cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER" : 11 Documents clear
KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG) Justitia Resalane; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40540

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg mengenai kasus pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan. Kemudian mengkaji sudah sesuaikah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan teradap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.STG telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa hakim dalam memutus perkara belum menerapkan/mempertimbangkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa sesuai dengan fakta lapangan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha PengangkutanAbstractThis study aims to determine the judge’s ruling in the case of the transport of fuel oil without a business license based in District Court of Sintang No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg . Then examine already related Sintang District Court’s Decision No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg based on the principles of legal justice , the principle of legal certainty and the principle of legal expediency . This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied . This study uses a source of primary and secondary legal materials . The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns . The pattern of deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles , and then present the research object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. Based on the results of this study concluded that consideration of the judge in applying Sintang District Court No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.STG in accordance with applicable regulations , ie based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 year 2001 on Oil and Gas . That the judge in deciding the case have yet to implement / consider the principles of fairness , certainty , and the benefit of law for the defendant to view the facts in the trial .Keywords: Crime , Transportation of Fuel Oil , Haulage Business License.
PENUNDAAN EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penundaan Eksekusi Terhadap Mary Jane Fiesta Veloso) Fendy Ridwan Andriyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40535

Abstract

AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso sebagai terpidana mati dalam  putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa  UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 22 Tahun 2002 jo. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, UU No. 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, berita, dan kamus yang berkaitan dengan penundaan eksekusi pidana mati. teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 385/Pid.B/2010/PN.Slmn, Mary Jane Fiesta Veloso dijatuhi pidana mati dikarenakan terbukti secara sah atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Mary Jane Fiesta Veloso telah menggunakan seluruh upaya hukum antara lain: Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta mengajukan Permohonan Grasi, akan tetapi semua dinyatakan ditolak. Putusan pengadilan berkaitan dengan kasus Mary Jane Fiesta Veloso dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dapat dilakukan eksekusi. Tetapi, eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso mengalami penundaan. Penundaan eksekusi pidana mati ini disebabkan dibutuhkannya keterangan Mary Jane Fiesta Veloso sebagai saksi dalam tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) di Philipina. Penundaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 UU No. 2/PNPS/1964 Tahun 1964 dan sampai saat ini (11 April 2016) Mary Jane Fiesta Veloso belum dimintai keterangan sebagai saksi. Dengan demikian tidak ada dasar hukum dan kepastian tentang jangka waktu penundaan eksekusi pidana mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pidana Mati, Penundaan Eksekusi Pidana Mati.AbstractThis research aims to investigate the implication of the delay of the death penalty execution on Mary Jane Fiesta Veloso as a death inmate in the final and conclusive decision (inkracht van gewijsde). This research is a prescriptive-normative law research which is intended to provide argumentation on the already completed research. This research used both constitutional approach and case study. The data used in this research consist of primary legal materials including the Law Number 35/2009 on Narcotics, Law Number 22/2002 in connection with Law Number 5/2010 on Clemency, Law Number 2/ PNPS/1964 on the Procedures of Death Penalty Execution Handed Down by the Court in the Area of Public and Military Court and secondary legal materials including books, journal articles, reports, news, and dictionary related to the delay of the execution of the death penalty. The technique of data collection used in this research was through literature study. The data were then analyzed using deductive method. The result of the research shows that in the verdict handed down by the District Court of Sleman Number 385/Pid.B/2010/PN.Slmn, Mary Jane Fiesta Veloso was sentenced to death for her involvement in the trafficking of Narcotics Group I not in form of plants which weight exceeding 5 (five) grams. Mary Jane Fiesta Veloso has made use of all legal attempts including appeals, cassation, review, and clemency, which all have been rejected. The verdict on the case of Mary Jane Fiesta Veloso has been stipulated for being final and conclusive (inkracht van gewijsde) and therefore shall be executed. However, the death sentence execution on Mary Jane Fiesta Veloso was put off. The delay was caused by the urgency of her witnesseth in the case of human trafficking in Philippines. However, the delay had violated Article 6 Clause (2) and Article 7 of the Law Number 2/PNPS/1964 and until 11 April 2016, Mary Jane Fiesta Veloso had not been investigated as a witness. Therefore, there was no fundamental law and certainty of the range of period on the delay of the death penalty on Mary Jane Fiesta Veloso. Key words: Narcotics Crime, Death Penalty, Delay of the Death Penalty Execution
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRINYA SENDIRI (PECANDU) DI INDONESIA Lanang Kujang Pananjung; Nevy Nur Akbar
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40528

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri (Pecandu) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempelajari berbagai norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri ditinjau dari  UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci : Penyalahgunaan narkotika, Narkotika, Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) AbstractThis legal study aims to describe and study the problem about the the role of National Narcotics Agency (BNN) in enforcing the law against the perpetrators of the abuse of narcotics for himself (users) in Indonesia. This research is a normative law descriptive qualitative approach. This research uses primary and secondary data. Data collection techniques used by way of literature study. Data analysis techniques used in the writing of this law is qualitative. These results indicate the role of National Narcotics Agency (BNN) in enforcing the law against the perpetrators of the crime of drug abuse in terms of Act No. 35 of 2009 on Narcotics.Keywords: Drug abuse, Narcotics, The Role of the National Narcotics Agency (BNN).
RELEVANSI KONSTRUKSI PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI SARANA STRATEGIC LAWSUIT AGAINTS PUBLIC PARTICIPATION (SLAPPS) DALAM KONFLIK LINGKUNGAN HIDUP Vincentius Dhanang Widhianta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40541

Abstract

AbstrakPandangan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari faktor produksi telah menggiring perilaku para pelaku ekonomi untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan dan cenderung melakukan tindak pidana lingkungan. Berdalih kelanggengan aktivitas bisnis (profit and prosperity), para pelaku ekonomi terkadang juga tidak segan menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai alat bantu (supporting tools) untuk mengintimidasi setiap pihak yang berusaha berpartisipasi menghalangi/ menghambat aktivitas bisnis mereka. Di negara barat  (Amerika Serikat) fenomena ini sering disebut sebagai SLAPPs (Strategic Lawsuit Againts Public Participation). Sebagai wacana baru dalam hukum pidana lingkungan Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan apakah konstruksi pasal pencemaran nama baik cukup relevan dan kompatibel digunakan sebagai sarana SLAPPs dalam konflik lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskripsi, dimana dalam melaksanakan penelitian menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,.disimpulkan bahwa relevansi formulasi pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia (Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik) yang digunakan sebagai sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup tidak boleh melewati batas-batas parameter yang telah ada.Kata Kunci: SLAPPs, pasal pencemaran nama baik, konflik lingkungan hidup.AbstractThe view of puts the environment as part of the production factors have been herding behavior of economic actors to explore natural resources excessively and tend to commit environmental crime. Quibble permanence business activity (profit and prosperity), economic actors sometimes do not hesitate to use defamation act as supporting tools to intimidate each participation is trying to block / inhibit the activity of their business. In western countries (United States) is a phenomenon often referred to as SLAPPs (Strategic Lawsuit Against Public Participation). As a new discourse in the Indonesian environmental criminal law, this study aims to elucidate whether the construction defamation quite relevant and compatible is used as a means SLAPPs in environmental conflicts. Type of this research is normative prescriptions, which is to conduct research using two approaches, statute approach and conceptual approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. Mechanical collection of legal materials through the study of literature and document study. Legal materials analysis techniques using deductive method. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the relevance of the formulation of defamation in the Indonesian criminal law (Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Technology) SLAPPs used as a tool in the case of the environment may not cross the boundaries of the existing parameters.Keywords: SLAPPs, defamation act, environmental conflict.
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA DALAM BENTUK PEMBAJAKAN CAKRAM OPTIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps) Vianita Dwitasari; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40539

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis kebebasan hakim ketika mengadili perkara tindak pidana pembajakan cakram optik dalam Putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan  pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Putusan majelis hakim tersebut  tidak di luar batas minimal maupun maksimal tentang ancaman pidana pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, Pasal tersebut yakni Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Kata kunci: Pembajakan cakram optik, kebebasan hakim, sanksi.AbstractThis research aims to explore and analyze the independence of judges hear the case when the optical disc piracy offenses in District Court Denspasar No. 935 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps. This research includes studies of normative legal prescriptive and applied. The approach used in this study is the author approach to legislation and case approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. Mechanical collection of legal materials in this research is the study of literature and document study. Legal materials analysis techniques using deductive method. Based on the results of research and discussion, Freedom Judge in imposing criminal sanctions against Decision No. 935 / Pid. Sus / 2013 / PN.Dps in Denpasar District Court, judges convict the accused to imprisonment for five (5) months and the period of detention has undertaken the defendant deducted entirely from the sentence imposed and ordered the defendant remains in custody. The decision of the judges is not beyond the minimum and maximum limits on the proven criminal threat article infringed by the defendant, that article, namely Article 72 paragraph (2) of Law Number 19 of 2002 on Copyright.Key words: Piracy optical disc, the independence of judges, sanctions.
ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN TENTANG PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPORE PENAL CODE CHAPTER 224 Putu Diana Andriyani; Winarno Budyatmojo
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40534

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan pengaturan percobaan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore Penal Code. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Persamaan pengaturan percobaan tindak pidana menurut KUHP Indonesia dan Singapore Penal Code adalah tidak ada penjelasan pengertian percobaan; sanksi pidana bila tindak pidana selesai dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup; serta sama-sama ada unsur niat. Sedangkan perbedaannya ada pada penjatuhan sanksi, pengaturan percobaan pelanggaran yang diatur di Indonesia tapi tidak di Singapura, unsur tidak selesainya percobaan, serta penjelasan tentang percobaan tidak mampu.Kata kunci: Percobaan Tindak Pidana, KUHP Indonesia, Attempts to Commit Offences, Singapore Penal Code.AbstrakThis study aims to find out the similarities, differences, advantages, and disadvantages of Attempts under the Indonesia Penal Code and Singapore Penal Code. This research is a normative legal reasearch wich is technical and prescriptive. With the statue approach and comparative approach. The data that used is secondary data with primary legal materials, secondary, and tertiary. Data collection techniques used is the syllogism deductive method. The similarities between attempts to commit offences under Indonesia Penal Code and Singapore Penal Code is no explanation what attempt is; the punishment if the crimes that commit is sentences by death or imprisonmet for life, and subject intention. The differences are the punishment, incomplete and impossible attempts.Keywords: Attempts of Crimes, Indonesia Penal Code, Attempts to Commit Offenses, Singapore Penal Code.
PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (Studi Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST) Berthon Jonathan; Riska Andi Fitriono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40536

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pada kasus merek memory card merek “V-GEN” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum normatif bersifat preskripstif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan merek dalam perkara nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 94 yaitu memperdagangkan  barang yang diduga atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran penggunaan merek secara keseluruhan dengan merek pihak lain untuk barang sejenis.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan MerekAbstractThis research method aims to understand its application the law enforcement in the case of conterfeiting memory card trademark “V-GEN” on the Central Jakarta First Intance Court. This study was a  prescriptive doctrinal legal research. The approach taken is historical approach, statute approach and case approach. The law material source used primary and secondary law materials, while the technique of law material data used was deductive syllogism. Based on research results can be concluded Law enforcement of a cirminal act case number 1483 / Pid.Sus / 2013 / PN.JKT.PST has been in accordance with aRI’s Act Number 15 of 2001 about Trademark. Namely the trading of goodsshould be suspected or suspected violations of the use of a sign of the results of the same brand as a whole with a brand owned by other parties to goods which are similar.Keywords: Criminal Act, Conterfeiting Trademark
URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS KORUPSI Gandhung Wahyu F.N., Wahyu F.N.; Joko Supriyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40531

Abstract

AbstrakTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang serta untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi. Jenis penelitian ini yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan metode penelitian di atas, hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasan  tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Penanggulangan untuk memberantas terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya untuk mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh koruptor, serta karena pencucian uang hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi.Kata Kunci : pencucian uang, hasil kejahatan, penyalahgunaan sistem keuangan.AbstractThe aims of this research is to know and understand the relationship between corruption and money laundering also to know and analyzing the urgency of  money laundering countermeasures on the corruption case. This type of research is normative and use statute approach. Law materials used in this research are primary and secondary law materials obtained through library research. Based on the above research methods, the results of this research that the relationship between corruption with money laundering is corruption is a predicate offense of money laundering. Conversely, money laundering is a continued crime of corruption. The reason corruption is a predicate offence of money laundering is because corruption is economically motivated crime, the amount of the proceeds of corruption are very big does not allow it to be enjoyed blatantly and indemnification of state financial or state economy due to corruption does not eliminate the punishment for criminal offense actors. Countermeasures combat the occurrence of debauchery and embezzlement of state funds is very important. The urgency of the money laundering countermeasures  in the case of corruption such as to take back the country’s assets or the rights of society which has been taken by corruptors and because money laundering from the proceeds of corruption has become transnational organized crime.Keywords: money laundering, the proceeds of crime, misuse of the financial system
TINDAK PIDANA TRANSFER DANA MELALUI PERINTAH TRANSFER DANA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK (Studi Putusan PN Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.) Widianika Nurani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40542

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu dalam hukum positif Indonesia dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis deduksi silogisme, yaitu dengan mengajukan ketentuan pengaturan tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu sebagai premis mayor dan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 108/ Pid.Sus/2014/PN.Skt sebagai premis minor, yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut analisis penulis, tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu yang dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan menunjuk pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Putusan yang dijatuhkan hakim pada putusan nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt tidak tepat, seharusnya hakim memberikan pertimbangan terhadap Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang didakwakan terhadap terdakwa.Kata Kunci: tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu , aturan, transfer danaAbstractThe purpose of this research are to know the rules of fund transfer fraud through fake funds transfer order criminal act in Indonesian positive law and to know the implementation through consideration of the judge in the District Court of Surakarta Number: 108 / Pid.SUS / 2014 / PN.Skt. This reserarch uses normative legal research or legal research doctrinal which has prescriptive and applied character. This research uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique uses deduction syllogism analysis technique, the technique present the regulation of fund transfer fraud through fake funds transfer order as the major premise, and the consideration of judges Surakarta District Court No. 108 / Pid.Sus / 2014 / PN.Skt as the minor premise, then the conclusion can be drawn. Based on the result, this research concluded that according to the writer’s analysis, the fund transfer fraud through fake funds transfer order case who is committed by Didik Hermawan as the defendant, his act refers to Article 85 Act Number 3 of 2011 about Fund Transfer. The verdict of number: 108/Pid. SUS/2014/PN.Skt is inappropriate, the judge should give consideration to Article 85 Act Number 3 of 2011 about Fund Transfer like the accusation filed by the prosecutors.Keywords: fund transfer fraud through fake funds transfer order, the rules, fund transfer
PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota) Ferdi Ramadhan Putranto; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40537

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tentang kriteria penerapan diskresi kepolisian dan implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah jenis data pimer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama  terdapat kriteria atau jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah kecelakaan yang bukan merupakan kesengajaan melainkan karena kelalaian semata dan juga adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah  diluar Pengadilan atau yang sering disebut Alternative Dispute Resolution(ADR) dimana dalam hukum pidana bisa dikenal dengan cara mediasi penal. Kedua, Implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota dibagi menjadi dua yaitu untuk jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan/atau kerugian materiil saja, serta kecelakaan yang menimbulkan luka berat dan/atau meninggal dunia.Kata Kunci: Diskresi,  Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas.AbstractThis research is purposed to review and answer the issues about the criteria to apply police discretion and the implementation of the police discretion for the purpose of traffic accidents case settlement in police resort of magelang’s jurisdiction This research was belonged to empirical law research which character is descriptive using qualitative approach, data used in this research was primary and secondary data. Technique of collecting law material in this research was interview and library study. In this research, the author used qualitative data analysis technique with interactive method Based on the results of this study, it can be cocluded that type of accident that can be resolved without invloving the court are accidents which were accidental crash and all parties involved in the accident agreed to resolve the case without involving the court, called Alternative Dispute Resolution (ADR) by mediation. Implementation of police discretion in resolving cases of traffic accident in Polres Magelang are accidents causing material loss and/or minor injuries. Second, accident causing major injuries and/ or death.Keywords: Discretion, police, Traffic Accident

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue