Jurnalku
Jurnalku merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di keuangan umum, termasuk, namun tidak terbatas pada topik ekonomi, bisnis, keuangan, manajemen, akuntansi, kebijakan publik, dan keuangan umum lainnya. Jurnalku terbit empat kali dalam setahun.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 2 (2023)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Eksternal Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Rizal Prasetya]]>;
<![CDATA[Herabudin Herabudin]]>;
<![CDATA[Fitri Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.365
<![CDATA[Tugas pelayanan publik adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah. Kewajiban dalam mengelola keuangan daerah merupakan salah satu bentuk dari tugas pelayanan publik tersebut. Bentuk dari pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari pelaksanaan APBD. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung termasuk organisasi pemerintahan yang bertugas untuk merealisasikan APBD. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung belum melakukan realisasi anggaran yang efektif dan efisien di tahun 2020 yang menyebabkan adanya senjangan anggaran. Hal ini dibarengi dengan pandemi COVID-19 yang menimbulkan ketidakpastian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu adakah pengaruh ketidakpastian eksternal organisasi terhadap senjangan anggaran yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dan mengukur seberapa besar pengaruhnya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif asosiatif. Pengambilan data yang diterapkan adalah melakukan observasi dan menyebarkan kuesioner. Pengambilan sampel yang dipakai adalah pengambilan sampel secara purposive. Teknik pengolahan data yang diterapkan adalah analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. Hasil akhir dari penelitian memperlihatkan adanya pengaruh positif ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi terhadap senjangan anggaran yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung harus lebih siap dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi ke depannya, sehingga dapat mencegah dan mengurangi terjadinya senjangan anggaran.]]>
<![CDATA[Dampak Penerapan PSAK 73 Terhadap Nilai Perusahaan Di Indonesia: Aset Hak Guna Dan Utang Sewa ]]>
<![CDATA[Dadi Heryana]]>;
<![CDATA[Sofiana Dewi]]>;
<![CDATA[Amrie Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.382
<![CDATA[Peningkatan nilai aset dan liabilitas sebagai implikasi penerapan PSAK 73 merupakan indikasi bagi investor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aset hak guna dan utang sewa akibat penerapan PSAK 73 terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki informasi aset hak guna dan utang sewa di tahun 2020. Data penelitian bersumber dari laporan keuangan yang diperoleh dari www.idx.co.id dan harga saham yang diperoleh dari www.finance.yahoo.com. Berdasarkan purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk data cross-section. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi aset hak guna berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan utang sewa berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memberikan literatur tambahan terkait dengan penerapan PSAK 73 di Indonesia terkait dengan respon investor di pasar modal.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pajak Karbon, Penggunaan Bahan Bakar Fosil, Dan Pertumbuhan PDB Terhadap Emisi Karbon ]]>
<![CDATA[Pradita Galih Sekar Palupi]]>;
<![CDATA[Masruri Muchtar]]>;
<![CDATA[Pardomuan Robinson Sihombing]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.385
<![CDATA[Penelitian ini menguji pengaruh pajak karbon, penggunaan bahan bakar fosil, dan pertumbuhan PDB terhadap emisi karbon. Sampel yang digunakan yaitu 12 negara Eropa dalam kurun waktu 2016 – 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gas alam dan minyak bumi menjadi variabel yang memengaruhi emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Kenaikan 1% dari penggunaan gas alam akan meningkatkan emisi karbon sebesar 0,24% dan kenaikan 1% dari penggunaan minyak bumi juga akan meningkatkan emisi karbon sebesar 0,71%. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terhadap kebijakan fiskal yang dapat diterapkan di Indonesia terkait upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon.]]>
<![CDATA[Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ]]>
<![CDATA[Sharah Puan Hany]]>;
<![CDATA[Tasdik Mahandito]]>;
<![CDATA[Vani Alsilana]]>;
<![CDATA[Zahra Zuhrotun Nafi’ah]]>;
<![CDATA[Ferry Irawan]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.453
<![CDATA[Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hadir dalam rangka merevisi peraturan perpajakan tak terkecuali Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Hal tersebut dilatari kemunculan pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian nasional. Besaran sanksi administrasi dalam UU HPP yang cenderung lebih ringan dibanding UU KUP menimbulkan hipotesis bahwa kepatuhan wajib pajak akan berkurang sejalan dengan berkurangnya sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan merumuskan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan sanksi administrasi pada UU KUP dan UU HPP, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan sanksi administrasi dalam UU HPP terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengurangan sanksi administrasi yang diberikan dalam UU HPP berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini merupakan kepatuhan sukarela yang mencerminkan tingkat kepercayaan yang baik oleh wajib pajak kepada otoritas pajak.]]>
<![CDATA[Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan ]]>
<![CDATA[Rafiq Wahyu Novianto]]>;
<![CDATA[Rendi Dwi Putra Ramadhan]]>;
<![CDATA[Safira Faradisa Azzahra]]>;
<![CDATA[Ferry Irawan]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.454
<![CDATA[Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2022 dengan tujuan untuk mendorong realisasi target penerimaan pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi di tahun 2022. kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan di antara masing-masing pihak. Institusi pemungut pajak harus memperhatikan berbagai faktor dalam memungut pajak, salah satunya adalah asas pemungutan pajak. Asas keadilan merupakan salah satu asas terpenting yang harus kita pertimbangkan di saat memungut pajak. Permasalahan yang selalu didengungkan adalah adilkah pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kenaikan tarif pajak pertambahan Nilai (PPN) ditinjau dari asas keadilan.]]>
<![CDATA[Liberalisasi Perdagangan, Penanaman Modal Asing, Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Emerging Asia Dengan Moderasi Pertumbuhan Ekonomi ]]>
<![CDATA[Ine Ratna Dewi]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.467
<![CDATA[Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang menopang perekonomian bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh liberalisasi perdagangan, FDI, dan moderasi pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pada 7 negara Emerging Asia meliputi Cina, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam periode tahun 2002-2019. Menggunakan metode estimasi Fixed Effect Model (FEM) dengan modifikasi Ridge Regression, diperoleh simpulan bahwa liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan FDI tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Keberadaan moderasi pertumbuhan ekonomi memperlemah pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan pajak. Sebaliknya, moderasi pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh FDI terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian merekomendasikan beberapa implikasi kebijakan yang berfokus dalam meningkatkan liberalisasi perdagangan dengan mendorong iklim usaha dan kompetisi yang sehat untuk meningkatkan transaksi internasional dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meskipun FDI tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak namun kebijakan yang berkaitan perlu dikaji karena keberadaan FDI berpotensi menurunkan penerimaan perpajakan. Pemerintah dapat mempertimbangkan opsi pembatasan FDI secara bertahap untuk mengurangi insentif fiskal bagi investor asing dalam mengurangi penurunan penerimaan pajak akibat FDI.]]>
<![CDATA[Pengaruh Sektor Industri Dan Jasa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Lima Negara Scandinavia: Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Moderasi ]]>
<![CDATA[Yordan Wiguna]]>;
<![CDATA[Suparna Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.468
<![CDATA[Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia memiliki sejumlah kesamaan dalam hal kesejahteraan dan pendidikan. Dari sisi ekonomi, lima negara Scandinavia tersebut memiliki perekonomian yang kuat dan stabil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi sektor jasa dan kontribusi sektor industri terhadap penerimaan pajak di lima negara Scandinavia. Data yang digunakan bersumber dari world bank dengan rentang waktu 2002-2019. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi data panel, secara parsial, kontribusi sektor jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi kontribusi pada sektor jasa, maka semakin tinggi penerimaan pajak. Sementara itu, secara parsial, kontribusi sektor industri juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi kontribusi sektor industri, maka semakin tinggi penerimaan pajak. Sedangkan, moderasi dengan pendapatan per kapita tidak mengamplifikasi secara positif hubungan kontribusi sektor jasa dan industri terhadap penerimaan pajak. Didukung oleh tarif pajak yang tinggi, kontribusi pada sektor jasa dan industri dapat didorong dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.]]>
<![CDATA[Penggunaan Metode E-Payment Terhadap Kegiatan Jual Beli Pada Mahasiswa Di Jakarta ]]>
<![CDATA[Alif Sukhairi Wijaya]]>;
<![CDATA[Raditya Yodha Nugroho]]>;
<![CDATA[Machrus Abadi]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.370
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan persepsi mahasiswa di Jakarta terhadap kegiatan jual beli dengan menggunakan metode electronic payment. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Responden yang dipilih adalah mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh jenjang studi di kota Jakarta dan sekitarnya. Hasil penelitian menemukan bahwa metode E-Payment merupakan sebuah inovasi baru dalam kegiatan transaksi yang berpengaruh bagi kegiatan mahasiswa-mahasiswi aktif di Kota Jakarta dan sekitarnya. Dengan adanya metode E-Payment para pengguna dapat melakukan transaksi secara non tunai dan dapat mengurangi penggunaan mata uang fisik (uang tunai). Namun, dengan segala kemudahan yang ada pada metode E-Payment terdapat keamanan pengguna yang masih belum terjamin, karena menurut data masih terdapat pengguna yang masih ragu atau tidak yakin dengan keamanan dari adanya metode E-Payment tersebut dalam kegiatan transaksi.]]>
<![CDATA[Analisis Du Pont Pada Laporan Keuangan PT. Mayora Indah, Tbk ]]>
<![CDATA[Nabila Nisrina Sajidah]]>;
<![CDATA[Indah Setyaningsih]]>;
<![CDATA[Zuliyati Zuliyati]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.394
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui sistem kerja laporam keuangan PT. Mayora Indah. Tbk periode tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan menerapkan metode kuantitatif yang digunakan dalam memeriksa sistem kerja laporan keuangan. Dan menggunakan model analisis Du Pont Sistem yang meliputi Total Asset Turn Over (TATO), Net Profit Margin, Return on Investment (ROI), Equity Multiplier dan Return on Equity (ROE). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Perhitungan metode model analisi Du Pont Sistem memperoleh hasil bahwa Equity Multiplayer menunjukkan hasil cukup bagus dalam periode tahun 2019 sampai dengan periode 2021. Dan hasil dari Return on Equity (ROE) dan Return on Investment (ROI) memperoleh hasil cukup efektif . (TATO) menghasilkan hasil yang cukup efisien untuk mendapatkan asset dari penjualan]]>
<![CDATA[Akuntansi Atas Perjanjian Konsesi Oleh Perusahaan Penyedia Dalam Pembangunan ‘Tol Langit’ Palapa Ring Paket Barat Dan Timur ]]>
<![CDATA[Mei Nur Khakiki]]>;
<![CDATA[Andry Hizkia]]>;
<![CDATA[Amrie Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnalku Vol 3 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Wim Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jurnalku.v3i2.406
<![CDATA[Hak konsesi jasa merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan dalam mendukung layanan pemerintah kepada masyarakat. Biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha dapat dibebankan kepada pelanggan maupun ditagihkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, aset konsesi dapat berupa aset takberwujud maupun aset keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas hak pengusahaan telekomunikasi yang telah dilaksanakan dan diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan sebagai konsesi jasa yang dianggap sebagai aset keuangan atau tidak berwujud. Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan sebagai teknik dalam mendapatkan data penelitian. Laporan keuangan PT Mora Telematika Indonesia, penyedia infrastruktur telekomunikasi, menjadi sumber data dalam analisis isi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengungkapan akuntansi hak pengusahaan telekomunikasi telah mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku, demikian juga dengan pelaksanaan akuntansi hak pengusahaan infrastruktur telekomunikasi. Temuan penelitian ini mendukung penerapan standar akuntansi keuangan untuk penerapan akuntansi hak pengusahaan infrastruktur telekomunikasi dan pengungkapan akuntansi hak pengusahaan. Penelitian ini memberikan literatur tambahan terkait dengan implementasi akuntansi konsesi jasa pada badan usaha di Indonesia.]]>
