cover
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN MENURUT UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Widia Edorita
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.247 KB) | DOI: 10.30652/jih.v4i1.2088

Abstract

Dalam rangka mewujudkantujuanpembangunanberkelanjutan, maka salah satucara yang diberikan olehUndang-Undang Nomor 32Tahun 2009 dalam pasal 70adalah dengan mengoptimalkanperan serta masyarakat dalamperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup. Pasal inimenguraikan beberapa peranyang bisa dilakukan olehmasyarakat,diantaranyapengawasan sosial, memberikansaranpendapat,usul,keberatan, pengaduan sertamenyampaikan informasi danatau laporan. Dengan demikian,secara normatif UUPPLH sudahsejalan dengan atau telahmengadopsiPrinsip10Deklarasi Rio 1992 yangmenekankan pentingnya peransertamasyarakatdalamperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup.Kata kunci: peran serta- masyarakat- lingkungan hidup
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru Syaifullah Yophi Ardianto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.322 KB) | DOI: 10.30652/jih.v3i1.1041

Abstract

Section 28 A of Constitution 1945 sounding: each and everyone is entitled to live and also is entitled to live on and his life and section 28 B article 2 Constitution 1945 sounding: every child are entitled to for continuity of life, grow, and expand and also are entitled to for protection from hardness and discrimination. The continued development of the time so the more crime is happening. One example of a crime that happened recently is the trafficking of children Several factors are behind the trafficking of children in the city of Pekanbaru, among which are economic factors, environmental factors, and education factors.
MODEL HUKUM PERTANAHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TALANG MAMAK Hayatul Ismi; Firdaus Firdaus; Maryati Bahtiar; Hengki Firmanda; Zulfikar Zulfikar
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.779 KB) | DOI: 10.30652/jih.v11i1.8190

Abstract

Tujuan penelitian ini berdasarkan maksud di atas adalah Menjelaskan tentang model hukum pertanahan masyarakat hukum adat Talang Mamak, dan Merefleksikan hakikat tanah berdasarkan jenis-jenis tanah menurut masyarakat hukum adat Talang Mamak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian ialah desa yang mendiami sebagian besar Suku Talang Mamak yaitu di Indragiri Hulu. Pada penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah Ketua Adat Suku Talang Mamak, dan Tokoh-Tokoh Adat Talang Mamak. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wawancara dan data kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Model hukum pertanahan masyarakat hukum adat Talang Mamak adalah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Qul Allah dan Qul Adam. Qul Allah adalah tanah yang berasal dari hutan rimba yang manfaatnya dapat diambil oleh orang banyak. Qul Adam merupakan tanah yang kepemilikannya berasal dari individu masyarakat, artinya kepemilikan tanah tersebut ialah kepemilikan pribadi. Hakikat tanah berdasarkan jenis-jenis tanah menurut masyarakat adat Talang Mamak ialah tanah yang berkategorikan Qul Allah merupakan tanah yang dimiliki oleh Tuhan yang dapat diambil manfaatnya oleh seluruh manusia, sedangkan tanah berkategorikan Qul Adam, hakikat kepemilikannya bersifat privat, sehingga individu memiliki hak penuh terhadap tanah tersebut secara utuh
GUGATAN DERIVATIF OLEH PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS Riska Fitriani
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.803 KB) | DOI: 10.30652/jih.v2i01.491

Abstract

Pemegang Saham di perusahaan dapatdikategorikan berdasarkan komposisi saham,atau hak-hak yang telah menjadi pemegangsaham mayoritas dan pemegang sahamminoritas. Selain berdasarkan jumlah saham,yang membedakan mayoritas dengan pemegangsaham minoritas adalah kemampuan untukmengendalikanparapemegangsahamPerusahaan dalam komposisi kepemilikansaham diklasifikasikan sebagai kecil atauminoritas, tapi dia bisa mengendalikan jalannyaperusahaan memiliki hak yang sama dalampenggunaan gugatan derivatif, yang merupakansatu orang atau lebih pemegang saham diberihak untuk bertindak untuk dan atas namaPerusahaan yang mewakili paling sedikit 1 / 10(satu persepuluh) dan jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah dan dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeriterhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris,yang karena kesalahan atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian bagi perusahaan.
HAK ATAS TANAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA HAYATUL ISMI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.824 KB) | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2792

Abstract

Sebuah perusahaanpertambangan untuk dapatmelakukan penambangan harusmemiliki izin dari pemerintahlebih dahulu. Sementara itu padaumumnya hak atas tanah lebihdahulu diberikan pemerintahdibandingkan dengan hakpenambangan. Berdasarkanaturan hukum pertambanganmaka izin pertambangan barubisa dilakukan jika masalah hakatas tanahnya telah diselesaikanterlebih dahulu dan disesuaikandengan peraturan pokok agraria.Kata Kunci :Hak atas tanah,Hak atas penambangan.
KEJAHATAN KORUPSI BIDANG PERTANIAN : PELANGGARAN HAK ASASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN SOSIAL Sri Lestariningsih
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.623 KB) | DOI: 10.30652/jih.v3i2.1815

Abstract

Food is a major necessity forhuman life in the world, evenfrom a very close association withfood clashing civilizations. But thefacts show that tngkat corruptionin ministries / agencies in the fieldof agriculture in central Indonesiawas ranked first based on datacorruption by authority. Based onthe specificity of the nature of thecrimeofcorruption,theenforcement of this crime requiresspecific ways as well. Lawenforcementforcrimesofcorruption needs to be donesimultaneouslyandsynergy,between the law enforcementdilaterapkankonsitenwithgovernment strategic policies inagriculture or food, so the risk orimpact of corruption crimes thatoccurred in the field of food willnot be just too bad for society.
Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Yang Berada Di Atas Hak Pengelolaan Pelabuhan Lovelly Dwina Dahen
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.593 KB) | DOI: 10.30652/jih.v3i01.1032

Abstract

The role of sea ports in the future will be increasingly important, it is necessary to improve the quality of service (quality of services). According to the rules of the Decree of Directors. (Limited) II No Ports Indonesia. HK.56/1/2/PI.II-2000 dated January 3, 2000 submission of the use of portions of land can be provided with a port HPL Broking and Right to Lease the building. This is contrary to the Regulation of the Minister of Interior No.1 of 1977, in which rights can be given to land management rights are Broking and Right to Use.
Peralihan Hak Milik Atas Barang Melalui Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery Ghifara Ayudia Ramadhanty
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.96 KB) | DOI: 10.30652/jih.v10i2.8060

Abstract

Transaksi jual beli online di Indonesia sangat berkembang pesat karena memberi banyak kemudahan. Terutama dalam system pembayaran pengguna dapat membayarkan dengan melalui transfer bank, kredit maupun Cash On Delivery. Namun, dalam pelaksanaannya masih saja mengalami banyak permasalahan yang menyebabkan adanya kerugian bagi para pihak terutama bagi pihak pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mengenai peralihan hak milik atas barang serta resiko yang harus dipikul bagi para pihak dan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan transaksi jual beli online dengan system Cash On delivery. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normative yaitu bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai peralihan hak milik atas barang melalui transaksi jual beli online dengan system Cash On Delivery adalah melalui penyerahan (levering) namun penyerahannya dilakukan pada saat barang telah sampai kepada pembeli dan dibayarkan oleh pembeli melalui pihak ketiga yaitu kurir pengantar
PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTERI DI KOTA PEKANBARU Gusliana HB
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.402 KB) | DOI: 10.30652/jih.v1i01.482

Abstract

Rumah Tangga adalah merupakan wadah dimana dua oranganak manusia yang berbeda dipersatukan dalam sebuahikatan perkawinan. Terkadang perkawinan tersebutdibumbui dengan kebahagiaan dan tidak sedikit pula yangselalu dibumbui dengan pertengkaran bahkan menimbulkankekerasan terhadap salah satu pihak. Penyebab terjadinyakekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadapisteri antara lain adalah dimana laki-laki dianggap palingdominan daripada perempuan dalam rumah tangga,sehingga mempunyai kewenangan penuh terhadap istri danberhak melakukan apa saja sesuka hatinya, karena himpitanekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yangmendorong stress, kondisi lingkungan dan pekerjaan yangberat mendorong tingginya temperamental seseorangmaupun karena kondisi kejiwaan seseorang.
IMPLIKASI HUKUM TEKNOLOGI BRAINWASH / CUCI OTAK (Studi Kasus Dr. dr. Terawan Agus Putranto., SpRad (K)) Silwanus Soemoele
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.193 KB) | DOI: 10.30652/jih.v9i1.7860

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika dan disiplin profesi terhadap dr TAP atas penerapan teknologi brainwash / cuci otak serta untuk mengetahui prespektif hukum perdata dan konstruksi hukum pidana terhadap teknologi brainwash / cuci otak dr. TAP. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Jayapura dan Jakarta. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum, keputusan - keputusan kasus etikomedikolegal praktik kedokteran serta dokumen penunjang guna. Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan tahapan berupa sinkronisasi hukum, sistematisasi selanjutnya dilakukan deskripsi terhadap bahan-bahan hukum. Hasil penelitian menemukan secara etik penerapan teknologi cuci otak oleh dr TAP, bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan harus diberikan sanksi Etik oleh MKEK. Secara disiplin profesi, teknologi ini tidak melanggar disiplin profesi jika digunakan sebagai sarana diagnostik, namun melanggar disiplin profesi jika digunakan sebagai modalitas terapi bahkan pencegahan penyakit stroke.  Konstruksi hukum pidana bagi teknologi Cuci Otak adalah melanggar Pasal 51 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU No. 29 tentang Praktik Kedokteran jucto Pasal 378, Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP. Pada perpektif hukum perdata teknologi cuci otak adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, Pasal 1366 BW, dan Pasal 1367 BW, Pasal 66 Undang - Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 46 UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanKata Kunci : Implikasi Hukum, Cuci Otak.  

Page 2 of 25 | Total Record : 246