cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
sprnwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
akuntansiku.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Akuntansiku
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28288866     DOI : https://doi.org/10.54957/
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Akuntansiku merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di bidang akuntansi. Akuntansiku merupakan jurnal akuntansi yang ada di Indonesia. Akuntansiku diterbitkan empat kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Akuntansi
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
Analisis penerapan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan pada perusahaan konstruksi Raditiningsih, Sri; Harjuno, Dharu; Vitarani, Dina; Gusliana Mais, Rimi
Akuntansiku Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i1.1295

Abstract

This study aims to evaluate the application of PSAK 1 at PT Adhi Karya (Persero) Tbk. The research focus includes analyzing the structure of financial statements and grouping important elements such as assets, liabilities, revenues, and expenses. This research uses a qualitative descriptive method with a content analysis approach to the company's annual report and financial statements. The results showed that the financial statements of PT Adhi Karya (Persero) Tbk have been prepared in accordance with PSAK 1, which includes transparency, relevance, and comparability of information. However, there are still challenges in managing high operating expenses, especially in short-term liabilities that require special attention to liquidity strategies. For further discussion, the research findings suggest that improving operational efficiency and optimizing management. Therefore, it is recommended that PT Adhi Karya improve disclosures related to operating expenses, liquidity strategies, and the impact of long-term financing in the notes to the financial statements to support better decision making by stakeholders.   Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PSAK 1 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Fokus penelitian mencakup analisis struktur laporan keuangan dan pengelompokan elemen penting seperti aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah disusun sesuai dengan PSAK 1, yang mencakup transparansi, relevansi, dan keterbandingan informasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan beban usaha yang tinggi, terutama pada liabilitas jangka pendek yang memerlukan perhatian khusus terhadap strategi likuiditas. Untuk pembahasan lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi pengelolaan. Oleh karena itu, disarankan agar PT Adhi Karya meningkatkan pengungkapan terkait beban usaha, strategi likuiditas, dan dampak pembiayaan jangka panjang dalam catatan laporan keuangan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemangku kepentingan.
Anaisis penerapan tarif efektif rata-rata terhadap kepatuhan PPh Pasal 21di KPP Pratama Medan Petisah Marfiana, Andri; Sitio, Yuni Esra Surya
Akuntansiku Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the implications of the Average Effective Rate (TER), implemented under Government Regulation No. 58 of 2023, on compliance with Article 21 Income Tax at KPP Pratama Medan Petisah. Employing a mixed-method approach, the research combines quantitative data from tax records between January-June 2023 and 2024 with qualitative insights from interviews with tax officials and taxpayers. Findings reveal a significant enhancement in compliance metrics, with a 36.64% increase in timely periodic tax return submissions and a 15.7% rise in total tax payments. However, challenges were evident during the initial adaptation phase, particularly regarding end-of-year adjustments that led to larger deductions in December. The TER policy successfully simplifies tax administration by reducing calculation complexity and providing clearer procedural guidelines. Despite these advancements, areas requiring further attention include continued public tax education to address knowledge gaps and technical system improvements to harmonize pre-2024 reporting mechanisms with the new framework. This study underscores the transformative potential of TER in fostering tax compliance and administrative efficiency while presenting actionable recommendations to optimize its implementation. Penelitian ini menganalisis dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 terhadap kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. Menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini memadukan data kuantitatif dari catatan pajak periode Januari-Juni 2023 dan 2024 dengan wawasan kualitatif dari wawancara dengan petugas pajak dan Wajib Pajak. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam metrik kepatuhan, termasuk kenaikan 36,64% dalam pelaporan SPT tepat waktu dan pertumbuhan pembayaran pajak sebesar 15,7%. Meski demikian, tantangan adaptasi awal teridentifikasi, terutama terkait penyesuaian akhir tahun yang menyebabkan peningkatan potongan pajak pada Desember. Kebijakan TER secara efektif menyederhanakan administrasi perpajakan dengan mengurangi kompleksitas perhitungan dan memberikan panduan prosedural yang lebih jelas. Namun, diperlukan perhatian lebih pada edukasi publik untuk menjembatani kesenjangan pemahaman serta perbaikan sistem teknis untuk menyelaraskan mekanisme pelaporan sebelum 2024 dengan kerangka baru. Penelitian ini menyoroti potensi TER dalam mendorong kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi sekaligus menyajikan rekomendasi untuk optimalisasi penerapannya.
Sekali lagi tentang kualias laba: Apakah tata kelola perusahaan memiliki peran? Basyir , Muhammad Faiz; Wibowo, Puji
Akuntansiku Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i1.1393

Abstract

Financial statements aim to provide information related to the financial performance of an entity that is useful for investors as well as other stakeholders. One of the primary concerns within the financial statements is profit-related information. However, the value of earnings information is highly dependent on the characteristics of said information. This characteristic, is generally known as the earnings quality. This study investigates how corporate governance practices, accounting conservatism, and sustainability reporting can affect earnings quality. This study examines manufacturing companies listed on the IDX between the 2017—2019 period and obtained a sample of 405 observations. The test results indicate that good governance practices can improve earnings quality. Meanwhile, both conservatism and sustainability reporting was not found to have a statistically significant effect on earnings quality. The positive perception of investors towards good corporate governance practices should be an impetus for management to continue to strive to improve the quality of corporate governance. The results of this study also support the importance of existing regulations in Indonesia related to corporate. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terkait kinerja keuangan suatu entitas yang berguna bagi investor serta pemangku kepentingan lainnya. Salah satu aspek utama dalam laporan keuangan adalah informasi yang berkaitan dengan laba. Namun, nilai dari informasi laba sangat bergantung pada karakteristik informasi tersebut. Karakteristik ini umumnya dikenal sebagai kualitas laba. Penelitian ini menyelidiki bagaimana praktik tata kelola perusahaan, konservatisme akuntansi, dan pelaporan keberlanjutan dapat memengaruhi kualitas laba. Studi ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017—2019 dan memperoleh sampel sebanyak 405 observasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kualitas laba. Sementara itu, baik konservatisme akuntansi maupun pelaporan keberlanjutan tidak ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kualitas laba. Persepsi positif investor terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik seharusnya menjadi dorongan bagi manajemen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung pentingnya peraturan yang ada di Indonesia terkait tata kelola perusahaan.  
Gross-Up vs Net vs Gross: Strategi cerdas mengelola PPh 21 untuk keuntungan maksimal Wijaya, Suparna; Djuniarta, Eyglus Nabby Habakuk; Basha, Rizky Dharma; Anthony, Cecilia Ancelin Feodora; Danendratama, Daffa; Manas, George Adryan Mediony
Akuntansiku Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i1.1435

Abstract

Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan terus mencari cara untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Strategi perencanaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan karyawan, telah menjadi area fokus penting. Kajian literatur sistematis ini menganalisis dan mensintesis penelitian tentang strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban PPh Pasal 21 mereka dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Melalui analisis komprehensif terhadap studi yang dipublikasikan antara 2019-2024, kajian ini mengidentifikasi tiga metode perhitungan utama—Metode Net, Metode Gross, dan Metode Gross-Up—dan mengevaluasi efektivitasnya dalam berbagai konteks organisasi. Temuan menunjukkan bahwa Metode Gross-Up umumnya memberikan manfaat optimal bagi pemberi kerja dan karyawan dalam sebagian besar pengaturan organisasi, meskipun faktor kontekstual seperti ukuran perusahaan, industri, dan struktur keuangan secara signifikan memengaruhi pemilihan metode. Kajian ini berkontribusi pada pemahaman teoretis dan aplikasi praktis dengan menyediakan kerangka kerja terintegrasi untuk pengambilan keputusan perencanaan pajak dan mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi efektivitas berbagai metode. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi praktis untuk perusahaan dan arahan untuk penelitian masa depan di domain yang berkembang pesat ini.
Tantangan dan peluang penerimaan pajak tidak langsung dalam ekonomi digital Wijaya, Suparna; Suherman, Fauziana Ulfy; Aisah, Siti; Dzaky, Fadhil Adinda; Putera, Daffa Umarsyah; Sabri, Alta Andhika Sidi
Akuntansiku Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i1.1436

Abstract

Artikel ini membahas sebuah tantangan serta peluang pada penerimaan pajak secara tidak eksklusif pada ekonomi digital. ekonomi digital sudah membawa perubahan signifikan dalam cara bisnis beroperasi dan  pemerintah mengumpulkan pajak. keliru satu tantangan primer yang dihadapi pemerintah artinya penerimaan pajak tidak eksklusif, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan  Pajak Barang serta Jasa (GST), yg artinya asal pendapatan krusial bagi pemerintah. Penerimaan pajak tidak pribadi ditentukan sang aneka macam faktor yg kompleks, termasuk sikap, persepsi, dan  sikap wajib  pajak, dan  desain serta implementasi kebijakan pajak. dalam ekonomi digital, tantangan penerimaan pajak tidak pribadi semakin diperumit menggunakan maraknya perdagangan elektro (e-commerce), pembayaran digital, serta semakin pentingnya barang dan  jasa tidak berwujud. Anonimitas transaksi online serta kurangnya kehadiran fisik perusahaan menyulitkan pemerintah buat melacak serta memungut pajak tidak eksklusif. Selain itu, laju perubahan teknologi yang cepat serta model bisnis digital yang terus berkembang membentuk tantangan bagi otoritas pajak buat mengimbangi perubahan lanskap perpajakan. Terlepas dari tantangan-tantangan tadi, ekonomi digital jua menghadirkan peluang buat menaikkan penerimaan pajak tidak eksklusif. Penggunaan teknologi digital, mirip analisis data besar  dan  kecerdasan sintesis, bisa memungkinkan otoritas pajak buat melacak dan  menelusuri pajak tidak langsung menggunakan lebih baik, sebagai akibatnya mengurangi risiko penghindaran dan  penghindaran pajak. Selain itu, ekonomi digital memberikan peluang bagi pemerintah buat merancang dan  mengimplementasikan kebijakan pajak yang lebih efektif serta efisien, mirip sistem pengajuan serta pembayaran pajak secara online, yg bisa meningkatkan kepatuhan wajib  pajak serta mengurangi beban administrasi perpajakan. Penelitian ini mengkaji tantangan dan peluang penerimaan pajak tidak langsung dalam era ekonomi digital. Ekonomi digital telah mentransformasi lanskap perpajakan dengan menciptakan model bisnis baru yang tidak tercakup dalam sistem perpajakan konvensional. Tantangan utama meliputi: penentuan yurisdiksi pajak dalam transaksi lintas batas, kompleksitas transaksi peer-to-peer, kesulitan klasifikasi produk dan layanan digital, anonimitas transaksi, serta keterbatasan kapasitas otoritas pajak. Melalui tinjauan literatur komprehensif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Goods and Services Tax (GST). Meskipun menghadapi tantangan signifikan, ekonomi digital juga menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui pemanfaatan teknologi. Analisis big data, faktur elektronik, sistem pelaporan real-time, teknologi blockchain, dan kerjasama internasional berpotensi memperkuat administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi penghindaran pajak. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak langsung bergantung pada kemampuan otoritas pajak untuk beradaptasi dengan lingkungan digital yang dinamis, mengadopsi pendekatan berbasis teknologi, dan terlibat dalam kolaborasi lintas batas. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang efektif dalam menghadapi transformasi digital berkelanjutan.
Urgensi integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan tinggi di era ESG Firmansyah, Amrie
Akuntansiku Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i1.1482

Abstract

Isu keberlanjutan telah menjadi arus utama dalam tata kelola global, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap perusahaan dan institusi publik untuk mengintegrasikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pelaporan perusahaan. Penerbitan IFRS S1 dan S2 oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), serta kebijakan nasional seperti POJK No. 51 Tahun 2017 dan RPJPN 2025–2045, menegaskan pentingnya keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas korporasi dan pembangunan nasional. Hal ini menciptakan urgensi bagi pendidikan tinggi akuntansi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya mahir dalam akuntansi konvensional, tetapi juga kompeten dalam pelaporan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review untuk memetakan substansi, urgensi, dan strategi integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum program studi akuntansi di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap 27 dokumen yang terdiri dari artikel akademik, regulasi nasional, dan standar internasional. Seluruh dokumen diseleksi dan dianalisis secara naratif menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang integrasi ESG dalam pendidikan tinggi akuntansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi sistemik diperlukan, mencakup revisi kurikulum, peningkatan kapasitas dosen, penyusunan modul berbasis ESG, serta penguatan kolaborasi dengan sektor industri. Organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Kompartemen Akuntansi Pendidikan (IAI KAPd) diharapkan memainkan peran strategis dalam merumuskan standar kompetensi dan capaian pembelajaran berbasis ESG. Penelitian ini berkontribusi pada literatur pendidikan akuntansi dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan kurikulum di era keberlanjutan.
Penguatan peran APIP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah Budianto, Arip; Firmansyah, Amrie
Akuntansiku Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i1.1523

Abstract

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bagian penting dari siklus akuntabilitas publik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tindak lanjut masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengulas faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dengan fokus khusus pada peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Metode yang digunakan adalah scoping review terhadap enam hasil penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun tesis, yang diperoleh dari media daring terakreditasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu: kompetensi sumber daya manusia, koordinasi dan komunikasi antarunit, kepemimpinan dan komitmen organisasi, sistem pengendalian intern dan standar operasional prosedur (SOP), pemanfaatan teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas pemberian sanksi. Peran APIP terbukti penting sebagai fasilitator koordinasi, pemberi konsultasi strategis, serta penjaga integritas pelaksanaan tindak lanjut. Namun, keterbatasan pada aspek SDM, lemahnya sistem informasi, dan kurangnya legitimasi dalam pengambilan keputusan sering kali membatasi efektivitas APIP. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penguatan peran APIP harus menjadi prioritas dalam strategi reformasi pengawasan internal, melalui pelatihan teknis, penguatan mandat, serta integrasi sistem pemantauan berbasis teknologi. Di samping itu, kepemimpinan yang responsif, kolaborasi lintas unit, dan mekanisme evaluasi kinerja yang mengintegrasikan aspek tindak lanjut merupakan langkah kunci dalam mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK. Implikasi dari penelitian ini memberikan dasar bagi perumusan kebijakan penguatan tata kelola keuangan negara dan daerah yang lebih akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.
Penilaian kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan PT Adaro Energy Indonesia Tbk tahun 2023 berdasarkan standar GRI Rizal, Moch Rifqi; Firmansyah, Amrie
Akuntansiku Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i2.1526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas pengungkapan dalam laporan keberlanjutan PT Adaro Energy Indonesia Tbk tahun 2023 menggunakan standar Global Reporting Initiative (GRI). Metode yang digunakan adalah analisis konten, dimana laporan keberlanjutan perusahaan dikodekan dan dievaluasi berdasarkan kriteria standar GRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Adaro Energy Indonesia Tbk telah mengungkapkan sebagian besar indikator yang diwajibkan oleh GRI, namun masih ada beberapa area yang memerlukan peningkatan, terutama terkait pengungkapan emisi dan energi. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutannya serta memberikan wawasan bagi penelitian selanjutnya tentang kualitas pengungkapan di sektor energi.
The implication of income smoothing in the Indonesian manufacturing industry among political cost as a moderating variable Aprilyani, Vanesa; Mashuri, Ayunita Ajengtiyas Saputri
Akuntansiku Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i2.1721

Abstract

Introduction: This research aims to empirically examine the effect of cash holding, bonus plan, tax planning, and political cost moderation on income smoothing as well as examine the profitability as a control variable. This research is quantitative research using secondary data. The objects of this research are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2020-2022 period. Methods: The methods for selecting sample criteria used purposive sampling and the sample in this research was 79 companies or 237 data samples. Hypothesis testing in this research uses multiple linear regression analysis. Results: The results of this research show that based on model 1, cash holding, bonus plan and tax planning do not have a positive effect on the practice of income smoothing. Based on model 2, the results show that: (1) cash holding and tax planning does not have a positive effect on the practice of income smoothing; (2) bonus plan has a positive effect on the practice of income smoothing; (3) Political costs cannot weaken the influence of cash holding and tax planning on the practice of income smoothing; (4) Political costs can weaken the influence of bonus plan on the practice of income smoothing.
Pengaruh intellectual capital terhadap kinerja organisasi sektor publik: Bukti empiris pada perwakilan BPKP Fanni, Fadilla; Fakhria, Sofi Wahda; Firmansyah, Amrie
Akuntansiku Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/akuntansiku.v4i2.1650

Abstract

Kinerja organisasi sektor publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya. Sebagai organisasi yang berorientasi pada pelayanan, peran sumber daya, khususnya aset tidak berwujud, menjadi sangat penting. Meskipun demikian, kajian mengenai intellectual capital dalam memengaruhi kinerja organisasi sektor publik masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital yang terdiri atas public human capital, public structural capital, dan public relational capital terhadap kinerja organisasi sektor publik. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan jumlah sampel akhir sebanyak 38 responden. Data dianalisis dengan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa public structural capital berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, sedangkan public human capital dan public relational capital tidak berpengaruh. Temuan ini menegaskan pentingnya structural capital dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi sektor publik, sekaligus memberikan kontribusi pada literatur mengenai peran intellectual capital dalam konteks organisasi pemerintah di Indonesia.

Page 7 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 4 (2024) Vol 3 No 3 (2024) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 4 (2023) Vol 2 No 3 (2023) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 4 (2022) Vol 1 No 3 (2022) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022) More Issue