cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 30   31   32   33   34 
PENERAPAN PASAL 30 AYAT (2) UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KECAMATAN LOWOKWARU Achmad Bagus
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.893 KB)

Abstract

ABSTRACK The using of applications transportation based ofien occurs in whole world including indonesia transportation growth, service application that has been exist since 2016 growfast and become a necessity of every human being especially in metropolitan city. Along with the growth of the times and the sophistication of existing technologi, crime is increasingbi diverse, the ins and out oftechnology can be looked for loopholes to commit crimes, violations of privacy rights also become victims of sophisticated technologi where there are a hanab’ul ofunicom companies in Indonesia, especially those engaged in moving in the field of modern transportation based on aplications that are commonly Imown in daily life, namely online motorcycle taxi,motorcycle taxi driver, sometime ojek drivers di somethings make passengers zmcong/brtabh steal cellar number and saved it and sometime tempt on them thins thing could be use in article 30 paragraph (2) of the electronic transaction irformation law.Keyword: Online motorcycle, Technology, Aapplication based services ABSTRAKPenggunaan aplikasi aplikasi berbasis tranportasi sudah marak terjadi di segala belahan dunia termasuk perkembangan moda transportasi di indonesia, layanan jasa berbasis aplikasi yang sudah ada sejak tahun 2016 ini berkembang pesat serta menjadi kebutuhan setiap insan yang ada di kota-kota besar khususnya. seiring pertumbuhan zaman serta canggihnya teknologi yang ada kejahatan pun semakin beragam, seluk beluk teknologi bisa di cari celahnya untuk melakukan tindak pidana, pelanggaran hak privasi pun menjadi korban dari canggihnya teknologi yang dimana ada segelintir oknum dari perusahaan unicorn yang ada di indonesia terkhusus yang bergerak di bidang transponasi modem berbasis aplikasi yang biasa kenal di kehidupan sehari-hari yaitu ojek online. driver ojek terkadang melakukan hal hal yang membuat penumpang tidak merasa nyaman, salah satunya dengan mengambil nomor handphone penumpang, menyimpan nya dan terkadang menggoda nya, hal ini bisa di kenakan pasal 30 ayat (2) undang-undang infomasi transaksi elektronik.Kata Kunci: Ojek online, Teknologi, Pelayanan berbasis aplikasi
PERANAN POLRI DALAM MENANGANI MENANGANI UNJUK RASA BERDASARKAN UU RI NO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM Muhammad Dziki Aminulloh
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.44 KB)

Abstract

 ABSTRACTThis study aims to determine the role of the National Police in handling demonstrations based on Law No. 9 of 1998 on the independence of expressing opinions in public, discussing issues (1) How is the procedure for handling demonstrations based on Law No. 9 of 1998 at the Sampang Police (2) Factors what are the factors that hinder the handling of the demonstration and the efforts to overcome it (3) What are the efforts of the Sampang Police to prevent the demonstration. This study uses a qualitative approach because all the data obtained in the form of interviews and face to face. This research is a type of research based on case studies. With the enactment of Law No. 9 of 1998 concerning the independence of expressing opinions in public, the Indonesian National Police ranks as the front guard for the development of national security in the context of handling demonstrations, whether conducted peacefully or carried out in anarchy.Keywords: Police, Demonstrations, Freedom to express opinions.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polri dalam menangani unjuk rasa berdasarkan UU RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, membahas permasalahan (1) Bagaimana prosedur penanganan unjuk rasa berdasarkan UU RI Nomor 9 Tahun 1998 di Polres Sampang (2) Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penanganan unjuk rasa dan upaya untuk mengatasinya (3) Apa Upaya-upaya Kepolisian Polres Sampang untuk mencegah terjadinya Unjuk Rasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Dengan hadirnya undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, jajaran Kepolisian RI sebagai garda terdepan untuk pengembangan keamanan negeri dalam rangka penanganan unjuk rasa, baik yang dilakukan secara damai maupun yang dilakukan secara anarki.Kata Kunci : Polri, Unjuk Rasa, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID Raehan Astuti
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.827 KB)

Abstract

AbstrakPengadaan Tanah menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pengadaan Tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang adil kepada pihak yang berhak. Namun dalam pengadaan tanah untuk kepentingan bandar udara internasional zainuddin abdul madjid yang berlokasi di desa tanak awu lombok tengah mendapat hambatan dari warga masyarakat karena menyangkut hak pribadinya. Akan tetapi suatu pembangunan yang statusnya kepentigan umum seperti bandar udara sangat penting baik untuk bangsa maupun masyarakat, yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bersama.         Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Bandar Udara Internasional Zainuddi Abdul Madjid ini dilaksanakan sesuai berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Kata kunci: Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UmumAbstractLand Acquisition According to Article 1 Point 2 of law number 2 of 2012 concerning land acquisition for development for the public interest in land aqcuistionis an activity of providing land by providing fair compensation to the rightful parties. Yet, in procuring land for the interests of the international airport zainuddin abdul madjid, located in Tanak Awu village, central lombok, it was hampered by community members because of their personal rights. However, a development which it status is in the public interest such as an airport is very important for both the nation and society, which must be realized by the government and used as much as possible for the prosperity of the society. The implementation of Development for the interests of Zainuddin Abdul Madjid International Airport is Carried out According to Article 13 of Law Number 2 of 2012 Concerning Land Acquisition for Public Interest.Keywords: Land Acquisition for Public Interest
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERKAIT PENDAFTARAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi di Kantor Pertanahan dan Kantor Notaris/PPAT Kabupaten Malang) Zakiya Kusuma Wardhani; Isdiyana Kusuma Ayu
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.431 KB)

Abstract

ABSTRACT               Not later than 7 (seven) working days from the date of signing the deed in question, the land deed official is obligated to submit the deed he made along with the relevant documents to the Land Office for registration. What if this is not done by the land deed official or it is late due to negligence, then are there special sanctions against the land deed official in question. The problems discussed are (1) How is the implementation of Article 40 section (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration by land deed official at the Office of the National Land Agency? (2) What are the legal consequences for land deed official if they do not carry out land registration in accordance with Article 40 section (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration?The research method used in this research is empirical juridical, with a sociological juridical approach, while the data analysis is done descriptive-qualitatively. From the results of the research, it can be concluded that (1) the implementation of Article 40 section (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration by land deed official at the Land Office (BPN), no one is on time to meet the deadline of 7 (seven) working days, such as which is mandated by Government Regulation Number 24 of 1997. (2) The legal consequence for land deed official if it does not register land in accordance with Article 40 section (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, is in the form of a warning and an obligation to make a certificate or statement of delay.  Keywords: Implementation, Legal Consequences, Land deed official, Land Registration.  ABSTRAKSelambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. Bagaimana jika hal tersebut tidak dilakukan oleh PPAT atau terlambat karena kelalaiannya, maka apakah ada sanksi khusus terhadap PPAT yang bersangkutan. Adapun masalah yang dibahas adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah oleh PPAT di Kantor Badan Pertanahan Nasional? (2) Apa akibat hukumnya bagi PPAT apabila tidak melakukan pendaftaran tanah sesuai Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Oleh PPAT di Kantor Pertanahan/BPN, tidak ada yang tepat waktu memenuhi tenggat waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. (2) Akibat hukumnya bagi PPAT apabila tidak melakukan pendaftaran tanah sesuai Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah berupa teguran dan kewajiban membuat surat keterangan atau surat pernyataan keterlambatan. Kata Kunci: Implementasi, Akibat Hukum, PPAT, Pendaftaran Tanah. 
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Abd. Basid
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.126 KB)

Abstract

ABSTRACTThe use of children as perpetrators of narcotics misuse is a very extraordinary crime because it threatens the life and development of child development. The current narcotics abuse crime is not only a problem of countries in the world but has become a very serious problem for the country and nation of Indonesia, the perpetrators of the crime of narcotics abuse not only occur in adults but now it has happened to children. Children are used by unscrupulous persons to be used as intermediaries to get a large profit from these crimes. Various forms of narcotics abuse crimes involving children as perpetrators or as intermediaries in criminal acts of narcotics abuse, including children used by persons who are not responsible as intermediaries for buying and selling narcotics or as narcotics couriers, narcotics trafficking involving children and even those who are very the serious problem is children become victims in this case becoming drug users and addicts, the state through the government must be present to provide protection for children's rights, because children are the next generation of the nation and the state must be fostered well in order to have a noble character.Keywords:Crime, Narcotics, Children, Positive Law.ABSTRACTPemanfaatan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa karena mengancam kehidupan dan perkembangan pembinaan anak. Kejahatan penyalahgunaan narkotika saat ini bukan hanya menjadi persoalan negara-negara dibelahan dunia tetapi sudah menjadi persoalan yang sangat serius bagi negara dan bangsa indonesia, pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan hanya terjadi pada orang-orang dewasa akan tetapi saat ini sudah terjadi pada anak. Anak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawa untuk dijadikan perantara memperoleh keuntungan yang besar dari kejahatan tersebut. Bermacam bentuk kejahatan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku atau sebagai perantara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, diantaranya anak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai perantara jual beli narkotika atau sebagai kurir narkotika, peredaran gelap narkotika yang melibatkan anak dan bahkan yang yang sangat menjadi persoalan yang serius adalah anak menjadi korban dalam hal ini menjadi pemakai dan pecandu narkotika, negara melalui pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan atas hak-hak anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang harus dibina dengan baik agar memiliki karakter yang mulia.Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Anak, Hukum Positif
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK YANG MELAKUKAN MALADMINISTRASI Aji Frastya Irawan
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.539 KB)

Abstract

ABSTRACTMaladministration that often occurs in various government agencies shows that the law and supervision in Indonesia against maladministration is still very lacking. Looking at Law Number 37 of 2008 concerning Maladministration in article 1 Maladministration is an act against the law, goes beyond authority, uses authority for other purposes, including negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services carried out by state administrators and governments that cause material losses as well as immaterial for the public and individuals, therefore the Ombudsman is a state institution that has the authority to supervise the implementation of public services, both those organized by the government and state administrators, including State Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises and State Owned Legal Entities as well as private or individual.Keywords: Maladministration, Ombudsman, InvestigatorABSTRAKMaladministrasi yang sering terjadi di berbagai badan pemerintahan menunjukkan hukum dan pengawasan di Indonesia terhadap Maladministrasi masih sangat kurang tegas. Melihat pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Maladministrasi dalam pasal 1 Maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil maupun immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan oleh karenanya Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan pemerintah maupun penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta.Kata Kunci : Maladministrasi, Ombudsman, Penyidik
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGELOLAAN AIR BERSIH OLEH PDAM (Studi Kasus PDAM Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat) zainuddin zain zainuddin
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.654 KB)

Abstract

ABSTRAKThis research raises the issue of clean water distribution by PDAM Kec. Empang Sumbawa Regency, NTB towards its consumers who allegedly have caused problems, namely the water is not suitable for consumption while the community continues to pay the usage fee. This is the background for making this research by raising the formulation of the problem of implementing agreements and legal protection for consumers who are harmed. This study uses a juridical empiricist research method. From the results of the study, it was found that the implementation of the agreement was not as promised by the PDAM. Initially the water consumed by consumers was fine but, after years of consumption the water turned into water that was not fit for consumption. The form of legal protection that can be obtained by consumers in this case is as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which has detailed the flow as contained in Chapter X Dispute Resolution.Keyword: Consumers, Legal Protection, PDAM. ABSTRAKPenelitian ini mengangkat isu penyaluran air bersih oleh PDAM Kec. Empang Kabupaten Sumbawa, NTB terhadap konsumennya yang disinyalir telah menimbulkan masalah yaitu airnya tidak layak konsumsi sementara masyarakat tetap membayar biaya pemakaian. Hal ini menjadi latar belakang dibuatnya penelitian ini dengan mengangkat rumusan masalah  pelaksanaan perjanjian dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis eempiris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa memang pelaksanaan perjanjian tidak sebagaiman dijanjikan awalnya oleh pihak PDAM. Awalnya air yang dikonsumsi oleh kosumen baik-baaik saja namun, setelah bertahun-tahun konsumsi air tersebut berubah menjadi air yang tidak layak konsumsi. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen dalam hal yang begini adalah sebagaimana tercantum kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memuat secara rinci alurnya sebagaimana dimuat dalam  Bab X Penyelesaian Sengketa.Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, PDAM.
KEDUDUKAN HUKUMAN MATI UNTUK PENGEDAR NARKOTIKA DALAM KAJIAN HUKUM POSITIP Anwalul Jalilah
Dinamika Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.541 KB)

Abstract

Eksistensi atau kedudukan hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam kajian hukum positip sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam  Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 terdapat sanksi pidana mati sebagaimana terurmus dalam pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144. Pasal-pasal ini sudah jelas-jelas mengatur tentang kedudukan pengedar narkotika yang bisa dijerat atau dikenai sanksi dengan hukuman mati. Sanksi hukuman mati ini selain menjadi tugas dan kewenangan hakim untuk memutuskan saat terdakwanya diperiksa dan terbukti melakukan tindak pidana pengedaran narkoba, juga ditentukan oleh peran jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap pengedarKata kunci: peran, hukuman mati, hakim The existence or position of the death penalty for narcotics dealer in the positive law study is regulated in Law Number. 35 of 2009 concerning Narcotics. In law number 35 of 2009 there are death penalty sanctions as stated in articles 113, 114, 118, 119, 121, 144. These articles clearly regulate the position of narcotics dealers who can be charged or subject to sanctions with the death penalty. The death penalty sanctions aside from being the duty and authority of the judge to decide when the defendant was questioned and proven to have committed a drug trafficking crime, it was also determined by the role of the public prosecutor who filed a death sentence against the dealer.Keywords: role, death penalty, judge 
KEBERLAKUAN HUKUM WARIS ADAT BALI DI KARANGASEM BALI DENGAN HUKUM WARIS ADAT BALI PADA SUKU TENGGER Syukron Zam Zami
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.524 KB)

Abstract

Abstrak          Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris,tentang harta warisan,pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itudialihkan pengua dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. masyarakat Indonesia yang menganut berbagaimacam agama dan kepercayaan yang berbrda-bedamempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda sistem keturanan ini nampak pengaruhnya dalam sistemkewarisan hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan Penerapan atau pembagian harta waris oleh masyarakat Bali yang ada di Bali dan masyarakat Bali yang ada di luar bali berbeda karna di bepengaruhi oleh faktor- faktor,dari factor sosial, dan faktor kemajuan pendidikan.Kata kunci: penerapan, hukum, adatAbstractCustomary inheritance law is a law that contains lines of provisions concerning the system and principles of inheritance law, regarding inheritance, heirs and inheritance and how the inheritance is transferred by the owner and owner from the heir to the inheritance. Indonesian society that adheres to various kinds of religions and beliefs which have different forms of kinship with the offspring system that differ in this system of security appears to have an influence in the system of inheritance of customary law. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the application or division of inheritance by Balinese people in Bali and Balinese people outside Bali is different because it is influenced by factors, from social factors, and educational progress factors.Keywords: aplication, law, Customary
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 YENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN TERHADAP PENERTIBAN JUDI TOGEL DI KABUPATEN MALANG Muhammad Anton
Dinamika Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.695 KB)

Abstract

               Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik suatu kesimpulan Modus operandi yang dilakukan yaitu menerima angka-angka jenis togel dari masyarakat seperti tetangga kerabat dan saudara. Bila ada pembeli angka yang membeli kupon angka kemudian dicatat dalam buku rekapan. Bila angka-angka sudah terkumpul kemudian direkap selanjutnya disetorkan kepada bosnya (atasan pengecer disebut pengepul), yang kemudian dari pengepul tersebut direkap lagi kemudian disetorkan pada bandar togel untuk selanjutnya dilakukan perekapan dan pengundian. Dalam penerapannya sendiri Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 ini selalu digunakan untuk menuntut pelaku tindak pidana perjudian agar ancaman menjadi berat dan membuat para pelaku tindak pidan perjudian ini menjadi jera. Namun dalam kenyataannya hakim tidak pernah memutus suatu perkara tindak pidana perjudian secara maksimal sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.Kata kunci: perjudian, hukum, modus operandiBased on the results of the research and discussion can be drawn a conclusion The modus operandi that is carried out is to receive numbers of types of lottery from the community such as neighbors of relatives and relatives. If there is a number buyer who buys a coupon number then recorded in the recapitulation book. If the numbers have been collected and then recapitulated, they are then deposited to the boss (the retailer's boss is called a collector), which is then recapitulated from the collector then deposited at the togel dealer for recapitulation and drawing. In its own application Law Number 7 of 1974 has always been used to prosecute perpetrators of gambling crimes so that threats become severe and make the perpetrators of gambling's crime become deterrent. But in reality the judge never severed a case of gambling crime maximally as stated in Law Number 7 of 1974 concerning the control of gambling.          Keywords: gambling, law, modus operandi

Page 32 of 55 | Total Record : 545

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue