Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmu Hukum

JIH
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 20878591 EISSN : 26543761 DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 246 Documents

6 7 8 9 10

Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman Hengki Andora
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Pariaman apply two system of lowest government inits region, namely the system of Desa and system ofKelurahan. Number of desa is 55 Desa and number ofKelurahan is 16 Kelurahan. Pariaman not want to applythe system of Nagari, with arguing: i) in ruralcommunities have felt comfortable with the system ofDesa (status quo); i) the establishment of Nagarigovernment system will cause a reduction in theallocation of development fund from the goverment;iii) Pariaman already heterogenous society; and iv)the establishment of Nagari system will cause losspublic office and employment for people who sit in theDesa institutional structures. Desa in Pariamanperformed in accordance with Local Regulation No. 7of 2007 on Desa. Institutional Desa consist of Desagovernment, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),and another Desa Institutional.

Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional Hayatul Ismi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Land is represent one of very elementary asset state of Indonesia because state and nation live and expand above land. Society of Indonesia position land at dimiciling very important, specially in society customary law. But, up to now not yet been made available by a complete information about unfolding and boundary of region included by various customary law of mentioned in this matter is customary right for land rights. This handing out conclude that rights of customary right for land in law of Indonesia confessed by through fundamental code of agraria that is UU No. 5 year 1960. In this case the confession given by a state have the character of laminated and conditional because confession given to society of customary law and rights of its customary right for land.

Urgensi Reformulasi Pengaturan Benih Tanaman Produk Rekayasa Genetik Kessa Hendriyanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Ketersediaan benih bermutu merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan produksi pangan Indonesia. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Indonesia dalam rangka peningkatan produksi pangan yaitu terkait dengan ketersediaan benih tanaman yang bermutu. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah dipandang perlu pengaturan yang komprehensif terhadap pegembangan varietas tanaman melalui rekayasa genetik. Varietas tanaman melalui rekayasa genetik ini umumnya dikenal dengan tanaman Produk Rekayasa Genetik (PRG). Pengembangan tanaman PRG bagi pertanian Indonesia bukan tanpa masalah. Pihak yang tidak setuju dengan teknologi rekayasa genetik, menganggap tanaman-tanaman rekayasa genetik yang dihasilkan dapat menyebabkan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan juga bagi lingkungan. Padahal kenyataannya produk PRG sudah banyak beredar di Indonesia. Melalui tulisan ini hendak dibahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai benih tanaman PRG di Indonesia serta bagaimana cara meningkatkan keberterimaan atas benih tanaman PRG. Melalui pengaturan benih tanaman PRG yang tepat dan responsif diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan di masyarakat atas benih tanaman PRG.

PELECEHAN SEKSUAL DAN PENAFSIRAN PERBUATAN CABUL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Erdianto Effendi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstrak Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling ringan tetapi paling sering terjadi. Banyak korban yang tidak mendapatkan rasa keadilan karena sejauh ini belum ada pengaturan yang tegas tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual dilakukan dengan menggunakan Pasal 281 hingga 294 KUHP yang mana definisi perbuatan melanggar kesusilaan dan perbuatan cabul dikembalikan kepada perasaan kesusilaan masyarakat setempat dan menempatkan unsur ketidaksukaan korban sebagai unsur terpenting untuk dapat ditegakkannya hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. AbstractSexual harassment is the mildest but most common form of sexual assault. Many victims do not get a sense of justice because so far there has not been a strict regulation on sexual harassment in Indonesian criminal law. By using juridical normative research methods, it is known that law enforcement against perpetrators of sexual harassment is carried out using Articles 281 to 294 of the Criminal Code in which the definition of acts that violate decency and obscene acts is returned to the feeling of decency of the local community and places the element of victim dislike as the most important element to be able to enforcement of the law against sexual harassers.

GAGASAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PEKANBARU KOTA EMILDA RAMADHANTI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Pendapatan Pekanbaru Kota. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa proses pemungutan pajak alat-alat berat dan besar sebelum didaftarkan adalah dimulai dengan pendataan, pendaftaran dan dilanjutkan dengan penetapan dan pelaksanaan penagihan. Meskipun sudah melalui tahap-tahap demikian namun penerimaan pajak pada sektor alat-alat berat dan besar belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Gagasan optimalisasi pajak alat-alat berat dan besar dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain; dari aspek perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah alat-alat berat dan besar di UPT. Pendapatan Pekanbaru kota, selanjutnya sumber daya manusia yang berkualitas dan professional dalam melaksanakan tugas-tugas penertiban pajak alat-alat berat/besar serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan pemungutan pajak di daerah.

KEBEBASAN BERTINDAK PEMERINTAH (DISKRESI) SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA Azmi Fendri
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Kebebasan bertindak sangatpotensial untuk aparat pemerintahatau administrasi negara untukdapat melakukan penipuan karenaadanya kewenangan ini pejabatpemerintah dapat secara bebasatas inisiatif sendiri untukmengembangkan kebijakan denganmemanfaatkan kondisi tertentu,sering kali kasus di era ini (Ordelama dan Orde Baru). Meskipunpada dasarnya kebebasanbertindak itu untuk kesejahteraanmasyarakat, dan karena itu di erareformasi ini diharapkan benarbenarotoritas dalam halkebebasan bertindak (diskresioner)digunakan untuk masyarakat.Kata Kunci: Kebebasan, Diskresi, Otoritas

Pemilihan kepala daerah yang demokratis Dalam perspektif UUD 1945 Nopyandri '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Direct election of regional heads have taken place since year 2005, that relied on by rule of UU of Number 32 Year 2004 with have base of rule section 18 article 4 Constitusional 1945. Inescapable fact in direct local elections in stages capitalization is emerging local elections that were far more expensive than the model of local elections by Parliament representatives as well as the nuances of the most notable is the rise of local election dispute is submitted to the Constitutional Court. Policy of the government and Parliament through Law No. 32 of 2004 which further amended by Act No. 12 of 2008 specifies that local elections are conducted in direct elections should be viewed as a political fact local election law.

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN BAGI PEKERJA PADA ERA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 hartanto SE hartanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Workers are a valuable asset in the development of the nation's economy who are obliged to receive occupational safety and health protection. The implementation of occupational safety and health aims to provide protection for workers to be healthy, safe, productive, and avoid occupational accidents and occupational diseases. In a new normal state, the demands for health protection must be really emphasized and must comply with the standard health protocol for the response to the Covid-19 pandemic.The formulation of the problem is what is the role of the state and employers in the framework of protecting occupational health and safety during the new normal covid pandemic 19? What are the forms of occupational health and safety protection for workers in the new normal period? This research is a legal research that uses several approaches to be able to answer the problems under study, namely the statute approach, and the conceptual approach, and using the content analysis method.The role of the state in the framework of protecting occupational health and safety during the Covid-19 pandemic is due to public relations, which automatically creates legal consequences in the form of public rights and obligations between the state and citizens. The role of the employer in providing protection for workers arises because the employer and the worker are bound by a private legal relationship, one of whose rights and obligations are related to the protection of occupational safety and health. The forms of occupational health and safety protection for workers in the new normal period are aimed at protecting everyone who is in the workplace, so if the right to occupational health is not fulfilled, it will have legal consequences in both the civil, criminal and administrative realms.Keywords: occupational safety and health, legal protection, labor

KAJIAN HUKUM ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PENGANIYAAN DAN MUTILASI (STUDI ATAS KASUS-KASUS MUTILASI KONTROVERSI DI INDONESIA) Ridwan Arifin; Arsitas Dewi Fatasya
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractMurder cases in Indonesia from year to year continue to increase. There are at least 500 homicides throughout 2018 (until November 2018). Even in many cases, this murder was preceded by torture and even mutilation of victims. Several murder cases accompanied by mutilation of victims have emerged in Indonesia, for example the case of Ryan Jombang and Babe Baikuni. Both were included in the list of controversial homicides. In fact, the killings were explicitly threatened with severe crimes, and were specifically regulated in the Criminal Code, in Chapter XIX Book II as Crimes against Life. This paper intends to discuss three main points, namely, first, how legal arrangements for criminal acts of premeditated murder accompanied by torture and mutilation are regulated in Indonesian national law, second, how criminal law views cases of mutilation in Indonesia, and third, factors what lies behind the occurrence of premeditated murder with mutilation cases in Indonesia. This study uses a socio-legal research method with a qualitative approach, where the author looks at the facts in cases of mutilation that have occurred in Indonesia and analyzes the cases using relevant laws and legal theories. The cases that I use in this paper are obtained from print and online media. Opinions of legal experts in this study also the authors get through various print media and related previous research. The results of this study confirm that there are differences in criminal threats for mutilating cases of life (accompanied by previous killings) and mutilation of bodies. Criminal law views corpses as limited to inanimate objects, so it is only subject to Article about destruction or destruction of goods. In the view of Criminology Victimology, this study proves that mutilation cases that have occurred in Indonesia are motivated by factors: (1) Romance and relationship (including infidelity), (2) Economy (debt), (3) Mental Disorders (occult whispers, sadism), and (4) Revenge. This research underlines that it is necessary to attempt appropriate law enforcement accompanied by community oversight of the potential emergence of these criminal acts in the context of crime prevention. Keywords: Premeditated Murder, Mutilation, Torture, Legal Review AbstrakPeristiwa pembunuhan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedikitnya terhadi 500 kasus pembunuhan sepanjang tahun 2018 (hingga November 2018). Bahkan dalam banyak kasus, pembunuhan ini didahului dengan penganiayaan dan bahkan mutilasi terhadap korban. Beberapa kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban pernah mencuat di Indonesia, misalnya kasus Ryan Jombang dan Babe Baikuni. Keduanya masuk ke dalam daftar kasus pembunuhan kontroversial. Padahaln, pembunuhan secara tegas diancam dengan pidana yang berat, dan diatur khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Bab XIX Buku II sebagai Kejahatan terhadap Nyawa. Tulisan ini hendak membahas tiga hal pokok, yakni, pertama, bagaimana pengaturan hukum atas tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiyaan dan mutilasi diatur dalam hukum nasional Indonesia, kedua, bagaimana hukum pidana memandang kasus-kasus mutilasi di Indonesia, dan ketiga, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus mutilasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis melihat fakta-fakta pada kasus-kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia dan menganalisisnya menggunakan peraturan perundangan-undangan dan teori-teori hukum yang terkait. Kasus-kasus yang penulis gunakan dalam tulisan ini didapatkan dari media cetak dan online. Pendapat pakar-pakar hukum dalam penelitian ini juga penulis dapatkan melalui berbagai media cetak dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Hasil penelitian ini mengegaskan bahwa terdapat perbedaan ancaman pidana bagi kasus mutilasi terhadap nyawa (disertai pembunuhan sebelumnya) dan mutilasi terhadap mayat. Hukum pidana memandang mayat hanya sebatas benda mati, sehingga hanya dikenakan Pasal tentang pengrusakan tau penghancuran barang. Dalam sudut pandang Kriminologi Viktimologi, penelitian ini membuktikan bahwa kasus-kasus mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia dilatarbelakangi karena faktor: (1) Asmara dan Percintaan (termasuk selingkuh), (2) Ekonomi (hutang), (3) Gangguan Jiwa (bisikan-bisikan gaib, sadisme), dan (4) Dendam. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa diperlukan upaya penagakan hukum yang tepat disertai dengan pengawasa masyarakat terhadap potensi munculnya tindak pidana ini dalam konteks crime prevention. Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Mutilasi, Penganiayaan, Kajian Hukum

Pola Partisipasi Masyarakat Daerah Pesisir dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bengkalis Mardalena Hanifah; Gusliana HB
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Pola Partisipasi Masyarakat pesisir yang ideal dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis adalah pola Partisipasi Aktif yang dapat dilakukan dengan cara antara lain, Pertama, mengikut sertakan anggota masyarakat yang dianggap sah dan independen dalam team atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, melakukan publik hearing melalui seminar, lokakarya ketiga, melakukan uji sahih terhadap peraturan daerah. Keempat, melakukan jejak pendapat, kontak publik media massa; dan Kelima melalui lembaga pemberdayaan masyarakat atau membentuk forum warga.

Page 8 of 25 | Total Record : 246

6 7 8 9 10

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hayatul Ismi

Contact Email hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone +6281268116279

Journal Mail Official hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address Jl. Patimura No.9

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA