cover
Contact Name
Ika Kusumaningtyas
Contact Email
tyas.kusuma@ugm.ac.id
Phone
+628988833412
Journal Mail Official
bkm.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Bersama Jurnal, Lt. 2 Atas Kantin IKM, FK-KMK UGM Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Berita Kedokteran Masyarakat
ISSN : 02151936     EISSN : 26148412     DOI : https://doi.org/10.22146/bkm.v37i2.2320
Core Subject : Health,
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Public Health and Community Medicine) is a peer-reviewed and open access journal that deals with the fields of public health and public medicine. The topics of the article will be grouped according to the main message of the author. This focus covers areas and scope related to aspects of: - Epidemiology - Infectious diseases control - Clinical Epidemiology - Environmental Health - Occupational Health - Healthy City - Public Health and Primary Health Care - School of Health Promotion - Healthy lifestyles - Health promotion - Health and Social Behavior - Tobacco and smoking - Adolescent Health - Public Health Nutrition - Maternal and Child Health - Reproductive Health - Population Health - Health of Vulnerable People - Social Determinants of Health - Water, Sanitation and Hygiene - Human Resource Management
Articles 1,528 Documents
Sukma desi alternatif menjaring kader kesehatan di Kabupaten Boyolali Putut Wisnu Nugroho; Yunita Arisanti
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.162 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37501

Abstract

Kader kesehatan sangat diharapkan sebagai komponen integral tenaga kerja kesehatan untuk pembangunan kesehatan (Susanto et al.). Dukungan terbesar untuk persoalan kesehatan masyarakat Boyolali selama ini datang dari para kader kesehatan. Namun berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, jumlah kader kesehatan di Boyolali semakin menurun. Ada 10.000 kader yang terdata di tahun 2014, sedangkan pada tahun 2017 tersisa 6.900 kader (Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali) . Artinya setiap tahun terjadi penurunan sekitar 1.000 kader. Setelah dianalisa, penurunan jumlah kader ini bersifat alamiah. Sebagian besar kader adalah mereka yang telah mengabdi untuk jangka waktu yang sangat panjang, beberapa bahkan lebih dari 30 tahun pengabdian. Sedangkan proses regenerasi tidak berlangsung cepat. (Laverack and Labonte). Dalam paper ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dari dokumen dan literatur yang tersedia. Paper ini ingin menunjukkan pengalaman menjaring kader kesehatan di Kabupaten Boyolali dengan sebutan Sukarelawan Kader Muda Kesehatan Desa Siaga (SUKMA DESI). Jumlah Anggota Sukarelawan Kader Muda Kesehatan Desa Siaga (SUKMA DESI) pada Tahun 2017 sejumlah 1000 orang . Anggotanya diutamakan berasal dari Karang Taruna Desa , generasi muda yang berasal dari pelajar SMP dan SMA, SBH (Saka Bakti Husada ), dan Mahasiswa. Rumah Sekretariat Sukma Desi sejumlah 1 rumah, dan 2 rumah dalam tahap proses penetapan dari Kabupaten. Agar penjaringan kader dapat dilaksanakan lebih efektif, pemerintah daerah lain dapat menggunakan pendekatan terhadap komunitas yang memiliki massa misalnya komunitas mobil, komunitas sepeda motor, komunitas olahraga dan lain-lain. Selain itu itu perlu dipikirkan untuk menggunakan aplikasi informasi untuk memudahkan pendataan anggota kader muda kesehatan.
The refreshing course program and an introspective survey on occupational health efforts for informal industry in the catchment areas of Srandakan Public Health Center in Bantul: a case report Noor Alia Susianti; Fifi Sumarwati; Budi Setyowati; Suhandriyah Suhandriyah
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.236 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37506

Abstract

Purpose: Srandakan sub-district as one of the sub-district in Bantul which has a lot of informal industry that caused a lot of work-related accidents and health problems. These problems can be prevented. One of the prevention is by increasing public health programs in UKK (Upaya Kesehatan Kerja). Primary health care’s UKK programs include annually refreshing and introspective or self-assessment programs that can help the informal industry to implement occupational health and safety, develop UKK station, and UKK cadres couching. The implementation of occupational safety and health (OSH) and UKK is expected can decrease the prevalence of work-related accidents and health problems in the informal industrial sector.Conclusion: The UKK caders’ knowledge about the implementation of occupational health and safety and UKK is still poor. Annually refreshing program is so important to improve caders’ knowledge and understanding. The introspective programs showed that not many informal industries those have UKK station. The role of UKK programmer in primary health, i.e. general practitioners and nurses, and also the government have an important influence in developing, monitoring, and evaluating the implementation of occupational health and safety programs.
Sistem surveilans gizi buruk Kabupaten Temanggung (Studi tahun 2017)
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.645 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37507

Abstract

Pada tahun 2014 dan sebelumnya kasus gizi buruk di Kabupaten Temanggung masih tinggi, tetapi mulai tahun 2015 kasus gizi buruk di Kabupaten Temanggung menunjukan penurunan signifikan. Tahun 2014 jumlah kasus gizi buruk mencapai 220 kasus, turun menjadi 25 kasus pada tahun 2015 dan 17 kasus pada tahun 2016. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem surveilans gizi buruk yang ada di Kabupaten Temanggung, perlu diadakan evaluasi sistem surveilans gizi buruk. Penelitian menggunakan metode descriptive research. Pengambilan sampel menggunakan total sampel yaitu terdapat 26 responden yang terdiri dari 25 puskesmas dan dinas kesehatan (25 responden petugas gizi puskesmas dan 1 responden petugas gizi dinas kesehatan). Penilaian pada kualitas sistem surveilans untuk mendeteksi gizi buruk secara cepat. Poin utama yang menjadi penilaian adalah Sensitivity (sensitif), Timeliness (tepat waktu), dan Completeness (kelengkapan). Pelaporan keseluruhan (100%) menggunakan sistem online dengan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang di kembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Sistem SIPT tersebut mempermudah dinas kesehatan untuk mengingatkan saat mendekati deadline pengumpulan laporan, sehingga mayoritas (88%) laporan dapat dikumpulkan tepat waktu (timeliness). Setiap pelaporan mendapat feedback berupa kroscek ulang terkait data dari dinas kesehatan, sehingga seluruh (100%) laporan lengkapan. Keseluruhan (100%) penentuan kasus gizi buruk menggunakan standar berat badan per umur (BB/U). Sistem surveilans gizi buruk yang ada di Kabupaten Temanggung sudah tepat waktu, lengkap dan sensitif dalam menemukan kasus gizi buruk. Beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran bagi kabupaten lain dalam pengelolaan sistem surveilans gizi buruk adalah motivasi petugas dan upaya mempermudah pelaporan sistem surveilans.
Evaluation of the completeness and timeliness nutrition surveillance data reporting in Wonogiri district, Central Java province, 2017 Ika Puspita Asturiningtyas; Trisno Agung Wibowo; Suprio Heryanto
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.963 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37508

Abstract

Some of the nutrition problems still found in Wonogiri district. To solve that problems, completeness, and timeliness of the nutrition surveillance data reporting are needed so the data can be used as the basis for making policy appropriately. Evaluation of nutrition surveillance system was conducted to find out completeness and timeliness of the nutrition surveillance data reporting. This was an evaluative study using quantitative descriptive analysis which conducted from December 2017 to January 2018. Subjects of this study were nutritionists in District Health Office and 25 Primary Health Care (PHC) which selected randomly using Slovin samples size. Data collected by interviews and observation on surveillance data reporting form. PHC that reported complete data were 6 PHC (24%). One PHC (4%) did not report malnutrition data due to poor of time management. Ten Puskesmas (40%) did not report Hemoglobin data because they assumed that it was the duty of the laboratory officer or midwife. Three PHC (12%) did not report exclusive breastfeeding data every month, because they consider that the data should be collected only once every six months. Nine PHC (36%) did not report goiter data because they considered that it was no need to report if no cases. Most PHC (52%), never report the data timely. Most nutritionists (84%) had another duty that inhibits them to finish the surveillance data timely. Only two PHC (8%) whom the nutritionists had another duty but always report the data timely. Completeness and timeliness of the nutrition surveillance data reporting were still unsatisfying. PHC should be encouraged to collect data completely and timely. The data collection procedure should be fixed on the indicator collected and the time period in the data collection.
Investigation of Measles Outbreak in a School, Blora District, Central Java, Indonesia 2016 ahmad musyafa
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 33, No 5 (2017): Proceedings of the 1st UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (888.141 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37570

Abstract

Background: On December 6, 2016 Blora District Health Office (DHO) received a reports of four suspected measles cases from Jiken Public Health Centers (PHC). All cases were from a Public High School.  Field investigation was conducted to characterize the outbreak. Methods: We conducted active case finding to find additional cases. We defined a case as students from affected high school with skin rash and influenza like syndrome and/or conjunctivitis, and/or blood test positive for IgM for measles during August 29 to December 28, 2016. Primary data were collected by interviewing patients and their parents or care giver. Secondary data were collected from Blora DHO, PHC and schools.Results: Of 270 students, 44 were matched to our case definition. We found 14 cases were from a high school. The first case was a student who had sibling with measles in his house and student of a Kindergarten. Additional 27 cases were identified during our investigation in the Kindergarten. We found that the first case in this kindergarten have had a contact with her family who had measles after returned form other province. Of 44 cases, 14 cases were from high school, 27 from kindergarten, and 3 cases from community. The highest Attack Rate (AR,56.8%) was children aged 5 – 10 years, children who attend kindergarten (39.7%).Immunization coverage data was not available at DHO or PHC, and most of the care giver were no remember the measles immunization status of their children.  Conclusion: The measles outbreak has a Public High School and a Kindergarten in from Agust-Desember 2016. The late detection of measles cases has contributed to this outbreak. Improvement of immunization and surveillance systems for prevention of future outbreak. Provision of Vitamin A and ORI was conducted to contain the outbreak
Evaluation of DHF Surveillance System in District Blora 2017 ahmad musyafa
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 33, No 5 (2017): Proceedings of the 1st UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3871.135 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37571

Abstract

Background: In the last 49 years, dengue has emerged as a major health problem in Indonesia. Prevention and control of endemic diseases is done by improving surveillance system. Objective: Evaluation of DHF surveillance system in District of Blora 2017 Method: Descriptive observational study in the form of evaluation. The subjects were 26 DHF surveillance officers at public health center and 2 surveillance officers of Blora District Health Office. Data were collected by interview and observation. Result: surveillance system in PHC and hospital identify cases with clinical case report so that sensitivity is needed for early detection. The case definition has high sensitivity. All health centers have followed the guidelines from the Ministry of Health and WHO but the cases are found only as a suspect due to laboratory examination only thrombocyte and hematocrit, can not be analyzed trends of events either graph (weekly, monthly, yearly) minimal and minimum time series pattern. During 2016 in Blora District 713 reported cases of dengue with CFR 1.26. Availability of DHF guidebook (65.38%), nurse 53.85%, 0% healthiness. Of the 26 PHC, 65.38% of the surveillance personnel have never had training with 100% having double duty. Ability to process and analyze data below 40%, accuracy and completeness of report below 60% (Ewars) and 42% (STP). The immediate response has been made by the health department but not yet at the puskesmas level because the DHF report is still awaiting information from the active surveillance of the health department at the hospital in Blora. Discussion: This study emphasizes the need for laboratory-based dengue surveillance systems especialli trained personnel. Education and training is a supporting factor in improving DHF surveillance system especially in processing, analyzing and presenting data for guidance in making policy in Blora Regency.
Tuberculosis: Case Finding in Public Health Center of Blora, Indonesia ahmad musyafa
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 33, No 11 (2017): Proceedings of the 2nd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bkm.37572

Abstract

Background: Tuberculosis is a disease of international concern. Control measure have been implemented in the World and Indonesia. One of the indicators of TB prevention program in Indonesia is Case Notification Rate (CNR), through case finding to screen of suspected TB, physical examination, laboratory and diagnosis Objective: Implementation of TB case finding program in Blora Distric, Indonesia, 2017 Methods: A descriptive observational study of evaluation. Subjects were 12 TB programmers at Public Health Center, 12 laboratory workers and 1 supervisor of Blora District Health Office. Data were collected by in-depth interviews and observations on input, process, output and outcome aspects. Results: Input aspect, 75% of respondents have double job, with duration of >5 years (75%) and was followed TB training >5 years (66%). Aspects of process, planning, budget requirements, targeting above 90%. Increase internal lineage (58%). Implementation already uses active search (92%) and passive (67%). Involvement of health cadres is not optimal, people are more confident to health workers in the village. PPM has not gone well (17%) so many patients are not reported in PHC. Clinics, hospitals and private practice doctors have not yet applied DOTS strategy treatment. Monitoring and evaluation has been done by wasor >2 times/year 33% and <2 times/year 67%. The CNR output aspect of 2016 128/100.000 population is below the national target of 316/100.000 population. Outcome aspect consists of 91.1% cure rate and 3.5% death. Conclusions: Overall TB case finding in Blora has gone well. But there are still shortcomings in the input aspect, needs to improve the skills of TB programmers with training and refresher.  On process aspect is still necessary increasing PPM by involving the private sector, hospitals and polyclinics, involving the village midwife actively encompassing TB cases cross program and sector network. So it can increase the CNR TB in Blora. 
Kesiapan ibu dalam melahirkan sehat di wilayah kerja Puskesmas Brebes Jawa Tengah Irene Jesihka Pandiangan; Ede Surya Darmawan
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 11 (2018)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bkm.37591

Abstract

Mother's readiness in healthy childbirth in Brebes Health Center of Central JavaPurpose: Although health workers have made classes of pregnant women to have a healthy childbirth, very few evaluations of these programs existed for Indonesian context. This study examines health workers and socioeconomic factors effects on mother's readiness to deliver healthy children. Methods: A survey of 100 pregnant women in the working area of the Brebes Health Center in Brebes Regency, Central Java Province, in 2018. Data collection using questionnaires and pregnancy records in the MCH Handbook. Results: A quarter of pregnant women in this study were not ready for a "healthy childbirth process" (24%). Mothers with higher education have three and a half times more than those with low education. Mothers who received health support in the ANC were three times more prepared than those who did not need ANC support. Conclusions: Most pregnant women have adequate readiness to deliver a healthy child. Mothers with low education were less likely to be ready to have a healthy childbirth. Health worker support to mothers during antenatal care is critical for a healthy childbirth. Puskesmas workers should reach mothers who have no ANC visit and educate them, in particular, those from low-education mothers.
Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Peran Anak Sekolah Dasar di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Dalam Mencegah Masalah Gizi Efforts to Improve Knowledge and Role of Primary School Children in Kima Bajo Village, Wori Subdistrict, North Minahasa District In Preventing Nutrition Problem Nancy Swanida Malonda
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 33, No 11 (2017): Proceedings of the 2nd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.028 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37593

Abstract

Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang Gizi Seimbang, dan Status Gizi melalui pemberian informasi dan edukasi bagi anak sekolah dasar. Metode : Kegiatan  dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2017, pada anak sekolah kelas 4 dan 5 di SD Negeri Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Adapun kegiatan yang terlaksana yaitu, Penyuluhan gizi seimbang,   pelatihan   pengukuran berat badan, tinggi badan, cara perhitungan  IMT dan cara interpretasi IMT menurut umur menggunakan grafik BMI-for-age WHO (2007), dilakukan juga penilaian status gizi pada anak sekolah. Bagi pihak sekolah diberikan bantuan 1 unit alat ukur berat badan (timbangan badan) dan 1 unit alat ukur tinggi badan (mikrotoa). Hasil : Anak sekolah mengetahui dan mampu melaksanakan pengukuran Berat badan dan tinggi badan, menghitung IMT dan menilai status gizi serta  memahami gizi seimbang. Berdasarkan Penilaian  status gizi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 17.8 % berstatus gizi kurus, 7.2% status gizi obes, dan 75% status gizi normal.   Pihak sekolah menerima bantuan 1 unit alat ukur berat badan (timbangan badan) dan 1 unit alat ukur tinggi badan (mikrotoa). Simpulan : Pemberian informasi dan edukasi bagi anak sekolah dasar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menilai status gizi dan gizi seimbang.
Kondisi kesehatan masyarakat kelompok adat terpencil (KAT) di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat Afrina Siska
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.764 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37595

Abstract

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kelompok Adat Terpencil, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ditinjau dari segi habitatnya, tempat tinggal KAT dapat dikelompokkan:  komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi atau daerah pegunungan; komunitas adat yang tinggal di dataran rendah atau daerah rawa serta daerah aliran sungai; komunitas adat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah perbatasan; komunitas adat yang tinggal di atas perahu atau daerah pinggir pantai serta pulau-pulau terpencil. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat terdapat sekelompok masyarakat yang tergolong KAT, masyarakat biasanya berbentuk komunitas kecil, bersifat tertutup dan homogen. Kemudian pranata social masyarakat ini bertumpu pada kekerabatan. Dimana proses barter masih menjadi transaksi jual beli mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.Secara geografis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat jauh tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti kondisi geografis, akses bidang pelayanan kesehatan dan juga akses pelayanan sosial ekonomi. Dalam bidang pelayanan kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti tenaga medis dan paramedis yang susah menjangkau lokasi KAT. Dengan kondisi yang seperti ini menjadikan masyarakat sebagai korban kerentanan disintegrasi social dan eksploitasi social ekonomi.Paper ini ingin mengetahui kebijakan operasional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada KAT di Kabupaten Mentawai; 2) menentukan kendala yang dihadapi pada pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan; dan 3) menentukan pola pelayanan Kesehatan KAT yang diinginkan/direncanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini merupakan review dari jurnal tentang pelayanan kesehatan untuk KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada umumnya kebijakan operasional secara umum sama, Cuma lebih ditekankan ke beberapa daerah yang mana penetapan kebijakan pada awalnya diserahkan ke dinas kesehatan, tetapi dengan kebijakan operasional sekarang ini, penetapan kebijakan sudah diserahkan ke masing-masing puskesmas dan yang menjadi penanggungjawab kegiatan adalah puskesmas masing-masing dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan Biaya Operasional Puskesmas (BOP). Kendala yang dihadapi pada pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan seperti : Kejadian gempa; Cuaca buruk; Mahalnya transportasi; Sulit melaksanakan kegiatan yang berbasis masyarakat; Petugas kesehatan tidak semua ada di desa. Pola pelayanan kesehatan jangka panjang: Petugas kesehatan diberi tunjangan daerah; pelayanan khusus untuk daera-daerah terpencil oleh tenaga dari pusat; ada pustu; melengkapi sarana dan peralatan kebutuhan lainnya; masyarakat yang sakit keras dibantu biaya pengobatannya; ada petugas spesialis dibidangnya. Jangka pendek  pemenuhan SDM di masing-masing faskes; pembinaan petugas kesehatan mengenai preventif dan kuratif; kelengkapan alat dan pasokan obat dicukupi; peningkatan kegiatan posyandu; imunisasi 1 kali sebulan; listrik dari tenaga surya diaktifkan.

Page 59 of 153 | Total Record : 1528


Filter by Year

2003 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 42 No 02 (2026) Vol 42 No 01 (2026) Vol 41 No 12 (2025) Vol 41 No 11 (2025) Vol 41 No 10 (2025) Vol 41 No 09 (2025) Vol 41 No 08 (2025) Vol 41 No 07 (2025) Vol 41 No 06 (2025) Vol 41 No 05 (2025) Vol 41 No 04 (2025) Vol 41 No 03 (2025) Vol 41 No 02 (2025) Vol 41 No 01 (2025) Vol 40 No 12 (2024) Vol 40 No 11 (2024) Vol 40 No 10 (2024) Vol 40 No 09 (2024) Vol 40 No 08 (2024) Vol 40 No 07 (2024) Vol 40 No 06 (2024) Vol 40 No 05 (2024) Vol 40 No 04 (2024) Vol 40 No 03 (2024) Vol 40 No 02 (2024) Vol 40 No 01 (2024) The 12th UGM Public Health Symposium Vol 39 No 12 (2023) Vol 39 No 11 (2023) Vol 39 No 10 (2023) Vol 39 No 09 (2023) Vol 39 No 08 (2023) Vol 39 No 07 (2023) Vol 39 No 06 (2023) Vol 39 No 05 (2023) Vol 39 No 04 (2023) Vol 39 No 03 (2023) Vol 39 No 02 (2023) Vol 39 No 01 (2023) Vol 38 No 12 (2022) Vol 38 No 11 (2022) Vol 38 No 10 (2022) Vol 38 No 09 (2022) Vol 38 No 08 (2022) Vol 38 No 07 (2022) Vol 38 No 06 (2022) Vol 38 No 05 (2022) Vol 38 No 04 (2022) Vol 38 No 03 (2022) Vol 38 No 02 (2022) Vol 38 No 01 (2022) Vol 37 No 12 (2021) Vol 37 No 11 (2021) Vol 37 No 10 (2021) Vol 37 No 09 (2021) Vol 37 No 08 (2021) Vol 37 No 07 (2021) Vol 37 No 06 (2021) Vol 37 No 05 (2021) Vol 37 No 04 (2021) Vol 37 No 03 (2021) Vol 37 No 02 (2021) Vol 37, No 1 (2021) PHS8 Accepted Abstracts PHS7 Accepted Abstracts Vol 36, No 12 (2020) Vol 36, No 11 (2020) Vol 36, No 10 (2020) Vol 36, No 9 (2020) Vol 36, No 8 (2020) Vol 36, No 7 (2020) Vol 36, No 6 (2020) Vol 36, No 5 (2020) Vol 36, No 4 (2020) Vol 36, No 3 (2020) Vol 36, No 2 (2020) Vol 36, No 1 (2020) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium Vol 35, No 11 (2019) Vol 35, No 10 (2019) Vol 35, No 9 (2019) Vol 35, No 8 (2019) Vol 35, No 7 (2019) Vol 35, No 6 (2019) Vol 35, No 5 (2019) Vol 35, No 4 (2019) Vol 35, No 3 (2019) Vol 35, No 2 (2019) Vol 35, No 1 (2019) Vol 34, No 11 (2018): Proceedings of the 4th UGM Public Health Symposium Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium Vol 34, No 12 (2018) Vol 34, No 11 (2018) Vol 34, No 10 (2018) Vol 34, No 9 (2018) Vol 34, No 8 (2018) Vol 34, No 7 (2018) Vol 34, No 6 (2018) Vol 34, No 5 (2018) Vol 34, No 4 (2018) Vol 34, No 3 (2018) Vol 34, No 2 (2018) Vol 34, No 1 (2018) Vol 33, No 11 (2017): Proceedings of the 2nd UGM Public Health Symposium Vol 33, No 5 (2017): Proceedings of the 1st UGM Public Health Symposium Vol 33, No 12 (2017) Vol 33, No 11 (2017) Vol 33, No 10 (2017) Vol 33, No 9 (2017) Vol 33, No 8 (2017) Vol 33, No 7 (2017) Vol 33, No 6 (2017) Vol 33, No 5 (2017) Vol 33, No 4 (2017) Vol 33, No 3 (2017) Vol 33, No 2 (2017) Vol 33, No 1 (2017) Vol 32, No 12 (2016) Vol 32, No 11 (2016) Vol 32, No 10 (2016) Vol 32, No 9 (2016) Vol 32, No 8 (2016) Vol 32, No 7 (2016) Vol 32, No 6 (2016) Vol 32, No 5 (2016) Vol 32, No 4 (2016) Vol 32, No 3 (2016) Vol 32, No 2 (2016) Vol 32, No 1 (2016) Vol 28, No 1 (2012) Vol 27, No 4 (2011) Vol 27, No 3 (2011) Vol 27, No 2 (2011) Vol 27, No 1 (2011) Vol 26, No 4 (2010) Vol 26, No 3 (2010) Vol 26, No 2 (2010) Vol 26, No 1 (2010) Vol 25, No 4 (2009) Vol 25, No 3 (2009) Vol 25, No 2 (2009) Vol 25, No 1 (2009) Vol 24, No 4 (2008) Vol 24, No 3 (2008) Vol 24, No 2 (2008) Vol 24, No 1 (2008) Vol 23, No 4 (2007) Vol 23, No 3 (2007) Vol 23, No 2 (2007) Vol 23, No 1 (2007) Vol 22, No 4 (2006) Vol 22, No 3 (2006) Vol 22, No 2 (2006) Vol 22, No 1 (2006) Vol 21, No 4 (2005) Vol 21, No 3 (2005) Vol 21, No 2 (2005) Vol 21, No 1 (2005) Vol 20, No 4 (2004) Vol 20, No 3 (2004) Vol 20, No 2 (2004) Vol 20, No 1 (2004) Vol 19, No 4 (2003) Vol 19, No 3 (2003) Vol 19, No 2 (2003) Vol 19, No 1 (2003) More Issue