cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dadi Ahmadi
Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com
Phone
+6281320484892
Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id
Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Aktualita : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 26209101     EISSN : 26209098     DOI : https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3996
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum is academic law journal published two times a year by Faculty of Law, Universitas Islam Bandung (UNISBA). Since February 2018 editorial board decide to change publication period June and December. The accepted articles will be available online following the journal peer-reviewing process. Language used in this journal is English and Bahasa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019" : 20 Documents clear
UPAYA PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BUSINESS TO CONSUMER E-COMMERCE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN Dian Rubiana Suherman
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.79 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5158

Abstract

Arbitrase online dirasa dapat menjadi jalan tengah ketika terjadi sengketa e-commerce terutama yang bersifat lintas batas. Hal tersebut karena pada dasarnya Indonesia telah memiliki perangkat aturan yang telah mendukung pemberlakuan arbitrase online sebagai mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce, dan adanya dorongan dari Presiden Republik Indonesia melalui Instruski Presiden Nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) Tahun 2017-2019. Penelitian ini dibuat sebagai upaya pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang patut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 4 huruf (e) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Simpulan yang dapat diambil adalah bahwa arbitrase online sudah dapat dilaksanakan di Indonesia sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa business to consumer e-commerce.
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DALAM UPAYA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA kriswanto kriswanto
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.902 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4819

Abstract

Salah satu tujuan pembentukan suatu negara adalah untuk melindungi warga negara. Oleh karena itu, mewujudkan pertahanan dan keamanan merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Pada saat ini fenomena terorisme telah menjadi fenomena global yang telah merambah seluruh negara termasuk Indonesia. Terorisme merupakan extra ordinary crime karena telah membahayakan idiologi, keamanan, kedaulatan dan mempunyai tujuan tertentu. Dibutuhkan penanganan secara khusus, terarah, terencana dan berkesinambungan dari seluruh komponen negara termasuk dalam melibatkan TNI untuk memberantas tindak pidana terorisme dan dibutuhkan kerjasama antar lembaga-lembaga terkait serta seluruh komponen masyarakat termasuk TNI. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan formulasi peran TNI dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana, implementasi peran TNI dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana serta peran TNI dalam pemberantasan terorisme dimasa yang akan datang dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Peran tentara nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dalam beberapa tahap, yakni melalui tahap kebijakan formulasi, tahap implementasi dan peran TNI dimasa yang akan datang.
KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MEDIS DI INDONESIA bambang sayekti setyawan
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.097 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5180

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kebijakan restorative justice dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana medis dan memiliki prospek yang dapat menjadi solusi komprehensif bagi pelaku tindak pidana medis, korban, masyarakat, dan negara, pada masa yang akan datang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan data dan analisis, penulis mendapatkan jawaban bahwa kebijakan restorative justice dapat diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana medis dengan cara nonlitigasi, kuasi litigasi, dan litigasi. Penerapan kebijakan restorative justice yang lebih mengutamakan cara musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarga korban, masyarakat, serta penegak hukum, terbukti lebih “kompatibel” dan bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, kebijakan restorative justice memiliki prospek yang baik untuk diterapkan sebagai solusi komprehensif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana medis pada masa yang akan datang sebagai ius constituendum. Bagi Indonesia, ternyata restorative justice bukanlah hal yang baru, mengingat nilai-nilainya telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dan sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia: Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, kebijakan restorative justice dalam upaya penanggulangan tindak pidana medis selain memiliki prospek yang baik juga dirasakan lebih sesuai dan mudah dilaksanakan dengan metode konstruksi, kodifikasi, dan unifikasi. Untuk menjadikannya sebagai hukum positif diperlukan kebijakan hukum untuk melakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia sebagai entry point.
KEWENANGAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN INJEKSI STREPTOMISIN DI PUSKESMAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (STUDI KASUS TB PARU DI PUSKESMAS PASIRKALIKI KOTA BANDUNG) makmu jaya
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (784.579 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4990

Abstract

Tugas dan wewenang praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan. Perawat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana tugas dalam menerima pelimpahan wewenang berupa delegasi dari dokter yang diberikan secara tertulis. Perawat pelaksana perkesmas adalah semua tenaga fungsional perawat di Puskesmas yang memberikan pelayanan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, maupun kelompok seperti termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat yang dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun 2017 salah satu penyakit menular yang banyak dijumpai adalah penyakit TB Paru yaitu sebanyak 9632 kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung data primer teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis normatif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Perawat dalam melakukan tindakan injeksi streptomisin di Puskesmas Pasirkaliki Kota Bandung tidak melanggar wewenang praktik keperawatan selama perawat yang memberikan tindakan injeksi streptomisin pasien TB Paru kategori 2 sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan yang merupakan pelimpahan wewenang berupa delegasi secara tertulis untuk melakukan sesuatu tindakan medis kepada perawat disertai pelimpahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau vokasi terlatih yang memiliki kompetensi.
TANGGUNG JAWAB PUSKESMAS DALAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT PESANTREN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS SKABIES DI KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH) Habibi Habibi
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.635 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5172

Abstract

ABSTRAK Pembangunan kesehatan pada tingkat pertama dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam hal ini puskesmas. Puskesmas dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan. Penelitian ini untuk mengetahui Tanggung Jawab Puskesmas Dalam Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Pesantren Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan dan Implementasi Tanggung Jawab Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pesantren di Dayah Terpadu Inshafuddin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan. Metode penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Penggunaan sampel menggunakan purposive sampling. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisa data dengan metode kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab Puskesmas dalam pemeliharaan kesehatan merupakan tanggung jawab institusional atau jabatan, dikarenakan tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh puskesmas adalah amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan serta implementasi tanggung jawab Puskesmas dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif belum berhasil memadukan berbagai upaya kesehatan termasuk upaya kuratif dan rehabilitatif belum ada kebijakan secara terperinci. Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pemeliharaan Kesehatan, Puskesmas 
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN AGEN LAKU PANDAI (BRANCHLESS BANKING) DALAM PELAKSANAAN PERANTARA KEUANGAN (FINANCIAL INTERMEDIARY) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEPERCAYAAN (FIDUCIARY PRINCIPLE) Priadhi Harry Ramdhany
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.81 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4841

Abstract

Bank as a financial services institution monetary and funds for people who have trusted to save their money and other’s loan for some capital to operate their business. Otherwise there are many people in Indonesia do not having deposite or knowing financial services such; Loan for capital business. For example in Indonesia  financial services only reach 52% from population. There are many factors include low income, there are no social guarantee otherwise the Bank distance is to far. Branchless Banking is a disruptive innovation from financial services for outreach people commonly village to increased potential Bank for people to save their money, loan for capital business without worried about Bank distance. With Principle Agency Of Branchless Banking there are many Agent in other’s outreached places eccept village. BTPN Tbk Wow! In Village Ciampea Bogor City was one of the most Principle Agency Of Branchless Banking in Indonesia. Therefore there are Law was binding in application Principle Agency Of Branchless Banking between Bank and Agent. The research will be descriptive and analytical research and also use a juridicial and normative approachment method. The stages of the research consist of literature and field research. Juridicial and normative approachment focus on Legal Standing Between Bank and Principle Agency Of Branchless Banking and the field research is Bank BTPN Wow! As a Branchles Banking financial services in Village Ciampea, Bogor City. Based on the results of the research, Financial Inclusion based on Legal Standing Between Bank and Principle Agency Of Branchless Banking related to Rules Of Contract such; Good Faith, Personality, and Agreement. The term of Agreement means capability, responsibility, and liability which different between Bank and Agent. Implementation procedure Customer due diligence (CDD) harm to Agent cause breaking or Crime against law or contract between bank or customer or it is a right for custumer to binding the Agent to Court
CERAI DI DEPAN SIDANG PENGADILAN : Spectrum Siyasah Syar’iyah, Kepastian Hukum dan Perlindungan Terhadap Perempuan. mudzakkir mudzakkir
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1317.365 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5196

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan Agama merupakan masalah ijitihadiyah yang bertujuan agar tercipta maslahah dan kepastian hukum perceraian yang berlaku dengan menerapkan asas mempersulit perceraian, yaitu membutuhkan peranan pemerintah sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum sesuai syariat Islam untuk mewujudkan maslahat umum yang harus ditaati masyarakat, sesuai dengan tujuan syariat yang tak terbatas satu mazhab saja.
PEMENUHAN HAK PASIEN ATAS INFORMASI PENYAKIT & TINDAKAN MEDIS DALAM UPAYA MENGURANGI RISIKO TUNTUTAN PASIEN DI RUMAH SAKIT TMC TASIKMALAYA mohamad ihsan ramdani
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.454 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4991

Abstract

Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit dan tindakan medis dari tenaga kesehatan di rumah sakit. Pemberian informasi ini merupakan upaya mengurangi risiko tuntutan pasien terhadap rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pasien atas informasi penyakit dan tindakan medis di RS TMC Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengetahui upaya Rumah Sakit dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya dan memahami pertanggungjawaban rumah sakit yang tenaga kesehatannya tidak memberikan informasi penyakit dan tindakan medis. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa pemenuhan hak pasien atas informasi penyakit dan tindakan medis di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya secara umum sudah sesuai dengan Undang-Undang  Rumah Sakit di Indonesia walaupun terdapat beberapa masalah yang masih berpotensi menimbulkan tuntutan pasien. Rumah Sakit telah berupaya mengatasi masalah-masalah yang timbul dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan melakukan supervisi pelaksanaan di rumah sakit. Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat  kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yaitu dengan adanya doktrin respondeat superior, doktrin rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas perawatan (duty of care) dan doktrin vicarious liability, hospital liability dan corporate liability. Doktrin ini diimplementasikan pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit di Indonesia yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.
PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE/8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA arman sahti
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.679 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.5176

Abstract

Masalah lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas pada tiap tahunnya menunjukan bahwa potensi untuk menghilangkan sama sekali angka kecelakaan adalah sesuatu yang mustahil di negeri ini. Sejauh ini penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Barat lebih banyak diselesaikan dengan upaya penal dibanding upaya non-penal. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisis dan memahami perluasan penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, dan sebuhungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku dengan diterapkannya konsep Restorative Justice pada perkara kecelakaan lalu lintas. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Teknik pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prospek penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas akan sangat terbuka dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, Sehingga dengan diterapkannya konsep restorative justice maka pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerugian yang ditimbulkan kepada korban masih bisa di restorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamintercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku. Dengan diterapkannya konsep restorative justice pada kecelakaan lalu lintas terutama yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia, akibat hukum terhadap pelaku ialah berkewajiban untuk mengembalikan, mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi korban. Walaupun pelaku telah bertanggung jawab dan telah melakukan perdamaian dengan korban hal tersebut hanya dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana kepada pelaku, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang.
ASPEK ETIK PEMILIHAN JENIS KELAMIN DALAM PROSES PRE-IMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS PADA REKAYASA REPRODUKSI IN VITRO FERTILITATION budi santoso
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.683 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4986

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesatnya, denganilmu   yang   dimiliki   oleh   manusia,   sudah   banyak   masalah   yang   berhasil dipecahkan. Perkembangan teknologi tersebut menjangkau segala hal, termasuk bidang kesehatan. Etika kedokteran juga sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak dalam perawatan pasien dan penelitian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis memunculkan masalah etis baru yang tidak dapat dijawab oleh etika kedokteran tradisional. Bagi pasangan atau pribadi yang tidak bisa menjadi hamil secara alami ada berbagai teknik reproduksi dengan bantuan seperti inseminasi buatan dengan fertilisasi in vitro dan transfer embrio, yang mudah didapat di pelayanan kesehatan reproduksi.  Fertilisasi in vitro atau pembuahan in vitro (bahasa Inggris: in vitro fertilisation, IVF), atau sering disebut bayi tabung, adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang wanita: in vitro ("di dalam gelas kaca"). Melalui teknologi preimplantation genetic diagnosis  (PGD),  tak  hanya  penyakit  keturunan  bisa dieliminasi, tapi jenis kelamin janin pun dapat dipilih. Pemilihan jenis kelamin (sex-selection) merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari teknologi rekayasa genetika yang berkembang cukup pesat saat ini. Di sini akan muncul pertanyaan apakah etis seseorang (orang-tua) menentukan jenis kelamin orang lain (anaknya) dengan sengaja? Di balik keberhasilan program bayi tabung, terdapat pula banyak masalah moral dan etika. Banyak pihak ynag beranggapan bahwa penelitian  bayi tabung bermain main dengan kehidupan manusia karena telah mencampuri proses sacral dari penciptaan manusia yang merupakan hak prerogative Tuhan yang pencipta. Teknologi bayi tabung memberikan peluang kepada para pasangan untuk dapat mengetahui jenis kelamin dan kelainan genetik yang mungkin terjadi pada embrio, sehingga dapat menghindari kemungkinan implantasi embrio cacat. Seleksi kelamin atas indikasi medis dengan tujuan menghindari   terjadinya   sex   linked   genetic   disorder   ,   misalnya   penyakit hemophilia dapat dibenarkan. Namun untuk indikasi nonmedik masih terdapat perbedaan pendapat. Seleksi kelamin ini tentunya menimbulkan perdebatan dari segi hukum, etika, dan social. Untuk indikasi nonmedik ini, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan seleksi kelamin. Jika sex-selection diperbolehkan secara   bebas,   sex-selection   hanya   akan   menjadi   industrialisasi   di   dunia kedokteran, karena akan menjadi semakin marak, dan chaos yang lebih banyak akan muncul.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3 No.2 2020 Volume 3 No.1 2020 Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 Volume 1 No. 1 (Juni) 2018