cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER" : 7 Documents clear
PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PID.SUS/2015/PT.PBR) Bayu Haritia; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47783

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP danPutusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet.Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutandan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,yang mengatur bahwa doktrin strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwadan PT JJP selaku korporasi.Kata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi. AbstractThis study aims to examine the suitability of the judge’s decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is an normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows thatland fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment.Kasus kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor: 186/Pid.Sus/2015/PT. Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.PBR tertanggal 08 Desember 2015 , dijatuhkan putusan bahwa terdakwa melan ggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH .Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge's decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.Kata Kunci : Tindak Pidana, Korporasi, Kebakaran Hutan.Keywords: Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA (STUDI PUTUSAN NO 144/PID.B/2014/PN.CJ) Ida Ayu Indah Puspitasari; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47784

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa kategori skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia, PembunuhanAbstractThis research aims to know and analyze about criminal liability of criminals with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj. The result show that criminal with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj were legally proven of committing murder but the defendant's actions did not fulfill the Elements of Criminal Liability, thus based on criminal law studies the defendant has diminished responsibility. However, the judge stated that the defendant did not have the ability to be held for criminal liability at all because Article 44 of the Criminal Code does not regulate about diminished responsibility. Therefore, based on Article 44 of the Criminal Code the judge in Decision Number 144/Pid.B/2014/PN.Cj passed the verdict to release the defendant and ordered the Prosecutor to place the defendant in the House of Mental Illness of West Java Province to undergo treatment for 3 (three) months.  Keywords: Criminal Liability, Schizophrenia, Murder
URGENSI PENGETATAN REMISI NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN Aggi Rafsanjani Akbar; Lushiana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47787

Abstract

AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengetatan remisi narapidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sulitnya penegak hukum dalam memberantas korupsi membuat justice collaborator merupakan salah satu upaya untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi dan sebagai bentuk sistem pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Adanya syarat menjadi justice collaborator dalam pemberian remisi narapidana korupsi juga sebagai salah satu langkah preventif dan represif. Narapidana dengan kejahatan luar bisa seperti korupsi tidak serta merta bisa memperoleh remisi namun harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukanya atau sebagai Justice Collaborator. Kebijakan pengetatan remisi tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan bentuk pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Kata Kunci: Korupsi, Remisi, Justice Collaborator, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.AbstractThis legal writing aims to determine the urgenc of tightening remission  Corruption Prisoners based on Government Regulation No. 99 of 2012. This legal writing includes normative legal research, is perscriptive. Technique of collecting data in this research is by way of literature study. In the writing of this law, the author uses analysis with deduction techniques based on deductive reasoning method. Based on the results of research and discussion can be concluded that policy of tightening conditions of granting remission corruptor arranged in Government Regulation No. 99 Year 2012 is one of the policies which give effect to the efforts to combat criminal acts of corruption in Indonesia. The difficulty of law enforcement in anticorruption makes the justice collaborator is one effort to  help law enforcement in exposing corruption cases and as a form of system construction in the correctional system. The existence of these terms becomes collaborator in granting remission justice convicts of corruption as well as one of the preventive and repressive measures. The prisoners with extraordinary crime such as corruption are not necessarily gain Remission, they need to fulfill the requirements that is willing to cooperate with the law enforcer to unload their criminal case as Justice Collaborator. Policy of tightening remission not have been contrary to the Act No. 12 Year 1995. Government Regulation No. 99 Year 2012 is a further form of setting up the Act No. 12 Year 1995.Keywords: Corruption, Remission, Justice Collaborator, Government Regulation No. 99 Year 2012, Act No. 12 Year 1995.
MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KLATEN Kresna Dharma Pambagiyo; Sabar Slamet
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47782

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) dan hambatan yang ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten. Tulisan ini merupakan penelitian hukum sosiologis / non-doktrinal yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten melalui empat tahap yaitu tahap pertama (masa pengenalan lingkungan), tahap kedua, tahap ketiga (asimilasi) dan tahap keempat (tahap akhir). Kemudian metode yang digunakan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini meliputi metode gabungan antara pendekatan dari atas ke bawah (top down approach) dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up approach), metode gabungan antara pendekatan perorangan dengan pendekatan kelompok, metode kekeluargaan, metode persuasif edukatif, metode berkelanjutan (continual) dan metode keamanan (security). Program dan wujud pembinaan narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten sering kali ditemui berbagai hambatan dalam pembinaan narapidana tersebut. Faktor yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ini antara lain sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas pegawai, narapidana dan masyarakat. Kata kunci : Pembinaan Narapidana, Recidive, Lembaga Pemasyarakatan.ABSTRACTThis writing aims to find out about the model of prisoner guidance in order to prevent the repetition of criminal act (recidive) and obstacles encountered at Correctional Institution Class II B Klaten. This writing is a sociological / non-doctrinal legal research which is descriptive. The type of data used is primary data and secondary data. The data collection techniques used are literature study, observation and interview. The technique of data analysis is qualitative by using interactive model analysis technique. The result of the research showed that the prisoner guidance in order to prevent the repetition of criminal act at Correctional Institution Class II B Klaten through four stages, among them are the first stage (introduction to the neighborhood stage), the second stage, the third stage (assimilation) and the fourth stage (final stage). Then the method used in the prisoner guidance at this Correctional Institution, among them are a combined method of top down approach with bottom up approach, a combined method of individual approach with group approach, kinship method, educational persuasive method, continuous method and security method. The programs and forms of the prisoner guidance, among them are personality guidance and independence guidance. In the prisoner guidance which is held by Correctional Institution Class II B Klaten often times encountered various obstacles in the prisoner guidance. The factors that become obstacles in the prisoner guidance at  this Correctional Institution, among them are facilities and infrastructure, quality and quantity of employees, prisoner and society.                                                                       Keywords : The Prisoner Guidance, Recidive, Correctional Institution.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1261k/Pid.Sus/2015) Parwila Qonitah; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47785

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang dalam studi putusan Mahkamah Agung No.1261k/Pid.Sus/2015. Penulisan hukum ini bersifat normatif. Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) dan melalui Cyber media, teknik analisis data dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Mahkamah Agung No.1261K/Pid.Sus/2015.Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal.AbstractThis article aims to determine the basic of judges’ consideration in deciding cases against  continued criminal corruption and the combined crime of money laundering in the Supreme Court’s Decision Number 1261k / Pid.Sus / 2015. This legal writing is normative. Types of data are research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data using literature study of library research and through cyber media, data analysis technique with syllogistic method using deductive thinking pattern. This research explains and analyzes the basic consideration of the Panel of Judges in deciding cases of Corruption which are Conducted Continuously and Combination of Money Laundering Crime at Supreme Court’s Decision Number 1261K / Pid.Sus / 2015.Keywords: Corruption, Money Laundering, Predicate Crime .
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Ajeng Sekar Arum; ' Supanto; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47780

Abstract

Abstrak            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik di Indonesia dan efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menerapkan hukum tindak pidana penodaan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola pikir deduktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aturan hukum Indonesia tindak pidana penodaan agama dalam KUHP diatur pada Pasal 156a yang merupakan penambahan pasal dari Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, selain dalam KUHP tindak pidana penodaan agama secara khusus diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto 19 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diterapkan secara baik dan efektif akibat beberapa faktor, yang salah satunya adanya kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana penodaan agama. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Abstract            This legal research aims to know about legal arrangements work on a crime of blashpemy through electronic media in Indonesia and the effectiveness of Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 juncto Act Number 19, 2016 in adjusting defamation of religion criminal act law. The type of this research is a normative legal research that is prescriptive and applied by using the statue approach and cases approach.  The source of this research is taken from primary and secondary law material by using the technique of collecting legal material of literature study or document study. All the legal material is then analyzed by syllogism method using deduction mindset.The result of this research is first, Indonesian rule of law for a crime of blashpemy in Criminal Code set out in Chapter 156 (a) which is additon chapter from Presidential Decree Number 1/PNPS/1965 about Abuse and Blashpemy, apart from Criminal Code a crime of blashpemy specifically set in Chapter 28 Verse (2) Act Number 11, 2008 Juncto Act Number 19, 2016 regarding Information and Electronic Transactions, and second, the application of Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 Juncto Act Number 19, 2016 that not yet well and effectively applied because of some factors. One of these factors is the lack of understanding they whom used to be law enforcement apparatus in enforce the law to blashpemy offender.  Keywords :  Law Enforcement, crime of blashpemy, Information and Electronic Transaction Act Number 11, 2008 juncto Act Number 19, 2016
UPAYA PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst) Wini Kusumawardhani; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47786

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan dan hambatan yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melindungi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis oleh pejabat negara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa, dalam perkembangannya tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan beragam modus operandi serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaaan dan jabatan yang tinggi, sehingga tindak pidana korupsi saat ini dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu dengan adanya Justice Collaborator yang diyakini mampu membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanannya masih ditemui permasalahan terkait keberadaan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Justice Collaborator, Perlindungan hukum, Tindak pidana korupsi AbstractThis study aims to determine the forms of protection and obstacles faced by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to protect the Justice Collaborator in the criminal act of corruption. This research is a descriptive empirical law research, research approach using qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials used is through interviews and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. Cases of corruption in Indonesia are increasingly increasing both from the number of cases and the amount of financial losses of the state and in terms of the quality of crimes committed by the more systematic by state officials. The criminal act of corruption is no longer considered an ordinary crime, in its development corruption occurs systematically and organized with various ways and done by people who have high power and high position, so that corruption crime is now said as extraordinary crime. One of the efforts to eradicate corruption as extra ordinary crime is with Justice Collaborator believed to be able to assist the Corruption Eradication Commission (KPK) in uncovering a criminal act of corruption, but in its implementation still encountered problems related to the existence of Justice Collaborator in corruption.Keywords: Justice Collaborator, Legal protection, Criminal act of corruption

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue