cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 37   38   39   40   41 
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015 Lina Alfiana
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.705 KB)

Abstract

This study aims to understand and find out the marriage agreement in the Marriage Law and the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015. Marriage agreements are rarely found in Indonesian society. The reason is because of the community's lack of understanding regarding the marriage agreement. The community considers that the marriage agreement is not important even though the Marriage Law has regulated it. Due to the community's lack of understanding regarding the marriage agreement, if the marriage takes place it will experience difficulties. In the Constitutional Court decision that was reviewed, there was no marriage agreement in mixed marriages (Indonesian and foreigners) which resulted in the loss of the applicant's rights which collided with the Marriage Law. The formulation of the problem is how the relevance of the Marriage Law and the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 on marriage agreements and how the legal consequences No. 69 / PUU-XIII / 2015. The research method used is a normative juridical research with a statutory and conceptual approach. The relevance of the Marriage Law and the Constitutional Court Decision on the marriage agreement is that both discuss marriage agreements, are interrelated and complementary. Meanwhile, the legal consequences of the Marriage Law and the Constitutional Court Decision on marriage agreements are legal certainty, are binding, retroactive, binding third parties, and marriage agreements can be changed / renewed during the marriage period.Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan masih jarang ditemui di masyarakat Indonesia. Penyebabnya adalah karena ketidakpahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan. Masyarakat menganggap bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu yang penting meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya. Karena ketidak pahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan, maka apabila berlangsungnya perkawinan maka akan mengalami kesulitan. Dalam putusan MK yang dikaji yaitu tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran (WNI dan WNA) yang mengakibatkan hilangnya hak-hak pemohon yang terbentur dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumusan masalah yaitu bagaimana relevansi UU perkawinan dan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015  terhadap perjanjian perkawinan dan Bagaimana akibat hukum No. 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Relevansi antara UU Perkawinan dan Putusan MK terhadap perjanjian perkawinan adalah sama-sama membahas perjanjian perkawinan, saling berkaitan, dan saling melengkapi. Sedangkan akibat hukum UU Perkawinan dan Putusan MK terhadap perjanjian perkawinan yaitu adanya kepastian hukum, bersifat mengikat, berlaku surut, mengikat pihak ketiga, dan perjanjian perkawinan dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan.
STATUS PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN REKONSTRUSKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Nada Mulya Rianti
Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.753 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine the mechanism of limited liability companies conducting Mergers, Consolidations and Acquisitions based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the consequences arising from companies conducting Mergers, Consolidations and Acquisitions on the status of the company. This research is a normative juridical research of Limited Liability Companies that carry out Mergers, Consolidations and Acquisitions must pass through several stages, namely, the planning stage, the GMS approval stage, the implementation stage, the licensing stage to the relevant agencies, and the announcement results stage. Meanwhile, the consequence of a Limited Liability Company conducting a Merger, Consolidation and Acquisition on the status of the company is that it ends by law from the date the merger and consolidation takes effect. In contrast to acquisitions, the legal consequences are only limited to the transfer of control of the company to the party who takes overKeyword: Incorporated Company, Merger, Consolidation, Acquisition ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perseroan terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan akibat yang timbul dari perseroan yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap status perseroan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi harus melewati beberapa tahap yakni, tahap perencanaan, tahap persetujuan RUPS, tahap pelaksanaan, tahap perizinan kepada instansi terkait, dan tahapan hasil pengumuman. Sedangkan akibat dari Perseroan Terbatas yang melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap status perseroan ialah berakhir karena hukum sejak tanggal penggabungan dan peleburan mulai berlaku. Berbeda dengan akuisisi, akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambilalihKata Kunci: Perseroan Terbatas, Merger, Konsolidasi, Akuisisi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polres Batu) LINTANG SWASTI
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.325 KB)

Abstract

ABSTRACTWhereas the form of legal protection for children in UURI Child Protection Number 35 Year 2014 is by giving children rights. Children's rights are derivations from various dimensions of human rights as stated in the legislation. Regarding the rights of children as victims in terms of access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with physical, mental, spiritual, and social needs as an effort to recover the condition of children as victims of sexual violence who have long-term trauma. The right of children to obtain legal protection for victims of sexual violence crimes is to provide legal assistance, rehabilitation and prevention. Keywords: Legal Protection, victims, sexual violence ABSTRAKBahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, korban, kekerasan seksual
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING rachmadin tri fajar
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.818 KB)

Abstract

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing (Studi Pada Perusahaan Leasing dan Kantor Polres Sampang), membahas (1) Apakah perusahaan leasing dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dari kekuasaan debitur yang wanprestasi, dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur     1 Mahasiswa Universita Malang2 Dosen Pembimbing 13 Dosen Pembimbing 2yang wanprestasi dalam perjanjian leasing terkait dengan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian ?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian, kesimpulannya adalah (1) Kreditur dapat menarik kendaraan bermotor jika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan aparat Kepolsian RI. (2) Bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian leasing terkait dengan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian, diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yakni agar terlindungi keselamatan dan keamanan pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Alya Zharifa Rahmadhani
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.05 KB)

Abstract

ABSTRACTTrade secret is an information that is guarded by the owner and should not be known by people in common. The owner of trade secret has the right to give license or permission to their employee to know about information that are being keep as secrets, these informations are written and attached in their employment agreement. But if the employee that involved in the agreement consciously leaked the company secrets, the owner of trade secret can sue the employee as has already been explained in decisions of the Supreme Court Number 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd about the employee who has been leaking the trade secret. The purpose of this study is to find out the reason why employee who leaking the trade secret was not sentenced and legal action that can be taken by the company. The kind of this study is using a normative judicial approach to the law and case approach. The reason why employee is not sentenced because is not fulfill the requirements prosecution and there is no loss suffered by the company. The company can take legal action if someone have been deemed leaking the trade secret of the company.Keywords: Trade Secret, Legal Action, Employment Agreement.ABSTRAK       Rahasia dagang adalah informasi yang sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dan tidak boleh diketahui oleh umum. Pemilik rahasia dagang mempunyai hak untuk memberikan lisensi atau izin kepada karyawannya untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia tersebut secara tertulis yang dilampirkan dalam perjanjian kerja. Tetapi jika karyawan yang terlibat dalam perjanjian tersebut sengaja membocorkan rahasia perusahaan, maka pemilik rahasia dagang dapat menuntut karyawan tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112/PID.SUS/2019/PN.Mnd mengenai karyawan yang telah membocorkan rahasia dagang perusahaan. Permasalahan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan karyawan yang membocorkan rahasia dagang tidak dijatuhi hukuman dan tindakan hukum yang dapat diambil oleh perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Alasan karyawan tidak dijatuhi hukuman karena tidak memenuhi syarat penuntutan dan tidak adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengambil tindakan hukum bila seseorang telah dianggap membocorkan rahasia dagang perusahaan tersebut.Kata Kunci: Rahasia Dagang, Tindakan Hukum. Perjanjian Kerja.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK YANG WANPRESTASI Safiril Adi Susanto
Dinamika Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.926 KB)

Abstract

ABSTRACT The form of power purchase agreement for prospective customers made by PT. PLN (Persero) is classified as a type of standardized agreement that has the potential for an imbalance between the rights and obligations of the two parties. As for the formulation of the problem: Is there a principle of balance regarding rights and obligations in the agreement between the PT. PLN (Persero) with customers, and what form of action is taken by PT. PLN (Persero) towards customers who are in default when linked to the Consumer Protection Law (UUPK). The type of research used is normative juridical legal research by tracing secondary data such as UUPK, the form of power purchase agreement and literature study. The results of this research show that the contents in the power purchase agreement letter, there is still an imbalance between the rights and obligations between the two parties. PLN (Persero) in taking action against default customers can still be said to be not in accordance with the provisions of the UUPK. Keywords: Consumer Protection, Electricity Customers, Default. ABSTRAK Bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik untuk calon pelanggan yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) tergolong jenis perjanjian standart baku yang berpotensi adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun rumusan masalah: Adakah asas keseimbangan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian antara pihak PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, dan bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan yang wanprestasi bila dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelusuran data sekunder seperti UUPK, bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ternyata isi didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik, masih terdapat ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak selanjutnya cara yang dilakukan PT. PLN (Persero) dalam melakukan penindakan terhadap pelanggan wanprestasi juga masih dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan UUPK. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pelanggan Listrik, Wanprestasi.
IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Mohammad Assiddiqi Diqi
Dinamika Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.195 KB)

Abstract

ABSTRACTVillages are part of a society that cannot be separated. The village is a community in the Government of the unitary Republic of Indonesia. Village funds are funds given by the central government to the village to finance the implementation of development and community empowerment. In the issue of the problem is how to implement Article 19 government Regulation No. 60 year 2014 about the use of village funds sourced from the budget of income and expenditure of the country in Sumbernangka village, how the supervision of the Village Consultative Agency on the Government and the use of village funds. This method of research is empirical and sociological. The purpose of this research is to know the implementation of article 19 PP number 60 year 2014 about the use of village funds sourced from the budget of income and expenditure of state in Sumbernangka village. and analyzing the supervision of the Village Consultative Agency against the use of village funds. In this discussion is implementation of village funds in Sumbernangka village is already running but its use does not correspond to those in the program by the village government.Keywords: usage, village funds, community empowerment. ABSTRAKDesa adalah bagian dari suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Desa merupakan komunitas masyarakat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang penggunaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan  belanja negara di Desa Sumbernangka, Bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintahan dan penggunaan Dana Desa. Metode penelitian ini yuridis empiris dan sosiologis. tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Implementasi Pasal 19  PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara di Desa Sumbernangka. dan menganalisis pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan Dana desa. Dalam pembahasan ini adalah Implementasi Dana Desa di Desa Sumbernangka sudah berjalan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan yang di program kan oleh pemerintah desa.Kata kunci: penggunaan, dana desa, pemberdayaan masyarakat.
Kecelakaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Satlantas Malang Kota) Dimas Dicky Permana
Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.017 KB)

Abstract

Kasus kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di Kota Malang masih menjadi suatu hal yang sering terjadi. Berdasarkan data penelitian dari Satlantas Malang Kota di tahun 2018 hingga 2019 terdiri dari bagaimana perkembangan kasus kecelakaan kendaraan bermotor, faktor penyebab turunnya kasus kecelakaan dan proses penyelesaian kasus kecelakaan kendaraan bermotor. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perkembangan kecelakaan kendaraan bermotor di tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Faktor yang bisa menyebabkan penurunan kasus kecelakaan adalah dengan melakukan kontrolling rambu dan marka,menambah penerangan jalan,perbaikan jalan dan melakukan penataan kota dengan baik. Proses penyelesaian kasus kecelakaan kendaraan bermotor bisa di tempuh secara litigasi maupun non-litigasi.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN MASKAPAI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN BAGASI BERBAYAR YANG DIALAMI OLEH PENUMPANG LION AIR RA Pupus Pupus Wulandari
Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.979 KB)

Abstract

ABSTRACKIn this thesis the author raises the problem of paid baggage experienced by Lion Air passengers. This study aims to analyze government policies and the airline's responsibility for the problems of paid baggage experienced by passengers. In this study, the airline that was used as the object was Lion Air. The case of loss of passenger goods is a case that often occurs in the implementation of public transportation. The method used in this research is normative juridical by taking a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data through literature study. The results obtained in this study that the airline that made a mistake in the loss of passenger goods in the baggage must carry out responsibilities according to applicable regulations. The responsibility of the Lion Air airline as a carrier for the loss of passengers' belongings in checked baggage is in the case of Decision Number 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS.Keywords : Airline, Paid Baggage, Lost Goods.ABSTRAKPada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan bagasi berbayar yang dialami oleh penumpang Lion Air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pemerintah dan tanggungjawab maskapai terhadap permasalahan bagasi berbayar yang dialami oleh penumpang. Dalam penelitian ini maskapai penerbangan yang dijadikan objek yaitu maskapai Lion Air. Kasus kehilangan barang penumpang merupakan kasus yang sering terjadi dalam pelaksanaan transportasi umum. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa Maskapai yang melakukan kesalahan terhadap hilangnya barang penumpang di bagasi wajib melakukan tanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku. Tanggungjawab maskapai penerbangan Lion Air sebagai pengangkut terhadap hilangnya barang milik penumpang dalam bagasi tercatat pada perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS.Kata kunci : Maskapai Penerbangan, Bagasi Berbayar, Kehilangan Barang.
KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Mahirotul Alawiyah
Dinamika Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.948 KB)

Abstract

ABSTRACT             At the court session of the general election result some time ago, one of the judges of the Constitutional Court set aside the Constitutional Court Regulation Number 2 of 2019. It was caused debate among law observers and parties who litigated at the time. Based on this background, this thesis raises the formulation of the problem, What is the legal standing and the legal certainty of the Constitutional Court Regulation Number 2 of 2019 in the system of statutory regulations and Administrative Law? The results of this study indicate that the Constitutional Court Regulation Number 2 of 2019 in the Indonesian legal system is valid because it is recognized. Meanwhile, the legal uncertainty occurs in the Regulation based on Administrative Law Perspective, because the regulation which is pseudowetgeving was not revoked and was not done the judicial review when the regulation is considered irrelevant so it makes the legal certainty is weak.Key words: Constitutional Court Regulation, Pseudowetgeving, Legal Standing. ABSTRAKPada persidangan perselisihan hasil pemilihan umum beberapa waktu lalu, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan  Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat hukum serta para pihak yang berperkara pada saat itu. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah, Bagaimana kedudukan hukum serta kepastian hukum Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 2 tahun 2019 dalam sistem peraturan perundang-undangan dan Hukum Administrasi Negara? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sah karena ia diakui keberadaannya. Sedangkan, terjadi ketidakpastian hukum pada Peraturan tersebut dalam Prespektif  Hukum Administrasi Negara, karena peraturan tersebut yang merupakan pseudowetgeving tidak dilakukan pencabutan atau pun uji materi saat peraturan tersebut dianggap tidak relevan sehingga kepastianhukumnya lemah.Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pseudowetgeving, Kedudukan Hukum.

Page 39 of 55 | Total Record : 545

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue