Articles
246 Documents
<![CDATA[EKSISTENSI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM LINGKUP HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nindry Sulistya Widiastiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.223 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v10i1.8047
<![CDATA[This article aims to review about the existence of Labour Union as legal person according to Indonesian Labour Law. The article uses normative legal research method, which are based on statute approach and conceptual approach. The conclusion of the article shows that The Labour Union could be categorized as a legal person, because it could hold rights and obligations. Also, it could be called as a rechtpersoon. It fulfilled the charactetistics and requirements as legal person and rechtpersoon, although Indonesian Labour Law/Regulation does not explicitly stipulate that.]]>
<![CDATA[URGENSI PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM PENGAMBILAN MINUTA AKTA DALAM PROSES PERADILAN ]]>
<![CDATA[Andi Nurfajri Riandini Arief]]>;
<![CDATA[Syukri Akub]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Muchtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (454.627 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v8i2.6808
<![CDATA[ABSTRACTThis thesis discusses about the approval by the Assembly Notary Honor Regional in making photocopies Minuta Deed for inspection of criminal cases purposes which is conducted by Notary as a one of the assignment of Assembly Notary Honor Regional and mechanism of approval by Assembly Notary Honor Regional towards presumption of criminal offense which is conducted by Notary. This research use a legal empiric method. The result of the study is concluded that Assembly Notary Honor Regional in Province Sulawesi Selatan still faced the inhibiting of their duty and function. Based on research, author was inventory the inhibiting which is originated from Notaries and law enforcement apparatus and in terms of of the rule of law. The suggestion for future is the requirement of continuously of guidance to Notaries and law enforcement apparatus, so that botth sides can understand their position to implement their profession at once understanding about Assembly Notary Honor Council’s duty and function. Keywords : Honor Board; Notary; Approval; Minuta DeedABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam pengambilan fotokopi minuta akta untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh notaris serta mekanisme pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan masih mendapatkan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam memberikan keputusan baik persetujuan maupun penolakan terhadap permohonan dari aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian penulis menginventarisir hambatan yang berasal dari para notaris dan aparat penegak hukum serta dari segi aturan hukum. Adapun saran kedepannya adalah diperlukannya pembinaan secara terus menerus kepada para notaris dan aparat penegak hukum agar kedua pihak dapat memahami kedudukan masing-masing dalam melaksanakan profesi sekaligus pemahaman mengenai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.Kata Kunci : Majelis Kehormatan; Notaris; Persetujuan; Minuta Akta]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA MENDUKUNG PROSES ADMINISTRASI CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Muhamad Iqbal]]>;
<![CDATA[Susanto Susanto]]>;
<![CDATA[Moh Sutoro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.826 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v8i2.7286
<![CDATA[Abstract The use of E-Court technology by the Supreme Court to support the improvement, efficiency and effectiveness of the completion of administrative services in the courts that are linked to the principle of justice is fast, simple and low-cost. However, in the implementation of this system it seems that many of the registered users lack understanding regarding the purpose and method of using the E-Court system. So that this system is still considered to be less than optimal in achieving the desired goals of making this system. Keywords: E-Court, Effectiveness, Settlement of Cases.Abstrak Pemanfaatan teknologi E-Court oleh mahkamah agung guna mendukung peningkatan, efisiensi dan efektifitas penyelesaian pelayanan administrasi di pengadilan yang dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun dalam penerapan sistem ini nampaknya banyak diantara pengguna terdaftar kurang memahami berkaitan dengan tujuan dan cara penggunaan sistem E-Court tersebut. Sehingga sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai sasaran yang diinginkan dari pembuatan sistem ini. Kata Kunci : E-Court, Efektifitas, Penyelesaian Perkara.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Setia Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.873 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v6i1.4039
<![CDATA[Terdapat hak-hak masyarakat adat dalam tanah ulayat di Kecamatan Benai meliputi: Tanah Pekarangan, Tanah Peladangan, Tanah Kebun, Tanah Koto , Rimba Kepungan Sialang, Perairan Penangkapan Ikan, Padang Pengembalaan, Tanah Kandang dan Tanah Pekuburan. Kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Benai muncul karena Faktor Ekonomi dari dalam suku dan dari luar karena ada investor, Proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan, Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh pendatang/perusahaan, Ganti rugi yang tidak seimbang dan transparan, dan Tapal batas kenegerian tidak jelas. Sengketa yang terjadi diselesaikan melalui musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Proses musyawarah diselesaikan oleh kepala suku/pemangku adat dan ninik mamak.]]>
<![CDATA[REKONSEPTUALISASI PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI.1 ]]>
<![CDATA[Mexsasai Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.91 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i1.2778
<![CDATA[Regulations was publishedrelating to governmentprocurement of goods andservices intended for theprocurement of goods andservices more perfect and reducethe adverse of deviation statefinances. In the procurement ofgoods / services of governmentagencies, there are three areas oflaw that directly and indirectlyregulate the procurement ofgoods / services, they are theState Administration Law, Civiland Criminal. When linked withthe provisions of the acts ofcorruption stipulated in Law No.31 1999 Junto Law 20 of 2001.So, if examined will be foundsome elements including:unlawful, enrich themselves inthe procurement of goods /services.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi ]]>
<![CDATA[Riska Fitriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4807.41 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v2i02.1147
<![CDATA[Disputes out of court settlement is also called Alter-native Dispute Resolution (ADR). One dispute isbetween the investor and the community in the Districtof Kerinci Siak Kanan. Settlement is done by nego-tiation efforts, that is the process of negotiating orbargaining a concession, on the problems that arisein the community.]]>
<![CDATA[Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Gatot Eddy Pramono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.637 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v9i2.7932
<![CDATA[Pandemi Covid-19 mengkhawatirkan masyarakat karena belum ada lembaga dunia atau pemerintah yang bisa memastikan kapan akan berakhir. Vaksin yang sebagai penawar tak kunjung ditemukan. Kondisi buruk ini dimanfaatkan oleh para pelaku pembuat dan penyebaran hoaks. Perkembangan internet dan tersedia beragam platform media sosial menjadi amunisi efektif untuk menyebarkan berita bohong. Berdasarkan pendekatan kriminologi konstitutif, hoaks dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kerugian atau disebut dengan harmful discourse. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa peran literasi media begitu besar dalam mempengaruhi seseorang dalam memproduksi dan menyebarluaskan informasi hoaks. Informasi hoaks yang tersebar dalam masa pandemi Covid-19 mayoritas terjadi karena tidak disengaja. Keterbatasan pelaku dalam mengolah pesan menjadi faktor penting dalam memahami akurasi informasi. Untuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan beberapa upaya seperti memperkuat peran media massa sebagai penyedia informasi yang akurat, menyediakan layanan pengecekan terhadap data dan informasi, memberikan pembekalan kemampuan kepada masyarakat untuk mempermudah akses mereka terhadap teknologi dan beradaptasi dengan iklim teknologi informasi yang terus berkembang.]]>
<![CDATA[PEMAAFAN KORBAN DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Roby Anugrah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.88 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v8i1.5939
<![CDATA[AbstractThe purpose of research is an effort to victim get proportional attention in determining criminal imposition of the perpetrators. So that a policy is needed in reforming the criminal law so that the position of the victim becomes more active in order to realize the purpose of punishment for the future (ius constituendum). In the Criminal Code the position of a passive victim is only a witness of a criminal case which is solely to prove the fault of the suspect or defendant. The research method used is the normative approach or a conceptual approach that is focused on examining the role of victims in the reform of criminal law in order to realize the purpose of punishment. The results of this study answer that in the Criminal Code the position of the victim is passive so that the purpose of punishment is only retributive without regard to the aspects of the victim. Furthermore, in the renewal of Indonesian criminal law, the victim will get a proportional place in determining the criminal imposition of the perpetrator with the principle of forgiveness by the victim in order to realize the objectives and guidelines for fair punishment. Keywords: Forgiveness of Victims, Reform of Criminal Law, Objective of Punishment. AbstrakPenelitian ini bertujuan sebagai upaya agar korban mendapatkan perhatian yang proporsional dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Sehingga diperlukan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana agar posisi korban menjadi lebih aktif guna mewujudkan tujuan pemidanaan untuk masa yang akan datang (ius constituendum). Dalam KUHP posisi korban pasif, hanya berkedudukan sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif atau conseptual approach yang difokuskan untuk mengkaji peran korban dalam pembaharuan hukum pidana guna mewujudkan tujuan pemidanaan. Hasil penelitian ini menjawab bahwa dalam KUHP posisi korban pasif sehingga tujuan pemidanaan hanyalah bersifat pembalasan/retributive tanpa memperhatikan aspek korban. Selanjutnya pada pembaharuan hukum pidana Indonesia korban lebih mendapat tempat yang proporsional dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap pelaku dengan adanya asas pemaafan oleh korban guna mewujudjan tujuan dan pedoman pemidanaan yang adil. Kata Kunci: Pemaafan Korban, Pembaharuan Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PEMBENTUKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[OKSEP ADHAYANTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.472 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3599
<![CDATA[Sebagai dasar Negara (ground norm)-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung didalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari pembentukkan peraturan perundang-undangan. Semestinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukkan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Yudi Krismen]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.821 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v4i1.2089
<![CDATA[Perkembangan globalisasi ekonomi,berpotensiterjadikriminal/kejahatan dalam bidangekonomi yang dilakukan parapelakuusahadalambentukkorporasi yang dapat menimbulkankerugian sertakorban, yangdidukung oleh kemunculan danberkembangnya ilmu pengetahuandan teknologi informasi . Sulitnyamemintapertanggungjawabanpidana terhadap korporasi dalamkegiatan money game denganmenjadikan emas sebagai objekdalam investasi online, denganmenggunakan jaringan multi levelmarketing dan jaringan networksecara online, akhirnya banyakmenimbulkan kerugian materiil darikorban selaku nasabah. Namunpertanggungjawaban pidana dalambentuk strict liability, dapatmemberikan sebuah solusi terhadapmasalahini,dimanadalampertanggungjawabanpidanakorporasi secara penuh (strictliability) menyatakanbahwapertanggungjawaban pidana bisadimintakan terhadap korporasi .Kata Kunci : Gadai Emas, Investasi]]>
