cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 39   40   41   42   43 
KEDUDUKAN KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PERJANJIAN KREDIT Isyara Hadza Maulina
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.565 KB)

Abstract

AbstrakKedudukan Kapal Laut Sebagai Jaminan hipotik dalam perjanjian kredit Pada Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 ini diangkat dari latar belakang kondisi geografis Negara Indonesia yang merupakan negara maritim, maka dari itu peranan transportasi laut menjadi sangatlah penting, selain itu pula Negara Indonesia berada diantara 2 benua di dunia yaitu benua Australia dan benua Asia. Status hukum kapal laut memiliki dua kedudukan yaitu sebagai benda bergerak dan tidak bergerak. Undang-Undang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya menyatakan dua ketentuan diatas tetap berlaku, yang menentukan jaminan apa yang bisa dibebankan pada kapal adalah wilayah pendaftaran kapal. Pendaftaran kapal sangat erat  berkaitan dengan penyusunan keterangan mengenai kapal dan pemilik kapal didalam buku pendaftaran nasional. Perlu juga diperhatikan kebangsaan kapal selayaknya pemberian hak kebendaan lainnya. Bank sulit untuk menerima jaminan kapal, karena kehati-hatian yang selalu diutamakan oleh pihak bank. Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008 yang baru pada akhirnya menjadi angin segar bagi para pengusaha perkapalan. Selain itu juga banyak kapal yang belum di masukan kedalam asuransi, sehingga pihak bank tidak dapat memberikan kapal laut sebagai bahan jaminan kredit.Kata Kunci: Kapal Laut, Hipotik, Perjanjian Kredit Abstract Kedudukan Kapal Laut Sebagai Jaminan Hipotik Dalam Perjanjian Kredit Pada Pasal 1162 Sampai Dengan Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 this tittle is taken from the problem background of the geographical condition of Indonesian State wich is a maritime country, because of that role of the transportasion for the sea being so important, other than that Indonesian Country is between of Autralia continent and Asia continent. Legal status of ship’s have two position as a moving and immovable object. Shipping law and implementing regulation stated the two conditions above still apply. Determine the guarantee for the ship is a ship registration area. Ship registration is very closely related to the preparation of information about ships and the owner of the ship in the national registration book. Banks are difficult to receive ship guarantees, because the prudent banking principle is always prioritized by the bank. The new 2008 shipping law eventually became a breath of fresh air for shipping entrepreneurs. Besides that there are also many ships that haven’t been included in the insurance, so the bank can’t provide ships as credit guarantee.Keywords: ship, mortgages, loan agreement
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TERKAIT HAK CIPTA ATAS PENG-COVER-AN LAGU DI FACEBOOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM Juriadi Juriadi
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.096 KB)

Abstract

ABSTRACTTechnological advances today are very fast, one of which is the internet which is a new source of income for the community. The income is obtained through the creativity of creating works on social media, including cover versions of songs on Facebook. Making cover versions of songs for commercial purposes needs to pay attention to the provisions regarding the use of other people's songs, these provisions are regulated in the Copyright Law, therefore it is necessary to know what is the result of making and uploading cover versions on Facebook illegally and for commercial purposes according to Law No. . 28 of 2014 concerning Copyright and how the legal protection of rights holders related to Copyright for cover versions of songs on Facebook according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Islamic law. The method in this research is normative juridical. In this study it can be concluded that the legal consequences of illegal uploading and production can result in copyright holders, namely violations of moral and economic rights, while for the offenders in the form of compensation and imprisonment. Legal protection for Related Rights is regulated in Law No. 28/2014 on Copyright, whereas in Islamic law intellectual property rights are considered property rights that receive legal protection. Keywords: Cover ersion, Related rights, Legal protection. ABSTRAKKemajuan teknologi zaman sekarang sangatlah pesat, salah satunya internet yang menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Penghasilan itu didapatkan dengan kreativitas membuat suatu karya dimedia sosial, diantaranya cover version lagu di facebook. Membuat cover version lagu bertujuan komersial perlu diperhatikan ketentuan mengenai penggunaan lagu milik orang lain, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, oleh karenanya perlu diketahui apa akibat melakukan pembuatan dan pengunggahan cover version di facebook secara ilegal bertujuan komersial menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Terkait Hak Cipta atas cover version lagu di facebook menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum Islam. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pengunggahan dan pembuatan secara ilegal dapat berakibat pada pemegang Hak Cipta yaitu terlanggarnya Hak Moral dan Hak Ekonomi, sedangkan bagi pelaku pelanggar berupa ganti kerugian dan pidana kurungan penjara. Perlindungan hukum bagi Hak Terkait sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan dalam hukum Islam hak kekayaan intelektual dianggap sebagai hak milik yang mendapatkan perlindungan hukum.Kata Kunci: Cover version, Hak Terkait, Perlindungan hukum
EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY TERHADAP DANA NASABAH YANG DIGELAPKAN OLEH PEGAWAI KOPERASI (Studi Kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg) Zulkiflia Ainur Rosida
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.276 KB)

Abstract

ABSTRAKTopik penelitian dengan judul diatas diawali dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana penerapan asas vicarious liability terhadap perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg? 2. Bagaimana tanggungjawab manager koperasi swamitra terkait dana nasabah yang digelapkan oleh pegawai koperasi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,dan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan wawancara dan observasi. Analisis data yang dilakukan secara deksriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan asas vicarious liability dapat diterapkan dalam perkara ini . Pertanggungjawaban dalam perkara ini dilakukan oleh atasan koperasi Swamitra sebagai Tergugat I dan PT. Bank Bukopin sebagai Tergugat II dengan cara tanggung renteng membayar bunga dan deposito nasabah sebesar  Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan  pembebanan biaya perkara sebesar Rp. 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). Kata Kunci : Efektivitas, Asas Vicarious Liability, Dana Nasabah 
AKIBAT HUKUM DARI DISPENSASI KAWIN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 FERDI ARIFIANTO
Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.161 KB)

Abstract

Penelitian tentang Akibat Hukum Dari Dispensasi Kawin Terkait Dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, membahas (1) Apa rasio legis seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019 ? (2) Apakah akibat yang timbul dari dispensasi kawin terkait perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukuma yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulannya (1) Rasio legis seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 16 Tahun 2019. Karena keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan atau dalam arti lain apabila tidak diberikan dispensasi kawin akan menimbulkan
UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Daimanul Hasani Hasani
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.354 KB)

Abstract

ABSTRACTEfforts to protect child labor rights have existed for a long time, both in the form of legislation and in their implementation. However, these efforts have not shown adequate results in accordance with the needs and development of social communities. The role of government and society as well as social organizations that are still lacking in fulfilling the rights of a child, especially in child labor who are still vulnerable to human rights violations, must be seriously considered. The problem of human rights violations in the industrial sector is currently rife in Indonesia related to poverty and underdevelopment. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the form of protection of human rights for child labor in a positive legal perspective and the government's efforts to prevent child labor. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of analyzing legal materials is carried out by means of library research and documentation.Keywords: Children, Human Rights, Work.ABSTRAKUsaha perlindungan hak asasi pekerja anak sudah ada sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan pekembangan masyarakat sosial. Peran pemerintah dan masyarakat serta organisasi sosial yang masih kurang dalam pemenuhan hak seorang anak, khsusnya dalam pekerja anak yang masih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, harus benar-benar diperhatikan. Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dalam sektor industrial dewasa ini marak terjadi di indonesia berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif serta, upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi.Kata Kunci: Anak, HAM, Pekerjaan.
LEGALITAS PERBUATAN FAN-SUBTITLE (FANSUB) YANG MENERJEMAHKAN DAN MENGUNGGAH ANIME MENURUT PASAL 9 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Muchamad Ilham
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.6 KB)

Abstract

Abstrak Fan-Subtitle (Fansub) adalah suatu kegiatan menerjemahkan film anime dalam bahasa selain bahasa aslinya (Bahasa Jepang) di sediakan berupa subtitle dan mengunggah di beberapa website tertentu. Perbuatan fansub yang menerjemahkan dan mengunggah film anime dalam selain bahasa aslinya (Bahasa Jepang), fansub melanggar pada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun perbuatan fansub melanggar 3 jenis hak cipta, yaitu hak reproduksi (Penggandaan), hak translasi atau adaptasi, dan hak distribusi. Fansub disini sangat berpotensi melanggar hak cipta karena lebih sering melakukan tanpa izin. Adapun sanksi hukum pada fansub dapat diancam pidana pada ketentuan pidana Pasal 113 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena melanggar: penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, penggandaan ciptaan, dan pendistribusian ciptaan.Kata kunci: hak cipta, fan-subtitle (fansub), menerjemahkan, mengunggah, anime AbstractFan-Subtitles (Fansub) is an activity of translating anime films in languages other than the original (Japanese) provided in the form of subtitles and uploading on certain websites. The fansub act that translates and uploads anime films in addition to the original language (Japanese), fansub violates Article 9 Paragraph (3) of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The fansub act violates 3 types of copyright, namely reproductive rights (doubling), translation or adaptation rights, and distribution rights. Fansub here has the potential to violate copyright because they often do without permission. The legal sanctions on fansub can be subject to criminal sanctions in the criminal provisions of Article 113 Paragraphs (2) and Paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Because it violates: translation of creation, adaptation, duplication of creation, and distribution of creation.Keywords: copyright, fan subtitles (fansub), translate, upload, anime
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ayuhan Nafsul Mutmainnah
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.675 KB)

Abstract

ABSTRACTThe many forms of crime that can be done by perpetrators of bodily insults. Many people underestimate this. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What actions are qualified for body shaming? 2. What are the factors that influence the offender to commit acts of body shaming? 3. What are the arrangements and efforts regarding acts of body shaming in Indonesia?This research is a normative juridical legal research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary and secondary legal materials. Legal material is reviewed and analyzed with the approach used in research to answer the legal issues in this study.The results of this study indicate that the act of mocking / insulting one's body image. The influencing factors are criminology and psychologist. Efforts can be made to report to the police. Because the police will not try without a victim to complain.Keywords: Humiliation of Body Image, convicted, offense, complaint, perpetrator. ABSTRAK Banyaknya bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan pelaku penghinaan citra tubuh. Banyak yang mengganggap remeh tentang hal tersebut.Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:1.Perbuatan yang bagaimana saja yang dikualifikasikan penghinaan citra tubuh (body shaming)? 2.Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming)?3. Bagaimana pengaturan dan upaya mengenai perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) di Indonesia ?Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, denganbahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan mengejek/menghina citra tubuh seseorang. Faktor yang mempengaruhi yaitu secara kriminologi dan psikolog. Upaya yang dilakukan dapat melapor kepada polisi.Karena polisi tidakakan mengadli tanpa ada korban yang mengadu.Kata Kunci : Penghinaan Citra Tubuh,  dipidana, delik aduan, pelaku.
HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Ari Wicaksono
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.726 KB)

Abstract

AbstractImplementation of the right of immunity of DPR-RI member to date still raises several questions in the community. The number of cases of members of the DPR-RI who act in the name of immunity rights is one form of the need to be given firm and clear boundaries so that there is no misunderstanding on the part of both the community and members of the DPR-RI. This study is intended to further examine the urgency and limitations of the immunity rights of members of the DPR-RI granted by the 1945 Constitution and Law no. 2 of 2018. The granting of immunity rights for members of the DPR-RI is needed to carry out their functions and duties as representatives of the people so that it is hoped that with the right of immunity, members of the DPR-RI have a legal umbrella that brings benefits to members of the DPR-RI in carrying out their duties.. While related to the implementation of the right of immunity by members of the House of Representatives-RI then must consider the rules of the Code and Code of Ethics of the House so that no collision occurred.                                                   Key words: Limitations, Urgency, Immunity Rights, Member of DPR-RI. AbstrakPemberian hak imunitas kepada anggota DPR-RI sampai saat ini masih menimbulkan beberapa pertanyaan dimasyarakat. Banyaknya kasus anggota DPR-RI yang mengatas namakan hak imunitas menjadi salah satu bentuk perlunya diberi batasan yang tegas dan jelas supaya tidak ada kesalah fahaman baik dari pihak masyarakat maupun anggota DPR-RI. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh mengenai hal-hal yang menjadi urgensi dan batasan hak imunitas anggota DPR-RI yang diberikan oleh UUD 1945 maupun UU No. 2 Tahun 2018. Yang mana pemberian hak imunitas anggota DPR-RI ini diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat sehingga diharapkan dengan adanya hak imunitas, anggota DPR-RI memiliki payung hukum yang membawa kemaslahatan bagi anggota DPR-RI dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan terkait batasan hak imunitas oleh anggota DPR-RI maka harus memperhatikan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR sehingga tidak terjadi pelanggaran.Kata kunci: Batasan, Urgensi, Hak Imunitas, Anggota DPR-RI
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN Hendrawan Hendrawan
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.194 KB)

Abstract

ABSTRAK1.   Hendrawan[1]2. H. Suratman[2] 3.  Hisbul Luthfi Ashsyarofi[3]Permasalahan Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. Pilihan Tema Tersebut Dilatarbelakangi Dengan Adanya Masalah Mengenai Unsur Kesalahan Pada Korporasi Sebagai Subjek Hukum, Sebenarnya Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Hukum Juga Muncul Permasalahan Dalam Hal Menentukan Siapa Pembuatnya, Karena Bahwa Untuk Adanya Pertanggungjawaban Pidana, Maka Harus Jelas Terlebih Dahulu Siapa Yang Dapat Dipertanggungjawabkan. Dalam Hal Ini Maka Perlu Ditentukan Terlebih Dahulu Siapa Pembuat Tindak Pidana Tersebut. Menentukan Pembuat Dalam Suatu Tindak Pidana Tidaklah Semudah Itu. Apalagi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi.Berdasarkan Latar Belakang Tersebut, Karya Tulis Ini Mengangkat Rumusan Masalah Sebagai Berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelindungan Konsumen? 2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen?Penelitian Ini Merupakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif, Dengan Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Dan Pendekatan Konseptual. Sumber Bahan Hukum Yakni, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Dan Bahan Hukum Tersier. Selanjutnya Dilakukan Analisis Bahan Hukum Melakukan Sistematisasi Dan Analisis Bahan Hukum, Dengan Langkah Melakukan Kajian Yang Berkaitan Dengan Teori Dan Topik Penelitian. Dalam Pencarian Teori, Peneliti Akan Mengumpulkan Informasi Sebanyak-Banyaknya Dari Kepustakaan Yang Berhubungan Agar Dapat Menjawab Isu Hukum Yang Menjadi Pokok Pembahasan Dalam Penelitian Ini, Dan Akhirnya Ditarik Kesimpulan.Hasil Penelitian Ini Menunjukan Bahwa Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelindungan Terdapat Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Sehingga Dapat Diketahui Bahwa Korporasi Dianggap Sebagai Subjek Hukum Pidana Yang Disebut Sebagai Pelaku Usaha. Dalam UU Perilundungan Konsumen, Kebijakan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Dalam Hal Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menjadi Peraturan Yang Lex Spesialis Yang Harus Di Taati Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Setiap Konsumen Akibat Dari Ulah Ketidak Patutat Pelaku Usaha (Produsen) Dalam Mentaati Peraturan. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Terdapat Dalam Ketentuan Pasal 60, Pasal 62, Dan Pasal 63  UU Perlindungan Konsumen, DenganFormulisasi Kebijakan Pertanggungjawaban Dengan Menggunakan DoktrinPertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability). Penerapan Ajaran Pertanggungjawaban Vicarious Liability Merupakan Solusi Terhadap Ketidakpuasan Penerapan Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Yang Ternyata Merupakan Tindak Pidana (Crime) Sebagai Actus Reus Dan Mens Rea Dari Korporasi.[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.SUMMARY1.    Hendrawan[1]2. H. Suratman[2] 3.  Hisbul Luthfi Ashsyarofi[3]In this thesis, the author raises the issue of a normative review of corporate criminal liability in consumer protection crimes. The choice of the theme is motivated by the problem of the element of error in the corporation as a legal subject, in fact against the corporation as a legal subject there is also a problem in determining who the maker is, because for criminal liability, it must be clear first who can be accounted for. In this case, it is necessary to determine in advance who made the crime. Determining the maker of a crime is not that easy.Moreover, criminal acts committed by corporations.The formulation of the problem as follows: How is the Regulation of Corporations as Subjects of Criminal Law in Consumer Protection Crimes and What is the Form of Corporate Criminal Liability in Consumer Protection Crimes.This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.The results of this study indicate that the regulation of Corporations as Subjects of Criminal Law in Protected Crimes contains General Provisions Article 1 Number 3 of the Consumer Protection Law, so that it can be seen that corporations entities are considered as subjects of criminal law which are referred to as Business Actor. In the Consumer Protection Law, the formulation policy of criminal offenses in terms of criminal acts committed by corporations is a lex specialist regulation that must be obeyed in providing legal protection to every consumer as a result of the inappropriate behavior of business actors (producers) in complying with the regulations.The form of Corporate Criminal Liability in Consumer Protection Crimes is contained in the provisions of Article 60, Article 62, and Article 63 of the Consumer Protection Law, with the formulation of a liability policy using the doctrine of vicarious liability. The application of the doctrine of vicarious liability is a solution to dissatisfaction with the application of the doctrine of absolute responsibility to commit an act which turns out to be a crime (crime) as actus reus and mens rea from the corporation. Keywords: Criminal Liability, Corporations, Consumer Protection.[1] Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.[2] Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.[3] Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.
UPAYA SATRESKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Zainal Pradana
Dinamika Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.471 KB)

Abstract

AbstrakUpaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Sampang, khusunya satuan reserse narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat.Kata kunci: narkotika, hukum, polisi  Abstract Efforts to prevent and overcome the Sampang Regional Police, especially the narcotics detective unit, in this case require further steps in the law enforcement process against perpetrators of narcotics abuse. The realization of countermeasures against the eradication of criminal acts of narcotics is inseparable from the role of law enforcement officers only, it requires the cooperation of various parties, including the participation of the community.Keywords: narcotics, law, police 

Page 41 of 55 | Total Record : 545

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue