Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmu Hukum

JIH
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 20878591 EISSN : 26543761 DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 246 Documents

8 9 10 11 12

UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERADILAN PIDANA DI ERA PEMBERLAKUAN “NEW NORMAL” SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Ikhsan Ikhsan; Hari Sutra Disemadi; Syukri Kurniawan; Pujiyono Pujiyono
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi pemberlakuan new normal di indonesia, maka dapat di lihat pada UU No. 35 Tahun 2014 yang sebelumnya adalah UU No. 23 tahun 2002. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis perpektif perlindungan dan pemenuhan hak anak di peradilan pidana dari perspektif nasional dan internasinal serta upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi pemberlakuan new normal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan pendekatan analisis, koseptual dan komparatif dengan mengutamakan data sekuder dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah dalam dilindungi anak secara optimal di era new normal ini, yaitu: a) menyederhanakan kurikulum; b) memberikan subsidi kuota internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring; c) mengoptimalisasi layanan pendidikan bagi anak di desa; d) adanya kerjasama dalam melindungi hak anak dalam pemberitaan media massa atau sosialisasi oleh Polri, komisi perlindungan anak indonesia, serta masyarakat; and e) pemerintah harus profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAHANAN ADMINISTRASI ATAU INTERNIRAN PADA SITUASI KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL ZUNNURAENI '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Salah satu bentuk perampasankebebasan pada konflik bersenjatanon internasional adalah interniratau penahanan administrasi.Penahanan ini di dasarkan padaadanya ancaman terhadapkeamanan negara atau keamanannegara memerlukannya. Meskipunbentuk penahanan ini disebutkandalam Protokol Tambahan II tahun1977 Mengenai konflik bersenjatanon internasional, namun Protokoltidak mengatur lebih lanjut secarakomprehensif mengenai penahananini. Hal tersebut mengakibatkanlemahnya perlindungan hukum bagitahanan. Guna mengisi kekosongantersebut dapat digunakaninstrument hukum kebiasaanhumaniter internasional dan hukumhak asasi manusia.Kata Kunci : Interniran, konflik bersenjata

Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Azmi Fendri
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Since reform marked by fall downing regime himGovernance of New Order, peeping out a period totransition in course of democracy. Word democratizelikely become tidy political jargon in the form of socialissues and HAM which later then diekspos to societyto oppose all policy of governance. Proper confessedduring governance of New Order, democracy likelybecome very matter of taboo to be talked openlypublic. This matter of mirror from various legislationproduct which do not express justice of society ingeneral.

Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru Rahmad Hendra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Notary is a defender of truth and justice so that law enforcement should be run in good faith and sincerity, so that the legal profession is an honorable and noble profession (officium nobile). The number of notaries create tighter competition between notaries and notary sometimes make less careful in their profession. The paper concludes that the notary is responsible for what he saw, that they have seen, heard and done by the notary as a public official in the run position. Notaries are not responsible if any information and documents from a client that is not true.

SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK Erdiansyah Erdiansyah; Hengki Firmanda; Nurahim Rasudin
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

The customary legal system of the Mamak Tribe community with a matrilineal kinship system. The division of the inheritance system according to the customary law of the talak mamak tribe adheres to the matrilineal system and the combination between the individual inheritance system and the collective inheritance system. The division of inheritance is done by ninik mamak of the heirs. First, high estate, low estate (livelihood / livelihood) should be separated from the property of the husband and wife, after which the division of this inheritance property can be distributed to the heirs. When a dispute arises, it is first resolved as a family through deliberation. Dispute Resolution on the Rights of the Mamak Tribe Women According to the Dispute over the rights of the Mamak Tribe Women will be brought to a deliberation within the Talang Mamak Tribunal if no agreement is found in the family, then a resolution is requested in the Mamak Tribal Tribal Customs procedure. The parties involved in resolving the dispute over the women's rights of the Talang Mamak Tribe include: the Head of the Tribe, as well as all the customary leaders in the institution.

KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEADILAN Erdiansyah '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Akhir-akhir ini hukum di Indonesia, mendapat sorotan tajam darisegenap lapisan masyarakat. itu terjadi karena hukum yang diharapkansebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antarakepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagaikatalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomimasyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut. Fenomenatersebut menunjukkan bahwa kekerasan atau penyiksaan memangsudah taraf yang memprihatinkan. Makalah ini menyimpulkan bahwaApapun bentuknya penggunaan kekerasan dalam penyidikan tidakdibenarkan menurut hukum dan keadilan karena akan melahirkanketakutan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia serta hukum.

ASPEK YURIDIS PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN Rofiqah Rahmi; Sudjito Sudjito
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

This research is intended to find out in-depth the juridical aspects of land registration due to inheritance. Two issues were examined, namely: (1) Why were the requirements for the Deed of Sharing Common Rights mandatory and the Deed of inheritance rejected when registration of the transfer of title to the land due to inheritance? (2) What are the legal consequences of the Deed of Sharing of Joint Rights in the registration of the transfer of title to the certified land due to inheritance? The study was conducted by a combination of literature research and field research. Data were analyzed qualitatively. The results showed: (1) the Magelang Land Office requires that all inheritance of land rights be processed first through inheritance, followed by the making of the Deed of Sharing Common Rights, and then registered, on the grounds that the computerized system is not yet perfect. So it's not a legal problem. (2) The legal consequences are that the heirs are forced to pay tax 2 (two) times. This matter is burdensome to the heirs.

PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU ISHARAWANA ISHARAWANA
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama, penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru yang tidak berjalan optimal, karena dalam melakukan Peran polisi belum maksimal dalam upaya pengalihan wewenang yang harus dilakukan pengamanan oleh polisi yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, isu penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru termasuk faktor internal, yaitu; Waktu penanganan kasus investigasi terlalu singkat, laboratorium forensik terbatas, proses pemeriksaan di BAPAS, kurangnya pengetahuan penyidik dan penyidik anak, faktor eksternal yaitu; Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kesadaran masyarakat, dan aktor itu sendiri. Ketiga, upaya penyelesaian masalah penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru.

Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Mexsasai Indra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Political reforms in 1998 which was followed by a free and democratic elections in 1999, has a fairly fundamental change relationship patterns that characterized the President and the Parliament many political parties that play a role in the constitutional structure. Because it came back the idea of simplification is a political party. efforts to simplify the number of political parties is a must in order to support an effective presidential system of government, while the effort to do that is by simplifying the number of political parties naturally through the electoral threshold, tighten the terms of the establishment of political parties dismaping it is also the reality that there is currently a clear need for regulation of the coalition system.

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TERKAIT PAJAK DAERAH Taupiq qurrahman
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Tujuan penelitian ini adalah melihat fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningatkan Pajak Daerah di Kabupaten Bungo dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang Pajak Daerah. Pajak daerah kabupaten/kota rerdapat 11 jenis, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, perda pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Metodologi yang digunakan yaitu yuridis empiris, artinya dalam penelitian didasarkan pada realita atau kenyataan dari yang diteliti. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dimana badan tersebut mempunyai tugas sebagai pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain dari itu, dalam melaksanakan fungsi, dalam kurun 5 tahun terakhir BPPRD realisasi penerimaan pajak selalu melebihi target, namun tidak untuk tahun 2019, dimana realisasi pajak daerah untuk tahun tersebut hanya 94,42%

Page 10 of 25 | Total Record : 246

8 9 10 11 12

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hayatul Ismi

Contact Email hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone +6281268116279

Journal Mail Official hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address Jl. Patimura No.9

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA