Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 1 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[MODEL HUKUM PERTANAHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TALANG MAMAK ]]>
<![CDATA[Hayatul Ismi]]>;
<![CDATA[Firdaus Firdaus]]>;
<![CDATA[Maryati Bahtiar]]>;
<![CDATA[Hengki Firmanda]]>;
<![CDATA[Zulfikar Zulfikar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.779 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v11i1.8190
<![CDATA[Tujuan penelitian ini berdasarkan maksud di atas adalah Menjelaskan tentang model hukum pertanahan masyarakat hukum adat Talang Mamak, dan Merefleksikan hakikat tanah berdasarkan jenis-jenis tanah menurut masyarakat hukum adat Talang Mamak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian ialah desa yang mendiami sebagian besar Suku Talang Mamak yaitu di Indragiri Hulu. Pada penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah Ketua Adat Suku Talang Mamak, dan Tokoh-Tokoh Adat Talang Mamak. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wawancara dan data kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Model hukum pertanahan masyarakat hukum adat Talang Mamak adalah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Qul Allah dan Qul Adam. Qul Allah adalah tanah yang berasal dari hutan rimba yang manfaatnya dapat diambil oleh orang banyak. Qul Adam merupakan tanah yang kepemilikannya berasal dari individu masyarakat, artinya kepemilikan tanah tersebut ialah kepemilikan pribadi. Hakikat tanah berdasarkan jenis-jenis tanah menurut masyarakat adat Talang Mamak ialah tanah yang berkategorikan Qul Allah merupakan tanah yang dimiliki oleh Tuhan yang dapat diambil manfaatnya oleh seluruh manusia, sedangkan tanah berkategorikan Qul Adam, hakikat kepemilikannya bersifat privat, sehingga individu memiliki hak penuh terhadap tanah tersebut secara utuh]]>
<![CDATA[Dinamika Pengaturan Kompensasi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional ]]>
<![CDATA[Dewi Cahyandari]]>;
<![CDATA[Herlin Wijayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.749 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v11i1.8200
<![CDATA[Kini, dengan keterlibatan Indonesia dalam komunitas global lewat sejumlah instrumen perdagangan dan kesepakatan ekonomi global, kehadiran TKA dianggap sebagai konsekuensi logis dari relasi global. Karena itu, pada dasarnya penggunaan TKA dalam menjalankan roda bisnis bukan sesuatu yang dilarang sepanjang memenuhi aturan main dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Dalam beberapa sektor industri, bahkan TKA menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Salah satu yang menjadi hal penting dan merupakan suatu masalah adalah kedudukan TKA dalam hal pemberian kompensasi pada perjanjian kerja waktu tertentu. Ketimpangan pemberian kompensasi terjadi pada TKI dan TKA yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ]]>
<![CDATA[Nurahim Rasudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.036 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v11i1.8252
<![CDATA[This study aims to identify local wisdom in the Meranti Islands Regency. The method used in this research is a juridical-normative research which focuses on library data research. The normative juridical approach, namely the method used by adhering to the juridical aspects, by carrying out an inventory of positive laws relating to the problems studied. Juridically, local governments have the authority to increase the capacity of local wisdom or traditional knowledge and the rights of local wisdom or traditional knowledge related to the environment in the regencies/cities. Local wisdom in Meranti Islands Regency, there are approximately 300 types of local wisdom. Of these, they can be grouped into 5 (five) major groups. Namely, local wisdom related to agriculture, local wisdom in the culinary field, local wisdom in the natural resource management sector (peat), local wisdom in the field of traditional games and sports, and local wisdom in the field of fisheries and marine affairs.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERILAKU FRAUD DALAM KASUS KORUPSI BUPATI KUTAI KARTANEGARA PERIODE 2010-2021 ]]>
<![CDATA[Toby Roviuddarjat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.758 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v11i1.8057
<![CDATA[This study examines fraud (Corruption) behavior of Kutai Kartanegara Regent 2010-2021 period namely Rita Widyasari in the perspective of Fraud Triangle which consists of pressure, Opportunity, and rationalization element.This type of research are qualitative research with a case study approach.The data collection technique in this study was conducted through documentation and concentrated on secondary data types that will be managed with the help of Nvivo 12 plus through a coding process that will be further analyzed by the similarity of coding, crostab querys process to facilitate fraud visualization.The findings in this study shows that fraud that comitted by Kutai Kartanegara Regent influenced by the three elements of the fraud triangle which showed that pressure factor is the dominant factor of the perpetrator in committing fraud action compared to the other two factors such as opportunity and rationalization. Studi ini mengkaji tentang perilaku fraud (Korupsi) Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2021 yakni Rita Widyasari dalam perspektif Fraud Triangle yang terdiri elemen pressure, Opportunity, dan rationalization. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi yang lebih terfokus atau dikonsentrasikan pada jenis data sekunder yang akan dikelola dengan bantuan Nvivo 12 plus melalui proses koding dan dianalisis dari kesamaan koding, proses crostab querys dalam mempermudah visualisasi fraud. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa fraud yang dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara dipengaruhi ketiga elemen dari fraud triangle yang menunjukkan bahwa faktor pressure merupakan faktor dominan dari pelaku dalam melakukan tindakan fraud dibandingkan dengan kedua faktor lain yakni opportunity dan rationalization.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology Dengan Model Transaksi Kredit PayLater ]]>
<![CDATA[Abdul Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.772 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v11i1.8221
<![CDATA[Diadakannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai perlindungan hukum yang diberikan dalam sebuah kasus penyelesaian sengketa Kredit PayLater dalam Pinjam-Meminjam berdasarkan Teknologi Finansial. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian yang mencakup bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pengguna Kredit PayLater serta bentuk penyelesaian sengketa dalam bisnis Pinjam-Meminjam berbasis Teknologi dalam layanan PayLater. Dalam penelitian yang berjenis penelitian normative ini diterapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jasa Kredit PayLater tertuang dalam peraturan UU Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 dan UU ITE. Sementara itu, penyelesaian sengketa Kredit PayLater Lebih Efektif dilaksanakan dengan Metode APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) salah satunya dengan cara membuat sebuah lembaga PSD (Penyelesaian Sengketa Daring).]]>
<![CDATA[Implementasi Pelaksanaan Asimilasi Pada Rumah Tahan Tanjungbalai Karimun ]]>
<![CDATA[Oksep Adhayanto]]>;
<![CDATA[Sukiman Sukiman]]>;
<![CDATA[Dewi Haryanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.069 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v11i1.8162
<![CDATA[Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada program asimilasi dimasa Covid 19 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19. Melalui penelitian ini melihat apakah implementasi peraturan tersebut pada Rumah Tahanan Tanjungbalai Karimun telah sesuai atau ditemukan permasalahan baru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi asimilasi pada Rumah Tahanan Tanjungbalai Karimun di masa pandemi Covid-19 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM WARIS PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KABUPATEN PELALAWAN ]]>
<![CDATA[Maryati Bachtiar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.919 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v11i1.7979
<![CDATA[Kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, yakni garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah dan juga pihak ibu, yang mana berarti pewarisan dilakukan secara rata, baik perempuan maupun laki-laki memiliki porsi yang sama. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Langgam untuk mengetahui penerapan sistem waris pada masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Pelalawan dan bentuk perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masalah hukum waris pada masyarakat Melayu Riau di Kabupaten Pelalawan.]]>
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Firda Rizqika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v11i1.8156
<![CDATA[ABSTRACTThis study aims to determine the changes in the rules for Implementing the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court's decision, analyze the problems that arise before the decision. And the reconstruction of the rules after the Constitutional Court's decision. This research is a normative research based on the rule of law and decisions. The results showed that the rules for execution of guarantees before the Constitutional Court's decision caused violations of the debtor's rights such as threats, violence. Meanwhile, after the decision of the Constitutional Court, the arrangement must go through a court decision which is considered to provide more guarantee and legal certainty for the parties. Changes in the rules for implementing executions need to be accompanied by socialization of the rules, and ease of decision making so as to create legal awareness in the community.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan aturan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusi pasca putusan MK, menganalisis permasalahan yang timbul sebelum adanya putusan. Dan rekonstruksi aturan pasca putusan MK.Penelitian ini merupakan penelitian normative yang didasarkan pada aturan hukum dan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan eksekusi jaminan sebelum adanya putusan MK menimbulkan pelanggaran hak debitur seperti pengamncaman, kekerasan. Sedangkan setelah adanya putusan MK pengaturan harus melalui putusan pengadilan dirasa lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Perubahan aturan pelaksanaan eksekusi perlu dibarengi dengan sosialisasi aturan, dan kemudahan dalam putusan sehingga menimbulkan kesadaran hukum di masyarakat. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perjanjian Internasional ]]>
<![CDATA[Bery Juana Putra]]>;
<![CDATA[Eddy Asnawi]]>;
<![CDATA[Bagio Kadaryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v11i1.8185
<![CDATA[DPR hadir sebagai perwakilan presentatif pemilik kedaulatan sebenarnya, yaitu rakyat di dalam pemerintahan terutama pada penyelenggaraan fungsi legislasi. Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Perjanjian Internasional yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan merubah tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, telah merubah kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasinya sehingga menimbulkan berbagai kritik dan permasalahan krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap perjanjian Internasional dan menganalisis dampak Putusan MK tersebut terhadap kewenangan DPR dalam Perjanjian Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual dengan menerapkan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa: Pasca Putusan MK tersebut membuat kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia terhadap perjanjian Internasional tidak berada pada tempat yang seharusnya. Dampak Putusan MK tersebut terhadap kewenangan DPR dalam perjanjian Internasional meletakkan kewenangan DPR dalam pembuatan perjanjian Internasional hanya terbatas pada perjanjian dengan subyek hukum selain negara, sehingga kewenangan DPR melemah. Harapannya adalah dilakukan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Perjanjian Internasional serta mengembalikan tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 seperti sediakala sebelum Putusan MK tersebut, karena sejatinya pasal tersebut adalah pasal yang sudah jelas dan tidak butuh penafsiran baru hanya untuk melegalkan suatu kepentingan golongan tertentu.]]>
<![CDATA[URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Arie Elcaputera]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v11i1.8236
<![CDATA[ABSTRACTThis paper seeks to examine the urgency of harmonization of draft regional regulations by analyzing the challenges and strategies for the formation of Indonesian laws and regulations in the context of strengthening regional autonomy. The results of the discussion show how important the process of harmonization of regional regulations is, in order to avoid overlapping various other regulations so that later regional regulations comply with the principle of establishing regional regulations. In addition, there are challenges in the harmonization process where the long and non-uniform bureaucratic process causes the harmonization process to take a long time. So that a strategy is needed to overcome this where the importance of increasing knowledge of human resources in local governments is related to the preparation of regional regulations. Therefore, it is important to institutionalize institutions regarding the harmonization of legal products in the regions, so that regional governments in the context of carrying out regional autonomy and specialties are not held hostage and dependent on the central government.KEYWORDS: Urgency of Harmonization, Regional Regulations, Challenges and Strategies, Regional Autonomy. ABSTRAKTulisan ini berusaha untuk mengkaji Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan menganalisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. Hasil pembahasan menunjukan betapa pentingnya proses harmonisasi peraturan daerah, agar menghindari overlapping berbagai regulasi lainnya sehingga nantinya peraturan daerah taat akan asas pembentukan peraturan daerah. Selain itu terdapat tantangan dalam proses harmonisasi dimana proses birokrasi yang panjang dan tidak satu pintu menyebabkan rentang proses harmonisasi memakan waktu yang cukup lama. Sehingga diperlukan sebuah strategi mengatasi hal tersebut dimana pentingnya meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di pemerintah daerah terkait dengan penyusunan peraturan daerah. Oleh karenanya penting melembagakan kelembagaan mengenai harmonisasi produk hukum di daerah, agar pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi dan kekhususan daerah tidak tersandera dan bergantung kepada pemerintah pusat.KATA KUNCI : Urgensi Harmonisasi, Peraturan Daerah, Tantangan dan Strategi, Otonomi Daerah.]]>
