Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Muhammad Nauval Hilmi]]>;
<![CDATA[Widodo Tresno Novianto]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47382
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala serta upaya rehabilitasi bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum terlaksana dengan baik, dikarenakan target anggaran dana, sumber daya manusia, dan fasilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum terpenuhi.Kata Kunci : Narkotika, Penelitian, Rehabilitasi.AbstractThis study aims to determine the implementation, constraints and rehabilitation efforts for narcotics inmates in Institution of Narcotics Class IIA Jakarta.This legal writing uses legal research with empirical research methods. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study.The research sites in Instituion of Narcotics Class IIA Jakarta. The results of this research, it is known that in the implementation of inmate rehabilitation in Instituion of Narcotics Class IIA Jakarta not done well, due to budget funds, human resources, and facilities at Instituion ofNarcotics Class IIA Jakarta was unfulfilled.Keywords : Narcotics, Rehabilitation, Research.]]>
<![CDATA[HAK-HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ghani Dharuby]]>;
<![CDATA[, Widodo Tresno Novianto]]>;
<![CDATA[Budi Setiyanto]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47329
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Undang-Undang terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak anak korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pelaksanaan perlindungan terhadap hakhak anak korban tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka berat masih belum optimal khususnya dalam hal penuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana yang dialami anak.Kata kunci: Hak Anak; Korban; Luka Berat.AbstractThis research aims to analyze to know, to review, and to explain the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury in Indonesia. This research method is a normative legal research with prescriptive of the study. The research approach used the laws related to the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury such as Criminal Law Code, Child Protection Law, Witnesses and Victims Law, Juvenile Criminal Justice System Law and the Criminal Procedure Code of Indonesia. The type of data used primary data and secondary data. The technique to collect data used library research. Analysis of the used data is deductive analysis technique. This research conclude the rights of child victims of criminal offenses that result in serious injury regulated in Child Protection Law, Witnesses and Vicrims Law, and Juvenile Criminal Justice Law. But the implementation of protection against the rigghts of child victims of crirminal offenses that result in serious injury still not optimal, especially in the case of prosecution for compensation due to criminal acts experienced by children.Keywords: Children’s Right; Victim; Seriously Injured.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMENUHAN KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ]]>
<![CDATA[Aldrian Bagus Frananta]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47383
<![CDATA[AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pemaksimalan dalam pemenuhan hak kompensasi pada korban tindak pidana terorisme yang berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Analisis tersebut meliputi mekanisme dalam pemberian kompensasi, faktor pengaruh dalam pemberian kompensasi, kesesuaian peraturan dan implementasi pemenuhan hak kompensasi yang ada di dalam putusan tersebut dan kelemahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primerberasal dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet. Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya ketidaksesuaian dan kekurangan dalam pemenuhan hak kompensasi dan perlindungan hukum yang dilakukan LPSK selaku Lembaga negara yang bertugas untuk memenuhinya. Apa yang diharapkan terjadi dan implementasinya masih ada yang tidak sesuai dan menambah kerugian korban karena faktor baik Undang-undang, perangkat negara dan korban sendiri. Melihat juga dari peraturan yang mengatur tentang pemenuhan kompensasi yang masih memiliki kelemahan.Kata Kunci : Kompensasi, terorisme, perlindungan hukumAbstractThis legal writing has an objective to elaborate the fulfillment of compensation rights to victims of criminal acts of terrorism based on Act No. 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. The analysis includes the mechanism for awarding compensation, the influence factor in providing compensation, the suitability of regulations and the implementation of the fulfillment of compensation rights contained in the judgement and the weaknesses of Act No. 31 of 2014. This research is a prescriptive normative law research. This legal writing uses primary law material and secondary law material. Primary law material comes from the legislation. Secondary law materials consist of text books, law journals, and the internet. The analytical technique used is deductive syllogism. Based on the results of the study showed that there are still mismatches and deficiencies in fulfilling the right to compensation and legal protection carried out by LPSK as a state institution whose duty is to fulfill them. What is expected to occur and its implementation are still inconsistencies and add to the loss of victims due to factors both the law, the state apparatus and victims themselves. See also the regulations governing the fulfillment of compensation which still has weaknesses.Keywords : Compensation, terrorism, legal protection]]>
<![CDATA[MEKANISME KERJA BINA MARGA DAN UNIT LAKA POLRES KLATEN DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN AKIBAT JALAN BERLUBANG (STUDI KASUS DI POLRES KLATEN DAN BINA MARGA KLATEN) ]]>
<![CDATA[Gumilang Adhi Tommy Pratama]]>;
<![CDATA[' Subekti]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47381
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Kerja Bina Marga dan Unit Laka lantas Polres Klaten dalam menangani Kasus Kecelakaan akibat Kerusakan Jalan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research) dengan mengambil lokasi di Bina Marga Klaten, Unit Laka lantas Polres Klaten dan Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif hukum. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara denganKepala Bina Marga Klaten, Kanit Laka Polres Klaten, Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Data sekunder yang terdiri dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang No 38 Tahun 2004. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara atau interview dengan responden. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana Bina Marga Klaten dalam kasus kecelakaan dapat dilakukan jika korban dapat membuktikan bahwa kecelakaan lalu lintas di luar dari kesalahan secara pribadi merujuk pada ketentuan Pasal 236 UU LLAJ. Penyelesaian ganti kerugian oleh Bina Marga Klaten dilakukandalam bentuk berupa materi. Selain itu Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Klaten diantaranya melakukan beberapa tahapan yaitu: a) mengumpulkan alat bukti; b) saksi atas kecelakaan; c) menerapkan aturan secara normatif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Kata Kunci : Kerusakan Jalan; Kecelakaan lalu lintas; Dinas Bina Marga; Polres KlatenAbstractThis research aims to discover the working mechanism of Laka Lantas Unit on Klaten Highway Patrol and Bina Marga. This research applies empirical legal research or non-doctrinal research (social legal research) in which Bina Marga Klaten, Laka Lantas Unit on Klaten Highway Patrol and the traffic accident victims in Klaten District are selected as research objects. The characteristic of this legal study is descriptive. Qualitative approach is employed to ensure maximum result accuracy. This study uses primary and secondary data. The primary data were obtained from the interview with Head of Bina Marga Klaten, Head of Laka Lantas Unit on Klaten Highway and also the traffic accident victims in Klaten District. The secondary data are KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Act Number 22 of 2009 and Act Number 38 of 2004. The technique of data collection is interview conducted between researcher and respondents. The research results that Bina Marga Klaten criminal liability on traffic accident is possibly implemented only when the victims can prove that the traffic accident happened not because of their self-carelessness. It refers to provision of Article 236 UU LLAJ. Reimbursement by Bina Marga Klaten are given in the form of cash. Furthermore, Klaten Highway Patrol is to perform the settlement of traffic accident case by (a) collecting evidences; (b) finding eyewitness of the happened traffic accident; (c) performing the normative regulation based on Act Number 22 of 2009 concerning to road traffic and transportation.Keywords : Potholes; Traffic accident; Dinas Bina Marga; Klaten Highway Patrol ]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri]]>;
<![CDATA[, Subekt]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47328
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan metode deduksi. Ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini akan menarik kesimpulan berupa bagaimanapengaturan tindak pidana pada Anak sebagai penyalahguna narkotika. Anak sebagai penyalahguna narkotika dapat dikenai sanksi berupa tindakan dan pidana. Anak sebagai korban penyalagunaan narkotika juga mendapatkan perlindungan dari negara dan lembaga pemerintah.Kata kunci: Anak, Penyalahgunaan narkotika, Tindak pidanaAbstractThis study purpose is to find out the arrangement of narcotics abuse criminal acts on children in Indonesian positive law. This research is a normative research which is prescriptive and applied research. This study uses a statutory approach. Source of data in this research are primary data and secondary data. The legal materials collecting technique is using document study or literature study. This research uses deduction method legal analysis. Provisions regarding narcotic abuse on children criminal acts are regulated on Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System, Law Number 23 of 2002 as last amended by Law Number 35 of 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study will conclude on how the criminal acts arrangement of children as a narcotics abuser. Children as a narcotics abuser may be a sanction in the form of acts and crime. Children as victims of narcotics abuse also receive protectionfrom the state and government institutions.Keywords: Children, Narcotics abuse, Criminal acts]]>
<![CDATA[KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TINDAK PIDANA CRACKING SISTEM OPERASI WINDOWS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Christiara Febriliani]]>;
<![CDATA[' Ismunarno]]>;
<![CDATA[Diana Lukitasari]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47377
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan modus operandi tindak pidana cracking sistem operasi Windows di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Tindak pidana cracking merupakan tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHP. Tindak pidana cracking sistem operasi Windows telah merugikan pihak pemerintah dan perusahaanMicrosoft. Pengaturan mengenai tindak pidana cracking secara khusus telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) juncto Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana tersebut masih terjadi dan penegakan hukumnya belum optimal karena faktor penyebab dan modus operandi yang belum diteliti secara khusus. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana cracking sistem operasi Windows ini adalah karena faktor ekonomi, sosial dan budaya, masyarakat dan hukum. Tindak pidana cracking ini memiliki modus operandi yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya karena menggunakan sarana teknologi yang semakin canggih. Modus operandi yang digunakan terdapat 2 (dua) macam yaitu cracking secara langsung dan tidak langsung.Kata kunci: Cracking, Sistem Operasi Windows, Modus OperandiAbstractThis study aims to determine the causes and modus operandi of the crime of cracking the Windows operating system in the province of Yogyakarta Special Region. This study is a descriptive empirical research. The research approach uses a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Collection techniques used were legal materials through interviews, questionnaires, and literature. Legal analysis using qualitative methods. Cracking criminal act is a criminal offense specifically for regulated outside the Criminal Code. The criminal act of cracking the Windows operating system has been detrimental to the government and Microsoft.Arrangements regarding the crime of cracking specifically been regulated in Article 30 Paragraph (3) in conjunction with Article 46 Paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 as amended by Act No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. The offense is still going on and the law enforcement is not optimal because the causes and modus operandi that has not been specifically studied. Based on the results of the study the underlying causes of the crime of cracking the Windows operating system this is due to economic, social and cultural, and legal communities. This cracking criminal offense has a different modus operandi of criminal acts in general because it uses increasingly sophisticated means of technology. The modus operandi usedthere are two (2) types of cracking directly and indirectly.Keywords: Cracking, Windows Operating System, Modus Operandi]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAANTERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 677/PID.SUS/2018/PN CBI) ]]>
<![CDATA[Rheza Andre Kusuma]]>;
<![CDATA[Widodo Tresno Novianto]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47384
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Putusan Hakim Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian berupa preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum menggunakan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum dengan logika deduktif silogisme. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi adalah Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis, kedua Putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan terhadap korban.Kata Kunci : Dasar Pertimbangan hakim, Pelecehan Seksual, AnakAbstractThis study aims to determine whether the Judge’s Decision Number: 677 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi is in accordance with the applicable laws and regulations. This research is a normative legal research with the nature of research in the form of prescriptive and applied research. The legal research approach uses a case approach. Types and sources of legal materials use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study/document study. Data analysis was carried out using legal materials with deductive logic syllogism. The Judges’ Basic Considerations in making a decision in the Cibinong District Court Decision Number: 677 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi are Juridical and Sociological Considerations, the two decisions have not provided a sense of justice to the victim.Keywords : the basis of the judge’s judgment, Sexual harassment, Children]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Edo Hendra Setyawan]]>;
<![CDATA[Winarno Budyatmojo]]>
<![CDATA[ Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47378
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tentang Implementasi Pemidaan Di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika apakah sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dengan menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah diatur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana batas minimum 5 (lima) tahun pidana penjara.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pidana Minimum Khusus, NarkotikaAbstractThis Research aims to review the decision of Judge No.82/Pid.Sus/2016/PN.Skg about The Implementation Of Criminal Under The Special Minimum in Narcotics Criminal Acts whether has been appropriate or not with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is normative legal research that is prescriptive and applied properties. The approach that used are statute approach and case approach. The type of legal materials that used are primary law material and secondary law material. The technique of collecting data using document studies and library studies. The technique of analysis legal materials used by author is using syllogism method that used deductive thinking model. Based on the result of the research and disqussion it can be concluded that the decision of Sengkang District Court Number 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg is not appropriate with the prevailing laws and regulations namely Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 regarding narcotics. The decision deviates from special minimum limit that has been set in Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics that mention minimum limit the imposition of criminal 5 years.Keywords : criminal sanction, special minimum criminal, narcotics]]>
