cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2014)" : 10 Documents clear
HAK ATAS TANAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA HAYATUL ISMI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.824 KB) | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2792

Abstract

Sebuah perusahaanpertambangan untuk dapatmelakukan penambangan harusmemiliki izin dari pemerintahlebih dahulu. Sementara itu padaumumnya hak atas tanah lebihdahulu diberikan pemerintahdibandingkan dengan hakpenambangan. Berdasarkanaturan hukum pertambanganmaka izin pertambangan barubisa dilakukan jika masalah hakatas tanahnya telah diselesaikanterlebih dahulu dan disesuaikandengan peraturan pokok agraria.Kata Kunci :Hak atas tanah,Hak atas penambangan.
CITA POLITIK HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA Dede Kania
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.856 KB) | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2787

Abstract

Pidana mati selalu menarik untukdibicarakan, baik dalam hukumdan pelaksanaannya. Pidana matiberkaitan erat dengan hak untukhidup, yang merupakan hak asasimanusia yang paling dasar.Negara-negara di dunia dibagimenjadi dua, di satu sisi adanegara hukuman mati dijalankan,di sisi lain tidak sedikit negarayang telah menghapuskanhukuman mati dalam undangundangtersebut. KUHP Indonesiamenetapkan hukuman matisebagai salah satu kalimat utama.Namun, di samping hukuman matidiatur dalam KUHP jugamengancam terhadap pelanggaranlain di luar KUHP. Penelitian inimenguji cita-cita politik hukumpidana Indonesia dalam masalahhukuman mati.Kata Kunci : pidana mati, hak untuk hidup, politik hukum
SYARI’AH CARD (KARTU KREDIT SYARIAH) DITINJAU DARI ASAS UTILITAS DAN MASLAHAH HENGKI FIRMANDA
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.412 KB) | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2793

Abstract

Syariah card merupakan produkperbankan syariah yang termasukbaru, sehingga dalam prakteknyaperlu mendapatkan perhatian khususagar sesuai dengan konsep syariah.Penerbitan syariah card sangatbermanfaat bagi manusia, yaitumempermudah manusia untukmelakukan pembayaran, danmemberikan rasa aman kepadamanusia karena tidak perlu membawauang yang banyak. Seharusnya,manfaat yang diperoleh bukan hanyamanfaat yang sifatnya duniawi saja,melainkan harus ada manfaat menuju akhirat.Kata Kunci: Syariah Card, Bank Syariah, Manfaat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN ADMINISTRASI ATAU INTERNIRAN PADA SITUASI KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL ZUNNURAENI '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.353 KB) | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2789

Abstract

Salah satu bentuk perampasankebebasan pada konflik bersenjatanon internasional adalah interniratau penahanan administrasi.Penahanan ini di dasarkan padaadanya ancaman terhadapkeamanan negara atau keamanannegara memerlukannya. Meskipunbentuk penahanan ini disebutkandalam Protokol Tambahan II tahun1977 Mengenai konflik bersenjatanon internasional, namun Protokoltidak mengatur lebih lanjut secarakomprehensif mengenai penahananini. Hal tersebut mengakibatkanlemahnya perlindungan hukum bagitahanan. Guna mengisi kekosongantersebut dapat digunakaninstrument hukum kebiasaanhumaniter internasional dan hukumhak asasi manusia.Kata Kunci : Interniran, konflik bersenjata
PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL Oksep Adhayanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.015 KB) | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2790

Abstract

Jika sebelum kemerdekaangagasan dan struktur kehidupanmasyarakat Indonesia didasarkanpada kolonialisme yang sangateksploitatif, setelah kemerdekaangagasan dan struktur tersebutberubah total menjadi masyarakatmerdeka. Untuk itu, dalam rangkamewujudkan independensi atashukum Indonesia, mau tidak maupengembangan dan sistem hukumIndonesia mesti sesegera mungkinuntuk dilaksanakan.Pengembangan hukum nasionalIndonesia yang saat ini sangatdipengaruhi oleh unsur-unsur luarsedapat mungkin untuk tetapmempertahankan sumber-sumberhukum materil dari hukumhukumIndonesia.Kata Kunci : Sumber Hukum, Politik Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE Setia Putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2794

Abstract

E-commerce merupakan bentukperdagangan yang mempunyaikarakteristik tersendiri yaituperdagangan yang melintasi batasnegara, tidak bertemunya penjual danpembeli, dengan menggunakan mediainternet. Lahirnya Undang-undangNomor 11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) sepertinya menjadi solusiuntuk memberikan perlindungan bagikonsumen. Dalam UU ITE telahmengatur mengenai syarat sahnyasuatu transaksi e-commerce,mengatur mengenai hak dankewajiban, perbuatan yangdilarang,tanggungjawab, perlindunganhukum, upaya hukum danpenyelesaian sengketa dalam transaksie-commerce.Kata Kunci : E-commerce, tanggungjawab, Perlindungan dan penyelesaian
PENGARUH HINDU DALAM SELOKO MELAYU DI HULU BATANGHARI Musri Nauli
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2784

Abstract

Keberadaan masyarakat di daerahhulu Sungai Batangharidiperkirakan sudah berada jauhsebelum masuknya kedatanganAgama-agama Besar sepertiBudha, Hindu dan Islam.Masyarakat hulu SungaiBatanghari mengenal daerahdaerahyang tidak boleh dibuka.Mereka mengenal dengan istilahTeluk sakti. Rantau betuah,Gunung Bedewo. Kemampuanmenjaga hutan oleh masyarakat didaerah hulu Sungai Batanghariberbanding terbalik dengankawasan hutan dikelolaperusahaan atau negara.Kata Kunci : Seloko, Hindu, Kearifan Lokal
PENYIMPANGAN ASAS LEGALITAS DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA ALI DAHWIR; BARHAMUDIN '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2785

Abstract

Asas legalitas merupakan asasfundamental bagi negara-negarayang menggunakan hukumpidana sebagai saranapenanggulangan kejahatan,namun berlakunya tidak mutlak.Landasan pemikiranpengecualian asas legalitasbahwa nullum crimen sine legesebenarnya bukan batasankedaulatan tetapi merupakanprinsip keadilan (principle ofjustice) sehingga menjadi tidakadil ketika yang bersalah tidakdihukum dan dibiarkan bebas(unpunished);Kata Kunci: Legalitas, Hak Asasi Manusia
MENINJAU KEMBALI KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Erdianto '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2791

Abstract

Setelah lebih kurang 12 tahunpemberantasan korupsi oleh KPK,belum terjadi perubahan yangsignifikan terhadap perubahankarakter budaya masyarakatterhadap korupsi. Penggunaansanksi pidana khususnya pidanapenjara dalam pemberantasankorupsi memiliki banyak kelemahan.Penggunaan fungsi preventifsesungguhnya jauh lebih pentingkarena jauh lebih efektif dalamupaya penanggulangan kejahatan.Kata Kunci : KPK, pencegahan, pemenjaraan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Ahmad Fauzi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2786

Abstract

Peninjauan kembali oleh Jaksadalam perkara pidanamerupakan paradoks yangterjadi dalam sistem hukumpidana, dimana praktek hukumtersebut bertentangan dengannilai dan norma hukumsebagaimana diatur dalamKUHAP. Tetapi dalam praktekpeninjauan kembali seringkalidilakukan oleh jaksa denganalasan ada yurisprudensipengadilan yang memutusperkara tersebut, akibatnyahukum tidak mencerminkankeadilan dan kepastian bahkancenderung menabrakkepentingan hukum terpidanadan ahli warisnya. Pengajuanpeninjauan kembali adalahsemata-mata demi kepentinganterpidana dan ahli warisnya, hukum dan undang-undangtidak memberikan wewenangkepada jaksa untuk melakukanpeninjauan kembali, bahwapeninjauan kembali yangdilakukan oleh jaksa bukanmerupakan penemuan hukummelainkan hanya merupakanpenafsiran hukum.Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa, Hukum Acara Pidana, Keadilandan kepastian HukumKeadilandan kepastian Hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue