Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmu Hukum

JIH
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 20878591 EISSN : 26543761 DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 246 Documents

2 3 4 5 6

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DIDAERAH AREA PERTAMBANGAN Ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat meliputi: Pra Penambangan; masyarakat diberi akses luas terkait negosiasi harga lahan yang akan dilakukan ganti rugi, terhadap lahan masyarakat yang telah diganti rugi, PT Bukit Asam masih memberikan hak mengelolah lahan kepada masyarakat sampai batas waktu untuk penambangan dilakukan, Operasional; terkait segala ketentuan hukum melekat didalam nya, meliputi aspek lingkungan, atau kenyamanan masyarakat terhadap tingkat kebisingan maupun getaran tinggi akibat ekses penambangan, Pasca penambangan; hal ini terkait reklamasi setelah penambangan berakhir sesuai izin yang berlaku. Selain itu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencakup, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN, PT Bukit Asam memiliki tanggung jawab sosial terkait dengan masyarakat sekitar tambang melalui program CSR terkait pemeliharaan lingkungan hidup melalui program kemitraan bina lingkungan.

MEMBANGUN MODEL HUKUM YANG MEMERHATIKAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN : TELAAH PARADIGMA KONSTRUKTIVISME Aditya Yuli Sulistyawan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Hak atas kebutuhan seksualbertalian erat dengan hak-hak sipildasar yang tercantum dalamaturan-aturan HAM baik secaranasional maupun internasional.Pengingkaran terhadap adanyakebutuhan biologis bagi narapidanamerupakanpengingkaran pulaterhadap state of nature (sifatalamiah) seorangnarapidanasebagai manusia. Berbagai temuanmengenai aktivitas pemenuhankebutuhan seksual narapidana diLembagaPemasyarakatanmerupakan fenomena yang tidakbisa diabaikan. Berbagai aktivitasseksual yang dilakukan, sepertimasturbasi, praktek homoseksual,kekerasan seksual hingga bisnisseks di Lembaga Pemasyarakatanmerupakan temuan yang nyataditemukan di lapangan. Keadaantersebutdiharapkandapatmendorongpemerintahuntukmemerhatikan kebutuhan seksualnarapidana melalui suatu modelhukum yang humanis, misalnyamelaluiimplementasiCutiMengunjungi Keluarga (CMK).Kata Kunci : kebutuhan seksual, narapidana, paradigma konstruktivisme

Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender Maryati Bachtiar
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

As state which its resident majority believe in Islamenabled by a lot of society member using Islam punishsystem. But along with the times marked by tech-nological advances and the principles of Islamic lawcontinues to progress rapidly and always follow thechanging times in order to benefit people in the world.Without differentiating woman and men. frombreakdown of the solution can pulled a conclusion thathereditary law of Islam have accomodated lawprinciple which with justice gender.

Analisa Yuridis Penerapan Good Corporate Governance Pada Usaha Asuransi Mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) Alvizt Vega desra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

This study aims to identify and analyses the regulation and implementation of Good Corporate Governance or good corporate governance for mutual insurance companies in Indonesia. And to find out what the responsibilities of the statutory manager appointed by the OJK that are to restructure AJB Bumiputera towards the application of good corporate governance principles. This research was conducted using a normative juridical approach because it uses library materials as the main material, namely primary legal materials consisting of basic norms or rules, provisions of laws and regulations relating to the principles of Good Corporate Governance, especially in insurance companies. The results show that the application of the principles of Good Corporate Governance at AJB Bumiputera has been carried out in accordance with the company's articles of association, but it is still not optimal and adequate due to the absence of regulations that specifically regulate the Mutual Insurance Business in Indonesia. The statutory manager's responsibility for implementing the principles of good corporate governance has been carried out with maximum efforts, although it has not been in line with expectations. Because until now, AJB Bumiputera has not been able to make payment of claims that are due to policyholders, which is a violation of the principles of fairness.

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Ayusriadi Ayusriadi; Abdul Razak; Muh Arfin Hamid
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

This research was aimed at finding out and elaboration the perspective of Islamic Law on the capital punishment based on the human rights laws taking into force in Indonesia. This research was a normative legal research using statutory, conceptual and comparative approaches. The legal sources were collected through literature study. The collected legal sources were analyzed by using rules of law, relativism and human rights and Islamic law maslahah theoryes in order to find out the perspective of Islamic law and the human rights against the capital punishment in order to make legal prescriptions on the discussed legal problem. The research results indicated that the perspective between Islamic law and the human rights on the capital punishment could be matched. In Islamic law is explicitly states that the capital punishment is a must in the crime of murder, whereas according to the concept of human rights, especially the international world that the dominated by western country, states that the capital punishment is not recommended because it violats a person’s right to live as God's gift. The capital punishment it self in the concept of human rights has two dimensions, namely the universal dimension and the particular dimension. The Particular dimension state that the human rights enforcement is returned to each countries. This dimension is in line with the ideas of Islamic law as long as it suitable with the proportion of harm and its benefits. The values of human rights, especially in Indonesia, are born from the noble values of a nation so that they may have different views on the necessary of the capital punishment. The decisions on the capital punishment are returned to each country.

PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR) SABUNGAN SIBARANI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Pelaksanaan pengaturan pemindahan kekayaan (warisan) dari orang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata. Data penelitian memperlihatkan bahwa wasiat yang dibuat Almarhumah Ny. Soeprapti adalah tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan, sehingga garis lurus ke bawah tidak dapat perlindungan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt/G/2013/PN. Jkt.Bar yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Ny. Soeprapti sudah sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata yaitu “legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”

INDEPENDENSI PENGURUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM HUKUM KEPAILITAN Kheriah '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Suspension of payment is a way toavoid the company from brankruptcyproceedings. PKPU an independentdetermination of the board and has noconflict of interest between debtor andcreditors is very difficult to determinebecause of the absence of strict rules.PKPU board in carrying out isauthority can not be separated fromcooperation with the managementcompany that is cooperative and noncooperative wich can pose an opstacleto the succest of the proses PKPU. Thisstudy aims to determine the setting ofboard independence and authorityrelations between PKPU with themanagement companys board and theobstacles faced by the board PKPUagainst debtor property.Key words: Suspension of payment ,The board PKPU and Propertycompanies.

PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN Sri Arnetti; Darnis '; Egy Valia
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Alongwiththeregionalautonomy, lcal government areexpected to be able manage andmaximize eisting resources in theregins for the continuity of theprogress of itself. One of thegovernment 's efforts to increaserevenue kabupaten solok selatanoriginal the area is through thetax excavation category c Ingeneral. the contribution of thetax excavation golongan c thelocal revenue of Kabupaten SolokSelatan, Still relatively small , butsignificant enough in financingadministering government ofKabupaten Solok SelatanKata Kunci : Tax excavacation, pajak

Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis Iwan Kurniawan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate. Money laundering has been known since the 18th century. However, this action was criminalized in 1980 with the adoption of the anti-money Laundering Act Central. (1986), which was later followed by The D'annunzio Wylie Act. and Money Laundering Suppression Act. (1994) by the United States Government. Whereas the Government of the Republic of Indonesia criminalized this action in 2002 by issuing Law Number 15 of 2002 On criminal offence of money laundering. The crime of money laundering has been giving a negative effect on the economy and business fields i.e., undermines legitimate private business sector, undermining the integrity of the financial markets, resulting in loss of control of the Government against its economic policy, and the onset of distortion and economic instability.

Dinamika Pengaturan Kompensasi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dewi Cahyandari; Herlin Wijayanti
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Kini, dengan keterlibatan Indonesia dalam komunitas global lewat sejumlah instrumen perdagangan dan kesepakatan ekonomi global, kehadiran TKA dianggap sebagai konsekuensi logis dari relasi global. Karena itu, pada dasarnya penggunaan TKA dalam menjalankan roda bisnis bukan sesuatu yang dilarang sepanjang memenuhi aturan main dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Dalam beberapa sektor industri, bahkan TKA menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Salah satu yang menjadi hal penting dan merupakan suatu masalah adalah kedudukan TKA dalam hal pemberian kompensasi pada perjanjian kerja waktu tertentu. Ketimpangan pemberian kompensasi terjadi pada TKI dan TKA yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Page 4 of 25 | Total Record : 246

2 3 4 5 6

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hayatul Ismi

Contact Email hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone +6281268116279

Journal Mail Official hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address Jl. Patimura No.9

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA