Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
321 Documents
<![CDATA[LAYERS OF VICTIM: DISKURSUS TENTANG KOMPENSASI KORBAN TERORISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Leebarty Taskarina]]>;
<![CDATA[Nuri Widiastuti Veronika]]>;
<![CDATA[Adrianus E. Meliala]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1118.212 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i1.270
<![CDATA[Terorisme pada dasarnya bertujuan memproduksi viktimisasi berskala besar. Kebijakan negara terbaru dalam konteks kompensasi korban terorisme nyatanya masih menyisakan masalah. Artikel riset ini bertujuan untuk mengkritisi dan mendalami kebijakan terbaru terkait kompensasi korban terorisme dari perspektif ketahanan nasional. Argumentasi yang dikembangkan adalah mengklasifikasikan korban terorisme dengan menggandeng eskalasi ancaman dan serangan terorisme. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur serta wawancara informal. Literatur yang digunakan merupakan buku, jurnal, laporan dan dokumen terbatas dari BNPT dan LPSK. Wawancara informal dilakukan kepada empat orang pejabat dan analis kebijakan di level teknis di kedua lembaga untuk menggali kebenaran data dan informasi yang diperoleh dari literatur. Analisis tulisan ini menemukan adanya hidden victims akibat terorisme masa lalu yang belum terakomodasi. Layers of victim yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan cara pandang baru melihat realitas korban terorisme, wacana ini setidaknya mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengindeks kerugian korban terorisme tidak hanya berdasarkan dampak dan kerugian, tetapi juga tingkat risiko sesuai eskalasi serangan sehingga penanganan korban menjadi lebih proporsional dan sesuai dengan asas keadilan. Kolaborasi wacana ini dapat memperkaya studi ketahanan nasional dan mendorong penetapan eskalasi ancaman terorisme sebagai indikator utama strategi kontraterorisme yang komprehensif.]]>
<![CDATA[PERAN KETUA MASYARAKAT HUKUM ADAT MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK YANG BERMARTABAT PADA TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Rizky Karo Karo]]>;
<![CDATA[Debora Pasaribu]]>;
<![CDATA[Dwi Putra Nugraha]]>;
<![CDATA[Graceyana Jennifer]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (805.595 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i1.271
<![CDATA[Pemilihan Umum Serentak lanjutan pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pemilih adalah masyarakat hukum adat, dan diharapkan partisipasi memilihnya meningkat serta berintegritas. Selama ini partisipasi masyarakat adat tidak terlalu besar, hal ini menurut peneliti disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat desa akan pentingnya pemilu bagi peningkatan kehidupan mereka. Bagaimana peran Ketua Masyarakat Hukum Adat mewujudkan pemilihan umum serentak yang bermartabat pada tahun 2024?; Kedua, Bagaimana korelasi Ketua Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat hukum adat untuk menghindari penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Data penelitian adalah data sekunder (penelitiankepustakaan), dan dianalisis secara kualitatif. Hasi penelitian pertama, Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peranan penting, Ketua MHA menjadi panutan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Ketua MHA wajib untuk memberitahukan untuk memilih sesuai integritas, memperingatkan MHA bahwa MHA dapat dikenakan pemidanaan apabila menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian. Kedua, Ketua MHA dapat berpartisipasi untuk mengingatkan agar MHA menjadi pemilih dalam Pemilu Serentak pada tahun 2024. Kesimpulannya adalah masyarakat hukum adat seyogyanya memilih calon yang berintegritas pada pemilihan umum.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ACCES TO JUSTICE MELALUI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL ]]>
<![CDATA[Erwin Firmansyah]]>;
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Rizky Karo Karo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (812.902 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.273
<![CDATA[Latar belakang penulisan ini adalah bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi belum dirasakan dan dialami oleh pelbagai masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tulisan ini disusun saat Indonesia masih berada di masa pandemi Covid-19 (Juni 2022). Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan namun tetap menyelenggarakan perekonomian dengan baik. Salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi adalah penyuluhan hukum. Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan access to justice kepada masyarakat berbasis kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif empiris dan berupa dari hasil pengbdian kepada masyarakat. Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian pertama access to justice diterapkan dengan Bantuan hukum litigasi dan/atau Bantuan hukum non litigasi sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Banhum) dan pelbagai peraturan turunannya. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh advokat, dan Dosen di Fakultas Hukum di pelbagai Universitas di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian kedua, penyuluhan hukum yang berbasis kearifan lokal akan dapat lebih mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum, ataupun untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang fungsi menjalankan protokol kesehatan, dan sanksi apabila melanggarnya. Kesimpulan tulisan ini bahwa access to justice adalah Bantuan hukum non-litigasi dapat diberikan berupa penyuluhan hukum dan berbasis kearifan lokal untuk lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[TELAAH KEBIJAKAN JALUR ZONASI MASUK SEKOLAH TERHADAP HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN FORMAL ]]>
<![CDATA[Arnoldus Pawe]]>;
<![CDATA[Rizky Karo Karo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (786.441 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.274
<![CDATA[Latar belakang penulisan ini adalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA/SMK) memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan yakni pemerataan Pendidikan, namun salah satu kelemahan yakni daya tampung sekolah yang berbeda-beda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal yang bermutu/berkualitas. Salah satu bentuk mendapatkan hak tersebut adalah anak dapat memilih sekolah khususnya sekolah negeri yang diminati. Sistem zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan siswa baru memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan sistem zonasi karena anak akan kesulitan memilih sekolah yang diminati karena permasalahan administrtatif. Kelebihannya adalah bahwa akan terjadi pemerataan penerimaan murid-murid yang berprestasi. Kesimpulan tulisan ini bahwa zonasi masuk sekolah harus dikaji kembali dan harus mendengarkan aspirasi dari orang tua murid yang tentunya masih akan membiayai biaya sekolah anak tersebut.]]>
<![CDATA[TACKLING LAKE CHAD BASIN CHALLENGES WITH CLIMATE RESILIENT TECHNOLOGIES ]]>
<![CDATA[Muritala Oke]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (562.327 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.275
<![CDATA[Lake Chad Basin is facing increasing drought, desertification and climate change induced terrorism which has resulted into killing, destruction of socio-economic facilities and movement of people from the basin in search of greener pasture for their livestock down south of the country. The movement has exacerbated farmers and herders' fight as the historical animal routes had been encroached upon by urbanization processes and farmland development. The study utilizes descriptive analysis and theory to draw inferences, recommendation for the Lake Chad basins conflict resolution. The study opines that member states had not adequately provided developmental projects for their people and the Lake Chad Basin Commission is relying heavily on international organization for funding as a result of unsatisfactory financial commitment of the member states. This paper posits while relying on the conflict resolutions theory that a rallying point or projects are needed for the conflict to end, that the Lake Chad Basin Commission members states need to capitalize on opportunities offered by climate resilient technologies such as Air to Water Technologies; technology for conversion of silt in the lake to fertilizer for agricultural development use and packaging of sun for electricity generation in the basin for member states and later for export purposes as been done in Arab desert can help to reduce the conflict in the basin area.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI PENYEDIAAN PERUMAHAN DI KECAMATAN DRIYOREJO TERHADAP PEREKONOMIAN DALAM FENOMENA URBANISASI ]]>
<![CDATA[Shofianisa Kusuma Kholidah Fauziah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (825.635 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.276
<![CDATA[Fenomena transisi perkotaan juga dapat ditemukan di Kabupaten Gresik yang berpusat di sekitar Surabaya. Adanya perluasan lahan yang dilakukan di berbagai kecamatan, seperti di Kecamatan Driyorejo menjadi buktinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai pergeseran spasial dalam hal perubahan penggunaan lahan dan persentase perubahan penggunaan lahan sesuai dengan kebijakan dokumen rencana tata ruang. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mengarah pada perumahan di Kecamatan Driyorejo. Kabupaten yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan kota dalam rangka memenuhi pertambahan penduduk kota yang pesat membutuhkan tempat tinggal karena lahan pemukiman semakin langka. Dampak positifnya adalah perekonomian wilayah Driyorejo akan membaik, sedangkan dampak negatifnya adalah pengembang tidak menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan penduduk di wilayah tersebut.]]>
<![CDATA[BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN YANG MENJADI KORBAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (817.66 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.277
<![CDATA[Negara Indonesia mengakui persamaan kedudukan seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum termasuk masyarakat yang menjadi warga binaan dari lembaga pemasyarakatan. Orang yang menjadi binaan lembaga pemasyarakatan rentan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh petugas dari lembaga pemasyarakatan. Tindak kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual menjadi objek perlindungan dan bantuan yang perlu diberikan kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh dasar permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini berfokus tentang bagaimana pemberian bantuan hukum kepada warga binaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu dengan pendekatan perundang-undangan. Bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, diberikan kepada warga binaan dengan memperhatikan hak asasi manusia yang menjadi hak dasar dari warga binaan. Bantuan hukum kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu advokat secara pro bono baik perorangan maupun melalui lembaga bantuan hukum (LBH). Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan adalah bantuan hukum secara non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (di dalam pengadilan). Bantuan hukum dilaksanakan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia; sebagai perwujudan terhadap peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.]]>
<![CDATA[PENGARUH PERTUMBUHAN PDRB USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Anugerah Christian Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (844.929 KB)
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.278
<![CDATA[Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penggunaan bahan dokumen. Pembahasannya sendiri adalah Dalam upaya untuk dapat mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan nasional, dapat dicapai dengan adanya sebuah pemberdayaan didalamnya. Terdapat berbagai macam dalam melaksanakan pemberdayaan dalam suatu wilayah salah satunya dengan pemberdayaan UMKM. Kontribusi dalam PDB Indonesia tahun 2021 disumbang dari sektor UMKM sebagai penyumbang terbesar nasional. UMKM juga merupakan salah satu dari sektor usaha yang dapat bertahan dalam dalam berbagai krisis yang dialami Indonesia, yaitu pada krisis multidimensi tahun 1998, krisis global pada tahun 2008, dan krisis ekonomi saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk dapat memajukan UMKM di Indonesia dan mutlak hukumnya dalam pemberdayaan sektor tersebut. Kota Surabaya sebagai salah satu kota dengan pusat perekonomiannya di Jawa Timur, memiliki potensi yang besar dalam upaya pemerintah untuk dapat memajukan UMKM di Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberdayakan di Kota Surabaya dapat berdampak pada kenaikan dalam perekonomian secara individu dan juga secara keseluruhan (PAD) Kota Surabaya. Sehingga untuk dapat mengetahui keterkaitan hubungan antara pemberdayaan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Surabaya, maka dilakukannya penelitian berdasarkan data-data terbaru dari sumber informasi yang terpercaya dengan variabel-variabel pemberdayaan UMKM yang meliputi Jumlah UMKM, Modal UMKM, Tenaga Kerja UMKM, dan Laba UMKM.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Pemahaman Diaspora tentang Wawasan Nusantara sebagai Upaya untuk Menyukseskan Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[admin, admin]]>;
<![CDATA[Shinta , Arundati]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.13
<![CDATA[Tujuan kajian ini adalah membahas tentang keengganan diaspora Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Pada Pemilu 2014, hanya sekitar 30% diaspora yang aktif dalam Pemilu. Padahal diaspora itu adalah orang Indonesia yang masih memegang paspor Indonesia secara sah. Mereka juga mempunyai kontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Mereka juga cenderung terlibat dalam politik identitas, karena diaspora Indonesia cenderung terbentuk berdasarkan suku, agama, dan profesi. Keengganan berpartisipasi dalam Pemilu tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep Wawasan Nusantara masih rendah. Kajian ini membahas tentang hambatan dari diaspora untuk berpartisipasi dalam Pemilu serta saran-saran untuk mengatasinya.]]>
<![CDATA[Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo ]]>
<![CDATA[Putri, Sindy Yulia]]>;
<![CDATA[Ma’arif, Dairatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v7i1.47
<![CDATA[Hubungan kerja sama Indonesia dan Cina semakin menunjukkan intensitasnya selamapemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih dalam lawatan Presiden Joko Widodoke Cina yang disambut oleh Presiden Xi Jinping. Kedua negara juga memperkuat kerjasama di beberapa sektor strategis seperti sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur,perindustrian, pariwisata, hingga politik dan keamanan. Di era pemerintahan PresidenJoko Widodo, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Cina juga sangat dinamis diberbagai bidang. Kunjungan Presiden Joko Widodo menghasilkan kerja sama yangkomprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina. Selanjutnya, keduabelah pihak menandatangani delapan dokumen kerja sama, yang meliputi MoU Kerjasama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunandan Reformasi Cina, MoU Kerja sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antaraBUMN Indonesia dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina, MoU proyekpembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung atau dikenal dengan Kereta CepatIndonesia Cina (KCIC), proyek jalur sutra atau One Belt One Road, dan lain sebagainya.Beragam kemitraan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cinamerepresentasikan hubungan diplomatik yang saling melengkapi]]>
