cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 46   47   48   49   50 
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS Ahmad Fauzan Hakim
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.876 KB)

Abstract

AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya hubungan yang terikat dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan rencana ataupun kehendak dari pembuat undang-undang. Pada pernikahan tersebut Termohon I diketahui telah memalsukan semua data diri. Hal tersebut baru diketahui Termohon II kalau sebenarnya Termohon I adalah perempuan beberapa minggu setelah perkawinan, hal ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan meminta perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan oleh pengadilan. Maka Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Pemenuhan keadilan didalam putusan perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo dianalisa menggunakan teori keadilann dari John Rawis.Kata Kunci : Perkawinan, Pertimbangan Hakim  AbstractMarriage is an inner and outer bond between a man and woman as a husband and wife in forming a happy and eternal family based on the One Godhead. But in reality, the relationship that is bound in a marriage isn’t according to the plan or wish of the legislator. At the marriage, Defendant I has been known to falsify all personal data. It will be known by Defendant II that in fact the Defendant I is a woman a few weeks after the marriage, it can cause the dispute and demands the marriage with Defendant I can be canceled by the court. Then the judge's consideration in deciding cases and fulfilling justice in case decisions of Number of: 1175/ Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo is analyzed using justice theory from John Rawis.Keywords: Marriage, Judge Consideration 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur) Hary Abryanto Gunawan
Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.275 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis is motivated by the still rampant crime of robbery that occurred in the city of Surabaya from 2018, 2019 and 2020 which is very disturbing to the public. Not a few victims who experienced beheading, resulting in loss of property and even life. The problems raised by the author are the form of the modus operandi, the factors of occurrence and efforts to overcome the crime of robbery in the East Java Regional Police jurisdiction. This research is an empirical juridical research using a sociological approach and legislation. The results of this study indicate that the modus operandi of the perpetrators of the crime of robbery is carried out by carrying firearms, sharp weapons and even explosives, in groups and by following the perpetrators at vulnerable hours by targeting quiet areas in Surabaya. Factors that occur in the area of the East Java Police are economic factors, education, environment, alcohol and drugs and the scene of the crime. Efforts made in committing the crime of robbery are with pre-emptive, preventive and repressive efforts.Keywords: Criminology, Robbery Crime, Police ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kejahatan begal yang terjadi di Kota Surabaya dari tahun 2018, 2019 dan 2020 yang sangat meresahkan masyarakat. Tidak sedikit korban yang mengalami pembegalan, sehingga mengalami kehilangan harta benda bahkan nyawa. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bentuk modus operandi, faktor terjadinya dan upaya penanggulangan kejahatan begal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa modus operandi pelaku kejahatan begal dilakukan dengan cara membawa senjata api, senjata tajam bahkan bahan peledak, secara berkelompok dan dengan cara pelaku membuntuti korban pada jam rawan dengan mengincar daerah sepi di Surabaya. Faktor terjadinya kejahatan begal di wilayah hukum Polda Jatim antara lain faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, minuman keras dan narkoba serta tempat kejadian perkara. Upaya yang dilakukan dalam melakukan kejahatan begal yaitu dengan upaya pre-emtif, preventif dan represif.Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan Begal, Kepolisian
ANALISIS YURIDIS ATAS PENDAPAT HAKIM TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1403/Pdt.G/2020/Pa.Mlg) rofik kurohhman
Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.857 KB)

Abstract

ABSTRACTMarriage is done forever until the end of life, this is what husband and wife want. However, there are certain circumstances that are a factor in the occurrence of divorce. Cheating acts results in disharmony in the rift of the household itself and has a negative effect on other people’s household. However, the reasons for divorce are not regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, but are applied in Article 19 of PP No. 9 of 1975. The purpose of this paper is to find out the legal basis used by the judges of the Malang Religious Court and to know the consideration in deciding cases on the grounds of infidelity. The type of research used is normative juridical by examining library materials or secondary data. The legal basis used by judges in deciding cases is based on Article 1 and Article 33 of Law No. 1 of 1974 jo. Article 3 and Article 77 of the KHI as well as article 19 (f) PP No. 9 of 1975 jo. Article 116 (f) KHI. The judge’s consideration in deciding the case is the Supreme Court Jurisprudence No. 38 of 1990.Key Words: Judges Opinion, Divorce, AffairABSTRAKPerkawinan dilakukan untuk selamanya hingga akhir hayat, inilah yang diinginkan suami istri. Namun keadaan tertentu ada beberapa yang menjadi faktor terjadinya perceraian. Perbuatan selingkuh mengakibatkan ketidakharmonisan keretakan rumah tangga itu sendiri dan berefek negatif bagi rumah tangga orang lain. Tetapi alasan perceraian tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun diterapkan dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975. Tujuan Penulisan ini ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Malang serta mengetahui pertimbangan dalam memutus perkara dengan alasan perselingkuan. Jenis peneltian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pasal 1 dan pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI serta pasal 19 (f) PP No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) KHI. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah Yuriprudensi MA No 38 Tahun 1990.Kata Kunci: Pendapat Hakim, Perceraian, Perselingkuhan
TINJAUAN YURIDIS PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAM Asyari Amir
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.152 KB)

Abstract

ABSTRACTChildren are the most important part in society and in a country .. Therefore it is important for all elements in society to make efforts to provide protection for children, especially protection from sexual violence. One of the efforts is the issuance of Law Number 17 of 2016 concerning Protection of Children in which there are chemical castration threats for perpetrators of sexual violence against children. Chemical castration criminal is an additional criminal stated in Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 Year 2016 concerning Child Protection. Chemical castration criminal is given to perpetrators of sexual violence against children, in the context of efforts to tackle sexual violence against children. However, the provision of chemical castration crimes violates human rights because it demeans human dignity.Keywords: Children, Chemical Castration, Human RightsABSTRAKAnak merupakan bagian terpenting dalam masyarakat dan dalam suatu Negara.. Oleh karena itu penting bagi seluruh elemen dalam masyarakat untuk melakukan upaya guna memberikan perlindungan terhadap anak terutama perlindungan dari kekerasan seksual.. Salah satu upayanya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang didalamnya terdapat ancaman pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana kebiri kimia merupakan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pidana kebiri kimia diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dalam rangka usaha penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Namun pemberian pidana kebiri kimia melanggar Hak Asasi Manusi karena merendahkan martabat kemanusiaan.Kata Kunci: Anak, Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia
ANALISIS PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2016 (Studi Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar) Abi Rival Wicaksono
Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.113 KB)

Abstract

ABSTRACTLand is one of the most important needs in today's society. In traditional village communities, there is still something called Tanah Bengkok. Tanah Bengkok is one of the village's original assets that can be used as additional salaries for the Village Head and Village Officials. Bengkok Soil Management is found at Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. This study was to determine how the management of bent soil in the village of Tegalasri and what are the obstacles to managing bent soil based on these regulations. The author uses this type of juridical empirical research and uses a sociological juridical approach. The management of Tanah Bengkok in Tegalasri Village is in accordance with the Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, it's just that there are a few obstacles because the regulation does not specifically regulate the management of Tanah Bengkok. And there are also regulations that are slightly limiting in the management of crooked land, namely in terms of cooperation with other parties.Key Words : Tanah Bengkok, Village Assets, ManagementABSTRAKTanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam masyarakat pada zaman sekarang ini. Dalam masyarakat adat masih terdapat yang namanya Tanah Bengkok. Tanah Bengkok merupakan salah satu kekayaan asli desa yang dapat dipergunakan untuk tambahan gaji bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengelolaan Tanah Bengkok terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah bengkok di Desa Tegalasri dan apa saja hambatan dalam pengelolaan tanah bengkok tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Tegalasri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, hanya saja ada sedikit hambatan karena di peraturan tersebut belum mengatur secara khusus tentang pengelolaan Tanah Bengkok. Dan juga terdapat pasal yang sedikit membatasi dalam pengelolaan tanah bengkok tersebut yaitu dalam hal kerja sama dengan pihak lain.Kata Kunci : Tanah Bengkok, Aset Desa, Pengelolaan
KEKUATAN HUKUM HAK ATAS TANAH KESULTANAN YANG DIKUASAI MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Patehan kecamatan Keraton Kota Yogyakarta) Abd Wahab
Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.574 KB)

Abstract

ABSTRACTThe Special Region of Yogyakarta is an area that has various uniqueness in terms of culture to layout regarding land rights.  The community needed a mechanism in obtaining the power of rights to the sultanate land.  Formulate the problem as follows: How is the Mechanism of Acquisition of Land Rights Derived from Sultanate Land in Patehan Village, Keraton District, Yogyakarta City?  How is the Legal Power of the Sultanate Land Rights Controlled by the Community of Patehan Village, Keraton District, Yogyakarta City?.  The research method used is empirical juridical, with a sociological juridical approach.  Land is obtained from generation to generation and can apply for residence permits to the dispentaru and panitikismo, the power of community land is very weak because it does not have a certificate as evidence, the data collection techniques used are interviews, documentation, observation, data analysis is used, namely sociological juridical.  By submitting one's identity to the land and spatial planning office, that the land owned by the community itself is a usufructuary right on land belonging to the sultanate.   Keywords: Power of Law, Land rights, Sultanate. ABSTRAKDaerah Istimewah Yogyakarta adalah sebuah daerah yang memiliki berbagai keunikan dalam segi budaya hingga tata letak berkenaan dengan hak atas tanah. Masyarakat membutuhkan mekanisme dalam memperoleh kekuatan  hak atas tanah kesultanan tersebut. Berumuskan masalah sebagai berikut ini Bagaimana Mekanisme Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Kesultanan Di Kelurahan Patehan Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta? Bagaimana Kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Kesultanan Yang Di Kuasai Masyarakat Kelurahan Patehan Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta?. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tanah di dapatkan secara turun-temurun dan bisa mengajukan izin tinggal ke dispentaru dan panitikismo, kekuatan tanah masyarakat sangat lemah karena tidak mempunyai sertifikat sebagai alat bukti, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, analisis data digunakan yaitu yuridis sosiologis. Dengan cara mengajukan identitas diri kepada Dinas pertanahan dan tata ruang, bahwa tanah yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri adalah Hak pakai atas tanah milik kesultanan.Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Hak atas tanah, Kesultanan.
TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERKARA NOMOR 5657/Pdt.G/2020 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Reva Andriani
Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.53 KB)

Abstract

ABSTRACTResearch on the legal consequences of divorce, namely child custody, the application of case studies in the Religious Courts of Kab.Malang Number 5657/Pdt.G/2020. The formulation of the research problem is: 1.Determination of Child Custody according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.2.Legal considerations on child custody in case number 5657/Pdt.G/2020. The research method uses normative legal research. Discussion on the Determination of Custody of Minors in the Marriage Law No.1 of 1974 has been amended by Law No. 16 of 2019 concerning Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in Article 41 of Law Number 1 of 1974. Custody of Minors in Compilation Islamic Law Articles 105 and 106. Legal considerations in the Religious Court Decision Number 5657/Pdt.G/2020 related to child custody giving control and maintenance of children to their mothers because the child is still 1 year old and not yet mummaayiz(age less than 12 years).Key words: Child Custody, Underage, Religious Court.ABSTRAK Penelitian dari akibat hukum perceraian yaitu hak asuh anak penerapan studi kasus di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 5657/Pdt.G/2020. Rumusan masalah penelitian yaitu:1.Penetapan Hak Asuh Anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.2.Pertimbangan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkara nomor 5657/Pdt.G/2020. Metode penelitian mengunakan penelitian hukum normatif. Pembahasan Penetapan Hak Asuh Anak dibawah umur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina pada Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974. Hak Asuh Anak dibawah umur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106. Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 5657/Pdt.G/2020 terkait hak asuh anak memberikan penguasaan dan pemeliharaan anak kepada ibunya karena anak masih usia 1 tahun belum mummaayiz(usia kurang dari 12th).
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA AKULAKU (STUDI KASUS PINJAMAN ONLINE DALAM KASUS SAID HANAFI) muhammad iqbal
Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.47 KB)

Abstract

ABSTRACT            In this thesis, the author raises the title with the legal aspects of consumer protection for Akulaku users (a study of Akulaku victims in the Said Hanafi case). Study Program of Law, Faculty of Law, Islamic University of Malang. Therefore, this study aims to find out and analyze how the legal position of paylater in payments between consumers and Akulaku according to Indonesian law and how the form of consumer protection for victims in Akulaku paylater transactions according to consumer law. This research is a normative juridical research as for this type of research, namely qualitative, this research was conducted by conducting direct interviews with Akulaku users, namely said Hanafi. The data sources of this research are primary data sources obtained from interviews and secondary data sources obtained from literatures. The results obtained are that the paylater law in payments between consumers and Akulaku is according to Indonesian law that (1). Paylater as Electronic Money, (2). Paylater as Financial Technology, (3). Paylater as consumer financing and in that case there is a defaultKeyword : Paylater, Fintech, DefaultABSTRAK            Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul dengan aspek hukum perlindungan konsumen pengguna akulaku (studi atas korban akulaku dalam kasus said hanafi ). Progam studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang. Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana kedudukan hukum paylater dalam pembayaran antara konsumen dengan akulaku menurut hukum di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan konsumen korban dalam transaksi paylater akulaku menurut undang-undang konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pengguna akulaku yakni Said Hanafi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan. Hasil yang didapat bahwa hukum paylater dalam pembayaran antara konsumen dengan akulaku menurut hukum di Indonesia bahwa (1). Paylater sebagai Uang Elektronik, (2). Paylater sebagai Financial Technology, (3). Paylater sebagai pembiayaan konsumen serta dalam kasus tersebut terdapat adanya wanprestasi.Kata Kunci : Paylater, Fintech, Wanprestasi 
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI JUDI BOLA PADA ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Kabupaten Dompu) Eko Hadi Ramadhan
Dinamika Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.836 KB)

Abstract

AbstrakPerjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam jurnal ini akan memfokuskan pada pembahasan upaya kepolisian dalam menanggulangi judi bola pada anak dibawah umur dan hambatan-hambatannya. Selain itu juga akan membahas bentuk serta faktor penyebab terjadinya judi bola pada anak dibawah umur di Kabupaten Dompu. Kata Kunci: judi, anak dibawah umur. Gambling is one of the crimes (delict) that disturbs the public. Therefore, in Article 1 of Law Number 7 of 1974 concerning gambling  are crimes. In this journal, will focus on discussing police efforts in tackling soccer gambling in minors and its obstacles. Besides it will also discuss the forms and factors of the occurrence of soccer gambling in minors in Dompu Regency. Keywords: gambling, minors.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ferryansah Cahyo Subagyo
Dinamika Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.804 KB)

Abstract

 ABSTRACTWork is a form of desire from every person to get income in meeting their needs and survival. In the work there are rights and obligations that will be given because of the legal relationship that comes from the agreement. In termination of employment, it must be in accordance with the contents of the work agreement stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning manpower and hereinafter referred to as termination of employment. Termination of employment with the expiration of the time specified in the work agreement and predetermined reasons will not cause problems for both parties in the work system, in contrast to termination of employment will lead to legal problems, because with the termination of employment one-sided labor can bear the loss with loss of work and source of income, which is caused by company policy. The purpose of this research is to find out how the form of legal protection for workers who experience a one-sided termination of employment and how the form of dispute settlement of termination of unilateral employment termination of labor. The approach method used is the statute approach, conceptual approach and the case approach. The results of research on legal protection of workers who experience a one-sided termination of employment, namely employers in implementing policies should not be done unilaterally, because workers have preventive and reference legal protection that has been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Legal protection and forms of settling disputes over unilateral termination of employment for workers through bipartite, mediation, conciliation, and through industrial relations courts.Keywords: Termination of employment, Protection, Labor.ABSTRAKPekerjaan ialah merupakan salah satu bentuk keinginan dari setiap orang untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya dan keberlangsungan kehidupannya. Dalam pekerjaan terdapat hak dan kewaajiban yang akan diberikan karena adanya hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian. Dalam pemutusan hubungan kerja harus sesuai berdasarkan dengan isi perjanjian kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dan yang selajutnya disebut sebagai pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dengan berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja serta alasan-alasan yang telah ditentukan sebelumnya tidak akan meyebabkan permasalahan terhadap kedua belah pihak dalam sistem kerja, berbeda halnya dengan pemutusan hubungan kerja sepihak akan menyebabkan permasalahan hukum, karena dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja sepihak tenaga kerja dapat yang menanggung kerugian dengan kehilangnya pekerjaan dan sumber mata penghasila, yang diakibatkan oleh kebijkan perusahaan. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak dan bagaimana bentuk penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap tenaga kerja. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang (Statute Approach), pendeketan konseptual (conseptual aproach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak yaitu pengusaha dalam melaksanakan kebijakan tidak boleh dilakukan secara sepihak, karena tenaga kerja memiliki perlindungan hukum preventif dan refrensi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum dan bentuk peneyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap tenaga kerja melalui bipartite, mediasi, konsiliasi, dan melalui gadilan hubungan industrial.Kata Kunci: Pemutusan hubungan kerja, Perlindungan, Tenaga kerja.

Page 48 of 55 | Total Record : 545

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue