cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Antonius Primus
Contact Email
antonius.primus@yahoo.com
Phone
+6285782304575
Journal Mail Official
jph.atmajaya@gmail.com
Editorial Address
http://lppmfatimaparepare.org./index.php/JPH/pages/view/Editorial%20Board
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Pemberdayaan Hukum
Published by Universitas Atma Jaya Makassar
ISSN : 20887647     EISSN : 26567857     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences
Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (Literature Review) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 20 Documents
 1   2 
Peran Hukum dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Tinjauan Terhadap Aspek Penanaman Modal Asing) Wencislaus Sirjon Nansi
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Presence of Economic opportunities, political stability and legal certainty are important in order for foreign capital can enter a country; and the aspect of legal certainty is the key word which is the main consideration of foreign investors. any change made in the regulation of foreign investment in Indonesia, is one of the goverment's efforts to create an open and conducive climate for foreign investments, overseeing the contruction of national unity, which ultimately aims for the walfare of the people of Indonesia.
PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA Arifuddin N
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukumnya dari sengketa itu. Pemeriksaan perkara memangdiakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan ini harus dilaksanakan atau dijalankan. Dalam hal pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan maka terhadap pihak yang kalah tersebut dapat diambil tindakan paksa berupa eksekusi. Dengan demikian, eksekusi secara sempit dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang menang, tindakan mana bermaksud agar pihak yang kalah tersebut memenuhi isi putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir.Pada keyataan yang terjadi di lapangan, proses pelaksanaan eksekusi terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ekseskusi, perlawanan yang dimaksud dapat berupa perlawanan bersifat hukum maupun perlawanan non hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk menghalanga-halangi proses eksekusi yang mengkibatnya berkurangnya nilai keadilan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut. Kata Kunci : Eksekusi
PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI Marcel Seran; Anna Maria Wahyu Setyowati
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UUD 1945 adalah hukum dasar, pada hakekatnya yang tertinggi bagi negara. Sebagai hukum dasar, Konstitusi menjadi sumber tertinggi dan dasar bagi jalannya negara. Namun dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, Konstitusi tidak berfungsi secara wajar karena UUD banyak mengandung kelemahan-kelemahan yang terlihat. Itu tidak menjamin terselenggaranya negara demokrasi, dan tidak menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kemudian akan dilakukan amandemen konstitusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara. Walaupun telah dilakukan beberapa kali perubahan konstitusi, namun perubahan konstitusi tersebut ternyata dirasa belum cukup untuk menjawabpermasalahan bangsa dalam keadaan sehat dan demokratis. Kemudian timbul desakan dari unsur-unsur bangsa ini untuk melakukan lebih lanjut amandemen UUD agar UUD secara komprehensif menjadi lebih sempurna dan dengan demikian mampu menjawab persoalan-persoalan ketatanegaraan keadaan sekarang dan masa depan kehidupan bangsa yang terus berkembang secara dinamis. Kata kunci: problem dan prospek amandamen konstitusi.ABSTRACT1945 Constitution is the basic law, essentially the highest for the country. As the basic law, the Constitution became the Supreme source and basis for the running of the country.However in practice the life of nation and State, the Constitution does not function in reasonable because the Constitution contains many of his weaknesses are seen. It does not guarantee the implementation of a democratic State, and does not guarantee the protection of human rights. Then will be amendment to the constitution to answer problems faced by the nation and the country. Although is done several times, amendments to the constitution, but that constitution amended in fact is considered not sufficient yet to answer nation’s problems in state of healthy and democratic.Then arise by elements of this nation’s insistence to do further amendment of the Constitution in order to comprehensively Constitution become more perfect and thus able to answer constitutional issues of the present and future state of nation’s life constantly evolves dynamically.
Penyadapan Pada Internet Melalui Website Camera Sebagai Sarana Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi On Line Antonius Sudirman; Nitha Vandeuw
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the problems, the effectiveness of wiretapping (interception) on the internet using a web camera in the law enforcement of prostitution on line via video-converence. The aim of which is to gain the analysis of the effectiveness of wiretapping of the internet using web  camera in the law enforcement of online prostitution case trough a video conference on 17 years of age or older. For the purpose, data collection is done through the study of documents and interviews with makassar Polwiltabes (Regional Police Office) investigators and the cam frog user. ............
TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Agnes Sutarnio; Iwan Setiawan Djaya
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas ulasan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penerapankeadilan restoratif dalam integrasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan  pembahasan dan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratifdalam sistem peradilan pidana terintegrasi telah diterapkan di Indonesia baik oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan meskipun penerapan prinsip-prinsip ini tidak dimaksimalkan karena hanya ditetapkan terbatas dan parsial dalam undang-undang dan peraturan khusus dan belum diatur berdasarkan KUHP Indonesia.Kata Kunci: Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Kerugian Keuangan Negara Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi Andreas Lumme
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Basic Problems in the discussion is a perspective of the perspective of criminal law agains corruption and the state finance act which harm the state treasury. The methode is the normative approach, combined with a practical approach. The state treasury according to legal perspective of the criminal act of corruption has abroad meaning, that covers the emntire wealth of the country......
Aspek Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Baso Madiong
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Prinsiple of the land acqusition for construction of public interest since the beginning set in the regulation of the Minister Home Affair No. 15 in 1975 until the endorsement of Perpres (Presidential Regulation) No. 65 in 2006, Regarding the deliberation grant restitusions causes legal controversi. ..................
Nilai Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Penggugat dan Tergugat Paulus Tiku Taru Padang
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Papper Adresses the  issue of how the value of the testimony of the witnesses presented by the plaintiffs and defendants. The research is  conducted with a case study that has been done in the state court of Makale. The purpose of this research is to know the value of the testimony of the witnesses presented by the plaintiffs and defendants. .........................
Aspek Hukum Corporate Social Responsibility Dalam Hukum Positif Indonesia Almusawir SH
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Company is considered as the source of damage to the environment, exploiting natural resources and merely concerned with corporate profits. Many companies involve and empower the community just to get sympathy, yet indeed it's the companiy's responsibility to give a different concept in which a company voluntarily donates something for a better community and cleaner environment. ..............................
Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Marcel Seran
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The nature of the science of law is often questioned. The question is with regard whether or not the law belongs to a science. If it belongs to a science, then what science is it categorized? Does it belong to social, natural or human science? A debate on this is certainly interesting, because some argue that the law is a natural science. ...........................

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2011 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum