Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 1 (2021): APRIL"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI PENGANCAMAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR) ]]>
<![CDATA[Iqbal Bagas Dewantoro]]>;
<![CDATA[Winarno Budyatmojo]]>;
<![CDATA[Diana Lukitasari]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58831
<![CDATA[AbstrakPenelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman berbasis fintech. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deduksi silogisme. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus Putusan NOMOR 438/PID.SUS/2020/PN.JKT. UTR. Seharusnya hakim bisa menjatuhkan sanksi pada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan atau concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu concursus realis yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Beberapa perbuatan tersebut yaitu tentang pengancaman dengan muatan pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencurian identitas. Putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi.Kata Kunci : UU ITE, Teknologi FinansialAbstractThis legal research aims to determine the application of law in fintech-based extortion and threats. This research uses doctrinal or normative legal research methods. Doctrinal research is research based on legal materials that focuses on reading and studying primary and secondary legal materials, using a statute approach. The data collection technique used in this study is literature study or document study research technique and the data analysis technique used was the syllogistic deduction technique. The result of this research is the application of the article of law by the North Jakarta District Court Judge in deciding Verdict NUMBER 438 / PID.SUS / 2020 / PN.JKT.UTR. The judges should have been able to impose sanctions on a defendant who has committed a combined criminal act or concursus, as regulated in Article 65 of the Criminal Code, it is a combination of several criminal acts that stands alone. Some of these actions include threats with extortion, defamation, and identity theft. The verdict that should have been passed by the judge was Article 27 paragraph (4) jo. Article 45 paragraph about extortion and / or threats, Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) about defamation, and Article 30 paragraph (2) jo. Article 46 paragraph (2) about personal identity theft.Keywords : ITE Law, Financial Technology]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PENALARAN POSITIVISME HUKUM DALAM POLA PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Alviana Geraldine]]>;
<![CDATA[, Sulistyanta]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58857
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji ide munculnya aliran positivisme hukum serta implikasi dari penalaran positivisme hukum yang telah mengakar di dalam pola pikir hakim ketika memutuskan sebuah perkara pidana. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang fakta yang berhubungan dengan penelitian. Lahirnya mazhab positivisme berangkat dari sangkalan terhadap mazhab hukum alam. Implikasi penalaran positivisme hukum di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim menyebabkan munculnya statisnya pola penegakan hukum serta sangat mungkin keadilan substansial tidak dapat diwujudkan.Kata Kunci: Positivisme Hukum; Penegakan Hukum; Hakim.AbstractThis research aimed to examine the idea of the emergence of legal positivism and the implications of legal positivism in the mindset of the Judge in in decision-making a criminal case. Type of this research is normative legal research. The approach used was conceptual approach. Secondary data are utilized by researcher as a source of law. The technique of collecting legal materials derived from primary and secondary legal materials is collected through library research. The analysis technique carried out in a descriptive analytical way in order to obtain a comprehensive picture of the fact related to the research. The emergence of legal positivism that is from the denial of natural law. The implication of legal positivism reasoning in law enforcement carried out by judges causes the emergence of statism in law enforcement patterns and it is possible that substantial justice unrealized.Keywords: Legal Positivism; Law Enforcement; Judge.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt) ]]>
<![CDATA[Armeraliesty Kusuma Manggarensi]]>;
<![CDATA[Rehnalemken Ginting]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58832
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang benar terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt pertimbangan hakim menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang didalamnya menyebutkan minimal pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam putusan khusus anak berarti menggunakan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hanya setengah dari ancaman pidana dewasa. Tetapi, dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah 1 tahun. Sedangkan, dalam UU SPPA pada Pasal 7 ayat (2) dibawah 7 tahun anak harus diupayakan diversi.Kata Kunci : Narkotika; Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.AbstractThis study describes and investigates set of problems, first how the arrangement of drug criminal act done by children in criminal law of Indonesia. Second, how the right criminal responsibility to children as drug couriers in Verdict Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. This research is prescriptive normative law research. This study uses primary data and secondary data. Technique of collecting law materials which is used is case approach. The analyse technique used is deductive method. The result of research shows that in Verdict Number 3/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Skt, the judge’s consideration uses of Article 114 paragraph (1) Law Narcotics which states in it minimal 5 years and maximal 20 years in prison. In particular verdict of children, it means that by using Judicature System of Children’s Crime (UU SPPA), children will only get a half of adult punishment. But, in the verdict judge sentences prison punishment under 1 years. Meanwhile, in UU SPPA Article 7 paragraph (2) children under 7 years must be tried diversification.Keywords : Narcotics, Children, Judicature System of Children’s Crime]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN HUKUM JENIS PERBUATAN YANG DILARANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA DIFFERENCES THE TYPES OF ACTS PROHIBITED IN THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE ]]>
<![CDATA[Alivia Reva Andiyani]]>;
<![CDATA[, Ismunarno]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58846
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dari segi jenis/bentuk tindak pidananya.Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data adalah metode deduktif komparatif analisis. Dari penelitian ini diketahui mengenai jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura dan juga diketahui mengenai perbedaan pengaturan mengenai jenis/bentuk tindak pidana korupsi antara masing-masing negara yaitu mengenai definisi korupsi, ruang lingkup yang diatur dalam tindak pidana korupsi, jenis/macam tindak pidana korupsi dan pengaturan mengenai suap dan gratifikasi.Kata Kunci : Perbedaan, jenis perbuatan yang dilarang, korupsi, Indonesia, SingapuraABSTRACTThis study aims to explain the comparison of the regulation of corruption between Indonesia and Singapore in terms of the types / forms of the crime. This study uses prescriptive normative research. This research approach uses a statutory approach to answer the problem formulation. The data analysis technique is the deductive comparative method of analysis. From this research, it is known about the types of acts prohibited in the criminal act of corruption between Indonesia and Singapore and it is also known about the differences in regulations regarding the types / forms of corruption between each country, namely regarding the definition of corruption, the scope of which is regulated in the criminal act of corruption. , types / types of corruption and arrangements regarding bribery and gratuities.Keywords : Differences, types of prohibited acts, corruption, Indonesia, Singapore]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 (Studi Kasus No. 196/Pid.Sus/2018/PN Krg) ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Satya Yudhayana Wira Utama]]>;
<![CDATA[' Sulistyanta]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58847
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the basis for judges’ considerations in imposing sentences below a special minimum, and the accuracy of imposing crimes under that specific minimum. This article uses a type of normative legal research that is applied prescriptive in nature and uses a case approach. This paper has primary, secondary, and tertiary legal sources. The technique of using data in the article is through library research, and uses qualitative data analysis techniques. Criminal charges by judges against narcotics offenders are among the minimum limits in accordance with Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 concerning Narcotics. In Decision Number 196/Pid.Sus/2018/PN.Krg, the verdict handed down by the judge caused problems due to the difference in article 112 paragraph (1) and article 127 paragraph (1) which regulates imprisonment. The results of this study indicate that in the 2017 Surat Edarat Mahkamah Agung (SEMA), the sentences listed in Article 112 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1) are equivalent to 2 (two) years in prison.Keywords : narcotics; verdict imposition.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, dan ketepatan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif terapan, dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik penggunaan data dalam artikel adalah melalui studi kepustakaan (library research), dan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah di antara batas-batas minimum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN. Krg, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim menimbulkan permasalahan dikarenakan perbedaan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2017, sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) disetarakan yaitu sebanyak 2 (dua) tahun penjara.Kata kunci : penjatuhan pidana, kasus narkotika, sanksi pidana.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENGHINAAN SEBAGAI REPRESENTASI PENYEBARLUASAN MEME PADA PLATFORM DIGITAL ]]>
<![CDATA[Fista Anin Gamara]]>;
<![CDATA[Rehnalemken Ginting]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58844
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebarluasan konten meme melalui jejaring sosial yang sudah keluar dari koridor hukum, sehingga dapat menjadi suatu tidak pidana penghinaan dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik suatu simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa penyebarluasan meme melalui platform digital dapat melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Selain itu, penyebarluasan meme juga dapat melanggar hak cipta terkait dengan distorasi ciptaan dari foto awal milik orang lain yang diedit sedemikian rupa untuk dijadikan meme, sehingga selain melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga bertentangan pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata kunci : Penghinaan; meme; hak cipta.ABSTRACTThis study aims to examine the dissemination of memes content through social networks that has gone out of the corridor of the law, so that it can become a criminal offense against supervision under Article 27 paragraph (3) of the ITE LAW. The type of legal research used by the writer is descriptive normativedoctrinal legal research using an invited approach and a legal concept analysis approach. Legal materials techniques use literature study related to the problem under study. The analysis of legal materials uses the deductive syllogism method which is based on the mayor’s premise and minor premises that can be used and then draw a conclusion. Based on the results of the analysis conducted by the author, it was found that the dissemination of memes via digital platforms could violate the provisions of Article 27 paragraph (3) of the Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions In addition to insults, the dissemination of memes can also violate copyright related to the distoration of a creation from an initial photo belonging to another person that is edited in such a way as to become a meme, so that in addition to violating the provisions of Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions.and also contrary to the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright.Keywords:Insult; memes; copyright.]]>
<![CDATA[NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Amanda Luthfia Romadhani]]>;
<![CDATA[, Hartiwiningsih]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58860
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai formulasi baru dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk kemudian dapat diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik suatu simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa upaya pengembalian aset memegang peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sayangnya, ketentuan mengenai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia belum cukup memadai dan masih memiliki banyak kekurangan (loophole) yang dapat menghambat upaya pengembalian aset. Tersedianya mekanisme NCB Asset Forfeiture dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang ada di Indonesia saat ini.Kata Kunci: Perampasan Aset; Tindak Pidana Korupsi; Non-Conviction Bassed.AbstractThis study aims to examine the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a new formulation in an effort to return assets resulting from criminal acts of corruption so that it can then be adopted into the Indonesian national legal system. This research is a prescriptive normative legal research. The types of data used include primary and secondary legal materials. This type of research the writer uses is a descriptive normative-doctrinal legal research using a statutory approach and a legal concept analysis approach. The technique of collecting legal materials uses literature study related to the problem under study. The analysis of legal materials uses the deductive syllogism method which originates from the major premise and minor premise which are connected to each other and then draw a conclusion. Based on the results of the analysis conducted by the author, it is found that the effort to recover assets plays an important role in efforts to eradicate corruption. Unfortunately, the provisions regarding efforts to return assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia are inadequate and still have many loopholes that can hinder efforts to recover assets. The availability of the NCB Asset Forfeiture mechanism can be an answer to the weaknesses in legal regulations regarding asset confiscation that exist in Indonesia at this time.Keywords: Confiscation of Assets; Corruption; Non-Conviction Bassed.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN JALANAN KLITIH OLEH ANAK DI YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Anggito Wijanarko]]>;
<![CDATA[Rehnalemken Ginting]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58845
<![CDATA[ABSTRAKDaerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak predikat, seperti kota pelajar dan kota wisata. Predikat kota pelajar diberikan kepada Kota Yogyakarta. Yogyakarta tidak lepas dari kejahatan namun ada yang menjadi kejahatan mungkin tidak ada di kota lain. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan jalanan klitih di mana sebagian besar pelaku kejahatan ini anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (klitih) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan kepolisan dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan klitih di Yogyakarta. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penilisan hukum ini adalah deskriptif. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan jalanan klitih merupakan suatu tindak kejahatan, faktor terjadinya kejahatan jalanan klitih terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam sub-culture theory dan faktor eksternal pada anak yang disebutkan dalam social learning theory. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam encegahan kejahatan jalanan klitih adalah upaya pre-emtiv, Preventif dan represif.Kata Kunci : klitih, kejahatan jalanan, juvenile delinquency, kriminologi.AbstractDaerah Istimewa Yogyakarta has many titles, such as a student city and a tourist city. The student city predicate given to the City of Yogyakarta. Yogyakarta is not free from crime, but there are crimes that cannot be found in other cities. The crimes referred to are street crimes where most of these crimes are minors. The aims of this research is to find out about the definition and factors that affect the street crime called “klitih” by children in Yogyakarta and to know the efforts made by Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta and Balai Perlindungan and Rehabilitasi Sosial Remaja related to the prevention of street crime “klitih”. This research is descriptive empirical legal research. Object of legal research is Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta and Balai Perlindungan and Rehabilitas Sosial Remaja. The results showed that street crime “klitih” consider as one of crime, the factors that affect street crime “klitih” consists of internal factors which mentioned in the sub-culture theory and external factors in childern which mentioned in the social learning theory. The efforts made by Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja in the prevention of street crime “klitih” is a pre-emtiv, preventive dan represive.keywords : klitih, street crime , juvenile delinquency, criminology.]]>
