cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 47   48   49   50   51 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM MELANGGAR KODE ETIK PERATURAN KAPOLRI NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI DI POLRES BERAU) era indriana
Dinamika Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.838 KB)

Abstract

ABSTRACT       This research is motivated by to find  how to enforce the Head Police Regulation Number.14 Year 2011 concerning the Professional Code of Ethics, the inhibiting factors in enforcing the Police Professional Code of Ethics at the Berau District Police, and to find out how to efforts to.The type of research used by the author is an empirical juridical research method with a sociological juridical research approach. The data collection method was carried out by through interviews and documentation. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the National Police Chief Regulation Number.14 of 2011, has complied with the provisions stipulated in the National Police Chief Regulation Number.14 of 2011. At the Berau Police, cases of violations increased from 2018 to 2020. To prevent violations, KEPP is committed to providing strict sanctions against violators.Keywords: Code Of Ethics, Police, Chief of Police Regulation Number 14 Year 2011 ABSTRAK       Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana penegakan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Kepolisian di Polres Kabupaten Berau, faktor penghambat dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Kabupaten Berau, dan untuk mengetahui bagaimana implementasi upaya penyelesaian hambatan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Kabupaten Berau. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan melalui  wawancara dan dokumentasi, Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di Polres Kabupaten Berau telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011. Di Polres Berau, kasus pelanggaran meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. untuk mencegah terjadinya pelanggaran, KEPP berkomitmen akan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar.Kata Kunci: Kode Etik, Polri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN ARANSEMEN MUSIK TANPA IJIN PENCIPTANYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Luqman Hakim Mauluddin Is'ya
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.073 KB)

Abstract

ABSTRACT            Regulations regarding copyright have been regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, in its development copyright has encountered various violations. One of them is regarding changes to the musical arrangement that was changed without permission from the creator of the musical work. The researcher in this case analyzes the legal protection against changes in song arrangements and the form of the mechanism for distributing royalties to musicians who compose songs for works whose musical arrangements have been changed.Losses will be felt by songwriters and copyright holders, in the form of loss of economic rights and other rights and will have a negative impact on the development of copyright in Indonesia. Users who have used the economic rights of the creators are obliged to pay royalties to the songwriters or copyright holders, this is a consequence that must be done because they have used these rights.This research uses a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The collection of legal materials uses the literature study method with primary and secondary legal materials. Then the legal material is reviewed by analyzing the research approach to answer legal issues. Keywords: Legal Protection, Music Arrangement, CopyrightABSTRAKPengaturan mengenai hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam perkembanganya hak cipta mendapati berbagai pelanggaran. Salah satunya adalah mengenai perubahan aransemen musik yang dirubah tanpa perizinan dari penciptanya terhadap karya musik tersebut. Peneliti dalam hal ini menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap perubahan aransemen lagu dan bentuk mekanisme pembagian royalti kepada musisi pencipta lagu terhadap karya yang sudah dirubah aransemen musiknya.Kerugian akan dirasakan oleh pencipta lagu dan pemegang hak cipta, berupa hilangnya hak ekonomi dan hak lainya dan akan menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan hak cipta di Indonesia. Pengguna yang menggunakan hak ekonomi dari pencipta wajib untuk membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta, sebagai konsekuensi yang harus dilakukan karena telah menggunakan hak tersebutPenelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi literatur dengan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum dikaji dengan analisis pendekatan penelitian untuk menjawab isu hukum.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Aransemen musik, Hak Cipta.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA M.R. Hidayat
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.172 KB)

Abstract

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin, serta keterpaduan lintas sektor pemerintah, komitmen kuat semua pihak, serta peran serta seluruh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengertian dan pemahaman masyarakat  terhadap penyalahgunaan narkoba, hubungan positif antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan terpeliharanya kualitas hidup masyarakat secara total serta interaksi antara keduanya, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.Kata  Kunci: narkotika, pengedar, pengguna, sumberdaya manusia The misuse and illicit distribution of drugs is a complex problem, both the causes and effects. The response requires a comprehensive multidisciplinary approach, as well as integration across government sectors, strong commitment from all parties, and the participation of the entire community. In this regard, to find out the extent of understanding and understanding of drug abuse, a positive relationship between improving the quality of life of people and maintaining quality of life of the community as a whole and interaction between them, community empowerment needs to be done through improving human resource quality and capacity in order prevention and control of drug abuse and circulation.Keywords: narcotics, dealers, users, human resources
PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA Febrina Firdha Safitri
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.796 KB)

Abstract

Abstrak Polres (Kepolisian Resort) Adalah Struktur Organisasi Kepolisian yang berada pada tingkat Kabupaten, Kota, Kotamadya. Selain Polres di beberapa kota besar tingkatan struktur organisasi pada Polri ini biasa juga disebut Polresta atau Polrestabes, tergantung pada tIpe kerawanan yang ada di kota tersebut.Polres merupakan satuan kewilayahan yang tingkatannya berada di atas Polsek, dalam artian suatu Polres membawahi beberapa Polsek. Pada tingkatan ini Polres berwenang menerbitkan SKCK penerbitan Surat Keterangan Catatan KepolisianKata kunci: prosedur, pelayanan, Polisi AbstractPolres (Resort Police) Is the Organizational Structure of the Police at the District, City, Municipality level. In addition to the Polres in several cities the levels of the organizational structure of the Indonesian National Police are also called Polresta or Polrestabes, depending on the level of vulnerability in the city.The police station is a regional unit that is above the police station, in the sense that a police station is in charge of several police stations. At this level the Polres has the authority to issue SKCK for issuing Police RecordsKeywords: procedures, services, police
EKSISTENSI KOMNAS HAM INDONESIA DALAM MENJALANKAN PERANNYA SEBAGAI UPAYA MENCARI KEADILAN SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN HAM Suhardin Suhardin
Dinamika Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.028 KB)

Abstract

ABSTRACTThe National Commission on Human Rights or abbreviated as Komnas HAM Indonesia, this institution was established during the New Order era whose legal basis was established using Presidential Decree No. 50 of 1993. In the reform era, the existence of the National Human Rights Commission (Komnas HAM) was strengthened by the issuance of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. However, the existence of Komnas HAM was doubted by the public for its independence because it was considered vulnerable to intervention by the government. 1. How is the development of human rights enforcement in Indonesia? 2. What are the obstacles for Komnas HAM in carrying out its role? 3. How does Komnas HAM handle cases of human rights violations in Indonesia? The research method in this research is normative juridical. The role of Komnas HAM in upholding human rights in Indonesia is very important to resolve cases of human rights violations and is needed in accordance with what is mandated by the Human Rights Law and in line with what the Indonesian people want. The Human Rights Law has weaknesses so that Komnas HAM cannot act proactively in carrying out its role. Komnas HAM in resolving cases of human rights violations is by means of reparation of the rights of the victims. Keywords: National Commission on Human Rights, Violations of Human Rights.ABSTRAKKomisi nasional hak asasi manusia atau disingkat Komnas HAM Indonesia, lembaga ini didirikan pada masa orde baru yang dasar hukum pembentukanya menggunakan Kepres No. 50 tahun 1993. Pada era reformasi keberadaan komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM) diperkuat kedudukanya dengan lahirnya undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun keberadaan Komnas HAM sempat diragukan oleh publik atas indenpendensinya karena dianggap rentan di intervrensi oleh pemerintah.1.Bagaimana perkembangan penegakan HAM di Indonesia ? 2. Apa kendala dari Komnas HAM dalam menjalankan perannya ? 3. Bagaimana cara Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia ? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Peran Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia sangat penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan dibutuhkan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang HAM serta selaras denga apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Undang-undang HAM memiliki kelemahan sehingga Komnas HAM tidak bisa bergerak secara pro aktif dalam menjalankan perannya. Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yaitu dengan cara pemulihan (reparation) hak-hak korban. Kata Kunci : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Di Desa Pekandangan Barat Kabupaten Sumenep) Aqidatul Mustafidah
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.418 KB)

Abstract

ABSTRACTThe transfer of land rights is a legal act that causes the transfer of land rights from the owner to the other party, there are three formulations of the problem that the author raised, namely: How is the process of implementing the transfer of property rights to land through an under-hand purchase agreement in The Village of Pekandangan Barat Sumenep Regency? What is the validity of the agreement to buy and sell the right to land in an under-hand sale agreement in Pekandangan Barat Village of Sumenep Regency? What is the legal protection for people who make the transfer of land rights through under-handed purchase agreements in Pekandangan Barat Village of Sumenep Regency? In this study the authors used empirical juridical research methods. The results of transitional research conducted by the community in the presence of the Village Chief are not in the presence of competent people who are considered legitimate by the community but not legally valid whose legal protection is very weak.Keywords: Land Rights Transition, Agreements, Buying and Selling. ABSTRAKPeralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan  hukum yang menimbulkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik ke pihak yang lainnya, ada tiga rumusan masalah yang penulis angkat yaitu: Bagaimana proses pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah dengan melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Desa Pekandangan Barat Kabupaten Sumenep? Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli hak atas tanah dalam dengan melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Desa Pekandangan Barat Kabupaten Sumenep? Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan peralihan hak milik atas tanah  melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Desa Pekandangan Barat Kabupaten Sumenep? Dalam penelitian ini  penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian peralihan yang di lakukan oleh masyarakat di hadapan Kepala Desa bukan di hadapan yang berwewenang yang di anggap sah oleh masyarakat akan tetapi tidak sah secara yuridis yang perlindungan hukum sangat lemah karena tidak sesuai dengan peraturan hukum.Kata Kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Perjanjian, Jual Beli.
ANALISIS YURIDIS PASAL 279 AYAT 1 KUHP YANG MENGATUR POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 205/Pid.B/2016/PN.Blt Mochammad Habibulloh
Dinamika Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.739 KB)

Abstract

ABSTRACTMarriage is a religious command to those who are able to immediately do so due to the benefits obtained from marriage, among others, is to reduce disobedience in terms of vision or adultery. Indonesia as a state of law regulates marital criminal acts caused by marriages committed by suaimi without official permission from his wife in accordance with Article 279 of the Criminal Code. Polygamy committed by a husband can be categorized as a crime with the fulfillment of all elements in that article. In this study the author uses normative juridical research as a reference to determine the Marriage movement without official permission from his wife including criminal acts in marriage. This study aims to examine the relevance of Article 279 of the Criminal Code to Decision Number 205/Pid.B/2016/PN.Blt.Keywords: Marriage, Polygamy, Criminal ActsABSTRAKPerkawinan ialah perintah agama kepadayang mampu untuk segera melakukannya disebabkan oleh manfaat yang diperoleh dari perkawinan antara lain adalah mengurangi kemaksiatan dalam hal penglihatan ataupun perbuatan zina. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tindak pidana perkawinan yang disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh suaimi tanpa izin resmi dari istrinya sesuai yang diatur dalam Pasal 279 KUHP. Poligami yang dilakukan oleh seorang suami bisa masuk dalam kategori tindak pidana dengan keharusan terpenuhinya segala unsur yang ada pada pasal tersebut. Penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif sebagai acuan penelitian menentukan gerakan Perkawinan tanpa izin resmi dari istri termasuk tindak pidana dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi Pasal 279 KUHP terhadap Putusan Nomor 205/Pid.B/2016/PN.Blt.Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Tindak Pidana
FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI KANTOR BANK BRI KABUPATEN SAMPANG) SUMANTO HADI
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.025 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi bagaimanakah mekanisme pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kabupaten Sampang  dan bagaimanakah  cara penyelesaian adanya kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kabupaten Sampang?Kesimpulannya bahwa mekanisme pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dengan cara pemohon mengajukan formular permohonan. Setelah itu bank akan memprosesnya pada bagian kredit. Dalam menganalisa suatu permohonan kredit maka bank BRI Sampang mengadakan interview dengan pemohon kredit dan melakukan inspeksi terhadap usaha pemohon kredit. selanjutnya diolah dan disusun sistematika. Analisa tersebut diteruskan ke direksi untuk memperoleh keputusan tentang persetujuan permohonan kredit tersebut. Sedangkan cara untuk menyelesaikan kredit macet debitur melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring.  Disamping itu bisa dilakukan melalui upaya hukum, diantaranya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau melalui gugatan secara perdata dan bisa juga diselesaikan melalui lembaga arbitrase.
ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Mochammad Isfan Ariffandi
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.101 KB)

Abstract

AbstrakPada era saat ini khususnya di Indonesia pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk maka kebutuhan yang diperlukan masyarakat juga meningkat. Selain kebutuhan pangan dan sandang kebutuhan akan papan juga ikut mengingkat. Kebutuhan papan sendiri dapat dipenuhi dengan penyediaan tanah. Kebuthan akan tanah yang semakin meningkat menyebabkan banyak lahan yang dilaih fungsikan. Seperti halnya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kawasan permukiman yang marak dilakukan. Dilihat dari hal tersebut penulis ingin mengetahui mengenai bagaimana prosedur alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kawasan permukiman serta akibat hukum dari alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kawasan permukiman.Kata kunci : alih fungsi lahan, akibat hukum AbstracAt present, especially for developing countries like Indonesia, population growth has increase. Increased population followed by requirement, in addition to clothing and food needs, the need for residence also increased. The requirement for residence can be fulfilled by the provision of land. The increasing requirement for land causes a lot of land to be converted. As well as the conversion of agricultural land into housing and residential areas that are rife. Viewed from this, the author wants to know about how the procedure of conversion agricultural land into housing and residential areas and the legal consequences of the conversion of agricultural land into housing and residential areas.Keyword: Conversion of land, legal consequences
KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MENYELESAIKAN TUMPANG TINDIH PERATURAN MENTERI UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA Moh. Rusydi
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.395 KB)

Abstract

ABSTRACT               One of the biggest problems in our government today is that there are many laws and regulations issued by the government and these regulations have the potential to be overlapping or disharmony (over legislation,) causing legal uncertainty and slow government wheels. The existence of Permenkum HAM Number 2 of 2019 concerning Settlement of Disharmonization of Legislation through Mediation. The executive has the authority to settle out of court or Non-Judicial Review but whether the status and legal position is in accordance with the existing laws and regulations. because the settlement is within the jurisdiction of the Judiciary, in this case the Supreme Court (MA), then does the government need a special institution to complete laws and regulations such as in South Korea, namely the Minstry of Ligislation (Moleg).Keywords: Authority, Ministry of Law and Human Rights, Legal Certainty.ABSTRAKSalah satu permasalahan terbesar dalam pemerintahan kita hari ini yaitu ada banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan tersebut bepotensi tumpang tindih atau disharmonis (over legislation,) sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum dan lambannya roda pemerintahan. Adanya PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi. Eksekutif mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan diluar pengadilan atau Non-Judicial Review tapi apakah status dan kedudukan hukum  tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang ada. karena penyelesaian tersebut merupakan wilayahnya Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) lalu apakah pemerintah perlu lembaga khusus untuk meyelesaiak peraturan perundang undangan seperti di di Korea Selatan yakni Minstry of Ligislation (Moleg).Kata Kunci : Kewenangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepatian Hukum.

Page 49 of 55 | Total Record : 545

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue