cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Caturida Meiwanto Doktoralina
Contact Email
journallemhannasri@gmail.com
Phone
+6287808067428
Journal Mail Official
jurnal@lemhannas.go.id
Editorial Address
Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Lemhannas RI
Published by Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ISSN : 22528555     EISSN : 28305728     DOI : https://doi.org/10.55960/jlri
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 321 Documents
 9   10   11   12   13 
Krisis Politik dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) dalam Perspektif Konstelasi Global dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia Farid , Muhammad
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i4.110

Abstract

Hong Kong, daerah administrasi khusus Tiongkok, dilanda krisis politik yang ditandai serial unjuk rasa besar-besaran sejak munculnya wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi pada Februari 2019. Jika disahkan, undang-undang itu memungkinkan ekstradisi dari Hong Kong ke berbagai negara tanpa perjanjian ekstradisi bilateral dengan wilayah itu, seperti ke Tiongkok. Bagi sebagian warga Hong Kong, hal tersebut dapat mengancam demokrasi dan kebebasan yang mereka nikmati dalam kerangka prinsip “satu negara dua sistem” sejak Hong Kong kembali ke Tiongkok pada 1 Juli 1997. Krisis politik itu kemudian membawa Hong Kong lebih jauh kepada resesi ekonomi di tengah memanasnya Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang sudah berlangsung sejak tahun 2018. Krisis politik dan resesi ekonomi Hong Kong diprediksi akan berkontribusi pada krisis global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020. Tidak hanya itu, apa yang tengah terjadi di Hong Kong berpotensi membawa imbas pada dimensi tertentu bagi Indonesia. Artikel ini membahas kedudukan krisis politik dan resesi ekonomi pada konstelasi global, terutama dalam kontestasi AS-Tiongkok, serta potensi dampaknya bagi Indonesia, terutama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.
Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi Anugerah, Boy
Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v7i4.111

Abstract

Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dimungkiri apabila kita merujuk pada fakta sejarah dan proses administratif yang telah ditempuh. Pada masa lampau, Papua merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Kesultanan Tidore. Secara legal formal, melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dihelat pada 1969, mayoritas rakyat Papua menghendaki untuk bergabung dengan NKRI. Berbagai kebijakan juga telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk mengukuhkan status dan identitas Papua yang silih berganti dilakukan oleh berbagai rezim di Indonesia, mulai dari Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Joko Widodo. Status Daerah Operasi Militer (DOM) yang membuat Papua dianggap sebagai daerah konflik telah dicabut. Pemerintah juga sudah pernah menyampaikan permintaan maaf secara ofisial atas berbagai pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Pengibaran bendera Bintang Kejora diperkenankan di tanah Papua karena dianggap hanya sebagai simbol budaya, bukan intensi untuk meraih kemerdekaan. Terakhir, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU. No. 21 tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Papua yang menempatkan Papua “sedikit” lebih istimewa dibandingkan daerah lain yang mendapatkan kewenangan serupa melalui UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya saja kebijakan-kebijakan tersebut seakan tak cukup. Konflik masih membara dan butuh penyelesaian yang komprehensif untuk menuju Papua damai, Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.
Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila bagi Generasi Milenial di Era Digital Yudi Latif
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The conception of the nation-state rests with the subject of formative experience round up to the declaration of independence and its subsequent institution of governance. This experience is shaped by the best mind of the nation –in most account by their intelligentsia. In their youth, the generation of intelligentsia transform their situation into what can be ethically said about their statement in the world, since they are determined to change their society. Indonesia has a generation of intelligentsia who later became the founder of the nation and the framer of normative norm and common ground, Pancasila. Their youth informed us on the foundation and values of Indonesia. In the contemporary of Indonesia, the youth of diverse background has been searching for what their society stands for, much likes the generation of pre-independence Indonesia. Their role too still search for spaces and trajectory where they can espouse their lead and claim on the actualisation of Pancasila. Those, as it is turned out, would not be an easy one since the landscape of nationhood has various challenges waiting to be defined by them.
Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik Di Era Demokrasi Digital (Tantangan Tahun Politik 2018-2019 dan Antisipasinya) Ubedilah Badrun
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memasuki era masyarakat digital (digital society) sebagai salah satu pertanda penting revolusi industri generasi keempat (4.0), keadaan dunia termasuk Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak mudah, termasuk tantangan dibidang politik. Diantara problem tersebut adalah kontestasi politik yang melebar memanfaatkan media digital telah memicu terjadinya pembelahan, ketegangan dan konflik sosial ditengahtengah masyarakat yang semula latent (maya), berpotensi manifest dan berproses meluas. Artikel ini menjelaskan tentang sejumlah problem krusial ketahanan nasional bidang politik di Era Demokrasi digital (digital democracy) dan sejumlah tantangan ditahun politik 2018-2019 beserta tawaran antisipasinya. Dengan menggunakan perspektif Liquid Modernity, masyarakat digital (digital society),demokrasi digital (digital democracy), teori sistem politik dan perspektif teori identitas bangsa penulis mengurai sejumlah tantangan. Diantaranya tantangan terkait problem sosial dan politik kebangsaan. Tawaran antisipasi yang dikemukakan dalam artikel ini adalah terkait merawat identitas kebangsaan dan perbaikan sistem politik Indonesia yang efektif, adaptif namun demokratis ditengah situasi revolusi industri generasi ke empat (the fourth industrial revolution) yang terus berubah secara cepat.
Risiko Polarisasi Algoritma Media Sosial : Kajian terhadap Kerentanan Sosial dan Ketahanan Bangsa Devie Rahmawati
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Media sosial merupakan platform yang mempunyai kemampuan menghubungkan para pengguna yang terdaftar di dalamnya. Namun, satu hal yang jarang mengemuka justru fakta bahwa media sosial mempunyai kemampuan untuk memfragmentasi dan mempolarisasi para pengguna yang terlibat di dalamnya. Prioritas media sosial untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, yang dilakukannya dengan merangkul para pengguna dalam jaringan pergaulannya sendiri, menyebabkan para pengguna justru tercerabut dari keterlibatan dengan khalayak yang lebih luas. Akibatnya, para pengguna menjadi tersekat serta menghabiskan waktu lebih lama di media sosial. Tulisan ini akan memperlihatkan bagaimana media sosial beroperasi dengan logika penyekatan tersebut serta kerentanan-kerentanan yang dibawanya bagi ketahanan sosial masyarakat Indonesia.
Relevansi Dan Aplikasi Doktrin Wawasan Nusantara Dalam Analisis Ancaman Kontemporer Haryo B. Rahmadi
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berjalin kelindannya ancaman kontemporer; asimetris, proxy, dan hibrida menjadi keniscayaan menilik perkembangan lingkungan strategis nasional dan global yang memengaruhi Indonesia dewasa ini. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa strategi keamanan nasional Amerika Serikat bertendensi mengembalikan dunia kepada Perang Dingin. Melalui serangkaian analisis berbasis teori dan pandangan ilmiah terkait ancaman kontemporer, terbukti bahwa Wawasan Nusantara sebagai doktrin strategis geopolitik nasional tidak saja relevan secara ilmiah, namun juga terbukti komprehensif karena menyatukan pendekatanpendekatan yang berbeda dalam satu konsep utuh, dan aplikatif secara operasional untuk menganalisis ancaman kontemporer baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Konsepsi Indo-Pasifik sebagai Sebuah Strategi Ketahanan Politik Luar Negeri Indonesia Muhamad Jaki Nurhasya
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pergeseran norma interaksi global pada tataran Indo-Pasifik diwarnai oleh terjadinya kontestasi antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT)-Amerika Serikat (AS), konvergensi India-Jepang-Australia, serta dinamika kebijakan strategis Rusia. Guna mengantisipasi dinamika sistem strategis IndoPasifik, Indonesia telah mencetuskan konsepsi Indo-Pasifik yang memajukan inklusivitas, habit of dialogue, serta penyelesaian permasalahan kawasan secara damai melalui pendayagunaan building blocks di kawasan. Analisa dalam tulisan ini mempertegas sentralitas Indonesia untuk dapat mengambil peran sebagai aktor utama dan mempengaruhi konsepsi atas kawasan IndoPasifik. Secara lebih lanjut, tulisan ini merekomendasikan formulasi serta implementasi konsepsi Treaty of Friendship and CooperationIndo-Pasifik pada tiga tataran secara sequential: a. pada tataran bilateral melalui pemanfaatan hubungan bilateral komprehensif dan strategis; b. pada tataran regional melalui pendayagunaan building blocks ASEAN, IORA dan SCO (sebagai non-member country); serta c. pada tataran praktis melalui pembangunan norma interaksi instrumen-instrumen militer dan otoritas keamanan maritim negara-negara Indo-Pasifik.
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Persebaran Propaganda Ideologi ISIS di Internet Sunarto Sunarto; Evi Fitriani
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penanganan persebaran propaganda ideologi ISIS di internet. ISIS merupakan kelompok teroris yang telah mengeksploitasi kemajuan teknologi informasi untuk menyebarkan propagandanya di internet. Hal tersebut menyebabkan sekelompok masyarakat di Indonesia terpengaruh untuk menjadi anggota maupun simpatisan ISIS. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan pemblokiran, namun persebaran ideologi ISIS di internet nampak masih sulit untuk diatasi. Tulisan ini mempertanyakan faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi persebaran ISIS di internet. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kontra radikalisasi di internet, oleh Karen J. Greenberg. Teori tersebut digunakan untuk melihat kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi persebaran ideologi ISIS di internet. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah persebaran propaganda ideologi ISIS di internet sulit untuk diatasi karena belum maksimalnya tindakan kontra radikalisasi di internet yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila Agus Budijarto
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, karena hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan social. Hukum sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan, serta hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan. Nilainilai kebangsaan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, norma-norma, kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sebagai filter bagi generasi muda akibat perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh asing yang semakin tidak terbendung.
Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat Boy Anugerah; Jacob Junian Endiartia
Jurnal Lemhannas RI Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak mudah untuk menjadi sebuah entitas politik dan sosial budaya yang secara utuh dan penuh menjadikan demokrasi sebagai sebuah pola baku. Hal inilah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, bahkan ketika reformasi sudah bergulir selama dua dasawarsa lamanya. Definisi dan resultansi demokrasi hingga kini masih menjadi sebuah objek kontestasi pemikiran di kalangan para penyelenggara negara, akademisi, masyarakat madani, maupun pihakpihak luar yang peduli pada deliberasi demokrasi di seluruh dunia. Pada awalnya, reformasi diharapkan oleh banyak pihak menjadi pendulum untuk menggerakkan demokrasi Indonesia ke titik yang lebih baik, yakni medium untuk mewujudkan stabilitas dalam semua gatra kehidupan bernegara. Namun demikian, pada fase dinamika reformasi, menguat pesimisme dan frustrasi publik. Reformasi yang berjalan memunculkan ‘pembludakan’ kebebasan bahwa demokrasi massa ditandai oleh mencuatnya kebebasan natural (natural freedom), alih-alih kebebasan sipil (civil liberties), paradigma yang masih bermuatan middle-class oriented dan belum terakomodasinya aspirasi arus bawah, demokrasi yang masih terperangkap sekedar elektoral-prosedural, serta belum kukuhnya nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an di segenap elemen masyarakat. Di sisi lain, optimisme bahwa demokrasi produk reformasi akan menghasilkan kebijakan publik

Page 11 of 33 | Total Record : 321

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2014) More Issue