cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 8   9   10   11   12 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhammad Fatoni
Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.222 KB)

Abstract

ABSTRACCriminal law is often used to solve social problems, especially in the fight against crime. One of them is the problem of online gambling as a form of societal ills or a form of social pathology. Thus, one of the rational efforts used to overcome online gambling is the approach of criminal law policy. Therefore, in this study, the formulation of the problem was raised; the first is how the penal policy model is related to online gambling, and the second is how preventive efforts are carried out by law enforcement against online gambling actors. The research method used is juridical-normative with a regulatory approach and related legal materials. As for the results of the research discussed, there is a Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is an alternative to countering online gambling as a criminal crime. Furthermore, through the legal instruments of the Law a quo, it actually provides real restrictions and threats so that people do not gamble online, this is what is called a preventive effort. Key words : Policy, Online Gambling, ITE Law ABSTRAK            Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Salah satunya adalah masalah perjudian online sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau satu bentuk patologi sosial. Maka, salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Oleh karenanya, dalam penelitian ini diangkat rumusan masalah; yang pertama, bagaimana model kebijakan penal policy yang berkaitan judi online, dan yang kedua, bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaku judi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan dan bahan- bahan hukum  terkait. Adapun hasil penelitian yang dibahas, adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi alternatif penanggulangan perjudian online sebagai suatu tindak kejahatan bersifat pidana. Selanjutnya, melalui instrumen hukum UU a quo maka sebetulnya memberikan batasan dan ancaman secara nyata agar masyarakat tidak melakukan perjudian melalui online, hal inilah yang disebut sebagai upaya preventif. Kata Kunci: Kebijakan, Judi Online, UU ITE
PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH PANTI ASUHAN TASLIMIYAH SENGGRONG BULULAWANG MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 JUNCO UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2019 IRGI AHMAD SUBAKTI
Dinamika Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.805 KB)

Abstract

ABSTRACTIndonesia as a rule of law governs all aspects of people's lives to carry out their obligations and obtain their rights. Of course it will take over the guardian duties of a child if the child does not have parents or guardians. Institutions in this country such as foundations and orphanages that have rights and obligations in meeting the needs of guardians for orphans. By using the empirical method in this study the writer wants to retrieve data about the implementation of guardianship by the Taslimiyah orphanage in Senggrong Bululawang.keywords :representative, orphanage, child                                                                  ABSTRAKIndonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan warga untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya. Tentu saja akan mengambil alih tugas wali dari seorang anak apabila anak tersebut tidak memiliki orang tua atau wali. Lembaga yang ada di negara ini seperti yayasan dan panti asuhan yang memiliki hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan wali atas anak yatim piatu. Dengan menggunakan metode empiris dalam penelitian ini penulis ingin mengambil data tentang pelaksaan perwalian oleh panti asuhan Taslimiyah di Senggrong Bululawang.Kata Kunci : Perwalian, Panti Asuhan, Anak
PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Moh. Rasul
Dinamika Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.457 KB)

Abstract

 Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) di wilayah hukum Polres Sampang adalah sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan  diawali dengan Satuan reserse setelah menerima pemberitahuan dari PAMAPTA atau memantau tentang adanya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan di suatu tempat, dengan mempersiapkan segala sesuatunya segera datang ke tempat kejadian perkara bersama unsur bantuan teknis untuk melakukan pengolahan guna tindak lanjut ke tahap berikutnya.Kata kunci: pencurian, peran polri, tindak pidanaThe implementation of the crime theft prevention (curat) in the jurisdiction of the Sampang police station is in accordance with the procedure or mechanism outlined by the laws regulation which begun with the Investigation Unit after receiving notification from PAMAPTA or monitoring the existence of a crime theft with weighting somewhere , by preparing everything immediately come to the scene of the case along with elements of technical assistance to do the processing for follow-up to the next stage.Keywords: theft, the role of polri, criminal acts 
IMPLEMENTASI PASAL 170 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG Setiyo Aji Kurniawan
Dinamika Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.286 KB)

Abstract

ABSTRACT Violence that is carried out by collective personnel against people in public is a criminal act, besides that it is also to find out the basis for the consideration of the Malang district court judges in imposing crimes against the perpetrators of criminal acts with the collective labor of committing violence against people in public as regulated in Article 170 of the Criminal Code. . This research was conducted in Malang Regency by selecting the agencies related to this case, namely this research was conducted in Malang Regency District Court. The data collection method used is a qualitative method and is presented in descriptions, namely explaining, describing, and describing according to the problems that are closely related to this research, then drawing a conclusion based on the analysis that has been done. From the research conducted, the authors obtained the following results: that the defendant Khasan alias Kembar bin Paino was legally and illegally guilty of committing a criminal act with the collective power of committing violence against people as stipulated in Article 170 of the Criminal Code.Keywords: Implementation, Crime.ABSTRAKKekerasan yang di lakuan dengan tenaga bersama terhadap orang di muka umum merupakan tindak pidana, selain itu juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri kabupaten malang dalam  menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Malang dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.Dari penelitian yang di lakukan penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : bahwa Terdakwa Khasan alias Kembar bin Paino secara sah dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.Kata – Kata Kunci : Implementasi, Tindak Pidana.
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Anggri Firdausi
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga disebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja, belum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Atau yang dikenal dengan ungkapan Unus Tetis Nullus Tetis (satu saksi bukan saksi). Maksudnya, jika alat bukti yang ada hanya terdapat seorang saksi saja tanpa didukung dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, atau hanya terdapat “kesaksian tunggal” maka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Saksi mahkota tidak didefisinikan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci : satu saksi bukan saksi, saksi mahkota, tinjauan yuridis Pasal 185 paragraph (2) of the Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, also states that the testimony of a witness alone cannot be used as sufficient evidence to prove the defendant's fault. Or what is known as the phrase Unus Tetis Nullus Tetis (one witness is not a witness). That is, if the evidence is only a witness without the support of other witness statements or other evidence, or there is only a "single testimony" then it cannot be considered as sufficient evidence to prove the defendant's fault. Crown witnesses are not clearly defined in the Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..Keyword :one witness is not a witness, Crown witnesses, juridical review 
PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA PADA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) KECELAKAAN MENONJOL UNTUK PENYIDIKAN KECELAKAAN LALULINTAS (Di Wilayah Hukum Polres Probolinggo) Andhito Bhayu Iswara
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.459 KB)

Abstract

ABSTRACT The background of this research is to find out the form of the first handling process at the Place of Accident Cases (TPTKP) where accidents appear for the investigation of traffic accidents in the Probolinggo area. which affects the handling of the first action at the Place of Accident Case (TPTKP) Prominent Accident For Traffic Accident Investigation. By using a sociological juridical approach to understand and approach the object of research. It is hoped that with the method researchers can find out in detail about the first handling process at the Prominent Accident Case (TPTKP) for Traffic Accident Investigations, what factors affect the first handling at the Prominent Accident Case (TPTKP) for Traffic Accident Investigations.Keywords: Handling First Action, crime scene, traffic accident. ABSTRAK Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas di wilayah Probolinggo.Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas,faktor apa yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas.Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas,faktor apa yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas.Kata Kunci :Penanganan Tindakan Pertama,tempat kejadian perkara,kecelakaan lalu lintas.
KEDUDUKAN BUMDESA SETELAH DITETAPKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA APABILA TERJADI PERUBAHAN AD/ART (Studi BUMDesa GIRI MULYO Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu) Munir Andriono
Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.103 KB)

Abstract

BUMDesa Girimulyo Desa Giripurno sejak didirikan Tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Giripurno, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Giripurno yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa diatur secara rinci perangkat Organisasi BUMDesa/ BUMDesa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan penasihat. Tetapi bagaimana kedudukan BUMDesa Giri Mulyo dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya yang telah ada sebelum adanya peraturan tersebut.
Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Plastik Sekali Pakai Yang Disebabkan Oleh Coffee Shop Di Kota Malang Arya Ardhi Winata
Dinamika Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.248 KB)

Abstract

ABSTRAKPenggunaan plastik dalam kehidupan manusia semakin lama semakin meningkat. Peningkatan pemanfaatan plastik terjadi karena plastik mempunyai sifat ringan, praktis, dan harganya terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak negatif dari sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah plastik sekali pakai yang disebabkan oleh coffee shop di Kota Malang, dan peran pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha coffee shop di Kota Malang untuk menanggulangi sampah tersebut. Penelitian ini menggunakan hukum Yuridis Empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dengan pendekatan penelitian Statute Approach dan Socio-legal Approach. Dampak negatif dari sampah yang begitu banyak di Kota Malang, pengelolaan sampah di Kota Malang  dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, mereka hanya melakukan pengambilan dari TPS yang tersebar diseluruh Kota Malang yang jumlah nya sekitar 700, dan dikirim ke TPA untuk di pilah oleh team penadah yang ada di TPA, dan kurang nya peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi terhadap penanganan dan membuang sampah pada tempatnya.Kata Kunci: Plastik, sampah, lingkungan hidup, pengelolaan, dampak negatif. ABSTRACTThe use of plastic in human life is increasing. Increased use of plastic occurs because plastic has lightweight, practical, and affordable prices. This study aims to examine the negative impact of disposable plastic waste, the management of disposable plastic waste caused by coffee shops in Malang City, and the role of local governments, communities, and coffee shop entrepreneurs in Malang to deal with such waste. This research uses Empirical Juridical law, which is a type of sociological legal research and the Statute Approach and Socio-legal Approach research approach. The negative impact of so much rubbish in Malang, the management of rubbish in Malang from the Malang City Environment Agency, they only take from TPS scattered throughout the city of Malang, which number is about 700, and sent to the landfill to be sorted by the collecting team in the TPA, and the lack of government role in providing socialization on handling and disposing of trash in its place.Keywords: Plastic, waste, environment, management, negative impacts.
PERJANJIAN JUAL BELI PULAU-PULAU KECIL KEPADA WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Adelya Hiqmatul Maula
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.897 KB)

Abstract

ABSTRACTThe case of sale and purchase agreements for Small Islands in Indonesia has often appeared in the public, especially foreign citizens who are more interested in controlling land rights on an island because of the many potentials that can be exploited in these Small Islands. The problems discussed are what is the background for the sale and purchase agreement of Small Islands to foreigners in Indonesian territory? What are the legal consequences after the sale and purchase agreement of Small Islands in the territory of Indonesia to foreign citizens from the perspective of agrarian law? And what is the role of the Regional Government in protecting Small Islands in the territory of Indonesia? The research method used is normative juridical research with a statutory and conceptual approach. So that in this problem we can find out the background, several reasons, and some of the efforts of the Regional Government towards the sale and purchase agreement of Small Islands in Indonesia.Keywords: Buying and Selling, Small Islands, Land Rights, Foreign Citizens ABSTRAKKasus perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di Indonesia sejak dulu sering kali muncul di tengah publik, khususnya warga negara asing yang lebih tertarik untuk menguasai hak atas tanah pada suatu pulau karena banyaknya potensi yang dapat dimanfaatkan di dalam Pulau-Pulau Kecil tersebut. Permasalahan yang dibahas adalah apa yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil kepada Warga Negara Asing di wilayah Indonesia? bagaimana akibat hukum setelah terjadinya perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di wilayah Indonesia kepada Warga Negara Asing dalam perspektif hukum agraria? Dan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melindungi Pulau-Pulau Kecil di wilayah Indonesia? Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sehingga dalam permasalahan tersebut kita dapat mengetahui latar belakang, beberapa alasan, dan beberapa usaha dari Pemerintah Daerah terhadap terjadinya perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.Kata Kunci: Jual Beli, Pulau-Pulau Kecil, Hak Atas Tanah, Warga Negara Asing
EFEKTIFITAS PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN Afiful Anam
Dinamika Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.527 KB)

Abstract

Pada dasarnya, transportasi orang dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor. Dalam angkutan umum orang dengan kendaraan bermotor tidak dapat secara otomatis dilakukan dengan semua jenis kendaraan bermotor. Transportasi orang dilakukan dengan kendaraan bermotor dalam bentuk sepeda motor, mobil penumpang dan bus. Penggunaan kendaraan yang dirancang bukan untuk transportasi orang memiliki tingkat keamanan yang rendah, oleh karena itu pelaksanaan transportasi harus menggunakan kendaraan yang dirancang untuk digunakan untuk transportasi.Kata kunci: transportasi, hukum, kendaraan. Basically, transportation of people can be carried out by motorized vehicles and not motorized vehicles. In the public transportation of people with motorized vehicles it cannot automatically be held with all types of motorized vehicles. Transportation of people is carried out by motorized vehicles in the form of motorbikes, passenger cars and buses. The use of vehicles that are designed not for the transportation of people has a low level of safety, therefore the implementation of transportation must use a vehicle designed to be used for transportation.Keywords: transportation, law, vehicle.

Page 10 of 55 | Total Record : 545

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue