cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 48   49   50   51   52 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL Yunita Rahayu Kurniawati
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.87 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research is motivated by the misuse of social media which is one of the agendas of crime in cyberspace (cyber crime) which then raised the crime of spreading lying news (hoaxes). The legal issues in this research are the form of criminal liability of spreading hoaxes and the modus operandi on social media. This research is a legal research by using statute approach and case approach. The materials are collected through literature study method, with primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials are analyzed and processed to be arranged systematically. The research shows that the criminal liability of spreading lying news (hoaxes) was imprisonment and fines, while the modus operandi was carried out by spreading hoaxes and hate speech in the form of insults, defamation, unpleasant acts, provoking and inciting.Keywords : Criminal Liability, Lying News, Hoaxes, Social Media. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan media sosial yang menjadi salah satu agenda dari kejahatan dalam dunia maya (cyber crime) yang kemudian memunculkan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax). Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (hoax) dan modus operandinya di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi literatur. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa dan diolah untuk disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (hoax) adalah pidana penjara dan denda, sedangkan modus operandinya dilakukan dengan menyebarkan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Berita Bohong, Hoax, Media Sosial.
PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi di PT. BNI Syariah Cabang Malang) Fida Nabilah Taufiq
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.875 KB)

Abstract

 ABSTRACTThis study discusses implementation of the mortgage object auction at PT. BNI Syariah Malang Branch. The problem in this study, namely factors that cause, solutions problematic financing, and obstacles in the execution of the auction execution of the object of mortgage rights at PT. BNI Syariah Malang Branch.This research method is juridical empirical. The data used are primary data and secondary data. Then the data analysis technique used a qualitative descriptive analysis.Problematic financing factors occur due to internal and external. Settlement of problem financing is carried out through rescheduling, reconditioning and restructuring. Obstacles in execution of the auction for object of mortgage, namely: debtor or third party makes a lawsuit against creditor, it is difficult to get prospective auction participants, object is controlled by a third party, object to be auctioned is difficult to check because of its remote location, inadequate preparation, and debtor sues creditor because suffered a loss by sale of the object of mortgage through parate execution.Keywords: Non-performing financing, execution, auction, mortgage ABSTRAKPenelitian ini membahas pelaksanaan lelang objek hak tanggungan pada PT. BNI Syariah Cabang Malang. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang objek hak tanggungan pada PT. BNI Syariah Cabang Malang.Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.Faktor pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor internal dan eksternal. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui rescheduling, recondicioning, dan restructuring. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang objek hak tanggungan, yaitu: pihak debitur atau pihak ketiga melakukan gugatan kepada pihak kreditur, sulit mendapatkan calon peserta lelang, objek dikuasai oleh pihak ketiga, objek yang akan dilelang sulit dicek karena letak yang jauh, persiapan kurang matang, dan debitur menggugat kreditur karena dirugikan dengan penjualan objek hak tanggungan melalui parate eksekusi.Kata kunci: Pembiayaan bermasalah, eksekusi, lelang, hak tanggungan.
Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polres Batu Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Tidak Memiliki Sim) (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Batu) Melda Ambon
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.06 KB)

Abstract

ABSTRACTBased on the title above, the author raises the following problems: 1. How is the effectiveness of law enforcement by the Batu Police against motorcycle riders who commit traffic violations in Batu? 2. How are preventive actions taken by law enforcement at the Batu Police in tackling the occurrence of traffic violations (Traffic Unit of Batu Police)?. Empirical juridical law research methods. Sociological juridical research approach, document study approach and interviews. Research location in Batu Police. Types of primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews and documentation and literature study. Briefly, the data on traffic violations for the last 3 years with a total of 19,514 were committed by motorcyclists. Then preventive actions by the Batu Police are education, socialization, coaching and appeals.Key words: Effectiveness, Law Enforcement, Motorcycle Riders, Traffic ViolationsABSTRAKBerdasarkan judul diatas penulis mengangkat permasalahan, sebagai berikut: 1.Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Polres Batu terhadap pengendara sepeda motor yang melaukan pelanggaran lalu lintas di Batu? 2. Bagaimana tindakan preventif yang  dilakukan  oleh  penegakan  hukum  Polres Batu dalam menanggulangi  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  (Satuan lalu lintas  Polres Batu)?. Metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis, pendekatan studi dokumen dan wawancara. Lokasi Penelitian di Polres Batu. Jenis data primer dan data sekunder.teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokementasi dan studi kepustakaan. Secara singkat adalah dengan data pelanggaran lalu lintas 3 tahun terakhir dengan jumlah total 19.514 yang dilakukan oleh pelanggaran pengendara sepeda motor. Kemudian tindakan preventif oleh Polres Batu adalah edukasih, sosialisasi, pembinaan dan himbauan.Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Pelanggaran Lalu Lintas
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS dea amy rahmawati
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.833 KB)

Abstract

 ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the legal protection of the fulfillment of the rights of children with disabilities. This research is a type of normative juridical research using a statutory approach. Problem Formulation in this study includes two things, namely: How is the Legal Protection of Children with Disabilities Based on Article 5 paragraph (3) of Law Number 8 Year 2016 on Persons with Disabilities?, How to Fulfill the Rights of Children with Disabilities Based on Article 5 paragraph (3) of Law Number 8 Year 2016 on Persons with?. The results of this study showed that, Special Protection of Children with Disabilities is a form of protection received by the child to fulfill his rights and get a guarantee of security, against threats that endanger themselves and life in their growth. The results of this study show that the fulfillment of the rights of children with disabilities has been regulated in article 5 paragraph (3) of law number 8 tahum 2016 on persons with disabilities.Keywords: Legal Protection, Fulfillment of Rights, Children with Disabilities. ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu: Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?, Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas telah diatur dalam pasal 5 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahum 2016 tentang penyandang disabilitas.Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pemenuhan Hak-Hak, Anak Penyandang Disabilitas.
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555 K/Pid.Sus/2019 Aldi Yudistira
Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.861 KB)

Abstract

ABSTRACTThe role of judge in a judiciary is important because it's the judge who will provide justice, therefore in a court decision, judge consideration is very crucial, because good or bad a court decision can be seen from the considerations. Corruption is dangerous for a country because when there is corruption, people rights can be taken away. One of the state policies in the banking sector during the monetary crisis in 1997-1998 was BLBI. One of the court decision that was widely discussed among academics was the Supreme Court Decision no. 1555 K/Pid.Sus/2019, in the court decision, which is to release the defendant from all lawsuits. Therefore, the author is interested in analyzing that court decision.Keywords : Legal Considerations, Corruption and BLBI.ABSTRAKPeranan Hakim dalam sebuah peradilan merupakan hal yang penting karena hakimlah yang akan memebrikan keadilan, oleh karenanya dalam suatu amar putusan pertimbangan  hakimlah yang sangatlah amat penting, karena baik atau buruknya Putusan dapat dilihat dari Peritmbanganya. Korupsi sangatlah berbahaya bagi suatu negara karena ketika adanya korupsi hak hak rakyat sebagai mestinya dapat dirampas, Salah satu kebijakan negara di sektor perbankan pada saat krisis Moneter di Indonesia pada tahun 1997-1998  adalah BLBI, salah satu putusan banyak perbincangan dikalangan akademisi adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid. Sus/2019, dalam amar putusanya yakni melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh karenaya penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut.Kata kunci : Pertimbangan Hukum, Korupsi,  BLBI
ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 Aisyah Silvi Kurniawati
Dinamika Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.945 KB)

Abstract

ABSTRACTEnforcement of Systematic and Complete Land Registration (PTSL) is carried out by the State Operator. Every act of state administrators related to PTSL must be accountable to the public and must be guided by the Principle of State Administrators, one of which is the principle of accountability. The principle of accountability is closely related to the accountability of the organizers in carrying out their duties. The purpose of this study is to find out whether there is the principle of accountability and how the legal consequences of the principle of accountability in PTSL based on ATR Regulation / Head of BPN No. 6 of 2018. The analytical method used in this study is a normative juridical approach to the law, conceptual approach and case approach. The principle of accountability exists and is proven to be applied in a Complete Systematic Land Registration Based on ATR Minister Regulation / Head of BPN No. 6 of 2018. The existence of the application of the principle of accountability in Complete Systematic Land Registration based on ATR Ministerial Regulation / Head of BPN No. 6 of 2018 brings legal consequences as the fulfillment of elements in the legal objectives which fulfill the elements of justice, usefulness and legal certainty.Keywords : Legal Consequences, Principle of Accountability, Complete  Systematic Land Registry ABSTRAKPelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara. Setiap perbuatan penyelenggara negara yang berkaitan dengan PTSL ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta harus berpedoman pada Asas Penyelenggara Negara salah satunya adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban penyelenggara dalam mengemban tugasnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui adakah asas akuntabilitas dan bagaimana akibat hukum adanya asas akuntabilitas dalam  PTSL berdasarkan Permen ATR/ Kepala BPN No. 6 Tahun 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Asas akuntabilitas telah ada dan terbukti diterapkan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Permen ATR/ Kepala BPN No. 6 Tahun 2018. Adanya penerapan asas akuntabilitas dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Permen ATR/ Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 membawa akibat hukum sebagaimana terpenuhinya unsur-unsur yang ada pada tujuan hukum yang mana memenuhi unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Kata Kunci : Akibat Hukum, Asas Akuntabilitas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG KESULITAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 Hardiansyah Hardiansyah
Dinamika Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.837 KB)

Abstract

ABSTRACTCorona Virus 2019 has a significant impact on society, especially in the economic sector. In the economic sector, the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2020 to help debtors who have difficulty fulfilling obligations in credit agreements. This research aims to: 1) look at the background of the issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of the Corona Desease Virus 2019, 2) to see the form of legal protection for debtors who have difficulty fulfilling obligations in credit agreements before and after the COVID-19 pandemic. The research method in this research is normative juridical. It is known that the background for the issuance of POJK Number 11 / POJK.03 / 2020 is differentiated based on philosophical, juridical, and normative reasons. Then, the form of legal protection provided by the Government to debtors is differentiated during the period before the COVID-19 pandemic and during the implementation of the COVID-19 pandemic.Keywords: Debtor, COVID-19, RestructuringABSTRAKCorona Virus Desease 2019 memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, khususnya terhadap sektor ekonomi. Pada sektor ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 untuk membantu debitur yang kesulitan memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui latar belakang dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Desease 2019, 2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Diketahui yang menjadi latar belakang dikeluarkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dibedakan berdasarkan alasan filosofis, yuridis, dan normatif. Kemudian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap debitur dibedakan pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan pada saat terjadinya pandemi COVID-19.Kata Kunci: Debitur, COVID-19, Restrukturisasi
TINJAUAN YURIDIS SAKSI YANG DIJADIKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI Putri Idayatul Amalia; Abdul Wahid; Sunardi Sunardi
Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.325 KB)

Abstract

ABSTRACT                                                                      Someone who becomes a Justice Collaborator is very important in finding and dismantling criminal acts of corruption. Of course, becoming a Justice Collaborator witness is not that easy, one of the conditions is that the Justice Collaborator witness must not be the main actor in the act of corruption itself, and the state also takes part in providing security and protection to the Justice Collaborator witness. Criminal acts of corruption can be found quickly, if the perpetrators of the crime are found sooner, of course, it can immediately save state assets, if the longer it takes, the state will suffer enormous losses.               The formulation of the problem in this study is how to regulate corruption according to positive law in Indonesia? and what is the basis for juridical regulation of the existence of justice collaborator testimony in law enforcement of criminal acts of corruption in Indonesia?. in this study using normative juridical research methods.Key words: Witness, Justice Collaborator, Corruption Crime ABSTRAKSeseorang yang menjadi Justice Collaborator sangat penting dalam menemukan dan membongkar tindak pidana korupsi. tentunya untuk menjadi seorang saksi Justice Collaborator tidak semudah itu, salah satu syaratnya saksi Justice Collaborator tidak boleh menjadi pelaku utama dalam perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri, dan negara juga ikut andil dalam memberikan pengamana dan perlindungan kepada saksi Justice Collaborator, dengan adanya hal ini perbuatan tindak pidana korupsi dapat dengan cepat ditemukan, jika semakin cepat ditemukan pelaku kejahatannya, tentunya dapat segera menyelamatkan pula aset negara, jika semakin lama tentupula negara akan semakin mengalami kerugian yang amat besar.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia ? serta Apa Dasar Pengaturan Yuridis Keberadaan Kesaksian Justice Collaborator Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?. dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Kata Kunci: Saksi, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Kepada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Polres Batu) Lutpi Tuarita
Dinamika Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.356 KB)

Abstract

AbstractThe many cases of diversification carried out are still not in accordance with PP 65 of 2015 concerning requests for implementation of diversification. need to know how the general description of the city police and minors are in conflict with the law? Is the Diversion process in accordance with PP 65 of 2015 concerning Guidelines for implementing diversion in Batu District Police? What was done during the diversion process carried out at the police station stone? Has the diversion taken away the stigma in society towards children in conflict with the law in Batu City? This type of research is empirical juridical, with socio-legal approval and legislation. The police station that carries out the main tasks of the National Police, children who were requested 12 years but have not completed 18 years. the diversion process that was carried out was still not optimal. Constraints, compensation and laws. has not removed the stigma in society,Keywords: Juvenile, Diversion, Stigma AbstrakBanyaknya kasus Diversi yang dilaksanakan masih tidak sesuai dengan PP 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi. perlu diketahui bagaimana gambaran umum polres kota dan anak yang dibawah umur yang berkonflik dengan hukum? apakah proses Diversi sudah sesuai dengan PP 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan diversi di Polres Batu? Apa saja kendala yang terjadi selama proses diversi dilaksanakan di polres batu? apakah diversi yang dilakukan sudah menghilangkan stigma di masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota batu?. Jenis penelitian adalah yuridis empiris, dengan pendekatan sosio-legal dan pendekatan Perundangan-Undangan. Polres batu bertugas menyelenggrakan tugas pokok Polri, anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. proses diversi yang dilakuka masih belum maksimal. Kendala, ganti kerugian dan regulasi UU. belum menghilangkan stigma di masyarakat,Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Stigma 
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN BEBAS PEDAGANG KAKI LIMA Astuti Maulina Ulfa
Dinamika Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.778 KB)

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Pelaksanaan implernntasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan engadakan pembinaaan terhadap Pedagang Kaki Lima 2) Kendala Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah banyaknya PKL baru dapat memicu pedagang lain ikut berjualan di tempat-tempat yang tidak boleh dipakai untuk berjualan. Tidak adanya kesadaran dari para PKL ditertibkan dengan alasan mencari nafkah. Pada intinya banyak ketimpangan peraturan dan juga banyak pertimpangan kepentingan dari pihak pemerintah sendiri. 3) Solusi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu adalah BTC merupakan solusi terbaik yang diberikan pemerintah dalam melakukan penertiban dan pemustan PKL di Kota Batu.Kata kunci: regulasi, solusi, pemerintahan Based on the results of the study, it can be concluded 1) Implementation of Batu City Government on controlling of Street Vendors (PKL) in accordance with the Regulation of Batu Mayor Number 52 of 2018, by establishing assistance to Street Vendors 2) The obstacle of Batu City Government on controlling street vendors (PKL) is that the number of new street vendors can trigger other street vendors to participate in selling in places that is prohibited. The lack of awareness of the street vendors are ignored with the reason of earning a living. There are many inequalities in the regulations and also many disparities in interests of the government itself. 3) The solution to control of street vendors (PKL) that should be carried out by the Batu City Government is BTC is the best solution provided by the government in controlling and guiding street vendors in Batu City.Keywords: regulation, solution, government

Page 50 of 55 | Total Record : 545

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue