Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
473 Documents
<![CDATA[Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Saham Tanpa Disertakan Surat Kuasa Sah Putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/Pn.Lbp ]]>
<![CDATA[Fira Adhisa Rivanda]]>;
<![CDATA[Melissa Lin]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (145.969 KB)
<![CDATA[Peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham sangat dibutuhkan untuk pembuatan akta autentik. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham banyak peristiwa-peristiwa hukum yang disaksikan langsung oleh notaris, salah satunya adalah mengenai hibah saham. Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kewajibannya dan menjaga kepentingan para pihak. Apabila notaris tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka secara umum notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah saham tanpa disertakan surat kuasa yang sah dengan menganalisis putusan nomor 87/Pdt.G/2017/PN. Lbp. Notaris menjadi turut tergugat pada kasus karena notaris turut andil sebagai pihak yang membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham dan akta hibah. Tergugat menggunakan surat kuasa penggugat yang sebenarnya telah dicabut oleh penggugat untuk menghibahkan saham milik penggugat. Sebagai seorang notaris seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat akta tersebut karena akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.Kata Kunci: Akta Autentik, Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Hibah Saham, Surat Kuasa]]>
<![CDATA[Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penggunaan Radio Frequency Identification pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Penunjang Pengenalan Penghadap di Notaris ]]>
<![CDATA[Clifford Erikson Kwandang]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 2 (2020): Notary Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini membahas mengenai pemenuhan prinsip kehati-hatian terhadap tindakan penggunaan cip RFID yang terdapat pada KTP Elektronik sebagai tindakan untuk menanggulangi penggunaan identitas palsu pada saat pengenalan penghadap di Notaris, agar menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya yang mana data yang diperoleh akan dibaca/ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Adapun Analisa data dilakukan dengan secara Preskriptif. Hasil Analisa menyatakan bahwa Notaris hanya bertugas untuk meneliti kebenaran formil dari suatu akta, beban tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya terletak pada kepatuhan Notaris dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, penggunaan RFID dapat melindungi Notaris dalam melalukan pengenalan penghadap karena dengan melakukan proses verifikasi menggunakan cip RFID maka notaris telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN serta penggunaan data biometrik juga memenuhi keautentikan dokumen penduduk yang disyaratkan UU Adminduk. UU Adminduk menentukan dokumen kependudukan/KTP yang sah harus diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka dari itu letak keautentikan dokumen penduduk terletak pada pejabat yang berwenang untuk membuat dokumen kependudukan tersebut.Kata Kunci: Notaris; KTP Elektronik.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Sekutu Pelepas Uang Yang Menyetujui Tindakan CV Berdasarkan Anggaran Dasar CV Dan KUHD: Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 325/PDT.G/2019/PN. SBY ]]>
<![CDATA[Nike Destia Nuralim]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.617 KB)
<![CDATA[Sekutu Komanditer memiliki pertanggungjawaban terbatas atas tindakan dari persekutuan komanditer (CV) selama sekutu komanditer tidak turut serta dalam pengurusan CV walaupun berdasarkan kuasa. Saat ini, terdapat kecenderungan anggaran dasar CV memasukkan ketentuan yang mensyaratkan adanya persetujuan dari sekutu komanditer untuk tindakan tertentu CV yang dilakukan oleh sekutu bertanggung jawab. Akibatnya terdapat perdebatan terkait dengan kewenangan dari sekutu komanditer dalam memberikan persetujuan tindakan CV. Tulisan ini membahas tentang akibat hukum terhadap sekutu komanditer dalam hal anggaran dasar CV menentukan tindakan hukum tertentu CV hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan dari sekutu komanditer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian ini melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang CV dalam KUHD dan praktik di masyarakat serta dikaitkan dengan teori terkait. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa sekutu komanditer yang memberikan persetujuan atas tindakan dari CV dianggap ikut melakukan kepengururan CV berdasarkan kuasa dalam anggaran dasar CV. Atas hal ini maka sekutu komanditer harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian CV. Anggaran dasar CV pun seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan hal itu maka kiranya perlu adanya perubahan pengaturan terkait larangan pengurusan sebagaimana halnya terjadi Belanda yang memberikan peluang sekutu komanditer untuk melakukan kepengurusan berdasarkan kuasa untuk bisa menjamin keberlangsungan bisnis CV.Kata Kunci: Sekutu Komanditer, Persetujuan, Tanggung Renteng]]>
<![CDATA[Status Yuridis Akta Notaris Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Oleh Direksi Yang Berperkara Dengan Perseroannya (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/PDT.G/2016/PN.SBY) ]]>
<![CDATA[Vika Kartika]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (534.147 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. yang mana dalam kasus tersebut terdapat Akta Notaris tentang Berita Acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi yang sedang berperkara di pengadilan dengan perseroan yang dipimpinnya. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan RUPS yang diselenggarakan Direksi selama Direksi berperkara dengan perseroannya dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta RUPS yang dibuat dihadapannya serta akibat hukum atas pembatalan Akta RUPS tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi studi kepustakaan dan studi dokumen serta didukung dengan wawancara terhadap narasumber yang untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi yang sedang berperkara dengan perseroannya adalah tetap sah berdasarkan Pasal 79 jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT dan tidak bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS tersebut hanya sebatas pada formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta. Serta akibat hukum dari pembatalan akta tersebut adalah segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi RUPS.Kata Kunci : Direksi, Direksi menyelenggarakan RUPS saat berperkara di Pengadilan, Rapat Umum Pemegang Saham.]]>
<![CDATA[Akibat Penyerahan Sertipikat Jaminan Yang Dititipkan Kepada Notaris Berdasarkan Bukti Surat Pelunasan Utang Palsu Serta Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Yang Telah Dihapuskan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn) ]]>
<![CDATA[Ayu Indah Damayanti]]>;
<![CDATA[Akhmad Budi Cahyono]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.485 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris dengan Surat Pelunasan Utang Palsu, kemudian dengan surat tersebut digunakan untuk menghapus roya, yang mana utang debitur kepada kreditur belum lunas. Dengan dilakukannya penyerahan tersebut kepada debitur menimbulkan kerugian yang diderita kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban Notaris atas penyerahan Sertipikat Obyek Jaminan kepada Debitur yang didasari pada Surat Pelunasan Utang Palsu; dan proses penjualan obyek jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Adapun tipologi penelitian secara Eksplanatoris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, dan/atau administratif apabila pihak yang dirugikan mengajukan laporan ke Majelis Pengawas. Mengenai kewajiban debitur membayar kerugian kepada kreditur baik kerugian materiil maupun imateriil, dapat dilakukan dengan eksekusi lelang berdasarkan putusan pengadilan. Kata kunci: tanggung jawab notaris, jaminan utang piutang, eksekusi obyek jaminan]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN KUASA YANG MEMUAT KLAUSUL PEMBERIAN KUASA MUTLAK OLEH NOTARIS ]]>
<![CDATA[Tasyah Azhari]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.891 KB)
<![CDATA[Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum larangan kuasa mutlak dalam pembuatan suatu akta. Akta yang dibahas dalam penelitian ini adalah akta notaris yang berjudul akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa. Notaris dalam kewenangannya membuat akta seharusnya berlandaskan dengan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan pelanggaran dalam membuat akta harus bertanggung jawab terhadap aktanya tersebut. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan dalam bentuk Perdata, Pidana, dan Adminsitratif. Dalam hal ini, notaris harus berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat dan kebiasaan dalam masyarakat (etik). Dengan pendekatan yuridis yang berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap akta yang dibuat jika berisikan larangan kuasa mutlak adalah batal demi hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.Kata Kunci: Notaris, Larangan Kuasa Mutlak, Tanggung Jawab Notaris.]]>
<![CDATA[Pembatalan Akta Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Pembina Atas Pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 226/2020/PT.PDG ]]>
<![CDATA[Adzalia Grimaldi Indra]]>;
<![CDATA[Fully Handayani Ridwan]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.813 KB)
<![CDATA[Akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan merupakan produk hukum notaris yang dibuat berdasarkan hasil dari keputusan sirkuler. Walaupun notaris tidak hadir dalam sirkuler tersebut, akan tetapi notaris seharusnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada penghadap terkait peraturan perundang-undangan yang tepat dan harus dipatuhi sebelum menuangkannya dalam bentuk akta yang autentik. Namun, masih banyak notaris yang melanggar kewajibannya tersebut, sehingga menyebabkan akta yang dibuat olehnya menjadi cacat hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang keabsahan prosedur pelaksanaan pemberhentian ketua pengurus yayasan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan dan anggaran dasar yayasan serta akibat hukum terhadap akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan yang dibuat oleh notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan prosedur pemberhentian ketua pengurus yayasan dinyatakan tidak sah karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“Undang-Undang Yayasan”), serta Pasal 27 ayat (4) dan ayat (7) Anggaran Dasar Yayasan. Dengan demikian, akibat hukum terhadap akta keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat pembina yayasan yang dibuat oleh notaris menjadi batal demi hukum, sehingga semua perbuatan hukum yang telah dilakukan dianggap tidak ada serta harus dikembalikan dalam kondisi semula sebelum ketua pengurus yayasan tersebut diberhentikan. Kata kunci: Yayasan, Keputusan Sirkuler Yayasan, Akta Keputusan Sirkuler Yayasan]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Terhadap Developer Yang Melakukan Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan) ]]>
<![CDATA[Zipora .]]>;
<![CDATA[Abdul Salam]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.265 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai putusan-putusan pengadilan yang menentukan kekuatan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas satuan rumah susun dalam hal developer melakukan wanprestasi berdasarkan studi putusan-putusan pengadilan. Mengingat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) yang memberikan rumusannya bersifat fakultatif sehingga developer dapat membuat PPJB di bawah tangan. Diikuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah yang di dalamnya mengatur bahwa PPJB dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi perspektif pengadilan memandang kekuatan hukum PPJB atas satuan rumah susun terhadap developer yang melakukan wanprestasi dan perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun dengan PPJB yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perspektif pengadilan menentukan PPJB sebagai perjanjian yang sah menurut hukum. perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli satuan rumah susun terhadap developer yang wanprestasi dapat berupa ganti rugi, dapat pula berupa pemenuhan perjanjian apabila masih dimungkinkan dengan diikuti adanya pemberian denda keterlambatan dari developer. Kata kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun, Developer, Wanprestasi.]]>
<![CDATA[Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Didasarkan Pada Keterangan Palsu (Studi Terhadap Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg) ]]>
<![CDATA[M Akbar Nasution]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 004 (2019): Indonesian Notary Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.434 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham didasarkan pada keterangan palsu, bagaimana kedudukan suatu akta otentik apabila di dalamnya terdapat keterangan palsu sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung 976/PID.B/2017/PN.BDG. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris pada; 2) tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham yang didasarkan pada keterangan palsu. Metode penelitian yang dipakai, yuridis normatif. Tipologi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah kedudukan kedua akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan kedua akta otentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundanganundangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham dan syarat peralihan hak atas saham, dan terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif. yang dikarenakan dalam membuat kedua akta Notaris melakukan pelanggaran formal. Saran dari Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap Kata Kunci: Notaris, Akta, Keterangan Palsu.]]>
<![CDATA[Implikasi Yuridis Pembatalan Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Wafatnya Suami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp) ]]>
<![CDATA[Andy Akbar]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.108 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa azas dari perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan azas Monogami terbuka. Azas Monogami terbuka mengatur bahwa dalam suatu kondisi tertentu seorang suami diperbolehkan menikah lagi sampai dengan empat orang isteri. Azas Monogami tersebut disebut azas monogami terbuka. Terdapat syarat-syarat yang mendahului adanya perkawinan poligami, salah satunya adalah izin dari isteri pertama dan pengadilan, apabila tidak ada izin maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh isteri pertama terhadap perkawinan kedua suaminya yang sudah meninggal dunia, kedudukan (status) anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, dan hak mewaris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua dan isteri kedua dari perkawinan yang dibatalkan. Untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini maka Penulis memakai metode penelitian yuridis - normatif dan bersumber pada data sekunder yang didukung oleh Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mataram Ibu Dra. St. Nursalmi. Berdasarkan hasil penelitan Penulis bahwasanya tidak ada tenggang waktu pembatalan perkawinan dapat diajukan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan jika ternyata terdapat pihak yang dirugikan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut apabila terdapat anak yang lahir sepanjang perkawinan tersebut maka pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dan anak tersebut tetap menjadi ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya. Terhadap isteri kedua, karena pembatalan perkawinan mulai berlaku sejak ada putusan pengadilan dan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan maka dianggap tidak pernah terjadi perkawinan diantara suami isteri tersebut sehingga diantara keduanya tidak ada hubungan waris-mewaris. Sementara apabila terdapat harta bersama maka pembagiannya ditentukan berdasarkan undang-undang. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Poligami, Akibat Hukum ]]>
