cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 29   30   31   32   33 
ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk) Laila Rahmawati Maghfurin
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.84 KB)

Abstract

Penulis mengangkat permasalahan perencanaan dan pengelolaaan keuangan di desaberdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (StudiDesa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk) karena untuk mengetahui apakahdalam perencanaan dan pengelolaanya sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarikrumusan masalah yaitu 1. Bagaimana perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di DesaKemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Permendagri No 20 Tahun2018 tentang Keuangan Desa? 2. Apa saja hambatan yang terjadi dalamPerencanaan dan pengelolaan Keuangan Desa di Desa KemlokolegiKecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ? Apa saja upaya untuk mengatasi hambatandari perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Kemlokolegi Kecamatan BaronKabupaten Nganjuk? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis danmenguji efektivitas norma hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasanbahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan desa kemlokolegi kacamatan baronkabupaten nganjuk sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 TentangPengelolaan Keuangan Desa. Hambatan yang terjadi dalam perencanaan dan pengelolaankeuangan desa kemlokolegi kecamatan baron kabupaten nganjuk yakni faktor keuangan danfaktor sumber daya manusia yang kurang mengetahui terhadap pengelolaan keuangan.Untuk mengatasi faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia yang menjadi hambatanperencanaan dan pengelolaan keuangan Desa Kemlokolegi yakni dengan pemberdayaanwirausaha desa yang mandiri, pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan tenaga kerjayang terampil.ABSTRACKThe author raises the issue of planning and financial management in the village basedon Permendagri No 20 of 2018 concerning village financial management Study inKemlokolegi Vilage Baron District Nganjuk Regency. Based to find out whether palnning2and management are in accordance with Permendikbud number 20 of 2018 concerningvillage financial management. Based on the background above, the formulation of theproblem can be. 1 How is the financial planning and management Kemlokolegi VillageBaron District Nganjuk Regency based on Permendagri No 20 of 2018 about managementfinancial village?2. Whar are the obstacies that occour in planning and managing villagefinancial in kemlokolegi village baron district Nganjuk regency? 3. What are the efforts toovercome obstacies from planning and managing village finances in Kemlokolegi VillageBaron district Nganjuk regency?The research uses sociological legal research and examinesof existing legal norm in society.The results of research and discussion that the planningand financial management of Kemlokolegi Village Baron District Nganjuk Regency isaccordance with Permendagri No 20 of 2018 concerning village financial management. Theobstaciesthat occiur in planning and financial management of Kemlokolegi Village Barondistrict Nganjuk regency namely financial factors and human resources factors who knowabout financial management. To overcome financial factors and human resources factorsthar hinder the planning and financial management of the Kemlokolegi Village , namely byempowering independent entrepreneurs, financial management training and skilledworkforce training.
TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS TERKAIT NORMA DAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI HUKUM YANG BELAKU DI KABUPATEN MALANG Muhammad Indra Sofyan Arisetya
Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.979 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan dan rasa ingin tahu penulis terhadap norma-norma yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat Kabupaten Malang, serta kepatuhan terhadap sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang menjadi tindak lanjut dari norma-norma tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikuti: 1. Apa saja jenis pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malang pada tahun 2019-2021? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas? 3. Bagaimana penyelesaian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan norma dan kepatuhan masyarakat atas sanksi hukum yang berlaku di Kabupaten Malang? Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan dua jenis pendekatan penelitian, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Selanjutnya keseluruhan bahan hukum yang telah diperoleh akan di kaji dan dianalisis dengan pendekatan yang ada untuk menjawab permasalahan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dari penelitian yang penulis lakukan telah memperoleh berbagai hasil yang diantaranya, terjadinya berbagai jenis pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malang, mulai dari kemacetan hingga laka lantas yang rentang kejadiannya cukup tinggi. Dimana berbagai jenis pelanggaran lalu lintas tersebut terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor seperti kesadaran hukum masyarakat hingga penegakan hukum itu sendiri. Dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi perlanggaran lalu lintas yang terjadi, mulai dari sosialisasi dan edukasi, hingga ke penindakan secara tegas oleh aparatur negara.Kata Kunci: Norma, Kepatuhan, Sanksi Hukum ABSTRACTThis research is motivated by the author's interest and curiosity about the norms that are born, grow, and develop in the Malang Regency community, as well as compliance with the legal sanctions for traffic violations which are a follow-up to these norms. Based on this background, the authors take the formulation of the problem as follows: 1. What are the types of traffic violations in Malang Regency in 2019-2021? 2. What factors cause traffic violations? 3. How is the settlement of traffic violations based on community norms and compliance with legal sanctions in Malang Regency? This research was conducted by using empirical juridical legal research with two types of research approaches, namely the statutory regulation approach and the sociological juridical approach. Furthermore, the entire legal material that has been obtained will be reviewed and analyzed with existing approaches to answer the problems of the legal issues raised in this study. From the research that the author has done, he has obtained various results, including the occurrence of various types of traffic violations in Malang Regency, ranging from traffic jams to accidents with a fairly high incidence. Where various types of traffic violations occur due to various factors such as public legal awareness to law enforcement itself. And various efforts have been made to tackle traffic violations that occur, ranging from socialization and education, to strict action by state officials.Keywords: Norms, Compliance, Sanctions
PENGATURAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Fitri Yaniningsih Permatasari
Dinamika Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.281 KB)

Abstract

Abstrak            Pengertian tentang tindak pidana atau dalam bahasa belanda disebut dengan strafbaarfeit yang merupakan istilah dari Wetboek Van Strafrecht (WvS), dan kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini yang berlaku di Indonesia, istilah tindak pidana dari pendapat salah satu para ahli hukum yaitu simons, “merumuskan strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. Dan dalam bahasa inggrisnya tindak pidana adalah delic (delik) yang artinya suatu perbuatan dimana pelaku dapat dikenakan hukum pidana. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulkan istilah dari peristiwa sama dengan istilah delik, yang pengertian aslinya adalah strafbaarfeit yang artinya pelanggar hukum atau peristiwa pidana atau delik yang mengandung makna sesuatu perbuatan dalam hukum pidana dilarang dan memiliki ancaman sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar ketentuan larangan tersebut. Maka pengaturan tindak pidana kehutanan adalah suatu peraturan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan itu sendiri mengenai kerusakan atau pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan hutan.      Kata kunci : Tindak pidana, KUHP, Kehutanan                                                             AbstactThe definition of criminal act in Dutch is called strafbaarfeit which is defined by Wetboek Van Strafrecgt (WvS), in the law of criminal act which currently applies in Indonesia. The definition of criminal act by a law expert, Simons, "Strafbaarfeit is an illegal action which has been done intentionally by a person who has responsibility of it. It also could be punished". In English, criminal act is delic which is defined as an action that can be punished. From the definition above, it can be concluded that the definition of event is as same as the definition of criminal act or delic which defines as an illegal action in criminal act and has punishment for those who has done it based on the law. The law of forrestry criminal act is the laws which manage the frorrestry criminal act which concerns of the damage of the forrest or another illegal action which is elated to forrest.Keywords : criminal act, criminal law, forestry 
TINDAK PIDANA INSES/INCEST MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Rahmad Dwi Putra Santosa
Dinamika Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.977 KB)

Abstract

 ABSTRACTIn the broader social system, of course, there are smaller groups that take an important role in sustaining the social system in a country. The smallest group is commonly known as the term family. The family itself is the smallest group in a society, which consists of the father as the head of the family, then the mother and child, who are in one lineage (blood-related), all of which have a dependency on one another. But if you look at it a bit less worrying. The last few months are still fresh in our minds related to the reporting of criminal cases/crimes that occur within the scope of a family. Which crime is often known as incest. Namely sexual incest/incest marriage. Has this kind of action been regulated in national legislation? This study uses normative juridical methods. The results of this research show that incest crime does not yet have special laws specified in this crime. When it comes to incest cases commonly refer to regulations from the Criminal Code (KUHP) and other Special regulations. Where in the Criminal Code (KUHP) can be used in Article 294 (1), and Law No.35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.Keywords: Criminal, Incest, Sexual / Incest marriage ABSTRAKDalam tatanan kehidupan masyarakat secara luas, tentu terdapat kelompok-kelompok terkecil dari tatanan tersebut yang menjadi penting peranannya demi kelangsungan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Kelompok terkecil tersebut lebih familiar dikenal dengan istilah keluarga. Keluarga sendiri merupakan kelompok terkecil dalam suatu tatanan masyarakat, yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, kemudian ibu serta anak, yang berada dalam satu garis keturunan (sedarah), dimana kesemuanya memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi jika dilihat semakin lama sedikit kurang memprihatinkan. Beberapa bulan belakangan masih segar diingatan kita terkait beberapa pemberitaan kasus tindak pidana/kejahatan yang terjadi dalam lingkup suatu keluarga. Yang mana tindak pidana tersebut sering dikenal sebagai istilah inses. Yaitu tindakan seksual sedarah/pernikahan sedarah. Lantas apakah hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian diperoleh, bahwa tindak pidana inses belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, maka dalam penanganannya digunakan peraturan dari KUHP dan peraturan Khusus lainnya. Dimana dalam KUHP bisa digunakan Pasal 294 (1) , dan juga Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci : Tindak Pidana, Inses, Seksual/pernikahan Sedarah] 
KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal) iklil zabda mujtaba
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.1 KB)

Abstract

ABSTRACTThe Village Consultative Body or what is called by another name is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population. The Village Consultative Body is very important to oversee how existing funds are used in accordance with what has been regulated by the Village and to oversee the process of realizing programs that are being or are planned. The BPD is also expected to be able to create compliance, so that it can supervise and control the Formation of Village Regulations. This writing is motivated by the existence of problems, namely how the authority of the Village Consultative Body in implementing village level regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. What are the factors that hinder and support the Village Consultative Body to play a role in implementing village regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. What efforts can be made by the Village Consultative Body in implementing village regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. The research method carried out in this paper uses empirical juridical methods, and uses field research with a case approach.Keywords: BPD, Regulation, AuthorityABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mengawal bagaimana dana yang ada digunakan sesuai dengan yang telah diatur oleh Desa serta mengawal proses realisasi program yang sedang atau direncanakan. BPD juga diharapkan mampu menciptakan kepatuhan, sehingga dapat mengawasi dan mengontrol dalam Pembentukan Peraturan Desa. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan peraturan tingkat desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung Badan Permusyawaratan Desa untuk berperan dalam mengimplementasikan peraturan desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengimplementasikan peraturan desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, dan menggunakan penelitian lapangan dengan pendektan kasus.Kata Kunci: BPD, Peraturan, Kewenangan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN KREDIT ONLINE PADA PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN Mochamad Febrian Nurdin
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.518 KB)

Abstract

ABSTRACTObtaining an unsecured loan is very easy and fast in the digital era nowadays. One of the applications that provide these loans is the Shopee application with its service feature called Shopee Paylater. Because it is carried out online, the Paylater loan is very vulnerable to the occurrence of bad faith from the borrower. Therefore, the researcher made a formulation the problem: 1) How to arrange online crediting services on the Shopee platform? and 2) How is the juridical analysis of the precautionary principle of regulating online crediting services on the Shopee platform. This research uses normative juridical research methods, with a statute approach. The results of this study show that Shopee Paylater services have three interrelated legal relationships, and are subject to POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. Furthermore, the juridical analysis of the precautionary principle assessed based on Principles 5C and 5P shows that Shopee Paylater services through its terms and conditions have applied the principle of prudence in providing credit.Keywords : Precautionary Principle, Online Credit, Shopee Paylater. ABSTRAK Diera digital seperti saat ini memperoleh pinjaman tanpa jaminan sangatlah mudah dan cepat, salah satu aplikasi yang menyediakan pinjaman tersebut ialah Shopee dengan fitur layanannya yang bernama Shopee Paylater. Karena dilakukan secara online maka dalam pinjaman Paylater tersebut sangatlah rentan akan terjadinya iktikad buruk dari sipenerima pinjaman. Karena hal tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan layanan permberian kredit secara online pada platform Shopee? dan 2) Bagaimana analisis yuridis prinsip kehati-hatian terhadap pengaturan layanan pemberian kredit secara online pada platform Shopee. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengaturan layanan Shopee Paylater memiliki tiga hubungan hukum yang berkaitan, dan tunduk pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, analisis yuridis prinsip kehati-hatian yang dinilai berdasarkan Prinsip 5C dan 5P menunjukkan bahwa layanan Shopee Paylater melalui syarat dan ketentuannya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.Kata kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Kredit Online, Shopee Paylater.
KEDUDUKAN ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA TERHADAP HARTA WARISAN BERDASARKAN KHI DAN HUKUM PERDATA Muammar Kadafi
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.328 KB)

Abstract

Berdasarkan paparan mengenai wasiat wajibah di atas maka dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah telah mampu menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara waris yang menyangkut keluarga yang berbeda agama. Keluarga yang berselisih karena persoalan pembagian warisan ini dengan anggota keluarga yang non muslim dapat didamaikan dengan memberikan wasiat wajibah oleh hakim melalui proses pengadilan. Sehingga, dalam perkembangannya wasiat wajibah tidak hanya bisa diberikan kepada orang tua ataupun anak angkat sebagaimana dalam KHI  tetapi juga dapat diberikan untuk anggota keluarga yang berbeda agama. Kata Kunci: Kewarisan Beda Agama, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Perdata, Keputusan Mahkamah Agung Based on mandatory wills presentation above can be concluded mandatory wills that can be one of solution that can solve the cas of inheritance that regarding different families religion. Family in dispute because of issues on inheritance distribution with non-muslim members can be reconciled by giving mandatory will by he judge though a court process. So, in development of mandatory wills not only given to the parents or adopted childs as in KHI but also can given for families member that different religion. Keywords: Inheritance of different religion, the law of Islamic inheritance, civil law, decision supreme of corth. 
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) Eva Zukmawati
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.809 KB)

Abstract

Abstrak Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai instrumen perlindungan kepentingan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas, sehingga disinilah arti penting sebuah SIM bagi pengendara kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas. Namun, disamping itu juga adanya pembenahan diri pada aparatur negara dalam hal ini pemerintah agar semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin membuat serta memiliki SIM dapat terlaksana karena adanya korelasi sosial yang baik antara pemerintah itu sendiri dan juga masyarakat yang hendak membuat SIM dapat berjalan semestinya.Kata Kunci: perlindungan, kesadaran,  lalu lintas Abstract Driving License (SIM) as an instrument of protection of interest and legal certainty for every community that drives a vehicle in obedience to traffic, so this is where the importance of a SIM for motorists in obedience to traffic. However, besides that, there is also improvement in the state apparatus in this case the government to get closer to the community so that people who want to make and own a SIM can be implemented because of a good social correlation between the government itself and the people who want to make SIMs run should.Keywords: protection, awareness, traffic 
LAPORAN PALSU KEHILANGAN CEK, BILYET GIRO DENGAN MODUS OPERANDI MENURUT PASAL 266 SUBSIDAIR 263 KUHP Raditya Bagas Yudhistira
Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.825 KB)

Abstract

ABSTRACT            There are 2 types of police reports, namely criminal reports and reports and missing reports (not criminal reports). False reports in reports of loss of goods are not explicitly mentioned such as criminal reports which if the criminal report is false then threatened with article 220 of the Criminal Code. What are the stages of the investigation carried out by the Malang City Police investigator in handling cases of false reports of missing checks, Giro Bilyet in article 266 subsidiary 263 of the Criminal Code. What are the obstacles for investigators in investigating cases of false reports of missing checks, bilyet giro in article 266 subsidiary 263 of the Criminal Code. Research methods are processes, principles and procedures for solving problems. The research method serves as a guideline tool for conducting research. The purpose of this study is to obtain information about reports of lost securities in the form of check bilyet giro.Keywords: False report, valuable letterABSTRAK              Jenis laporan dikepolisian ada 2 yaitu laporan perihal pidana dan laporan dan laporan kehilangan ( bukan laporan tindak pidana ). Laporan palsu dalam laporan kehilangan barang tidak disebutkan secara eksplisit seperti laporan tindak pidana yang apabila laporan tindak pidana tersebut palsu maka diancam dengan pasal 220 KUHP. Bagaimana tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota dalam menangani kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro dalam paal 266 subsidair 263 KUHP.Apa kendala penyidik dalam melakukan penyidikan kasus laporan palsu kehilangan Cek,Bilyet Giro dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP.  Metode  penelitian merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan permasalahan . Metode penelitian berfungsi sebagai alat pedoman untuk melakukan penelitian.tujuan penelitian ini agar supaya mendapatkan informasi tentang laporan kehilangan surat-surat berharga berupa cek bilyet giro.Kata Kunci: Laporan Palsu, Surat-Surat Berharga 
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PERKARA GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG basori basori basori
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.682 KB)

Abstract

ABSTRACTLaw No. 48 of 2009 on the Power of Justice stipulates that the judiciary, which is interpreted as a process carried out in a court related to the task of examining, deciding and adjudicating cases, must be carried out with simple, fast and light costs (Article 2 Paragraph (4).  Simple means that the examination and resolution of cases is done in an efficient and effective way. The fast foundation, a principle that is universal, is concerned with a non-protracted solution time. The principle of light cost means that the cost of the case can be reached by the community.  The simple, fast, and light cost principle as set out in the Judicial Powers Act above in reality is realized optimally. Based on the background of the above problem, the focus of the problem that is used as a concentration of discussion in this study can be formulated as follows:How simple, fast, and light cost simple lawsuits in Sharia economic disputes?Has the simple, fast, and light cost principle in the Islamic Economic Zinc has been realized?Keywords: simple, fast and light cost ABSTRAKUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara[1], harus dilaksanakan dengaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan(Pasal 2 Ayat (4).  Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut.Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.[2]Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatas dalam kenyataannya apakah terwujud secara optimal.Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan yang dijadikan konsentrasi pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :Bagaimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah ?Apakah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Sengeketa Ekonomi Syariah  sudah terwujud ?kata kunci: asas sederhana, cepat dan biaya ringan[1] Hukum online, Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan, http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan, .[2]Muhammad Yasin, Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biayaringan.

Page 31 of 55 | Total Record : 545

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue