Journal of Comprehensive Science
This journal publishes research articles covering multidisciplinary sciences, which includes: Humanities and social sciences, contemporary political science, Educational sciences, religious sciences and philosophy, economics, Engineering sciences, Health sciences, medical sciences, design arts sciences and media. Published articles are from critical and comprehensive research, studies or scientific studies on important and current issues or reviews of scientific books.
Articles
48 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)"
:
48 Documents
clear
<![CDATA[Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia ]]>
<![CDATA[Novalyn Karim, Nadila]]>;
<![CDATA[Ch. Thalib, Mutia]]>;
<![CDATA[T. Mandjo, Julius]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.366
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor yang tidak Berlabel Bahasa Indonesia. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia ialah Banyaknya permintaan konsumen atas produk pangan impor; Kurangnya pengetahuan pelaku usaha; dan Kurangnya pengawasan pemerintah. Ketentuan Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Atau Minuman Impor yang Berlabel Bahasa Indonesia terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan khususnya pada BAB III yang menyebut bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan label berbahasa Indonesia melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan berupa embos atau tercetak; ditempei atau melekat secara utuh; atau dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan, dan dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat keterangan mengenai nama barang, asal barang, identitas pelaku usaha, dan informasi lain sesuai dengan karakteristik barang, termasuk keberadaan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebut pencatuman label dalam kemasan pangan ditulis atau dicetak menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat tentang Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor dan lain sebagainya. Olehnya, konsumen harus lebih cerdas dan teliti sebelum membeli, dengan memastikan apakah produk tersebut memiliki izin edar BPOM, membeli produk sesuai kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan khususnya memperhatikan label lengkap berbahasa Indonesia]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Yang Diberikan Kepada Konsumen Yang Dirugikan Akibat Travel Umrah Ilegal ]]>
<![CDATA[Fajrily S. M. Lihawa, Juniar]]>;
<![CDATA[Mohamad Kasim, Nur]]>;
<![CDATA[Meiske Kamba, Sri Nanang]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.367
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pertanggung jawaban dari pelaku usaha travel umrah ilegal di kota gorontalo 2) upaya hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat travel umrah ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Setelah semua data terkumpul, dalam penelitian data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan di analisis secara deskriftif dengan menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pertanggung Jawaban dari Pelaku Usaha Travel Umrah Ilegal di Kota Gorontalo terdiri dari 2 yaitu dari segi keperdataan Travel Muthmainnah tidak memberikan kompensasi atau ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada 49 orang korban, akan tetapi pelaku memberikan pertanggungjawaban kepada 11 orang korban dengan memberangkatkan mereka menggunakan travel lain yang sudah terdaftar. Sedangkan dari segi pidana, pelaku usaha dijerat dengan Pasal 122 juncto Pasal 115 Undang – undang No 8 tahun 2019 tentang penyelanggara ibadah haji dan umrah. dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun. 2) upaya hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan yaitu upaya hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri kota gorontalo. Pelaku usaha dijerat dengan Pasal 122 juntco Pasal 115 Undang – undang No 8 tahun 2019 tentang penyelanggara ibadah haji dan umrah dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun.]]>
<![CDATA[Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Asmara, Ayu]]>;
<![CDATA[Mohamad Kasim, Nur]]>;
<![CDATA[Abdussamad, Zamroni]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.368
<![CDATA[Perkawinan merupakan wujud dari hubungan ikatan setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai kebutuhan agar saling memahami dan dapat melangsungkan perkembangan hidup. Pada setiap manusia selalu mengikuti perkembangan adat, budaya, serta peraturan yang berbeda dalam setiap kemajuan zaman. Untuk itulah perkawinan begitu penting, yang berguna untuk terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis. Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu hal yang penting dalam perkawinan di Indonesia dikarenakan dapat menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Penelitian ini mendiskusikan tentang bentuk kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Telaga Biru dan akibat hukum yang terjadi akibat adanya kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan umur di Kecamatan Telaga Biru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pengumpulan datanya berupa pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama, para orangtua dan pelaku pernikahan di bawah umur dengan jumlah 3 responden, serta kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Faktor Penyebab yang menyebabkan terjadinya kelalaian pencatatan nikah pada anak dibawah umur yaitu adanya faktor internal dan adanya faktor eksternal.]]>
<![CDATA[Kedudukan Pasal 321 KUHperdata Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Studi Kasus Di Kota Gorontalo) ]]>
<![CDATA[Abdullah, Farida]]>;
<![CDATA[H. Thalib, Mutia]]>;
<![CDATA[Yutye Imran, Suwitno]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.369
<![CDATA[Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kwajiban bagi anak untuk menjaga dan menafkahi orang tuanya ketika orang tua tersebut tidak mampu. Hal ini dikenal dengan kewajiban alimentasi. Akan tetapi, hal tersebut penting untuk ditelaah lebih lanjut terhadap praktek dan kedudukannya di Kota Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah kedudukan Pasal 321 KUHPerdata tentang alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo dan akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di kota Gorontalo dengan menggunakan proses wawancara dalam tekhnik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 321 KUHPerdata mempuntyai kedudukan berupa adanya hubungan hukum berupa kewajiban dari anak dalam menjaga dan menafkahi orang tuanya. Faktanya, ketentuan pasal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya di Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan tidak diberikannya nafkah kepada orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati oleh anaknya. Sehingga pemenuhan hak-hak dari orang tua yang ditempatkan di Griya Lansia Jannati hanya dilakukan sepenuhnya oleh pengurus Griya Lansia Jannati. Adapun, Akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban alimentasi anak terhadap orangtua di Kota Gorontalo ialah adanya pelimpahan kewajiban dalam hal alimentasi yang seharunsya dilakukan oleh anak justru dibebankan kepada griya lansia jannati, orang tua rentan terhadap kondisi darurat yang tidak bisa terpantau seluruh aktifitasnya, serta adanya sanksi hukum yang dapat diterapkan pada anak yang tidak menjalankan kewajiban alimentasi terhadap orang tuanya]]>
<![CDATA[Eksistensi Precautionary Principle Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Agraria Di Indonesia ]]>
<![CDATA[A. Abdul, Hajril]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.370
<![CDATA[Lingkungan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan memperoleh kehidupan yang sehat. Sehingga pemerintah perlu mengaturnya dalam kebijakan yang dilandasi dengan dasar hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial, dan ramah lingkungan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan, yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan precautionary principle prinsip ini mengandung makna kehati-hatian dalam menghadapi tantangan baru salah satunya berupa perkembangan teknologi. Sikap kehati-hatian ini bukan dipahami sebagai ketidakmauan untuk bertindak atau kurangnya keberanian untuk menghadapi tantangan baru, namun sebaliknya, sikap kehati-hatian bagi para perumus kebijakan publik diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai suatu produk atau kegiatan khusus dimana di dalamnya terdapat kecurigaan bahwa produk atau kegiatan tersebut mengandung potensi bahaya bagi masyarakat luas namun di waktu yang sama bahaya tersebut belum dimengerti karena belum adanya bukti-bukti ilmiah]]>
<![CDATA[Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah ]]>
<![CDATA[Yusuf Hasan, Slamet]]>;
<![CDATA[Almoravid Dungga, Weny]]>;
<![CDATA[Yutye Imran, Suwitno]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.371
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris yang menggunakan data primer dan bersumber dari fakta lapangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo karena kurangnya respon dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindihnya hak kepemilikan (sertifikat ganda); Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga melahirkan suatu proses migrasi dan urbanisasi, sementara ketersediaan lahan jumlahnya tetap, dan menjadikan tanah sebagai komoditi ekonomi yang nilainya sangat tinggi pada setiap jengkalnya sehingga dipertahankan sedemikian rupa oleh masing-masing orang; Nilai ekonomis tinggi dan kemiskinan banyak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tanah, masyarakat miskin tentu menghadapi masalah ketimpangan struktur atas penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan serta kepemilikan lahan pertanian yang digarap. Selain itu, terbatasnya akses terhadap tanah pun menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, khususnya terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang bisa diakses masyarakat miskin akibat pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya; Kesadaran masyarakat meningkat, dimana masyarakat mulai paham dan menyadari akan kebutuhan dan kepentingan pengurusan tanah yang mesti ditetapkan secara legal formal. Olehnya, masyarakat kemudian melakukan upaya apapun demi mempertahankan hak miliknya terutama berkaitan dengan masalah tanah untuk mendapatkan legal standing yang kuat, dengan menempuh penyelesaian baik secara kekeluargaan maupun melalui proses hukum di pengadilan. Olehnya, Badan Pertanahan kiranya melakukan pemetaan ulang dengan melaksanakan survei ke lokasi yang masih banyak tanah belum terdaftar untuk meminimalisir oknum dalam pembuatan sertifikat ganda tanah yang merugikan, dan masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah terhadap pendaftaran tanah, dengan memberikan informasi dan data yang jelas demi tertibnya administrasi di badan pertanahan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda ]]>
<![CDATA[Patrya Karim, Marsella]]>;
<![CDATA[Almoravid Dungga, Weny]]>;
<![CDATA[Rahma Y. Mantali, Avelia]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.372
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat dengan kepemilikan ganda dan untuk mengetahui akibat hukum dari sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo diperoleh hasil bahwa bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat ganda yaitu melalui : peningkatan sistem pendaftaran tanah, pengawasan dan audit internal, penegakan disiplin dan sanksi, mencabut hak atas sertifikat tanah palsu, penyuluhan dan edukasi, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Adapun akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya sertifikat ganda yaitu : ketidakjelasan kepemilikan, kerugian finansial, kesulitan dalam transaksi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendaftaran tanah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Komparasi Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Musa, Dela Kartika]]>;
<![CDATA[Mohamad Kasim, Nur]]>;
<![CDATA[Alhasni Bakung , Dolot]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.373
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengkaji komparasi kedudukan hukum ahli waris pengganti serta persamaan dan perbedaannya dalam perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan seta pendekatan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan menurut Kompilasi Hukum Islam, cucu dapat menggantikan orang tua yang meninggal lebih dulu sebagai pewaris, tetapi bagian yang diterima oleh cucu tidak selalu sebesar orang tua. Bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang setara. Baik cucu laki-laki maupun perempuan, baik dari garis ayah maupun ibu, berhak mewarisi atau menggantikan orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Menurut KUHPerdata, sistem penggantian ini tidak hanya berlaku bagi cucu, tetapi juga bagi keponakan dan saudara kandung yang digantikan oleh anak-anak mereka. Secara prinsip, konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dengan KUHPerdata. Keduanya menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, di mana posisi ayah digantikan oleh anaknya. Perbedaannya, dalam KHI, penggantian ahli waris hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah, artinya hanya cucu yang dapat menggantikan orang tua mereka, sedangkan dalam KUHPerdata, penggantian dapat terjadi dalam garis lurus ke samping dan cabang-cabang garis lurus ke samping.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Lestari, Nurdiana]]>;
<![CDATA[Almoravid Dungga, Weny]]>;
<![CDATA[Yutye Imran, Suwitno]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.374
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara Yuridis Normatif Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan Hukum Perundang-Undangan dimana pendekatan ini adalah riset pustaka atau biasa disebut library research, Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yurisprudensi yaitu dengan menganalisis Undang-Undang. Sehingga penelitian ini akan dikembangkan dengan inovasi yang memadukan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan baru yang diteliti tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil penelitian menyatakan Kajian Secara Yuridis Normatif terhadap ganti rugi dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah Di prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 bahwa Penilaian ganti kerugian dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan , nilai ganti rugi yang dinilai oleh penilai adalah nilai disaat pengumuman penetapan ganti rugi .lembaga pertanahan mengumpulkan penilaian yang telah ditetapkan untuk dilakukannya penilaian atas objek pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan penilaian dari Musyawarah/Putusan Pengadilan Negeri/Putusan Mahkamah Agung. Setelah pemerian ganti kerugian penerima ganti kerugian wajib Sedangkan Perlindungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Terkait perlindungan hukum yang diberikan, maka secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Peranan Orang Tua Dalam Mewujudkan 10 ( Sepuluh ) Hak-Hak Anak Menurut Persfektif Islam ]]>
<![CDATA[Adawiyah, Rabiatul]]>
<![CDATA[ Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jcs.v2i6.375
<![CDATA[Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia membutuhkan interaksi satu sama lain. Manusia harus mematuhi aturan norma sosial. Ada beberapa definisi tentang Makhluk Sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Makhluk Sosial adalah manusia yang memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Sedangkan menurut DR. Elly M. Setiadi, menjelaskan bahwa Makhluk Sosial adalah makhluk yang dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari pengaruh orang lain. Demikian pula seorang anak membutuhkan peran orang tuanya sebagai tempat perlindungan, pendidikan, dan pengawasan. Menurut Suryono Sukanto (1985, h 268), menjelaskan bahwa peran merupakan kedudukan yang sangat dinamis dalam aspek kehidupan. Seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalankan suatu peran berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, h 802), orang tua memiliki arti bapak kandung atau ibu kandung, ada juga yang diartikan sebagai orang yang lebih tua karena kepintaran, kecerdasan atau keahliannya. Peran orang tua sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Islam mengajarkan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan peran orang tua dalam memberikan hak-hak anak.]]>
