Santoso
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.444 KB)

Abstract

Penelitian mengenai Implementasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, mengangkat permasalahan (1) Bagaimanakah implementasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sampang ? (2) Bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan bagi kreditur yang tidak melakukan pendaftaran jaminan Fidusia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data priner dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya adalah (1) implementasi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan  pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank.Bank akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur tersebut.Pemberian keputusan kredit oleh pejabat pemutus.Adanya pembayaran (realisasi).Pengawasan kredit dan pembinaan nasabah oleh bank.(2) Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia, maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebaliknya apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka sanksinya bagi kreditur adalah bahwa hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang
MEKANISME PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN Amiraga Handy Sukmana
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.548 KB)

Abstract

langkah-langkah penyelesaian kredit manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya, seperti misalnya terjadi kredit macet, maka yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Sampang, diantaranya dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Disamping itu, bisa juga dilakukan dengan menempuh upaya hukum, diantaranya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau melalui gugatan secara perdata.Kata kunci: bank, hak tanggungan, kredit  bstract steps to settle credit when the debtor does not fulfill its obligations, such as a bad credit, which is carried out by BRI Unit Sampang, including rescheduling, reconditioning and restructuring. Besides that, it can also be done by taking legal action, including through the State Auction and Receivables Agency (BUPLN) or through a civil claim. Keywords: bank, mortgage, credit
ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA DI BALAI HARTA PENINGGALAN Yuda Pradipta Ananda
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.019 KB)

Abstract

ABSTRACTMoney Transfer is a series of activities which is started with order by the sender to transfer some amount of money to the receiver whom mentioned in the order to transfer money until the receiver receives the money. If there is a problem in transferring money and the receiver’s location is unknown, therefore this can be categorized as Third Party Transaction. It is regulated in Regulation of Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. 20 of 2019 on Administrating Third Party Transaction in Property and Heritage Agency, thus the authority to manage this problem is given to Property and Heritage Agency. They have the authority to do the mechanism of managing Third Party Transaction and how their liability is if there is loss in managing Third Party Transaction. Analyzing methods used in this research are constitutional, conceptual, and case approaches. The result of this research is to fulfill the mechanism of managing Third Party Transaction and the responsibility of Property and Heritage Agency, also to create the purpose of law: the elements of justice, expediency, and certainty of law. Keywords: Money Transfer, Mechanism of Managing, Third Party Transaction, Responsibility                                                   ABSTRAKTransefer Dana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asalnya yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Apabila terjadi permasalahan transfer dana yang penerimanya tidak ketahui keberadaannya maka bisa dikategorikan Uang Pihak Ketiga yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga di Balai Harta Peninggalan maka kewenangan mengelola ada di Balai Harta Peninggalan. Mekanisme pengeloaan Uang Pihak Ketiga dan bagaimana pertanggungjawaban apabila dalam mengelola Uang Pihak Ketiga terdapat kerugian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, Hasil penelitian ini terpenuhinya mekanisme pengelolaan Uang Pihak Ketiga dan pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan dan agar terciptanya tujuan hukum yaitu unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kata Kunci : Transfer Dana, Mekanisme Pengelolaan, Uang Pihak Ketiga, Pertanggungjawaban.
ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MALANG) Agung Satrio Wibowo
Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.964 KB)

Abstract

ABSTRACTMany cases of criminal acts of theft and violence that occur in the jurisdiction of the Malang District Court create a separate problem for law enforcement officers, especially judges in examining the flow of cases delegated by the public prosecutor to be tried. From the examination in court in cases of theft and violence, the panel of judges must be fair and determine the elements of the defendant's actions in accordance with the demands of the public prosecutor. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, setting sanctions for criminal acts of theft and violence according to the Criminal Code. Second, the consideration of the Malang District Court judges in examining case number 174/Pid.B/2021/PN Mlg. This research is a type of empirical juridical research, with a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.ABSTRAKBanyak kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Malang menjadikan problem tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk di adili. Dari adanya pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan, majelis hakim harus bersifat adil dan menentuk unsur dari tindakan terdakwa sesuai tuntuntan jaksa penutut umum. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulakan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NO.11 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN AKIBAT HUKUMNYA Ninus Ilam Aditya
Dinamika Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.492 KB)

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam menjalankan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi masalah di daerah, dampak kebijakan pemerintah daerah tersebut merugikan usaha masyarakat, kebijakan tersebut berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal tersebut bisa diambil rumusan masalah berupa Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menerapkan peraturan Daerah, Apa kendala petugas Satpol PP dalam penegakan hukum peraturan Daerah. Untuk tujuan penelitian ini agar mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menerapkan Peraturan Daerah, serta untuk mengetahui kendala dalam penegakan Peraturan Daerah. Maka Jenis penelitian ini yuridis empris/sosiologis. hasil penelitian ini adalah Sosialisasi dilakukan sebagai tugas pokok satpol PP seperti penertiban, maka Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL melakukan pelanggaran. Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Probolinggo seperti faktor internal dan eksternal berupa keterbatasan anggota serta berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL. Kata Kunci: Pemerintah, Satpol PP, PKL,
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL MENURUT PERATURAN OJK No.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Candra Wiwit Muliani
Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.252 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aims to analyze the role of the Financial Services Authority in supervising and overcoming illegal online loans and legal protection for customers who use illegal online loan services according to POJK regulations No.77/POJK.01/2016. Progress in finance today is with the existence of Fintech as well as online loans. The emergence of online loans in Indonesia, which is often a problem, is that there are many online loans that are still illegal and do not have an operating permit from the Financial Services Authority. Whereas the number of illegal online loans, the government in this case has the authority, the Financial Services Authority has taken various ways to protect the community, but the problems faced by the community are still happening. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The role of the Financial Services Authority is still very limited because the regulations used, namely POJK No.77/POJK.01/2016 cannot cover all problems that arise, so the Authority Financial Services cannot directly supervise and regulate illegal online loans. Legal protection for customers using illegal online loans according to POJK regulation No.77/POJK.01/2016 in its implementation does not regulate legal protection for illegal online loan customers, until now there is no regulation that regulates legal protection for illegal and legal online loan customers. in particular.Keywords: Illegal Online Loans, Legal Protection, Financial Services Authority. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peran Otoritas Jasa Keuangaan dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal menurut peraturan POJK No.77/POJK.01/2016. Munculnya pinjaman online di Indonesia ini yang sering menjadi permasalahan adalah banyak bermunculan pinjaman online yang masih ilegal tidak mempunyai izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penellitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Peran Otoritas Jasa Keuangaan masih sangat terbatas dikarenakan peraturan yang digunakan yaitu POJK No.77/POJK.01/2016 tidak dapat mengcover semua permasalahan yang muncul, sehingga Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat secara langsung mengawasi dan mengatur pinjaman online ilegal. Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online ilegal menurut peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 dalam penyelenggaraannya tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online ilegal, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal maupun legal secara khusus.Kata kunci:  Pinjaman Online ILegal, Perlindungan hukum, Otoritas Jasa Keuangan.
PUTUSAN PEMIDANAAN BAGI TERDAKWA AKIBAT DITUNTUT BALIK OLEH TERLAPOR YANG DIJATUHI PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM Retno Hernani
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.439 KB)

Abstract

The sentence to escape from all lawsuits as regulated in Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, in its application in court, not all judges apply Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code in issuing sentencing decisions against the defendant in case Number 1394/Pid.B/2019/ PN Sby, as a result of being prosecuted back by someone who has been criminally reported and has been sentenced to escape from all lawsuits in case Number 2570/Pid.B/2016/PN Sby.This study uses a statute approach and a case approach. The processing of legal materials obtained in the literature study and document study were analyzed normatively using interpretation/interpretation so that analysis could be carried out and answers to problems were obtained to draw conclusions.Keywords: Criminal Sentence, Sentence to Release from All Lawsuits
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI NO 2690/pdt. G /2016/PA. TGRS DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA) Bulqoynie Akmal Habibullah
Dinamika Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.555 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study discusses the cancellation of marriage at the Tigaraksa Religious Court in Tangerang Regency. Law No. 1 of 1974 regulates marital problems with great care and detail. marriages are carried out on the basis of the willingness of the parties concerned, What is the position of their assets in the event of a divorce with a decision to cancel the marriage by the court? Second, what is the status of a child born as a result of the annulment of a marriage by a religious court based on decision No. 2690 / Pdt.G / 2016 / PA. Tgrs ?. This study uses normative legal research, Law No. 1 of 1974 Article 37 only regulates shared assets as a result of divorce. Whereas for annulled marriages, in the practice of the Religious Courts there has not yet been found any rules regarding the distribution of joint property from annulled marriages, it is clear that the status of children born from marriages that are null and void is still called legitimate children, Article 76 of the Compilation of Islamic Law states that marriages having a cancellation will not break the legal relationship between the child and his parent.Keywords: Marriage Cancellation, Legal Consequences, Asset, Child Status ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci. perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan,  Bagaimanakah kedudukan harta mereka dengan adanya cerai gugat dengan putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan? Kedua, Bagaimanakah status anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama berdasarkan putusan Nomor 2690/Pdt.G/2016/PA. Tgrs?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 hanya mengatur tentang harta bersama sebagai akibat dari perceraian saja. Sedangkan terhadap perkawinan yang dibatalkan, dalam praktek Pengadilan Agama belum ditemukan adanya aturan mengenai pembagian harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan, jelas bahwa status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal masih disebut sebagai anak sah, Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang mengalami pembatalan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum, Kedudukan Harta, Status Anak
ANALISIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Sumenep) Tri Anjas Andi Prasetiyo
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.542 KB)

Abstract

ABSTRACTLegal protection for children in conflict with the law must really be prioritized by law enforcement officials. Through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there is a need to uphold justice for children in conflict with the law by implementing Diversion as a method of solving child cases in Indonesia. Diversion seeks to provide justice to children who are facing the justice system as a result of having already committed a criminal act. This writing is motivated by the existence of problems, namely, how is the application of Diversion in the case of criminal acts of theft committed by children at the Sumenep District Court and what are the obstacles in implementing Diversion in criminal acts of theft committed by children in the Sumenep District Court. The type of research in this writing is a juridical empirical type. While the research approach used in this study is a sociological juridical approach.Keywords: Diversion, Theft, ChildrenABSTRAKPerlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar di prioritaskan oleh aparat penegak hukum. Lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara penerapan Diversi sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang sedang berhadpan dengan sistem peradilan akibat terlanjur melakukan tindak pidana. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimanakah penerapan Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep dan apa yang menjadi kendala dalam penerapan Diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep. Jenis penlitian dalam penulisan ini merupakan jenis yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Diversi, Pencurian, Anak
UPAYA PENCEGAHAN ATAS PENYALAHGUNAAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ahmad Bachtiar Rachman
Dinamika Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.014 KB)

Abstract

Seiring perkembangan zaman perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk mengetahui informasi dari seluruh dunia melalui internet. Dengan mudahnya internet kita bisa melihat informasi dari seluruh dunia dengan sangat mudah. Dengan munculnya internet telah membawa sebuah dunia baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi juga membuat perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam nilai-nilai sosial.Penelitian hukum berjudul: Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (VPN), jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dimaksudkan menggunakan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka yang bersifat deskriptif yakni untuk pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang sehingga bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat ini.Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa untuk kejahatan yang ditimbulkan Virtual Private Network (VPN) seperti penipuan dan pencurian data, hal ini dikarenakan ketika menggunakan VPN maka identitas kita tidak dapat muncul. Hambatan-hambatan juga terdapat dalam upaya melakukan pencegahan penanggulangan Virtual Private Network (VPN) diantaranya seperti barang bukti mudah dihilangkan dan kemampuan penegak hukum yang menguasai bidang teknologi terbatas. Dalam Pasal 40 (2a) dan (2b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan dari segala muatan yang dilarang oleh undang-undang dan pemerintah juga berwenang melakukan pemutusan akses.Kata Kunci: Pencegahan, Hukum, VPN Along with the development of the times the development of information technology can make it easier for humans to know information from all over the world through the internet. With the ease of the internet we can see information from all over the world very easily. With the advent of the internet, it has brought a new world to the whole world including Indonesia. Technological advances also make changes in social life, especially in social values.Legal research entitled: Prevention of Abuse of Virtual Private Networks (VPN), this type of research uses normative research that is intended to use is a method or method of researching library materials that are descriptive, namely to solve existing problems in the present so they can find solutions to overcome problems that happened at this time.Based on the results of the research and discussion the researchers concluded that for crimes caused by Virtual Private Networks (VPN) such as fraud and data theft, this is because when using a VPN, our identity cannot appear. Barriers also exist in efforts to prevent the prevention of Virtual Private Networks (VPN) such as evidence that is easily removed and the ability of law enforcers who control the technology field is limited. In Articles 40 (2a) and (2b) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, it is explained that the government is obliged to prevent all contents prohibited by law and the government is also authorized to terminate access.Keywords: Prevention, Law, VPN

Page 24 of 55 | Total Record : 545

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue