Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
473 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMBALAN JASA PEMBUATAN SALINAN AKTA NOTARIS OLEH PEMEGANG PROTOKOL (STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 04/B/MPPN/XI/2018) ]]>
<![CDATA[Gabby Heinneke Viana Monintja]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.988 KB)
<![CDATA[Notaris sebagai suatu jabatan profesi luhur berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya yang dapat diperolehnya dari masyarakat yang memakai jasanya. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada prakteknya banyak notaris yang menentukan jumlah yang berbeda. Permintaan honorarium dengan jumlah yang terlalu tinggi dapat memberikan kesan bahwa harga yang diberikan tidak sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan sebagaimana yang terjadi dalam kasus putusan MPPN nomor 04/B/MPPN/XI/2018 dimana notaris pemegang protokol meminta imbalan atas jasanya mengeluarkan salinan akta dengan harga yang dipandang tidak wajar. Hal ini memberikan kerugian bagi masyarakat yang memakai jasa notaris sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana penerapan penentuan imbalan jasa notaris dan bagaimana tanggung jawab pemegang protokol terhadap protokol yang ada dalam penyimpanannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data dan menggunakan studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara sebagai alat pengumpulan data. Dalam hasil penelitian dijabarkan dasar-dasar pertimbangan yang dipakai sebagai acuan dalam menentukan honorarium notaris juga mengenai pentingnya penentuan honorarium sebagai suatu bentuk kepastian hukum serta tanggung jawab pemegang protokol atas protokol notaris dalam penyimpanannya. Notaris diharapkan dapat melandasi setiap pertimbangannya berdasarkan etika profesi dan juga diharapkan adanya pengaturan terhadap penetapan honorarium terhadap salinan akta tambahan. Kata Kunci: Honorarium, Pemegang Protokol, Salinan Akta.]]>
<![CDATA[Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Gana Prajogo]]>;
<![CDATA[Lydi Ratu Setia Permata]]>;
<![CDATA[Muhammad Fernando]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.923 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik (Digital Signature). Seiring dengan perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan terus bertambah. Selain itu, perkembangan zaman juga akan mempengaruhi teknologi yang semakin maju, tidak terkecuali dengan informasi dan transaksi elektronik yang tak lepas dari tanda tangan elektronik. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya akta partij. Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik dalam akta partij saat ini masih terkendala yang disebabkan oleh kepastian waktu, maupun tempat pembuatan akta, dan tempat pelaksanaan akta. Tanda tangan elektronik dapat diberlakukan apabila peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah harmonisasikan.Kata Kunci : Notaris, Akta Partij, Tanda Tangan Elektronik]]>
<![CDATA[PENJUALAN SAHAM DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.sel.) ]]>
<![CDATA[Muhamad Reza Adhistana]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.025 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai pengalihan benda khususnya saham dan konsep kepemilikannya dalam hal menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan Repurchase Agreement (Repo) yang pengaturan mengenai pedoman transaksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjian Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususnya saham yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel di mana pihak yang membeli dalam perjanjian Repo menjual kepada pihak ketiga, namun dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa pihak ketiga yang membeli dari pembeli awal dalam perjanjian Repo melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut secara otomatis dapat memberikan peluang untuk terjadinya konflik hukum. Perbuatan Pembeli awal yang telah mengalihkan objek dalam perjanjian Repo sehingga penjual awal dalam perjanjian Repo merasa dirugikan karena haknya untuk membeli kembali tidak bisa dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, pihak ketiga yang membeli saham dari pembeli awal dalam perjanjian Repo merupakan pihak yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di muka pengadilan. Kata kunci: Pengalihan hak milik atas saham, Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali, Repurchase Agreement, Saham.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/PID.SUS/2018) ]]>
<![CDATA[Widinasnita Putri Nusantara]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 3 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.528 KB)
<![CDATA[Kewenangan yang diberikan kepada seseorang notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan memperhatikan kewajibannya sebagai notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN. Kewenangan notaris salah satunya pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APH). Salah satu peristiwa yang terjadi dalam pembuatan APH ditemukan ketidaktelitian atas penghadap yang dituangkan dalam akta. Terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu akibat hukum terhadap akta pelepasan hak atas tanah berdasarkan putusan nomor 1249 K/PID.SUS/2018 dan tanggung jawab hukum notaris terhadap akta pelepasan hak atas tanah. Metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian, surat kuasa dan AJB cacat hukum. APH tidak dapat dilaksanakan dan BLH mengalami kerugian sehingga berhak menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata serta mengajukan pembatalan akta. Penghadap dalam APH bukan pemilik yang sah atas tanah, cakap berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b namun tidak berwenang. Dengan demikian, notaris R. Ahmad Ramali melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, bertanggung jawab dengan sanksi administratif berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN dan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris. Kata Kunci : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Bukan Pemilik Yang Sah]]>
<![CDATA[PEMBELIAN TANAH DAN BANGUNAN MELALUI LELANG CESSIE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LELANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Melania Adriani]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.203 KB)
<![CDATA[Tanah memiliki nilai ekonomi yang senantiasa meningkat disebabkan oleh faktorpermintaan atas tanah dari masyarakat semakin tinggi sedangkan ketersediaan akantanah tetap. Oleh karena itu, ketika terdapat harga tanah yang relatif murah jikadibandingkan dengan harga tanah yang ada di kawasan sekitarnya, hal tersebut akanbanyak menarik calon pembeli. Salah satu cara untuk mendapatkan tanah adalah denganmembeli melalui lelang, dimana objek yang dilelang haruslah sesuai dengan deskripsiobjek yang akan dibeli oleh pembeli lelang. Namun ada kalanya pembeli lelang tidakmemperhatikan secara mendetail objek yang dibelinya, karena yang dipikirkannyahanyalah bagaimana cara memiliki objek tersebut. Persoalan yang terjadi adalah ketikalelang cessie ini dikatakan dapat membeli tanah dan bangunan dengan harga yangmurah, padahal yang sebenarnya dibeli oleh pembeli adalah hak tagih. Denganpembelian hak tagih tersebut, maka jaminan yang ada didalamnya akan ikut beralihtetapi pembeli tidak dapat memilikinya melainkan hanya sebagai pemegang jaminan.Dalam tesis ini akan membahas mengenai status kepemilikan dari objek lelang yangdibeli melalui lelang cessie dan Pejabat Lelang yang berwenang untukmelaksanakannya. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatifdengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber atauinforman yang kompeten dalam bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah statuskepemilikan dari objek lelang cessie ini, pembeli merupakan pemilik dari hak tagih dansebagai pemegang dari jaminan tanah dan bangunan yang dibebankan Hak Tanggungan,dan lelang cessie ini termasuk jenis lelang noneksekusi sukarela karena pengalihan haktagih tidak bersifat eksekutorial dimana kewenangannya dapat diberikan kepada PejabatLelang Kelas II.Kata Kunci: Tanah, Cessie, Lelang Cessie, Pejabat Lelang]]>
<![CDATA[Akta Pengakuan Hutang Dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Memuat Klausula Telah Beralihnya Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017) ]]>
<![CDATA[M Iqbal Fadillah]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 2, No 4 (2020): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.253 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017.. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan sebagai jaminan pelaksanaan pelunasan hutang. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah implikasi hukum Akta Pengakuan Hutang dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris pada saat yang bersamaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bentuk jaminan pelunasan suatu hutang yang tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan berupa hak atas tanah, bentuk jaminan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya bentuk jaminan yang digunakan terhadap obyek hak atas tanah tersebut adalah Hak Tanggungan.Kata kunci : Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Beralihnya Hak Atas Tanah]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perkumpulan Yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan Tagar2019PrabowopreSiden) ]]>
<![CDATA[Jonathan Septian]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 003 (2019): Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.441 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta pendirian dan pendaftaran Perkumpulan yang menggunakan nama instansi pemerintah. Permasalahan yang terjadi di dalam kasus tersebut adalah pemakaian nama Perkumpulan yang menggunakan nama lembaga pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang (“UU No. 16 Tahun 2017”). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu mengacu pada asas-asas hukum tertulis. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber dari website atau dokumen dari internet yang dapat mendukung kepentingan penelitian yang ditulis oleh Penulis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum Perkumpulan tersebut sebagai badan hukum telah melanggar ketentuan yang diatur dalamUU No. 16 Tahun 2017 dan tindakan notaris yang membuat akta pendirian dan mendaftarkan Perkumpulan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) dan Kode EtikNotaris. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran tersebut, Perkumpulan tersebut dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 dan notaris yang membuat akta pendirian dan mendaftarkan Perkumpulan tersebut dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN dan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris.Kata Kunci:Kedudukan Hukum Perkumpulan, Tanggung Jawab Notaris, SanksiUniversitas]]>
<![CDATA[Asas Keseimbangan Dalam Klausul Pembatalan Perjanjian Sewa Beli Mobil Yang Didominasi Kehendak Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 480k/Pdt/2020) ]]>
<![CDATA[Raden Ajeng Nurfajrina Ghadati]]>;
<![CDATA[Daly Erni]]>;
<![CDATA[Pieter Everhardus Latumeten]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.758 KB)
<![CDATA[Akta notaris seharusnya dapat memenuhi asas keseimbangan perjanjian. Hal ini dikarenakan Notaris adalah pejabat umum yang seharusnya menjamin pertukaran hak dan kewajiban secara adil diantara para pihak melalui akta yang dibuatnya. Penelitian ini menganalisis putusan hakim tentang pembatalan perjanjian sewa beli mobil dan implementasi asas keseimbangan dalam klausul pembatalan perjanjian sewa beli mobil yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 480K/Pdt/2020. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan bahan utama data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah sewa beli yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan akta Notaris yang mengandung unsur dominasi kehendak salah satu pihak (penjual sewa) adalah tidak sah. Sewa beli mobil dianggap tidak sah karena Akta Sewa Beli Mobil Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris AMKS tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu kausa halal. Implementasi asas keseimbangan dalam klausul pembatalan perjanjian sewa beli mobil yang dibuat di hadapan Notaris adalah bentuk usaha penempatan para pihak dalam kedudukan yang seimbang dengan cara pembatasan wanprestasi sebagai syarat batal perjanjian, pencantuman klausul tentang prosedur khusus yang harus ditempuh sebelum melakukan pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian melalui pengadilan, dan pencantuman klausul kewajiban pengembalian biaya yang telah diterima oleh Penjual Sewa. Kata Kunci: Notaris, Akta Sewa Beli Mobil, Asas Keseimbangan Perjanjian]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG (Studi Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Dian Anggriani]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 001 (2019): Jurnal Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.482 KB)
<![CDATA[Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dan tanpa ada peraturan lebih lanjut terkait kepemilikan jumlah saham sehingga dapat memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang berimbang dalam hal PT hanya dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham. Kepemilikan jumlah saham yang berimbang mengakibatkan deadlock dalam hal pengambilan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemegang saham mayoritas dan minoritas sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah dalam hal terdapat salah satu pemegang saham yang tidak menyetujui usulan RUPS atau bahkan ketika kedua pemegang saham tersebut berselisih seperti pada contoh kasus Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST. Dengan demikian muncul permasalahan bagaimana pengaturan mengenai kepemilikan saham pada PT, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan pada PT dengan kepemilikan saham berimbang bagi para pihak dan bagaimana perlindungan hukum pemegang saham pada PT dengan kepemilikan saham berimbang. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan mengenai kepemilikan saham pada PT, menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan pada PT dengan kepemilikan saham berimbang dan menganalisa perlindungan hukum pemegang saham pada perseroan terbatas dengan kepemilikan saham berimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kemudian bahan hukum tersebut dideskripsikan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis dan diperoleh data yang lebih terstruktur guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan simpulan serta saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa UUPT tidak mengatur mengenai kepemilikan saham dalam suatu PT, tidak diaturnya kepemilikan saham dalam suatu PT dapat berakibat tidak dapat diambilnya keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPS serta perlindungan hukum pada pemegang saham dengan kepemilikan saham berimbang secara tersirat diatur dalam UUPT yaitu meminta pembubaran terhadap PT tersebut. Kata Kunci : Saham berimbang, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Atas Adanya Pihak Fiktif Di Dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 845/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR) ]]>
<![CDATA[Septiana Zahira]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.75 KB)
<![CDATA[Hukum diharapkan menjaga dan mengatur hubungan antar manusia dalam menjalankan hak dan kewajiban agar tidak terjadi konflik. Hubungan antar manusia mengkehendaki adanya suatu alat bukti yakni akta otentik yang salah satunya dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah, dituntut untuk bertanggung jawab terhadap aktanya. Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta otentik PPAT yang diharapkan memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. AJB oleh PPAT menjadi tidak otentik apabila mengandung cacat hukum seperti salah satu pihak dalam AJB adalah pihak fiktif. Dalam putusan ini terdapat AJB yang pihaknya adalah pihak fiktif, serta objek AJB didapatkan tanpa itikad baik dan sepengetahuan pemilik sah. Permasalahan yang dianalisis adalah akibat hukum atas Akta Jual Beli yang terdapat pihak fiktif, serta pertanggungjawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli yang dibuatnya. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen, melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Pendekatan analisis adalah kualitatif. Hasil penelitian yakni pihak BJ terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 845/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP sehingga Akta Jual Beli didapati adanya pihak fiktif yang tidak beritikad baik serta membuat Pemberian Hak Tanggungan tidak memenuhi syarat sah. Demikian pihak yang dirugikan atas timbulnya Akta Jual Beli dapat memintakan pembatalan kepada Hakim dengan didasarkan pada putusan pidana ini. Demikian Notaris/PPAT terkait dapat dimintakan pertanggungjawaban pemberian sanksi atas ketidakcermatannya dalam menjalankan jabatan sehingga timbulnya Akta Jual Beli dengan pihak fiktif. Kata kunci: Akta Jual Beli, Pihak Fiktif, Sanksi PPAT]]>
