cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 28   29   30   31   32 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Anggun Gustirada
Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.811 KB)

Abstract

ABSTRACT Defamation of reputation in electronic media is a criminal act commited by perpetrators that can pollute other people’s dignity. Electronic media (social media) that there is no age limit to use it so that children can access and use it. So that it is possible for children to commit criminal acts of defamation in elevtrical media. With that, to find out how criminal responsibility and protection of their rights are the formulation of the problem raised regarding criminal liability for defamation in electronic media carried out by children and efforts to protect the right of children who commit defamation. This type of research is a normative juridical. The collection of legal materials uses a study of the statutory approach and the conceptual approach. Because children are still in the developing stage, there needs to be legal certainty and protection of their right when exposed to legal problems.Keyword: Crimial Liability, Defamation, Electronic Media, ChildABSTRAKPencemaran nama baik dimedia elektronik merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan pelaku yang membuat orang lain martabatnya bisa tercemar. Media elektronik( media social) yang tidak ada batasan umur untuk menggunkanya sehingga anak bisa mengakses dan menggunakan. Sehingga anak memungkin  melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dimedia elektronik. Dengan itu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak nya, maka rumusan masalah masalah yang diangkat mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik di media elektronik yang dilakukan oleh anak dan upaya perlindungan hak-hak anak yang melakukan pencemaran nama baik. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normative. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pendekatan perundang-undangan(statue approach) dan pendekatan konsep(conceptual approach). Karena anak masih dimasa tahapan berkambang sehingga perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan mengenai hak-hak nya ketika terkena permasalahan hukum.Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pencemaran nama baik, Media Elektronik, Anak
PENERAPAN HUKUM PIDANA YANG MENGATUR SOAL PERJUDIAN DALAM KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK zahid zahid ubaidillah
Dinamika Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.218 KB)

Abstract

ABSTR ACT Poverty is decisive in the onset of evil, due to the economic situation, which is below average, plus the increased needs of life make them desperate and cause negative thought to commit crimes and things that deviate from legal norms and religious norrma. Gambling at the head of a village chief is a solution for the perpetrators whose preconforcity is on average, and perpetrators of gambling crimes driven by the environment of gamblers and their cities, and the habit factor of gamblers and entertainment factors. The authors in this study used empirical as a reference to data collection to encourage the causes of gambling and repressers or penalties for gambling players during the selection of village heads. Keywords: Zahid GamblingABSTRAK Kemiskinan adalah hal yang menentukan dalam timbulnya kejahatan, dikarenakan keadaan ekonomi, yang prekonemiannya dibawah rata-rata, ditambah lagi kebutuhan hidup yang meningkat membuat mereka terdesak dan menimbulkan fikiran negatif untuk melakukan kejahatan dan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma hukum dan norrma agama. Berjudi saat pemilihan kepala desa adalah solusi bagi pelaku perjudian yang prekonomiannya dibawah rata-rata, dan pelaku tindak pidana perjudian yang didorong dengan lingkungan para penjudi beserta bandar-bandarnyanya, dan faktor kebiasaan pelaku berjudi dan faktor hiburan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris sebagai acuan pengumpulan data untuk menngetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian dan penindakan atau sanksi bagi pelaku perjudian saat pemilihan kepala desa. Kata Kunci: perjudian zahid 
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Ardilla Ayu Vebyangga
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.996 KB)

Abstract

Abstrak       Masyarakat Desa Singkil tergolong masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Untuk membantu dan mengawasi kinerja Kepala Desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat membantu melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari data yang ada mayoritas Peraturan Desa yang dibuat lebih banyak adalah yang berkaitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alasannya adalah karena merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang perlu dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setiap awal tahun pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan berdasarkan pada prinsip yang hemat, terpenuhi dan terkendali sesuai dengan rencana anggaran pemerintah desa.Kata kunci: dana desa, tanggungjawab Badan Permusyawaratan DesaAbstractThe Singkil village community is classified as a community whose livelihoods are mostly farmers. To assist and supervise the performance of the Village Head, a Village Consultative Body (BPD) is established in Law Number 6. The Village Consultative Body is an institution that carries out a government function whose members are representatives of the villagers based on regional representation and democratically determined. The existence of a Village Consultative Body (BPD) is very helpful in launching existing activities. The function of the BPD is to discuss and agree on a draft village regulation with the village head, to accommodate and channel the aspirations of the village community, and to oversee the performance of the village head. From the data that there are a majority of Village Regulations that are made more are related to the Village Revenue and Expenditure Budget. The reason is because it is an annual financial plan of the Village Government that needs to be discussed and agreed upon jointly by the Village Government and the Village Consultative Body determined by the Village Regulation. At the beginning of each year the government prepares Village Revenue and Expenditure Budget and financing based on principles that are economical, fulfilled and controlled in accordance with the village government's budget plan.Keywords: village funds, responsible of Village Consultative Body
TINDAK PIDANA JUDI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA Febri Didin Ardianto
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.953 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudian di lingkungan masyarakat, (2) Bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sampang ?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.  Kesimpulannya (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian di lingkungan masyarakat faktor ekonomi, ingin coba-coba dan faktor lingkungan. Terjadinya kejahatan perjudian karena faktor ekonomi yang disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah. Bagi masyarakat dengan status ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Faktor iseng atau coba-coba merupakan salah satu faktor yang sangat berbahaya, dimana sewaktu-waktu dapat menyebabkan seseorang semakin terjerumus kedalam kejahatan perjudian. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Sampang mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak buruk perjudian kepada masyarakat dan melakukan patroli atau razia. 
Akibat Hukum Pendirian Permukiman Di Atas Tanah PT. Kereta Api Indonesia Muhammad Fakhrurrozy
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.041 KB)

Abstract

                                                     ABSTRACTThis study aims to determine the legal consequences for the people who set up settlements on the land of PT. Kereta Api Indonesia in Malang City Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the procedure for licensing the construction of buildings on the land of PT Kereta Api Indonesia? 2. What are the legal consequences caused by the people who build buildings on the land of PT Kereta Api Indonesia? This research is a juridical empirical legal research that relies on primary data to concretely know all the problems that arise in the research studied by the author. Legal materials are studied and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this research.Keywords: Legal Consequences, Settlement, PT Kereta Api Indonesia ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap masyarakat yang mendirikan permukiman di atas tanah PT. Kereta Api Indonesia di Kota Malang  Berdasarkan latar belakang tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur perizinan pendirian bangunan di atas tanah PT Kereta Api Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah PT Kereta Api Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu bertumpu pada data primer untuk mengetahui secara konkrit terhadap segala permasalahan yang timbul dalam penelitian yang diteliti oleh penulis. Bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.Kata Kunci: Akibat Hukum, Permukiman, PT Kereta Api Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA TERHADAP KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (Studi Kasus di PT PG Rajawali I Unit Pg Krebet Baru Kabupaten Malang Tri Utari
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.094 KB)

Abstract

ABSTRACTSafety is one of the rights possessed by workers. Safety must be implemented in accordance with statutory regulations. Safety Implementation in the companies is carried out jointly by employers and workers. Legal protection for workers who experience accidents is a basic right of workers as explained in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. From the above description, problems can be formulated such as what causes occupational accidents at PT PG Rajawali I Krebet Baru Unit ?. What about legal protection in the event of a work accident at PT. PG Rajawali I New Krebet Unit ?. The research method used in this research is empirical juridical by conducting interviews at PT PG Rajawali I Krebet Baru Unit. Every company is obliged to provide protection in the form of social security and other guarantees to workers who have an accident both due to employee negligence and negligence of the company.Key Words: workers, employers, safety, work accidentsABSTRAKKeselamatan adalah salah satu hak yang  dimiliki oleh pekerja. Keselamatan harus diterapkan disetiap perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pelakasanaan keselamatan di perusahaan dilakukan secara bersama-sama oleh pengusaha dan pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan merupakan hak dasar pekerja seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. dari uaraian diatas dapat dirumuskan permasalahan seperti apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT PG Rajawali I Unit Krebet Baru?. Bagaimana Perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan kerja di PT. PG Rajawali I Unit Krebet Baru?. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara di PT PG Rajawali I Unit Krebet Baru. Setiap perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan yang berupa jaminan sosial dan jaminan lain kepada pekerja yang mengalami kecelakaan baik itu akibat kelalaian pekerja maupun kelalaian perusahaan.Kata Kunci: pekerja, pengusaha, keselamatan kerja, kecelakaan kerja
ANALISIS YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI PADA MASYARAKAT ADAT SUKU TENGGER (Studi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang) Sri Wahyuni Sri Wahyuni
Dinamika Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.849 KB)

Abstract

ABSTRACT            This research aims to know the implementation mechanism of transfer of land rights through buying and selling and the legal protection to the customary land of the Tengger tribe custom society. The land problems that happened a lot nowadays regarding to the legal certainty of land rights. The transfer of land rights through buying and selling to the Tengger Tribe Custom Society in Ngadas Village still conducted by private deed due to the society and cultural factors that are still subject to the customary law, they believe that their land does not need to be registered, moreover there have never been any land disputes in Ngadas Village. The problem formulation in this research is the implementation mechanism of transfer of land rights through buying and selling and the legal protection to the customary land of the Tengger Tribe Custom Society in Ngadas Village. The research method used is empirical juridical research type with sociological juridical approach. From the research results it can be concluded that the buying and selling process of lands conducted in Ngadas Village is legitimate, because the legal requirements are already fulfilled according to the Basic Agrarian Law Act and Article 1320. The certificate of communal land ownership of Tengger custom society is in accordance with the National Land Law. The freehold title to the local culture has a hereditary nature, the strongest and fulfilled as stipulated in Article 20 until Article 27 of the Basic Agrarian Law Act.Keywords: Transfer of Land Rights, Legal Protection, The Tengger Tribe Indigenous People ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan perlindungan hukum terhadap tanah adat masyarakat adat suku Tengger. Permasalahan pertanahan yang sering terjadi saat ini mengenai kepastian hukum hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada Masyarakat Adat Suku Tengger di Desa Ngadas masih dilakukan dengan akta dibawah tangan dikarenakan faktor masyarakat dan budaya yang masih tunduk pada hukum adat, mereka meyakini tanah milik mereka tidak perlu didaftarkan, selain itu tidak pernah ada sengketa tanah di Desa Ngadas. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan perlindungan hukum terhadap tanah adat pada Masyarakat Adat Suku Tengger di Desa Ngadas. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan proses jual beli tanah yang dilakukan di Desa Ngadas sah, karena sudah terpenuhi syarat sahnya jual beli menurut UUPA dan Pasal 1320. Sertifikat kepemilikan tanah komunal masyarakat adat Tengger telah sesuai dengan aturan Hukum Pertanahan Nasional. Sertifikat hak milik terhadap kearifan lokal tersebut memiliki sifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh sebagaimana diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA.Kata Kunci: Peralihan Hak atas Tanah, Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat Suku Tengger
KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA SUKMAN SUKMAN
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.067 KB)

Abstract

ABSTRACT      The purpose of this study is to find out how the criminal procedural law regulates de auditu witnesses and how the strength of binding the de auditu witness statements in the trial. The method used is normative juridical. Thus, the arrangement of evidence in the Criminal Procedure Code is regulated in a limited manner. This means that other evidence may not be used in terms of proving, other than those rQegulated by the law itself. The various types of evidence determined by the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant. During the trial and during the evidentiary process, the judge must look at the five pieces of evidence to determine the truth of the crime being examined. After the decision of the Constitutional Court No. 65/PUU-VIII/2010 and several Supreme Court decisions which have implications for the expansion of the meaning of witnesses. Several decisions of the Supreme Court accepted the testimony of de auditu witnesses as witnesses on the grounds that many crime victims were unable to present evidence to prove the crime that had occurred to them because of insufficient evidence.Keywords: evidence, witness evidence, de auditu witness ABSTRAK      Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum acara pidana mengatur tentang saksi de auditu dan bagaimana kekuatan mengikat keterangan saksi de auditu dalam persidangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan demikian, pengaturan alat bukti pada KUHAP diatur secara limitatif. Artinya, alat bukti yang lain tidak boleh dipakai dalam hal membuktikan, selain yang diatur oleh Undang-undang sendiri. Adapun macam-macam alat bukti yang ditentukan KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ketika persidangan dan pada saat proses pembuktian hakim harus melihat kelima alat bukti tersebut untuk menentukan kebenaran dari tindak pidana yang sedang diperiksa. Setelah putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang berimplikasi pada perluasan makna saksi. Beberapa putusan Mahkamah Agung menerima keterangan saksi de auditu sebagai saksi dengan alasan banyak korban kejahatan yang tidak mampu menghadirkan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi pada dirinya karena terkendala alat bukti yang tidak cukup.Kata kunci: pembuktian, alat bukti saksi, saksi de auditu
PRINSIP DASAR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERKAWINAN MERARI’ PADA MASYARAKAT SUKU SASAK DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT (Studi Pada Kota Praya) Tomi Marta Kusuma
Dinamika Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.447 KB)

Abstract

Pada dasarnya bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok sama halnaya dengan bentuk perkawinan pada umumnya yaitu perkawinan masyarakat Indonesia. Dalam perkawinan adat Suku Sasak bentuk perkawinannya dinamakan perkawinan merari’. Perkawinan semacam ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok. Merari’ (kawin lari) ialah pelarian diri atau mencuri gadis dari pangawasan wali dan lingkungan sosialnya sudah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat Suku Sasak secara umum. Sebagaimana masyarakat menyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri seorang gadis dari pengawasan walinya, merupakan bukti nyata kesungguhan bajang (pemuda) Suku Sasak untuk mempersunting seorang gadis tersebut.Basically the form of marriage carried out by the Sasak people in Lombok is the same as the form of marriage in general, namely the marriage of the Indonesian people. In the traditional marriage the Sasak form of marriage is called merari marriage. ' This kind of marriage is commonly done by the Sasak people in Lombok. Merari '(eloping) is the escape or stealing of girls from the guardian's guardianship and the social environment has been formed as a cultural heritage for generations to the Sasak people in general. As the community believes that by escaping or stealing a girl from the guardian's supervision, it is clear evidence of the sincerity of the Sasak tribe to marry a girl.
PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang) NIYAN ATI TRISNAWATI
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.623 KB)

Abstract

 ABSTRACTThe theme taking is motivated by the policy of assimilation of prisoners in the midst of the COVID-19 pandemic. Assimilation is given as a prisoner's right after fulfilling the requirements in the applicable legal rules. Assimilation is the fostering of adult inmates and children by letting them live mingled in the community. While integration is the release of prisoners who have fulfilled the requirements for parole. In the midst of corona pandemic, prisons are risky places because most of them are not habitable due to excess capacity. In this condition, social distancing rule is almost impossible. The United Nations has urged the governments of countries in the world to release low-risk prisoners. Keywords: Assimilation, Integration, Prisoners, Prevention, Countermeasure ABSTRAKPengambilan tema di atas dilatarbelakangi oleh kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi COVID-19. Asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat. Di tengah pandemi corona, penjara menjadi tempat beresiko karena banyak penjara yang tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas. Kebijakan jaga jarak mustahil diterapkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak pemerintah negara di dunia untuk membebaskan narapidana beresiko rendah. Kata Kunci : Asimilasi, Integrasi, Narapidana, Pencegahan, Penanggulangan

Page 30 of 55 | Total Record : 545

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue