Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
321 Documents
<![CDATA[Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional ]]>
<![CDATA[Amilin, Amilin]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i3.73
<![CDATA[Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belah NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan. Untuk mengetahui ancaman dan seberapa besar dampak hoaks di Indonesia, tulisan ini akan membahas tentang kondisi politik Indonesia di era post-truth, mengulas dampak hoaks terhadap ketahanan nasional, dan menguraikan bagaimana upaya mengatasi hoaks yang beredar, terutama dalam bidang politik.]]>
<![CDATA[Pekerjaan Rumah Presiden Terpilih di Bidang Politik yang Perlu Penyempurnaan Tahun 2019-2024 ]]>
<![CDATA[Hartono, Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i3.74
<![CDATA[Secara konstitusional, proses pemilu Presiden 2019 sudah selesai ketika Mahkamah Konstitusional menolak semua gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dan setelah ditetapkan Jokowi-Amin sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Tugas berat menanti pemerintahan Presiden Jokowi-Amin. Persoalan kebangsaan yang kini ada harus segera diatasi, dan bangsa Indonesia masih punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, antara lain menyatukan masyarakat yang terbelah akibat kontestasi pada pemilu lalu. Persoalan di bidang politik yang dinilai perlu segera ditangani adalah perbaikan sistem pemilu, masih, minimnya pendidikan politik, belum komprehensifnya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemilu dan penyebaran informasi publik, yang yang turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawanan yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat menggangu tingkat ketangguhan ketahanan nasional.]]>
<![CDATA[Mendesain Kepemimpinan yang Kreatif Bisosiasif guna Menjawab Tantangan Menurunnya Kualitas Pemimpin Nasional ]]>
<![CDATA[Santoso, Totok Imam]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i3.75
<![CDATA[Kepemimpinan nasional di Indonesia cenderung menurun dilihat dari ketidakmampuannya dalam menjadi motor perubahan, yang dapat membuka jalan bagi bangsa dan negara yang dipimpinnya. Jika dahulu para pemimpin nasional adalah orang-orang yang sarat akan ide dan gagasan, maka hari ini pemimpin nasional sarat akan politik dan kepentingan. Tulisan ini akan berupaya menjawab bagaimana desain kepemimpinan yang kreatif bisosiasif guna menjawab tantangan menurunnya kualitas pemimpin nasional? Penulis berpandangan bahwa pokok permasalahan dalam menurunnya kualitas pemimpin nasional diantaranya adalah rendahnya integritas moral dan mental Pancasila, dan lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan yang sifatnya sempit; lemahnya peran pemimpin sebagai agent of change and problem solving; dan kurangnya ide-ide kebaruan pemimpin dan cenderung budaya transaksional.]]>
<![CDATA[Implementasi Quad Helix Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Bangsa ]]>
<![CDATA[Ramdhani, Muhammad Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i3.76
<![CDATA[Peningkatan teknologi, khususnya pada bidang teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan tata kehidupan dunia. Dimensi kreativitas dan inovasi memainkan penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi suatu negara. Quad Helix merupakan sistem kolaborasi yang memberikan dorongan pada tumbuhnya industri kreatif dan inovatif . Tujuan penulisan ini adalah membahas tentang implementasi Quad Helix yang dibingkai dalam konsep sismennas sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.]]>
<![CDATA[Revitalisasi Paradigma Wawasan Nusantara sebagai Upaya Menghilangkan Konsepsi Benar-Salah dalam Pemilu ]]>
<![CDATA[Poeloengan, Andrea Hynan]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i3.77
<![CDATA[“…average minds discuss events; small minds discuss people†(Eleanor Roosevelt) adalah ungkapan yang menggambarkan realitas sebagain masyarakat Indonesia; setidaknya tergambar dalam kondisi rangkaian Pemilu 2019, suatu “event†(seharusnya) mempromosikan suatu “idea†yang akan membuat kehidupan semakin lebih baik. Bangsa Indonesia sudah saatnya agar menghindari paradigma “menang-kalah†hingga “benar-salah†(menyalahkan) guna terjaganya keutuhan sarwanusantara atau kesalingterhubungan, kesalingtergantungan, kesalingpedulian sesama manusia Indonesia untuk dapat selalu harmonis, melalui revitalisasi paradigma wawasan nusantara dikaitkan dengan cara berpikir “forward lookingâ€, agar menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan, guna terjaganya ketahanan nasional.]]>
<![CDATA[Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative ]]>
<![CDATA[Putri, Sindy Yulia]]>;
<![CDATA[Ma’arif, Dairatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i3.78
<![CDATA[Kebangkitan Cina menjadikan dunia tidak lagi bersifat unipolar dan bipolar, namun semakin multipolar. Negara tirai bambu tersebut menjadi cerminan bagi negara berkembang di Asia dalam memajukan pembangunan nasional. Cina sebagai kekuatan ekonomi baru semakin menunjukkan kapabilitasnya dalam industrialisasi dan aliran investasi asing. Kemampuan SDM yang kompetitif dan teknologi yang mumpuni, membuat Cina semakin menunjukkan eksistensinya dalam urusan ekonomi politik internasional dengan menginisiasi pembentukan jalur sutra Belt and Road Initiave (BRI) di tahun 2013. Kebijakan ini diimplementasikan pertama kali oleh Presiden Deng Xiao-Ping, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Xi Jinping. Sejak dibukanya jalur kerja sama ekonomi lintas kawasan BRI, kemitraan Indonesia dan Cina semakin erat. Peningkatan perekonomian kedua negara menjadi magnet bagi warga kedua negara, baik untuk kepentingan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan maupun budaya. Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas barang dan orang dari kedua negara, diperlukan pengelolaan dan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak. Realitanya, kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Cina dalam BRI dengan melibatkan lebih dari 65 negara, tidak terlepas dari kepentingan ekonomi-politik di antara keduanya dan berimplikasi positif dan negatif terutama bagi Indonesia.]]>
<![CDATA[Penguatan 1,5 Track Diplomacy guna Meredam Potensi Konflik di Perairan Laut Cina Selatan ]]>
<![CDATA[Helmy, Berlian]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i4.106
<![CDATA[Laut Cina Selatan (LCS) sudah menjadi isu utama bagi pemerintahan RI karena kaitannya dengan masalah pengamanan kedaulatan wilayah RI yang bersentuhan dengan kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Indonesia memliki kepentingan dalam sengketa LCS karena sebagian dari ZEE Indonesia bertentangan dengan 9 garis putus-putus cina. Meskipun Indonesia bukan negara yang bersengkata langsung (non-claimant states), akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, akan memicu konflik antar negara yang dapat mengancam keamanan wilayah RI. Untuk mendalami permasalahan ini, penulis akan menggunakan 1,5 track diplomacy sebagai cara utama untuk mengelola potensi konflik di wilayah LCS. 1,5 track diplomacy adalah gabungan antara track 1 diplomacy dan track 2 diplomacy. 1,5 track diplomacy mengedepankan low-politics yang djalankan oleh negara maupun LSM dalam koordinasinya untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi untuk meredam potensi konflik resolusi secara konstruktif. Dengan demikian, teori liberalism menguatkan pembenaran bahwa LSM dan negara mempunyai peran yang luar biasa dan sangat menentukan dalam politik global bagi pengelolaan potensi konflik untuk ditransformasikan menjadi potensi kerjasama yang saling menguntungkan. 1,5 track diplomacy merupakan pilihan strategi yang paling tepat dalam menghasilkan konstruksi keamanan baru yang lebih konstruktif sehingga implementasinya perlu dikedepankan oleh Indonesia sebagai negara besar yang paling berpengaruh di kawasan.]]>
<![CDATA[Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial ]]>
<![CDATA[Yani, Chaerul]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i4.107
<![CDATA[Jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 175 juta orang pada tahun 2019, atau sekitar 65,3% dari total 268 juta penduduk. Media sosial telah dieksploitasi untuk penyebarluasan hoax, hate speech dan sentimen SARA. Penyebarluasan hoax melalui media sosial ini cenderung tidak mempertimbangkan dampak harmoni sosial yang ditimbulkan. Penyebarluasan konten negatif seperti hoax di media sosial semakin masif karena masyarakat di era post-truth lebih mudah menerima sentimen personal seperti agama dan ras, dibandingkan fakta. Mewabahnya hoax juga turut dipengaruhi oleh ketidakjelasan regulasi dan efektivitas penegakan hukum, yang membuat pelaku hoax sulit dilacak dan dihukum dengan sanksi yang kurang memberikan efek jera. Apalagi penyebarluasan hoax menjadi semakin sulit dicegah karena minimnya literasi media di tengah masyarakat Indonesia. Pencegahan hoax di media sosial harus berangkat dari perspektif Padnas, dengan diiringi oleh kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. Selain itu segenap komponen bangsa juga harus memiliki keyakinan atas ideologi bangsa dan nasionalisme yang kukuh sehingga terbangun kesamaan pemahaman bahwa penyebarluasan akan dapat merusak harmoni sosial. Pencegahan hoax di media sosial menjadi suatu keniscayaan, sebagai wujud dari konsepsi Kewaspadaan Nasional. Hal ini harus dibangun melalui kemampuan untuk mendeteksi bahwa suatu informasi adalah hoax, mencegah penyebarluasannya dan memiliki pemahaman bahwa dampak hoax di media sosial akan berimplikasi terhadap nasionalisme dan keutuhan bangsa.]]>
<![CDATA[Kemandirian Usaha Kreatif Berbasis Online Untuk Tercapainya Ketahanan Ekonomi Nasional ]]>
<![CDATA[Rizalihadi, Tedi]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i4.108
<![CDATA[Era Globalisasi membawa Indonesia untuk siap menghadapi revolusi industri 4.0 agar dapat mewujudkan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan nasional dan tercapainya cita-cita bangsa sesuai pancasila dan UUD Tahun 1945 guna mensejahterakan rakyat. Untuk itu Indonesia perlu terus meningkatkan Usaha kreatif sebagai kekuatan baru dalam perekonomian nasional dengan membuka peluang sistem online sehingga dapat menarik generasi muda sebagai sumber daya produktif yang dapat melahirkan ide-ide kreatif dengan membuka sebuah usaha (wirausaha) serta dapat mengurangi tingkat pengangguran di angkatan kerja produktif. Kemandirian usaha kreatif berbasis online memiliki dampak positif di bidang ekonomi sebagai peluang bisnis dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang bermitra dengan ribuan bahkan jutaan orang dan saling menguntungkan, dengan begitu dalam mewujudkan kemandirian usaha kreatif berbasis online untuk tercapainya Ketahanan Ekonomi Nasional. Oleh karena itu, dalam menghadapi Era Globalisasi untuk revolusi industri 4.0 perlu mewujudkan kemandirian usaha kreatif berbasis online untuk tercapainya ketahanan ekonomi nasional sebagai usaha dalam tercapainya pembangunan nasional di bidang ekonomi dan tercapainya cita-cita bangsa sesuai pancasila dan UUD Tahun 1945 guna mensejahterakan rakyat.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Kompetensi Kepemimpinan Nasional di Kabupaten Bantaeng yang Visioner dapat Memperkuat Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Azikin, H. Ilham Syah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i4.109
<![CDATA[Pasca era reformasi dan memasuki era globalisasi saat ini, kualitas para pemimpin kembali dihadapkan terhadap tantangan yang semakin berat. Seiring dengan perjalanan reformasi tersebut, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin di Kabupaten Bantaeng secara struktural merupakan pemimpin formal masyarakat di daerah dan berperan mutlak sebagai penyelenggara negara, yang sekaligus sebagai ujung tombak birokrasi negara dalam melaksanakan pembangunan nasional di daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kompetensi yang dimiliki para pemimpin di Kabupaten akan semakin optimal bila semua ornamen penyelenggaraan negara dan pemerintahan seperti sinergi dengan pemerintah pusat, para tokoh baik itu tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat serta seluruh stakeholders yang ada. Bila dihadapkan dengan era globalisasi yang sangat cepat berubah, diperlukan komitmen dalam melaksanakan pembangunan dari para pemimpin untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada. Untuk itu, para pemimpin harus terus berupaya mengemban amanat sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat sehingga terwujud pemimpin yang dapat dipercaya. Demikian pula yang terpenting adalah memberikan keteladanan di dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap segala bentuk perundang-undangan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Dengan demikian akan terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, berkredibilitas dan bebas KKN.]]>
