Articles
246 Documents
PENYAKIT SOSIAL DAN EFEKTIFITAS HUKUM DI INDONESIA
Ledy Diana
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.404 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v2i01.487
Idealnya dengan pemberlakuan peraturanperundang-undangan akan mengubah perilakumaupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuaidan juga sebangun dengan norma yang termuatdalam produk hukum positif. Oleh karena itufungsi hukum dalam kelompok dimaksudkanuntuk menerapkan mekanisme control socialyang akan membersihkan masyarakat darikejahatan-kejahatansosialya n gtidakdikehendaki sehingga hukum mempunyai fungsiuntuk mempertahankan eksistensi kelompok itu.
Legal Policy for Peatland Protection
Zulkarnaini zulkarnaini
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.288 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v9i2.7927
In 2015, Indonesia experienced the highest level of fire in the world, with more than 50 percent occurring on peatlands. This event put Indonesia in the spotlight on managing peatlands that were seen as ignoring commitments to reduce greenhouse gas emissions and prevent other fire losses, including school closures, respiratory problems and early deaths. This study analyzes peatland management policies in Indonesia in a legal perspective. This research uses a legal policy approach, which is an approach that is carried out by observing the laws and regulations relating to the policy issues studied. The results show that as a rule of law where government power is regulated by law, efforts to restore and protect peatlands in Indonesia are not optimal. Law enforcement support, including the establishment of new regulations regarding the spatial plan of peatlands which requires the preservation of protected peatlands as determined, has yet to materialize.
CITA POLITIK HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA
Dede Kania
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.856 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v4i2.2787
Pidana mati selalu menarik untukdibicarakan, baik dalam hukumdan pelaksanaannya. Pidana matiberkaitan erat dengan hak untukhidup, yang merupakan hak asasimanusia yang paling dasar.Negara-negara di dunia dibagimenjadi dua, di satu sisi adanegara hukuman mati dijalankan,di sisi lain tidak sedikit negarayang telah menghapuskanhukuman mati dalam undangundangtersebut. KUHP Indonesiamenetapkan hukuman matisebagai salah satu kalimat utama.Namun, di samping hukuman matidiatur dalam KUHP jugamengancam terhadap pelanggaranlain di luar KUHP. Penelitian inimenguji cita-cita politik hukumpidana Indonesia dalam masalahhukuman mati.Kata Kunci : pidana mati, hak untuk hidup, politik hukum
Implementasi Good Governance Dan Perizinan Dalam Pemanfaatan Ruang Di Indonesia
Romi '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5111.635 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v1i02.1156
The Spatial planning is government domain, becauseits related to the government as much as the basicneed of people who have been mandated by the con-stitution. There are at least two reasons that reinforcethese arguments, the first spatial planning is veryinfluential on the national investment climate. Andsecond, unintegrated spatial planning can lead toconflict horizontally on a practical level. The problemof its paper are how arrangement of spatial planningpermission in Indonesia and whether good gover-nance principles are accommodated in spatialplanning regulation in Indonesia. In practice,implementation of permission in the use of space inIndonesia has yet to be implemented to the maximum.The main factor cause is due to the unavailability ofregional spatial plan of local regulations (Perda RTRW)as the main parachute control utilization of space inthe area. Meanwhile, related to the implementation ofthe principles of good governance, at least the SpatialPlanning Act has been to accommodate the fourprinciples, namely principles of accountability,transparency principle, the principle of participationand the principle of legal certainty.
Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal Di indonesia
Ramlan '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.41 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v3i01.1028
State duty to promote the general welfare of its people. For that, one of the policies pursued by the Government is giving authority to local governments to implement and execute development activities as well as greater authority in obtaining sources of financing, by way of delegated authority on local government investments. Due to matters concerning local government in the field of investment only on the criteria of externality, accountability, and efficiency, what is meant by these criteria are not clear in its elaboration.
Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi di Masa Pandemic Covid-19
syarwan ichromi kabalmay
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.409 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v10i2.8076
Indonesia will implement a vaccination program, but there are people who reject the program because they are afraid it will cause health problems. One state official said that vaccination was not a right, but an obligation, so if he refused, he could be punished. The formulation of the research problem is whether people who refuse vaccines can be convicted and how effective are criminal sanctions. The purpose of this research is to understand and analyze whether the imposition of criminal sanctions can be carried out, and to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions. The author has not found any scientific work that has anything in common with this research. This study uses a normative method. Sources of data come from primary and secondary legal materials. The analysis method is qualitative. In the discussion, vaccination is a right, but in a state of emergency turns it into an obligation accompanied by criminal sanctions. This does not intend to limit the rights and freedoms of society, but rather to guarantee recognition and respect for the rights and freedoms of every citizen. However, punishment is only applied if other legal means do not function. Criminal sanctions must be tailored to the need to protect and defend the interests of society. Criminal law is only justified if there is a need that is useful to society. Therefore, the use of criminal law that is not in accordance with the needs cannot be justified because it will be dangerous for society.
EKSISTENSI ILMU HUKUM TERHADAP ILMU-ILMU LAIN DITINJAU DARI FILSAFAT ILMU
Edy Faishal Muttaqin
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.246 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v1i01.478
Manusia dilahirkan di dunia ini oleh Yang Maha Kuasa dalam keadaanbebas. Dalam kebebasannya itu pada akhirnya manusia akan salingberinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga muncul konflik antarmanusia yang sama-sama mendambakan kebebasan. Dalam komunitasyang senantiasa penuh dengan dinamika itu kemudian terjadilahproses interaksi sosial, sehingga dari aspek sosial tersebut melahirkanhukum yang nantinya turut berperan dalam menentukan, membentuk,dan mengendalikan masyarakat (law as a tool of social-engineering).Eksistensi Ilmu Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu-ilmu lainnya, meskipun jika ditinjau dari Filsafat Ilmu, Ilmu Hukumdapat diklasifikasikan sebagai ilmu yang memiliki karakter keilmuansendiri, karena sifatnya yang normatif.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) (Suatu Kajian Komparatif)
hasrul fitriyadi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.269 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v9i1.7814
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Gakkumdu dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum. Tipe penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis dilakukan dengan mengguanakan metode deskriptif dan selanjutnya menggunakan metode komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaan informasi untuk dijadikan perbandingan guna menghasilkan karya ilmiah yang baik. Hasil penelitian menemukan bahwa penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu berdasarkan fakta empiris di lapangan, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai menurut aturan hukum acara pidana pemilu meskipun hampir tidak ada satupun pelaku pelanggaran Pidana Pemilu yang dihukum oleh Pengadilan. Tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh penyelenggara pemilu lebih dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, struktur, budaya hukum, sarana dan prasarana. Persamaan dan perbedaan terhadap Gakkumdu dalam penanganan perkara Pemilu dari 3 lokasi penelitan yang dilakukan relatif sama dengan kesimpulan sebelumnya dan perbedaannya hanya pada perkara yang ditangani oleh Gakkumdu Majene dimana perkara yang ditangani sampai pada tahap Putusan Pengadilan meskipun pada akhirnya tetap divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene. Kata Kunci : Pidana, Pemilihan Umum, GAKKUMDU
POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG MELALUI JALUR HAKIM NON KARIER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
DEDI ALNANDO
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.901 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v7i1.4968
Dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya Ketua Mahkamah Agung non karir dan teguran yang diberikan kepada terdakwa, membuat orang optimis dengan penegakan hukum dan pemenuhan keadilan pada umumnya. Posisi Chief Justice yang melakukan pengisian melalui hakim lini karir tidak membantu penegakan hukum di bidang hukum tertentu. Pengisian Hukum Politik Posisi Hakim Hakim Mahkamah Agung Melalui Non Karir Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman merupakan penegasan atas fungsi Ketua Mahkamah Agung dan pembinaan.
Perkembangan Kelembagaan Dari Negeri Dan Marga Menjadi Desa Di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi
Erdianto '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.351 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v2i02.1019
Reveals the historical development of the village or clan named country means also discuss the history of the law on setting up an autonomous region in the smallest administrative structure Indonesia. This paper concluded a few things about the growth and development of villages in the District of West Tanjab Tungkal Ulu Jambi Province. Adjustment system according to the form of the village who live in actual Java stunt capability for autonomous villages.