cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 40   41   42   43   44 
PENYERAHAN OBJEK AGUNAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Innike Ilena Aprilia
Dinamika Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.113 KB)

Abstract

ABSTRACTDebt and credit agreements entered into by debtors and creditors who are the object of certificate guarantee, there are many disputes over the object being collateralized, among others through the delivery of sale and purchase. In providing trade payables with a promise to provide certain debt, which is stated as an inseparable part of the related debt agreement. So that the problem arises, namely how the legality of buying and selling land as collateral for debt and credit. As well as how the legal protection provided to parties related to debts and receivables for land collateral under a sale and purchase agreement according to Indonesian positive law. The type of research in this writing is normative legal research. The types of approaches used are the Statute Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. In the legality of the sale and purchase of land as collateral for debt, it must meet the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Criminal Code so that the agreement is considered valid in the eyes of the law.Keywords: Legality, Pitang Debt, Buying and Selling.ABSTRAKPerjanjian utang piutang yang dilakukan oleh debitur dan kreditur yang objeknya berupa jaminan sertifikat, banyak terjadinya sengketa dalam benda yang dijaminkan antaranya melalui penyerahan jual beli. Dalam pemberian utang piutang dengan janji untuk memberikan utang tertentu, yang dituangkan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan. Sehingga adanya permasalahan yaitu bagaimana keabsahan jual beli tanah sebagai jaminan utang piutang. Serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak berkaitan dengan utang piutang atas jaminan tanah dengan perjanjian jual beli menurut hukum positif indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Dalam keabsahan jual beli tanah sebagai jaminan utang piutang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPer agar perjanjian yang dilakukan di anggap sah dimata hukum. Kata Kunci: Keabsahan, Utang Pitang, Jual Beli.
SANKSI HUKUM BAGI PENGEDAR KOSMETIK BERBAHAYA YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL NADIATUN NURIS AS-SOLIKHAH
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.114 KB)

Abstract

ABSTRACT            the author lifted the sanctions theme about dangerous cosmetics that had not been registered at BPOM and circulated on social media by revealing from the side of the crackdown. In this case, trying to see a lot of dangerous online cosmetic sellers, but the registers on the packaging aren't officially registered at the National Food and Drug Agency / BPOM. In this thesis, the author used normatif yuridis approach using statuapproaches (statue approach). The material obtained is then described with the purpose of explaining, classifying, and sharpening. The type of research used in writing this study is qualitative, a study method that refers to the legal norms found in legislation. According to the above research methods, the authors have found the answer to the question, that the perpetrators of the sale of malicious cosmetics on social media were caught in article 196 in 2009 of the health act and are exposed to the 28 verses (1) the act on consumer losses in online transactions. Keywords: circulation, hazardous cosmetics, sanctions.ABSTRAK          Dalam kasus ini mencoba untuk melihat banyaknya penjual kosmetik online yang berbahaya, akan tetapi nomor register yang terdapat di kemasan kosmetik tersebut tidak terdaftar secara resmi di BPOM. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Bahan-bahan yang diperoleh kemudian di uraikan dengan tujuan menjelaskan, menggolongkan, menajamkan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan terhadap penelitian ini adalah bersifat Normatif, yakni metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dengan metode penelitian diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya dimedia sosial terjerat pada Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan dan juga terkena Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang kerugian konsumen di dalam Transaksi Online.Kata Kunci: Peredaran, Kosmetik Berbahaya, Sanksi
PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK Nahliya Purwantini
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.586 KB)

Abstract

ABSTRACTE-Litigation is a trial that is conducted electronically by minimizing the Parties to meet face to face and come to the Court office, in order to realize the principle of being simple, fast and low cost. As regulated in Perma No.1 / 2019. In practice the entire trial is only submitted via uploading data using registered e-mail. In the case of a Judge's decision, the delivery is also only by sending the result of the decision or decision through the e-Court application. In Article 13 Paragraph (2) of the Law on Judicial Powers, the legality of the Judge's decision is stipulated that it must be read out in a session open to the public. In this way, the procedures for electronic court proceedings and conventional trials are very different. Thus, there are challenges for the success of the e-Litigation system in terms of legal substance, the electronic trial regulated in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia no longer uses the Civil Procedure Code, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and a hierarchical HIR. above the Perma RI.Key Words : Electronic justice, validity of the judge's decision, e-LitigationABSTRAKE-Litigasi  adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2019. Pada prakteknya keseluruhan persidangan hanya disampaikan melalui upload data dengan menggunakan e-mail terdaftar. Dalam hal putusan Hakim, penyampaiannya juga hanya dengan mengirim hasil putusan atau penetapan melalui aplikasi e-Court. Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diatur syarat sahnya putusan Hakim adalah harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan begitu tata cara persidangan elektronik dan persidangan konvensional sangatlah berbeda. Demikian, terdapat tantangan bagi keberhasilan sistem e-Litigasi ditinjau dari aspek substansi hukum, sidang elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI tidak lagi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR yang hirarki di atas Perma RI tersebut.Kata Kunci : Persidangan elektronik, keabsahan putusan Hakim, e-Litigasi
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI (CORPORATE CRIME) YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Aida Fitriani Aida
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.129 KB)

Abstract

ABSTRACTEnvironmental damage caused by corporations that corporate crime is known as (corporate crime) has been around for a long time and is not something new. What can be formulated regarding what is the problem in this thesis is the formulation of the problem whether a corporate business that causes environmental damage can be categorized as a crime and how the liability and punishment related to corporations (corporate crime) causes environmental damage. The method used in this research is normative juridical. The results of the research based on the criminalization of corporations that cause environmental damage in Indonesia are contained in several regulations, namely: Law on Environmental Management and Protection no. 32 of 2009 and the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Ways of Handling Criminal Cases by Corporations and on the 2019 Criminal Code Bill.Keywords: Corporate, Environment, Criminal Act.ABSTRAKKerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi bahwa kejahatan korporasi dikenal dengan istilah (corporate crime) sudah lama ada dan bukanlah suatu yang baru. Dapat dirumuskan terkait apa yang menjadi permasalahan dalam skrispi ini adalah rumusan masalah apakah bisnis korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban dan pemidanaan yang berkaitan dengan korporasi (corporate crime) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif Hasil penilitian berdasarkan pemidanaan terhadap korporasi (corporate crime) yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yaitu: Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dan pada  Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan pada RUU KUHP Tahun 2019.Kata Kunci: Korporasi, Lingkungan, Tindak Pidana
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG MENDAPAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ALWI IKSAN ALWI
Dinamika Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.965 KB)

Abstract

ABSTRAKPara Pekerja kontrak dengan jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak lepas dari permasalahan pekerjaan dengan sistem kontrak pada umumnya. Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak menjadi hal menakutkan yang timbul dalam setiap diri para pekerja kontrak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Akibat Hukum terhadap Pekerja PKWT yang mendapat PHK secara sepihak serta Sanksi Hukum terhadap pihak Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini menggunakan hukum Yuridis Sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dengan pendekatan penelitian Statute Approach dan Socio-legal Approach. PHK dapat dikatakan sah menurut hukum, apabila sudah mendapat Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial ataupun Pengadilan yang berwenang. Apabila tanpa putusan tersebut, maka PHK tersebut tidak sah secara hukum dan dianggap batal demi hukum. Sanksi hukum terhadap pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja PKWT sebelum masa kerjanya berakhir ialah dengan memenuhi hak pekerjanya, yaitu dengan memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi akibat PHK tersebut.ABSTRACTContract workers with certain types of time work agreements (PKWT) are not separated from job problems with the general contractual system. The issue of termination of employment (LAYOFFS) unilaterally becomes a scary thing that arises in each of the workers of the contract. This research aims to know about the consequences of the Law on the PKWT workers who have unilaterally PHK and legal sanctions on the company that conducts termination of employment (LAYOFFS) unilaterally to the workers of a specific time employment agreement (PKWT). This research is used as a sociological law of sociological research and with the research approach of of Approach and Socio-legal Approach. LAYOFFS can be said to be legally valid, if they have been awarded the ruling on the Industrial relations Court or the Court of competent jurisdiction. If without such decision, the LAYOFFS are not legally valid and deemed null and void. Legal sanctions against entrepreneurs who conduct LAYOFFS against the PKWT workers prior to the expiry of their tenure are by fulfilling their employees rights, namely by giving Severance money, award money for the employment, indemnity due to the LAYOFFS.
EFEKTIFITAS PENGALIHAN DANA DESA GUNA PENANGANAN COVID-19 MENURUT SURAT EDARA KEMENTERIAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA TANGGAP COVID-19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA Nova Ferdiansyah Ferdiansyah
Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.161 KB)

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the Circular Letter of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 8 of 2020 with the change in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in the Village of West Naru and determine the impact of the transfer of village funds used for handling Covid -19 for the community in West Naru Village. The research method uses empirical juridical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data, then the data analysis technique uses qualitative analysis methods. The results of the study on the effectiveness of the transfer of village funds for handling COVID-19 according to the circular letter of the ministry of village development for underdeveloped areas and transmigration no. 8 of 2020 in West Naru Village shows that the people of West Naru village really feel the positive impact of the transfer of village funds because the Covid-19 handling program carried out by the village government has slightly reduced public concerns about the dangers of the Covid-19 virus, and the community's economy has been helped. the existence of Village Cash Work Intensive activities (PKTD) with a self-management system and Village Fund Cash Assistance (BLT-DD).Keywords: Village, Village Fund, Covid-19.ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifitasan dari penerapan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2020 dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa di Desa Naru Barat dan mengetahui dampak dari pengalihan dana desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 bagi masyarakat di Desa Naru Barat. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian mengenai efektifitas pengalihan dana desa guna penanganan covid-19 menurut surat edaran kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no. 8 tahun 2020 di Desa Naru Barat menunjukkan bahwa masyarakat desa Naru Barat sangat merasakan dampak positif dari pengalihan dana desa tersebut karena adanya program penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah desa sedikit mengurangi kekhawatiran masyarakat akan bahaya virus covid-19, dan perekonomian masyarakat menjadi terbantu adanya kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan sistem swakelola dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Kata kunci: Desa, Dana Desa, Covid-19.
Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Perumahan dan Permukiman Penduduk Dalam Perspektif Hukum Tata Ruang Nur Iffah Maulidiyah
Dinamika Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.811 KB)

Abstract

ABSTRACTTransfer of land functions is the activity of changing the structure of order, designation, use in terms of changing the overall function of the land into the function of building structures. Transfer of land functions to changes in the age of the century has increased and decreased in terms of environmental preservation due to the demands of the needs and economic progress and knowledge. Smart policies and knowledge development in natural management are needed for the demands of protection of conservation and the resources contained in terms of preventing damage and minimizing and developing the era of civilization in developing countries and preventing disaster and changes arising from it.Keywords: land use conversion, development,ABSTRAKAlih Fungsi lahan adalah kegiatan merubah tatanan fungsi, peruntukan, penggunaan dalam hal merubah fungsi keseluruhan tanah menjadi fungsi struktur bangunan. Alih fungsi lahan pada perubahan peradabadan zaman telah meningkat dan berkurang dalam hal pelestarian lingkungan dikarenakan tuntutan kebutuhan dan kemajuan ekonomi dan pengetahuan. Kebijakan dan pengembangan pengetahuan yang cerdas dalam mengolah alam diperlukan demi tuntutan perlindungan konservasi dan sumber daya yang dikandung dalam hal pencegahan dari kerusakan dan meminimalisir serta mengembangkan era peradaban zaman negara berkembang dan pencegahan dari bencana dan perubahan yang timbul karenanya.Kata Kunci: Alih fungsi lahan, pembangunan
PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Friza Deskananda
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.427 KB)

Abstract

AbstrakPeran penyidik dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak tentunya berbeda, terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam jurnal ini akan memfokuskan pada pembahasan peran penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, selain itu juga akan membahas upaya hukum dan perlindungan hukum pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata kunci: peradilan anak, anakAbstract The role of an investigator in the handing of crimes committed by adults and childern is cleary different, there is a special statute thet governs justice for the child facing the law, namely, statute 11 of 2012, of the child’s criminal justice system. In this journal, it will focus on the conduct of the police department’s role in dealing with the crimes committed by childern, otherwise it will also discuss the law’s law and criminal protection for childern who are dealing under the law according to law number 11 in 2012 about the criminal justice system.Keywords: criminal justice child, child
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KOTA TEPIAN SAMARINDA Dharma Adhy Wicaksana
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.816 KB)

Abstract

ABSTRACTProblems that occurred in the city of Samarinda is the increasing number of cases of drug abuse among adolescents, this is a warning against Police Samarinda to make efforts to overcome the problem. The purpose of this study is to analyze the efforts made by Police Samarinda in overcoming drug abuse among adolescents and obstacles experienced. Efforts that have been made in the form of preventive and repressive efforts. Obstacles experienced by the Police are the limited human resources, infrastructure and communication breakdown. These obstacles can be overcome by the utilization of existing facilities can still be implemented in accordance with the duties and authorities Police Samarinda with always active in conveying shortcomings to the superiors that is, the lack of human resources and infrastructure. Increase socialization in the community in the form of delivery of information about the danger of drugs, in order to occur awareness in society.Keywords: Prevention of Criminal Acts, Drug Abuse, AdolescentsABSTRAKPermasalahan yang terjadi di Kota Samarinda adalah semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, hal ini merupakan peringatan terhadap Kepolisian Polresta Samarinda untuk melakukan upaya mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Samarinda dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja beserta hambatan yang dialami. Upaya yang telah dilakukan berupa upaya preventif dan represif. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian adalah keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan pemanfaatan fasilitas yang ada dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian Polresta Samarinda dengan senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan kepada pihak atasan yaitu, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meningkatkan sosialisasi di kalangan masyarakat berupa penyampaian informasi bahaya narkotika, agar terjadi kesadaran dilingkungan masyarakat.Kata kunci: Penanggulangan Pidana, Penyalahgunaan Narkoba, Remaja.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP AJAKAN MEMBELI SAHAM EMITEN OLEH INFLUENCER Samba Arya Ranu Firmansah
Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.269 KB)

Abstract

ABSTRACTThe increasing number of investors in the capital market, the more parties who want to benefit from the capital market such as influencers who invite their followers on social media to buy shares without material facts and technical or fundamental analysis. The formulation of the problem in this research is is there a ban on invitations to buy shares of issuers for influencers in the capital market?, what is the form of legal protection when invitations to buy shares of issuers by influencers harm investors?. The type of research the author uses is normative law with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, for the technique of collecting legal materials it is carried out through library research and analysis of legal materials is carried out in a qualitative descriptive manner. The results of the research obtained by the author are that the prohibition on the invitation of influencers to buy shares of issuers in the capital market has not been regulated in the Capital Market Law, influencers are also not investment advisors and are not capital market supporting professions. The form of legal protection for investors when they feel aggrieved by an invitation by influencers to buy shares of issuers is regulated in the Capital Market Law CHAPTER IX, and OJK also provides two legal protection measures for investors, namely preventive legal protection and repressive legal protection.Keywords: Legal Protection, Investor, Stock, Issuer, InfluencerABSTRAKJumlah investor yang meningkat dipasar modal, semakin banyak pihak yang ingin mendapat keuntungan dari pasar modal seperti influencer yang mengajak pengikutnya di sosial media untuk membeli saham tanpa disertai fakta material dan analisa teknikal maupun fundamental. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah larangan ajakan membeli saham emiten bagi influencer di pasar modal?, bagaimana bentuk perlindungan hukum ketika ajakan membeli saham emiten oleh influencer merugikan pihak investor?. Jenis penelitian penulis gunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, untuk teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah larangan mengenai ajakan influencer untuk membeli saham emiten di pasar modal belum diatur dalam UUPM, influencer juga bukan penasihat investasi dan bukan profesi penunjang pasar modal. Bentuk perlindungan hukum bagi investor ketika merasa dirugikan oleh ajakan influencer untuk membeli saham emiten diatur dalam UUPM BAB IX, dan OJK juga memberikan dua upaya perlindungan hukum bagi investor yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Saham, Emiten, Influencer.

Page 42 of 55 | Total Record : 545

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue