cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 38   39   40   41   42 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE BERDASARKAN PASAL 378 KUHP Rofidah Arifin
Dinamika Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.663 KB)

Abstract

AbstrakDalam kasus di atas untuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan, online ini dapat dikenai Pasal 378 KUHP atau Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Hukum No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan (3) Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan online, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudah untuk melakukan kejahatan penipuan online, faktor mudah untuk berinteraksi dengan media sosial untuk memudahkan melakukan tindak pidana penipuan online, faktor masyarakat yang mudah tertipu, dan penerapan undang-undang yang salah dalam menjatuhkan sanksi dalam hal keputusan.kata kunci: penegakan hukum, kejahatan penipuan, online AbstractIn the above case for law enforcement against fraud perpetrators this online can be subject to Article 378 of the Criminal Code or Article 45 paragraph (2) Jo 28 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and (3) Inhibiting factors in criminal law enforcement against online fraud, namely economic factors, environmental factors, socio-cultural factors, easy factors to commit fraud crimes online, easy factors to interact on social media to make it easier to carry out criminal acts of fraud online, easily deceived community factors, and the application of legislation that is wrong in imposing sanctions in the case of decision.keywords: enforcement, fraud crimes, online
ANALISIS YURIDIS RESIKO PEMALSUAN TERHADAP PENGADAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI INDONESIA Muhammad Chafi Sholeh
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.031 KB)

Abstract

ABSTRACThe issuance of Ministerial Regulation of ATR BPN Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates is a progressive regulation with the intention of replacing conventional certificates with electronic certificates, this is based on minimizing counterfeiting efforts by land mafias so that the implication is that the number of land disputes in the field will decrease. However, the discourse for modernizing proof of ownership is in line with the increasing development of crime in the electronic (digital) world, therefore the study of the risk of counterfeiting the procurement of electronic certificates is the focus of this research. This research is a normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. This research is a case law approach, legislation, approach, conceptual approach. Based on the research, several legal issues were found, namely, What is the procedural mechanism in procuring electronic certificates according to Agrarian and Spatial Planning Number 1 of 2021? What is the risk of falsification of electronic certificate data according to criminal law?Keywords :Electronin Certificate, Risk, Counterfeiting ABSTRAKDiterbitkannya Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik adalah peraturan bersifat progresif dengan maksud untuk mengganti sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik, hal ini didasari untuk memperkecil upaya pemalsuan oleh para mafia tanah sehingga implikasinya adalah menurunnya angka sengketa tanah di lapangan. Namun wacana untuk modernisasi bukti kepemilikan ini sejalan dengan meningkatnya perkembangan kejahatan di dunia elektronik (digital), oleh sebab itu kajian resiko pemalsuan terhadap pengadaan sertifikat elekronik menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini Pendekatan Kasus hukum, Perundang-perundangan, Pendekatan, Pendekatan Konseptual. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa isu hukum yakni, Bagaimana mekanisme prosedural dalam pengadaan sertifikat elektronik menurut Peraturan Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 tahun 2021? Bagaimana resiko terjadinya pemalsuan data sertifikat elektronik menurut hukum pidana?Kata kunci : Sertifikat Elektronik, Resiko, Pemalsuan
IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA DAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Adam Ilham Ahmadi
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.533 KB)

Abstract

ABSTRACTThe problem raised is the implementation of the simple principle and the principle of openness in the process of registering land rights through the Complete Systematic Arrow Registration Program implemented by the National Land Agency of Mojokerto Regency. the discussion is about the implementation of the simple principle and openness in the implementation of the PTSL program, what obstacles occur in implementing the simple principle and openness, as well as what are the efforts to handle it. This research is an empirical juridical research. The result of this research is that in its implementation the implementation of the simple principle and the principle of openness in the process of registering land rights through the PTSL program has been implemented by the Land Agency of Mojokerto Regency. In implementing this principle, of course, there are obstacles that hinder it and there are already ways or efforts to handle it.Key words: simple principle and the principle of openness, Complete Systematic Land Registration Program ABSTRAK Permasalahan yang diangkat adalah implementasi asas sederhana dan asas keterbukaan dalam proses pendaftaran hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto. Pembahasannya tentang impelemtasi asas sederhana dan keterbukaan dalam pelaksanaan program PTSL, kendala apasaja yang terjadi dalam mengimplementasikan asas sederhana dan keterbukaan, juga apa saja upayanya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaannya implementasi asas sederhana dan asas keterbukaan dalam proses pendaftaran hak atas tanah melalui program PTSL sudah diimplementasikan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Dalam mengimplementasikan asas tersebut tentu saja ada kendala kendala yang menghambat juga sudah ada cara atau upaya dalam menanganinya.Kata kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Asas Sederhana, Asas Keterbukaan,
TINJAUAN YURIDIS OVERMACH DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Umar Faruk
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.633 KB)

Abstract

Penelitian ini berkaitan dengan suatu kejahatan tindak pidana overmacht (pasal 48 KUHP) kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan (pasal 351 KUHP) dalam persidangan, sehingga dapat membuktikan kebenarannya yang terjadi di Indonesia. Hassilnya menunjukkan, putusan pengadilan negeri sampang. daya paksa atau “karena pengaruh daya paksa” yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang dan daya paksa absolut (vis absoluta) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain, yang bersifat relative dan yang merupakan suatu keadaan darurat atau terdapat ukuran obyektif yang sekaligus subyektif.Kata kunci:  tindak pidana, daya paksa, penganiayaan Abstract This study deals with a crime of overmacht crime (article 48 of the Criminal Code) related to the crime of persecution (article 351 of the Criminal Code) in the trial, so that it can prove the truth that happened in Indonesia. Hassil pointed out, the verdict of the Sampang District Court. forced power or "because of the influence of forced power" which cannot be resisted is a greater force, namely power which in general is impossible to oppose and absolute forced power (vis absoluta) is actually not the real force, because here the makers themselves become victims physical coercion of others, which is relative and which constitutes an emergency or there is an objective measure that is both subjective. Keywords: criminal acts, forced power, persecution
KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF UU No 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata Vela Ade Elviana
Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.747 KB)

Abstract

ABSTRACTMarriage is a relation of physical and mental between a man and a woman as a husband and a wife. Marriages can be canceled if the candidates are not qualified to do it. The case of inbreeding raises several problems that need to be examined related to the position of the child, the legal protection of children who born from the cancellation of the inbreeding. The method is the normative juridical approach, which is a study that emphasizes the science of law, but also tries to examine the legal principles that apply in society.The results showed that the marriage was declared null and void of inbreeding. According to the Marriage Law, if the marriage has been canceled and there is a child, the child is still declared a legal child. And according to the Civil Code, if there is a good faith in carrying out the marriage, even though the marriage has been canceled, it will still have legal consequences for both of them and their children. In terms of child’s right, both parents are still having the obligations. And the child still has the right about legacy and guardianship.Keywords: Cancellation of Marriage, Inbreeding, Child’s Position. ABSTRAKPerkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kasus perkawinan sedarah menimbulkan beberapa masalah yang perlu diteliti terkait dengan kedudukan anak, perlindungan hukum anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan sedarah tersebut. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dinyatakan batal terhadap perkawinan sedarah. Menurut Undang-Undang Perkawinan jika perkawinan telah batal, terdapat anak maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak sah, menurut KUHPerdata jika terdapat itikad baik dalam melangsungkan perkawinan, meski telah dibatalkan perkawinannya akan tetap memiliki akibat yang sah terhadap mereka berdua serta anaknya. Dalam rangka pemeliharaan anak, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban. Berkaitan dengan perwalian dan juga hak waris anak tetap memiliki haknya .Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Perkawinan sedarah, Kedudukan anak
PERJANJIAN KERJA SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN HUKUM (Analisis Yuridis Pada Perusahaan Meubel Lindah Pasuruan) Riri Amanda Putri
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.492 KB)

Abstract

ABSTRACTIncreased work opportunities have resulted from the business world's rapid expansion. It will form an employment relationship between the worker and the entrepreneur in the employment agreement. The purpose of this study is to examine how labor law and work copyright law regulate work agreements, as well as whether the Lindah Furniture Company's work agreement complies with labor law.The approach method is sociological juridical, and the sort of research performed is empirical juridical. The study's findings show that in a work agreement, labor law and work copyright law are both regulatory and coercive. There are various elements that are less advantageous for the manpower in the Lindah Furniture Company's work agreement, including overtime wages that are determined internationally by the Lindah Furniture Company.Keywords : Employment agreement, legal protection, employment relationship.ABSTRAK Pertumbuhan dunia usaha yang sangat pesat menyebabkan meningkatnya kesempatan kerja. Dalam perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha maka akan menimbulkan hubungan kerja. Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja mengatur tentang perjanjian kerja dan apakah perjanjian kerja di Perusahaan Meubel Lindah sudah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dan metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja bersifat mengatur dan memaksa dalam suatu perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh Perusahaan Meubel Lindah, ada beberapa hal yang kurang menguntungkan bagi tenaga kerja, yaitu upah lembur dihitung secara global oleh pihak Perusahaan Meubel Lindah.Kata kunci : Perjanjian kerja, perlindungan hukum, hubungan kerja.
EKSISTENSI LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA LATIFUNDIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN khatibul umam
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.2 KB)

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:Latar belakang kepemilikan tanah secara latifundia ini yaitu dikarenakan oleh kepemilikan tanah yang melampaui batas yang telah ditentukan sehingga tanah-tanah  yang seharusnya dapat dikuasai oleh petani justru tidak bisa dikuasai hal ini mengakibatkan taraf kehidupan yang dialami oleh petani relatif rendah. Penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah ditetapkan dengan memperhatikan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai berikut: 1) Tersedianya tanah yang masih bisa dibagi-bagi, 2) Kepadatan penduduk, 3) Jenis dan kesuburan tanahnya, 4) Besarnya usaha tani sebaik-baiknya, 5) Tingkat kemajuan teknik pertanian pada sekarang ini.Keefektivan kepemilikan tanah latifundia di Desa Sejati dirasa masih belum efektif karena masih banyaknya tuan tanah yang memiliki tanah melampui luas batas. Hal tersebut didasari oleh banyaknya orang-orang yang mempunyai banyak uang dan membeli tanah-tanah tersebut dengan batas yang melampui ketentuan, kurangnya kesadaran tuan-tuan tanah yang membeli tanah dengan batas yang terlampui. Hal ini juga mengakibatkan kehidupan para petani penggarap sawahpun bisa dikatakan jauh dari kata makmur.Kantor pertanahan juga mengemban 3 tugas pokok sebagai berikut:a)      Menyiapkan kegiatan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.b)      Melaksanakan kegiatan pelayanan pengaturan penguasaan atas tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.c)      Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENIADAAN MUT’AH PADA PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF MELALUI TOERI JHON RAWLS DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KABUPATEN PASURUAN Saiful Safari
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.735 KB)

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the nullification of mut'ah by judges. This research is a type of empirical juridical research conducted by the author on the considerations of the Bangil Religious Court Judges in the Elimination of Mut'ah in Divorce Divorce Decisions from the perspective of John Rawls' theory of justice. The consideration of eliminating mut'ah by the Bangil Religious Court judge in the decision of the divorce divorce case had several considerations, namely a) Equal liberty of principle (equal liberty principle) Everyone has the same basic freedoms, b) Difference principle (difference principle) social inequality and the economy is regulated in such a way, so that the maximum benefit is obtained for the least advantaged members of society, and c) the Equal opportunity principle, positions and positions must be opened to everyone in a situation where there is equality of opportunity. fair.Keywords: divorce, judge, mut'ah, justice John Raws ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa peniadaan mut’ah oleh hakim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan oleh penulis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Peniadaan Mut’ah Pada Putusan Perkara Cerai Talak perspektif teori keadilan John Rawls. Pertimbangan peniadaan mut’ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam putusan perkara cerai talak memiliki beberapa pertimbangan yaitu a) Equal liberty of principle (prinsip kebebasan yang sama) Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama, b) Difference principle (prinsip perbedaan) ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan c) Equal opportunity principle (prinsip persamaan kesempatan), jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Kata kunci : cerai talak, hakim, mut’ah, keadilan John Raws
IMPLEMENTASI PENYESUAIAN BATAS TINDAK PIDANA RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS DI TEMPAT UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 298/PID.C/2021/Pn Mlg) Gianturi Mardyanto
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.414 KB)

Abstract

ABSTRAK Implementasi Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Terhadap Tindak Pidana MinumMinuman Keras Di Tempat Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 298/PID.C/2021/PN MLG). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan Kontroversi penerbitan Perma Nomor 2 Tahun 2012 menjadi bahan perdebatan dikalangan para akademisi dan praktisi hukum yang beranggapan bahwa adanya kekurangan rasa keadilan bagi para korban tindak pidana, dikarenakan dalam merumuskan perma tersebut MA cenderung lebih responsif terhadap perdebatan yang timbul di masyarakat secara umum terhadap kasus tersebut, dimana masyarakat lebih menyoroti kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa dalam kasus pidana ringan dalam proses penjatuhan vonis pidana oleh hakim tanpa melihat rasa keadilan bagi hak para korbannya.Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:1. Bagaimana Penerapan Acara Persidangan Terhadap Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Pada Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg?2. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Putusan Perkara Nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg?Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan acara persidangan terhadap penyesuaian batas tindak pidana ringan pada putusan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, sudah sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan mengikuti alur perkara pemeriksaan sampai dengan penjatuhan hukum oleh majelis hakim. Serta dalam  pemeberlakuan acara pemeriksaan tindak pidana ringan demikian majelis hakim mempercepat waktu persidangan dengan memberikan kepastian hukum.Bahwa dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan perkara nomor 298/Pid.C/2021/PN Mlg, dengan terdakwa Fachrur Rozi majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Malang dengan pidana denda sebesar Rp. 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan Subsider 3 hari kurungan penjara, dengan terbukti melanggar ketentuan Pasal 492 KUHP yang melakukan perbuatan minum miras yang mengganggu ketertliban umum. Adanya pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengadili perkara tindak pidana ringan, yang mengikuti ketentuan pemeriksaan cepat dan biaya ringan suda sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimana dalam pengaturannya menjelaskan alur pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan mulai dari tahap di tingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim. Kata Kunci: Tipiring, Penyesuaian, pertimbangan hakim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DI DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER (P2P) LENDING (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta) Arief Syaifudin
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.032 KB)

Abstract

ABSTRACTThis resourch takes a law protecting problem for fintech peer to peer lending service user. This resource takes a problem about law protection for peer to peer service user. That problem is based on many new problems happening because of peer to peer lending service. Even peer to peer lending service gives many new inovations at money transaction which at are hoped to be able to give amenity, efficiency, and speed on transtraction, but many risks will happend to service user. The formula problem of this research is about three things. Those are how  loan mechanism is done by using fintech peer to peer lending, how the law protection will be given for loan lending if loan receiver doing a default, and how the protection low is being for loan receiver at his safety data. This research uses the kind of yuridis empiris with using sosiological yuridis approach. The result shows that service operator must give the law protection for fintech peer to peer lending service user.Keywords : Financial Technology, Peer To Peer Lending, The Law Protection   ABSTRACTPenelitian ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum bagi para pihak penggun layanan peer to peer lending. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh banyak lahirnya permasalahan baru akibat adanya layanan peer to peer lending.  Meskipun layanan peer to peer lending memberi banyak inovasi baru dalam transaksi keuangan, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, efisiensi dan kecepatan dalam bertaransaksi, namun banyak risiko bagi pengguna layanan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal yaitu : bagaimana mekanisme pinjam meminjam dalam fintech peer to peer lending?, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman melakukan suatu wanprestasi?, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak penerima pinjaman dalam hal keamanan data pribadi?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris  dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pihak penyelenggara layanan wajib memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech peer to peer lending.Kata Kunci : Financial Technology, Peer to Peer Lending, Perlindungan Hukum.

Page 40 of 55 | Total Record : 545

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue