cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 31   32   33   34   35 
PERANAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN LALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH POLRES SAMPANG) Ainul Yakin
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.193 KB)

Abstract

     Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor apa yang menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas di Wilayah Polres Sampang dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Wilayah Polres Sampang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis atau Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder  Teknik pengumpulan data yang digunakan Wawancara dan Observasi. Teknik analisa data menggunakan Deskriptif Analisis. Hasil penelitian ada 4 (empat) penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Faktor Manusia, Kendaraan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Jalan serta Faktor Alam/Lingkungan. Di Kabupaten Sampang terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kesalahan manusianya yaitu faktor “kelengahan” pengendara. Sebanyak 77,4% pengendara yang terlibat kecelakaan tidak memiliki SIM jadi ada korelasi antara kepemilikan SIM dengan tingkat kecelakaan lalu lintas. Upaya Kepolisian Resort Sampang  agar memperkecil kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Sampang dengan Sosialisasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Safety Riding dan Patroli Rutin.
EFEKTIVITAS SATGAS SABER PUNGLI DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (Study di Polres Malang) Wahyu Zahid Ammar
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.893 KB)

Abstract

AbstractThe negative image that has already occurred in the community, one of which is the practice of illegal levies (extortion). The formulation of the problem in this research is how effective is the Saber Pungli Task Force in reducing illegal levies? and What are the obstacles and support for the effectiveness of the Saber Extortion Task Force in reducing illegal levies? The approach method used is a sociological juridical approach. The results of the analysis of the effectiveness of the Saber Extortion Task Force in reducing illegal levies can be seen that it has been effectively implemented which has provided support in creating community satisfaction so that illegal levies can be prevented. Barriers to the effectiveness of the Saber Extortion Task Force in reducing illegal extortion crimes are not equipped with sophisticated infrastructure or technology, conducting investigations only traditionally, extortionists change the mode and the value of extortion money is too smallKeywords: Effectiveness, Saber Extortion Task Force and Illegal ChargesAbstrakCitra negatif yang sudah terlanjur terjadi di masyarakat yaitu salah satunya adalah praktik pungutan liar (pungli). Rumusan msasalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar? dan Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar? Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil analisis efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar dapat diketahui bahwa telah secara efektif dilaksanakan dimana telah memberikan dukungan dalam menciptakan kepuasan masyarakat sehingga tindak pidana pungutan liar dapat dicegah. Penghambat efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar yaitu tidak di lengkapi dengan sarana prasarana atau teknologi yang canggih, melakukan penyelidikan hanya secara tradisional, pelaku pungli merubah modus dan nilai uang pungli terlalu kecilKata Kunci: Efektivitas, Satgas Saber Pungli dan Pungutan Liar
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TAHANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA Johanes Kila Rewo
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.068 KB)

Abstract

AbstrakPenyidik Polres Sampang menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh,yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain.Kata kunci: hak-hak tersangka, pemeriksaan, perlindungan AbstractSampang Regional Police Investigators place suspects as whole human beings, who have dignity, dignity and dignity and rights that cannot be taken away from them. The suspect has been given a set of rights by the Criminal Procedure Code which includes, the right to get an examination immediately, the suspect has the right to be clearly notified in the language understood by him about what was alleged to him at the time the examination began, the right to give information freely to the investigator, the right to get an interpreter on each examination, the right to get legal assistance at each level of examination and others.Keywords: suspect rights, examination, protection
TINJUAUAN YURIDIS ANAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Di SMP Angkasa, SINGOSARI) Fizar Wildan Setiawan
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.254 KB)

Abstract

ABSTRACTIn this journal, the author raises the issue of juvenile delinquency as a crime. The choice of theme is motivated by the many forms of crimes committed by teenagers. This has become a problem for the government to reduce the number of crimes caused by teenagers. The current legislation in Indonesia has regulated the criminal punishment of children. This paper raises the problem formulation of what factors are the causes of juvenile delinquency in the school education environment and how to solve the problem of juvenile delinquency that occurs in the school education environment. This research is an empirical juridical law research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the juvenile delinquency factor is mostly due to conditions or family background factors, social inequality. The role of the school is the right solution in an effort to overcome juvenile delinquency as a crime that can occur within the scope of the school.ABSTRAKPada jurnal ini, penulis mengangkat permasalan kenakalan remaja sebagai tindak kejahatan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan kalangan remaja. Hal itu menjadi suatu problematikan tehadap pemerintah guna menekan angka kejahatan yang disebabkan oleh kalangan remaja . Perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur pemidanaan pidana anak. karya tulis ini mengangkat rumusan masalah faktor apa yang menjadi penyebab kenakalan remaja di lingkungan pendidikan sekolah dan bagaimana solusi mengatasi kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Penelitian ini merupakan penilitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor kenakalan remaja lebih banyak disebabkan karena faktor kondisi atau latar belakang keluarga, ketidak setaraan sosial. Peran sekolah merupakan solusi yang tepat dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja sebagai tindak kejahatan yang dapat terjadi di ruang lingkup sekolah.
ANALISA YURIDIS PEMBAGIAN KEWARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA Era Fazira Maulidina
Dinamika Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.935 KB)

Abstract

ABSTRACTInterfaith marriages are considered as one of the inhibiting factors for a person to get an estate. So the formulation of the problem is taken how the marital status of married couples of different religions according to Islamic law and civil law and how the distribution of inheritance between religious couples according to Islamic inheritance law and civil inheritance law. The method used in this study is normative juridical, using the statutory approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, legal material is reviewed and analyzed with approaches used to address legal issues in this research. Interfaith marriage according to Islamic law is strictly prohibited. The prohibition of interfaith marriages is clearly stated in the provisions of Article 44 KHI and Article 40 letter c KHI. According to Islamic inheritance law that differs from religion with husband who gets the will, the civil inheritance law adheres to the individual inheritance system, which means the opening of inheritance from the heirs received by the world and can be divided ownership to the heirsKeywords: Marriage, interfaith marriage, inheritance. ABSTRAKPerkawinan beda agama dianggap sebagai salah satu faktor penghambat seseorang untuk mendapatkan suatu harta waris. Maka rumusan masalah yang diambil bagaimana status perkawinan pasangan suami istri beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata dan bagaimana pembagian warisan pasangan suami istri beda agama menurut hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam sangat dilarang. Larangan perkawinan beda agama tersebut sudah jelas tertera dalam ketentuan Pasal 44 KHI dan Pasal 40 huruf c KHI. Menurut hukum kewarisan Islam seorang istri yang berbeda agama dengan suami mendapatkan wasiat wajibah, hukum waris perdata menganut sistem kewarisan individual, artinya terbukanya harta warisan sejak pewaris meninggal dunia dan dapat dibagi kepemilikannya kepada ahli waris.Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan beda agama, Pewarisan. 
TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE DAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI Renasia Unzila Firdausi
Dinamika Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.286 KB)

Abstract

ABSTRACTPornography or cyberporn is the most terrible and harmful cybercrime which can damage the morale of the young generation who access it through the website provided on the Internet.  Pornography itself can be traded or commonly called Pornography Transaction. This study which will examine how regulation and sanctions for perpetrators of Pornography Transaction based on ETI law and the Law on Pornography. This study uses normative method, ideological and philosophical approach. The result of this study explain the regulations concerning Porngraphy Transactions based on perspective ITE law contained in article 27 pharagraph (1) said that a person is prohibited to distributing electronic information that has a content of violation decency. According to Pornography Law which is regulated in several articles, article 4 paragraph (1), Article 5 and Article 6, which state that everyone is prohibited from downloading, buying and selling, showing products that contain pornography.Keyword: Pornography Transaction, Cyberporn, ETIABSTRAKPornografi atau yang biasa disebut dengan cyberporn termasuk salah satu cybercrime yang paling serius yang dapat merusak moral generasi muda bagi yang mengaksesnya melalui website yang disediakan di internet. Pornografi sendiri juga dapat diperjualbelikan yang biasa disebut dengan Transaksi Pornografi. Di dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan dan apa saja sanksi untuk pelaku Transaksi Pornografi menurut UU ITE dan UU Pornografi, jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan yang bersifat filosofis atau ideologis. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengaturan mengenai transaksi pornografi dalam perspektif Undang-Undang ITE yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang dilarang mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan dan menurut undang-undang pornografi yang diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 yang menjelaskan tentang setiap orang dilarang menyebarluaskan, memperjualbelikan, mengunduh, mempertontonkan produk yang bermuatan pornografi.Kata Kunci: Transaksi Pornografi, Pornografi, ITE
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE YANG BERAFILIASI DENGAN BAZNAS MENURUT IMAM SYAFI’I Regita Cahya Gumilang
Dinamika Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.282 KB)

Abstract

ABSTRACTZakat is to give a special portion of a special asset with special provisions, and part of it at a specific time to his mustahiq. Zakat is one of the pillars of Islam that is required for every capable Muslim, his position is very important in Islam. Along with advances in technology, zakat payments can now be made online. This thesis research method uses the normative juridical method. There are conditions for zakat. The pillars of zakat itself are intention and tamlik. By law, Islamic zakat which is channeled through online is not a problem. Zakat which is to facilitate muzakki channeling zakat is fine, legally it is not a problem. However, he also hopes that the amil zakat institution will continue to be responsible even if it is distributed online, and that it is carried out in accordance with the principles in sharia provisions.Keywords: Zakat, Pillars of Islam, OnlineABSTRAKZakat ialah memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, dan sebagiannya pada waktu yang khusus kepada mustahiqnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu, kedudukannya sangat penting dalam Islam. Seiring dengan kemajuan teknologi, pembayaran zakat saat ini bisa dilakukan dengan cara online. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Terdapat syarat-syarat dari zakat. Rukun dari zakat sendiri adalah berupa niat dan tamlik. Secara hukum Islam zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. Zakat yang untuk memudahkan muzakki menyalurkan zakatnya sah-sah saja, secara hukum tidak dijadikan masalah. Namun, tak luput juga berharap supaya lembaga amil zakat tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara online, serta yang dilakukan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syariah.Kata Kunci: Zakat, Rukun Islam, Online
PERKAWINAN SALĒP TARJHÂ PADA MASYARAKAT PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Liluk Eka Ilaihi Ruksa
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.531 KB)

Abstract

Abstrak Masyarakat Madura memiliki berbagai macam kebudayaan, terkait perkawinan masyarakat Madura pada umumnya memiliki adat yang selalu dipegang teguh demi terciptanya keselarasan hidup antar masyarakat Madura. Salah satu bentuk aturan perkawinan dalam adat Madura bahwa seseorang itu dilarang melangsungkan perkawinan dengan kerabat. Salah satu bentuk perkawinan yang dilarang dalam adat Madura adalah model perkawinan salēp tarjhâ, yaitu pernikahan silang antara dua orang bersaudara (sataretanan) putra-putriKata kunci: perkawinan, masyarakat, hukum Islam AbstractMadurese people have a variety of cultures, related to the marriage of the Madurese people in general have customs that are always held firmly in order to create harmony between the people of Madura. One form of marriage rules in Madurese customs that a person is prohibited from carrying out marriage with relatives. One form of marriage that is prohibited in Madurese customs is the salēp tarjhâ marriage model, which is a cross marriage between two brothers (sataretanan) sons and daughtersKeywords: marriage, society, Islamic law 
Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit Muhammad Syeisar Nanda Prawira
Dinamika Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.029 KB)

Abstract

ABSTRACTThis writing discusses what the factors that caused the curator's negligence to cause bankruptcy property losses and how the curator's responsibility was due to negligence that caused the bankruptcy property loss. The research method in this writing is normative legal research, the source of this research uses primary, secondary and tertiary law sources, and the approaches used in the research are the statute approach, the conceptual approach and the conceptual approach. Then the legal material analysis technique uses a qualitative descriptive technique. Factors that cause the loss of bankruptcy assets, can be in the form of the Curator forgetting to enter one of the creditors, selling the debtor's assets which are not classified as bankruptcy, under the value of the bankruptcy property, third parties and the Curator trying to collect the bankrupt debtor's bills and confiscating the debtor's property, it is proven that the debtor's claim is false. As well as the form of accountability in the form of responsibility in the professional capacity and not on the curator personally, the claimant party has a claim for bankruptcy assets.Keywords: Accountability, Curator, Bankruptcy Property.ABSTRAKPenulisan ini membahas apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit dan bagaimana pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, sumber hukum penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan. Kemudian teknik analisis bahan hukum menggukanan teknik deskriptif kualitatif. Faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit, dapat berupa Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur, menjual aset debitur yang tidak termasuk harta pailit, dibawah nilai harta pailit, pihak ketiga dan Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut adalah palsu. Serta Bentuk pertanggungjawaban berupa Tanggung jawab dalam kapasitas profesi dan bukan pada kurator secara pribadi, Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kurator, Harta Pailit.
IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI SYARAT PENGGUNAAN DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA LATHFAN LATHFAN LATHFAN
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.617 KB)

Abstract

ABSTRACTDeponering is the implementation of the principle of opportunity, namely the provision of cases in the public interest. The intended public interest is the interest of the nation, state and / or the interests of the wider community. Deponering is regulated in Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, but in the regulation there are blurred norms where there are no clear boundaries of the interests of the Nation, the State and the wider community. The writing of this Scientific Journal aims to find out the Legal Implications of the Regulation of Public Interest as a Requirement for the Use of Deponering by the Attorney General According to Positive Law. The research method used is normative legal research or library legal research methods. The results of the analysis of the public interest as determined in Article 35 c of the Prosecutor's Law explain that the public interest is the interest of the nation and state and / or the interests of the wider community.Keywords: Public Interest, Deponering, Supreme Attorney. ABSTRAKDeponering adalah pelaksanaan asas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang di maksud adalah kepentingan bangsa, negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Deponering diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas batasan batasan dari kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat luas. Adapun penulisan Jurnal Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Hasil analisa Kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 c Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.Kata Kunci : Kepentingan Umum, Deponering, Kejasaan Agung.

Page 33 of 55 | Total Record : 545

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue