cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Caturida Meiwanto Doktoralina
Contact Email
journallemhannasri@gmail.com
Phone
+6287808067428
Journal Mail Official
jurnal@lemhannas.go.id
Editorial Address
Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Lemhannas RI
Published by Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ISSN : 22528555     EISSN : 28305728     DOI : https://doi.org/10.55960/jlri
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 321 Documents
 7   8   9   10   11 
Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian Purba, Jabinson; Anugerah, Boy
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i1.48

Abstract

Pada awalnya kemunculan beragam organisasi dan rezim internasional -yang diyakini sebagai resultansi sekaligus ejawantah pemikiran dan pemahaman kaum pendukung liberalisme hubungan internasional-, menjadi sebuah optimisme global akan terwujudnya tata dunia yang adil, damai, dan seimbang. Pada awalnya ide ini tak berjalan mulus dengan koyak-moyaknya kesepakatan perdamaian dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan meletusnya Perang Dunia Ke-II pada 1939-1945. Dalam perkembangannya, preseden buruk ini perlahan bisa ditepis melalui kemunculan dan eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga supranasional penerus LBB pasca Perang Dunia KeII, setidaknya sampai hari ini. Namun demikian, tak dimungkiri bahwa anasir realisme klasik warisan perang dunia masih kental mewarnai sepak terjang lembaga supranasional ini, terlebih lagi apabila menilik Dewan Keamanan PBB (DK PBB), salah satu lembaga paling strategis dan prestisius yang dimiliki. Sangat sulit untuk berekspektasi bahwa DK PBB -dengan fokus dan spesialisasi penanganan isu-isu perdamaian dan keamanan global-, mampu mewujudkan cita-cita tata dunia yang adil, damai, dan seimbang, apabila merujuk pada struktur, keanggotaan, hingga produk-produk organisasionalnya. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB keempat kalinya untuk periode 2019-2020 menjadi sebuah “harapan baru” untuk mengikis sedikit demi sedikit anasir realisme klasik dan hegemoni global negara-negara pemenang Perang Dunia Ke-II yang didapuk sebagai anggota tetap badan PBB tersebut. Pemerintah Indonesia dengan segala perangkat kebijakan luar negerinya sudah seyogianya merumuskan cetak biru yang jelas agar kepentingan nasional dan cita-cita perdamaian dunia sebagaimana yang termaktub dalam Preambul UUD NRI 1945 Alinea Ke-4 bisa diwujudkan secara konkret.
Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini Soepandji, Kris Wijoyo
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i1.50

Abstract

Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinteraksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. Pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. Pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini.
Pertimbangan Lokasi Geografis dalam Membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Koruptor di Pulau Terluar Maulana , Maulana; Martha , Sukendra
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i1.51

Abstract

Untuk membangun lokasi apapun yang sesuai peruntukannya, termasuk penentuan bangunan lembaga kemasyarakatan (lapas), diperlukan sebuah pertimbangan geografis. Dengan pertimbangan informasi geografis/ kewilayahan tersebut kemudian dapat memilih dan memilah lokasi yang tepat bagi bangunan di lingkungan lapas. Setiap wilayah mempunyai karakteristik geografis yang tidak sama. Oleh karena itu kecocokan lahan untuk pembangunan Lapas dapat dicari lokasinya sesuai dengan persyaratan lapas yang hendak dibangun. Karena tingkat kemampuan lahan, kesuburan, topografi dan berbagai kondisi dan potensinya yang tidak sama itu, maka dalam penentuan lahan untuk membangun sebuah lapas diperlukan pertimbangan lokasional geografis. Teknologi Sistem Informasi Geografis (Geographic Information Systems) dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu informasi spasial yang terintegrasi yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan, yakni menentukan lokasi pembangunan lapas yang ideal. Makalah ini membahas pentingnya pertimbangan geografis, sebagai jawaban atas banyaknya saran masukan pejabat publik, terkait kejadian Lapas Sukamiskin yang dari sisi lokasi terlalu dekat dengan kota dan dianggap banyak memfasilitasi kemudahan dan kemewahan untuk para narapidana (napi) koruptor. Harapannya agar bagaimana napi itu ditempatkan di lokasi yang tepat, misalnya lokasinya yang jauh - di pulau terluar dimaksudkan agar menyulitkan akses, dan tidak dapat menjadikan lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) dengan fasilitas yang mewah dan berlebihan, tetapi sisi pembinaan pemasyarakatan bagi napi tetap diperlukan.
Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat Suropati, Untung
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i1.52

Abstract

Insiden pembunuhan 28 pekerja PT Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jalan Trans Papua tanggal 2 Desember 2018 oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga kembali mengingatkan kita akan bara persoalan yang belum kunjung padam di Tanah Papua. Sudah tak terhitung aksi kekerasan yang menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak terjadi sejak Papua resmi menjadi bagian integral negara Republik Indonesia, menyusul dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Kaum nasionalis dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa pro-kontra masuknya Papua menjadi bagian integral negara Republik Indonesia dengan sendirinya selesai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Klaim tersebut diperkuat dengan disetujuinya hasil Pepera di Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969. Dengan latar belakang dan argumentasi yang berbeda, tentu tidak demikian pandangan kaum nasionalis Papua dan warga asli Papua pada umumnya. Dengan fakta demikian, tidak aneh apabila Papua terus bergolak. Bukan hanya Jakarta yang harus terkuras energinya, tapi rakyat Papua mau tidak mau juga harus menanggung beban dan akibatnya. Di sinilah di satu sisi, para elite Jakarta perlu memahami duduk perkara konflik Papua, di sisi lain para tokoh Papua harus berpikir positif, konstruktif dan realistis. Kajian ini dibuat sebagai kontribusi pemikiran guna mencari solusi komprehensif menuju Papua Baru, yaitu Papua yang bebas konflik, maju dan sejahtera.
Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional Gunawan Idat, Dhani
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i2.67

Abstract

Salah satu ciri era industri 4.0 adalah digitalisasi di segala bidang, termasuk bidang ekonomi. Dalam nawacita sebagai visi yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi terkait dengan cita ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi melalui upaya menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Pada era industri 4.0 ini, penggerakan sektor strategis ekonomi domestic tidak lepas pula dari digitalisasi atau ekonomi digital. Pada tulisan ini, ekonomi digital akan dikaitkan dengan perspektif kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional untuk kemandirian dan daya saing ekonomi bangsa. Berdasarkan kepada Digital Economy Rankings 2016 GCI (Global Connectivity Index) Indonesia dalam skala global dan ASEAN masih tertinggal dalam penerapan ekonomi digital sehingga perlu sebuah strategi untuk mengaitkan ekonomi digital dengan upaya memelihara ketahanan nasional agar selaras dan serasi dengan nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju Nurdika, M. Naudi
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i2.68

Abstract

Banyak ditemukan pemimpin yang melanggar etika moral dan agama, tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, mengabaikan penegakkan hukum, bahkan banyak pemimpin yang melakukan korupsi dan ditangkap KPK. Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa dalam kurun waktu tahun 2004-2018, ada 104 kepala daerah yang berurusan dengan KPK karena kasus korupsi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 dunia, sulit rasanya mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu dan mau mengemban serta memperjuangkan amanah rakyat. Dari permasalan di atas, tulisan ini membahas tentang penyiapan pemimpin tingkat strategis yang kredibel agar terwujud kepemimpinan nasional yang berwibawa.
Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (United Liberalization Movement For West Papua) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI Helmy, Berlian
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i2.69

Abstract

Menjadi tantangan berat bagi Indonesia ketika Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) tidak diakui oleh Vanuatu sebagai bagian dari NKRI karena dianggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM dengan penjajahan atas wilayah Papua dan ras Melanesia Papua. Vanuatu secara gencar mengangkat isu Papua Merdeka ke dalam agenda global pada setiap pertemuan tahunan UNGA (United Nation General Assembly). Kebijakan Vanuatu ini menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tulisan ini menjelaskan tentang ancaman terhadap kedaulatan Indonesia terkait isu Papua dan membahas opsi-opsi kebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia untuk menangkal ancaman ini.
Peran dan Tantangan Organisasi Berbasis Kekayaan Intelektual di Kawasan ASEAN Firmansyah, Rheza; Budiansyah , Andi
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i2.70

Abstract

Asia Tenggara sebagai daerah memiliki potensi besar, tidak hanya secara geografis tetapi juga dari semua sumber dayanya. Namun, potensi itu dapat bermanfaat jika dikelola secara menyeluruh menggunakan kemitraan, sebagaimana disebutkan dalam deklarasi ASEAN. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan, juga berkolaborasi secara aktif dan membantu satu sama lain untuk mengatasi kepentingan bersama dalam hal-hal lain seperti sosial, budaya, teknis, ilmu pengetahuan, administrasi, dll. Berdasarkan pada tujuan itu, maka tidak diragukan lagi lebih baik jika semua negara ASEAN perlu mempertahankan kemitraan di bidang kekayaan intelektual (KI). Bidang ini mencakup kesadaran akan pentingnya pengembangan teknologi, yang saat ini sedang dikelola oleh ASEAN Working Group on Intelectual Property Cooperation (AWGIPC). Pada 2009, AWGIPC lalu membentuk ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC) untuk mengimplementasikan sistem paten yang lebih efektif dan lebih efisien di ASEAN, yang diatur dalam ASEAN Action Plan 2011-2015. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat peran dan tantangan organisasi berbasis kekayaan intelektual di ASEAN, khususnya tentang AWGIPC dan ASPEC, menggunakan metode analisis deskriptif yang didasarkan pada beberapa referensi terkait sebelumnya yang telah membahas tentang organisasi kekayaan intelektual di kawasan ASEAN.
Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Irhamsyah, Fahmi
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i2.71

Abstract

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 Tahun 2017 telah berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Saat pemerintah Indonesia fokus dalam implementasi SDGs, negeri ini juga mendapatkan bonus demografi dengan perkiraan angka produktif yang akan menyentuh 67% dan sangat potensial untuk memajukan bangsa sebagai implementasi dari kepentingan nasional. Disaat bersamaan, tantangan dan ancaman bagi ketahanan nasional yang muncul dari kondisi sosial politik serta ekonomi pada tataran global, regional dan nasional ada di hadapan bangsa Indonesia. Artikel ini akan mengulas bagaimana posisi SDGs yang merupakan agenda global, kepentingan nasional indonesia dalam SDGs, serta dampaknya bagi ketahanan nasional.
Menilik Perjanjian Indonesia-Cina dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dalam Perspektif Ketahanan Nasional Saraswati, Ni Made Vira
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i2.72

Abstract

Indonesia menandatangani sejumlah nota kesepahaman dalam koridor Belt and Road Initiave (BRI). Berbagai respon muncul, mulai dari optimism hingga sinisme. Sejak diinisiasi pada tahun 2013, proyek ambisius Cina ini memang mendapat beragam respon dari kekhawatiran jebakan hutang hingga motif tersembunyi Cina untuk membangun dominasi di politik internasional. Tulisan ini mencoba mengulas bagaimana proyek BRI dari perspektif geopolitik (neorealisme dan neoliberalisme) dan membahas bagaimana implikasi dan hal yang harus diperhatikan dalam kerja sama Indonesia-Cina dalam kerangka BRI dengan menggunakan perspektif ketahanan nasional.

Page 9 of 33 | Total Record : 321

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2014) More Issue