cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2020): APRIL" : 8 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN BUS DAN SOPIR BUS TERHADAP KECELAKAAN BUS DI KABUPATEN SUKOHARJO Muhammad Jemima Fadilah; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47388

Abstract

AbstrakKecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi karena kelalaian yang melibatkan kendaraan.  Menimbulkan korban luka maupun korban jiwa dan dapat menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Pertanggungjawaban akibat dari kecelakaan lalu lintas tidak hanya pengemudi saja, dalam hal bus sebagai kendaraan umum, perusahaan bus juga wajib bertanggungjawab dari mengganti kerugian hingga bertanggungjawab pidana. Hal tersebut semuanya telah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan ketentuan sanksi pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Kata kunci : Kecelakaan lalu lintas, faktor kecelakaan ,pertanggungjawaban pidana.AbstractTraffic accidents are events that occur due to negligence involving vehicles. Causing injuries and fatalities and can cause material losses that are not small. Traffic accidents are caused by 4 (four) factors, such as human factors, vehicle factors, road factors and environmental/weather factors. The liability resulting from a traffic accident is not just the driver, in the case of buses as public transportation, the bus company is also obliged to take responsibility from compensation to criminal liability. All of this has been stated in the provisions of act Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation and the provisions of criminal sanctions in the Criminal Code.Keywords : Traffic accidents, accidents factor, criminal liability.
LEGALITAS DAN EFEKTIVITAS OPERASI TANGKAP TANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 Afif Naufal Faris; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47394

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan operasi tangkap tangan KPK dengan  berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis dengan Ibu Mia Suryani Siregar,S.H.,M.H. Spesialis Biro Hukum yang bertugas dalam penanganan prapradilan, wawancara dilakukan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB. Serta meliputi data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan, dan dengan mengkaji hasil wawancara dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya teknis analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OTT merupakan tindakan yang legal dan terjadi penambahan syarat OTT serta penambahan pengawasan terhadap KPK yang berimplikasi terhadap berkurangnya efektivitas OTT.Kata Kunci : Efektifitas OTT ; KPK; Legalitas;AbstractThis study aims to find out about implementation of Hand Arrest Operation after the changes of Regulation  Number 30 of 2002 with Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Korupsi. This research is a descriptic empiritical research. The primary data is obtained by doing interview with mrs. Mia Suryani Siregar,S.H., M.H., member of law field specialist in the Komisi Pemberantasan Korupsi office on Tuesday, 25 February 2020 at 11 o’clock until done, Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technique used is the study of field, by reviewing Regulation Number 20 of 2001 which contain Corruption Crime Eradication, and Regulation Number 19 of 2019 about Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. The technical analysis used is qualitative method. The results show that Hand Arrest Operation is legal and there is additional terms to legally doing Hand Arrest Operation which makes effectivity reduction on Hand Arrest Operation.Keywords: Effectivity; Legality; KPK; OTT
PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PTS ' Prastyoso; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47389

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana denda terhadap anak yang  melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2019/PN.PTS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik deduksi dengan metode silogisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penjatuhan denda terhadap Anak telah diatur dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana denda harus digantikan dengan pelatihan kerja bagi Anak.Kata Kunci : Pidana Denda, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan.AbstractThis legal research aims to analyze the imposition of fine for a child who commits sexuality within  The Verdict of Putussibau District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS. This research used normative legal research with prescriptive characteristic. This research used statute approach and case approach. The legal material consists of primary legal meterials and secondary legal materials, the legal sources was obtained by literature study. The legal sources was analyzed by using deductive sylogism law method. The result shows that Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System has erased the provision on fine towards Juvenile Delinquency through the change of fine into work training form so they can’t be imposed by fine except in the form of work training. The Verdict of Putussibau District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS shows that is still such fine imposition towards Juvenile Delinquency which is not transferred into work training. The prosecutors and the judges in the mentioned verdict didn’t apply the provision of Article 71 paragraph 3 Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System on indictment and conviction.Keywords : Fines, Juvenile Delinquency, Sexuality
PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP DI KOTA SEMARANG Anggit Dwi Astuti; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47386

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya  pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang serta penerapan Tilang Elektronik dan pengaruhnya terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview serta studi kepustakaan. Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan dapat dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan demikian hal ini menjadi pioneer di Jawa Tengah untuk penerapan Tilang Elektronik sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas. Penerapan Tilang Elektronik diharapkan dapan menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan Tilang Elektronik dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami penurunan serta pengaruh penerapan tilang elektronik pada pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang yaitu “barang siapa  yang karena lalai menyebabkan orang lain mati dikenai ancaman pidana penjara paling lama lima  tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” membawa dampak positif bagi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.Kata Kunci : Tilang Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Kota SemarangAbstractThis research aims to analyze what are the factors affecting the occurrence of traffic violations in the  city of Semarang and the application of electronic Tilang and its effect on the breach of article 359 of the Criminal code in the city of Semarang. This research is a descriptive empirical research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews or interview methods as well as library studies. The city of Semarang which is the provincial capital of Central Java and can be said as one of the biggest cities in Indonesia, thus it becomes a pioneer in central Java for the application of electronic Tilang as a system of traffic violations. The electronic Tilang implementation is expected to suppress traffic offenses and traffic accidents in Semarang city. Based on research conducted by the authors, the application of electronic ticketed in the last three years has decreased and influence the implementation of electronic ticketed in the breach of article 359 of the Criminal Code in the city of Semarang, “whosoever because of negligent cause others to die is subject to imprisonment of five-year period or a criminal confinement in the city of SemarangKeywords : Electronic Tilang, Traffic Offences, Traffic Accident, City of Semarang
HAMBATAN PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL Titania Aurera Larasati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47393

Abstract

AbstrakPenelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  mengenai  hambatan  yang  dirasakan dalam pelaksanaan  program pembinaan terhadap Anak yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yaitu meneliti data primer yang akan didapatkan melalui proses wawancara dengan responden di LPKA Kutoarjo dan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak di LPKA Kutoarjo dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Konsep pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo  telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun hambatan yang paling besar  dalam mewujudkan reintegrasi sosial ialah masih belum terdapat program integrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dengan ini masyarakat masih belum percaya sepenuhnya   dan mengucilkan atas keberadaan Anak ketika keluar dari LPKA. Ketidakberhasilan dalam mewujudkan reintegrasi sosial sebagai tujuan dari pembinaan dapat dilihat masih terdapat residivis Anak di LPKA Kutoarjo. Residivis Anak terjadi karena ketidaksiapan Anak untuk kembali ke masyarakat, karena mereka belum memiliki keahlian tertentu  yang  digunakan  sebagai bekal. Terdapat  program pembinaan keterampilan di LPKA Kutoarjo namun pembinaan keterampilan dinilai hanya untuk sekedar mengisi waktu luang karena dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena kendala yang ada sebagai hambatan dalam mewujudkan tujuan pembinaan, kendala seperti masih kurang lengkap terkait sarana dan prasarana sehingga  Anak  kadang  malas  untuk  mengikuti  program,  sehingga  program berjalan kurang maksimal.Kata kunci : Hambatan Pembinaan; Anak; LPKA; Reintegrasi SosialAbstractThis study aims to discuss the perceived obstacles in the implementation of a coaching program  for Children provided by the Kutoarjo Child Special Development Institute (LPKA) in realizing social reintegration. The method used in  this  study is an empirical  research  method  with  descriptive  nature. The approach in this research is a qualitative approach. The legal material used in this study is primary legal material that is examining primary data that will be obtained through interviews with respondents in LPKA Kutoarjo and secondary legal materials, namely library materials. Data analysis techniques using qualitative data analysis with deductive logic. The results of this study indicate that there are still many obstacles in the implementation of coaching towards children in LPKA Kutoarjo in realizing social reintegration. The concept of fostering personality and independence carried out by LPKA Kutoarjo has been implemented based on laws and regulations, but the biggest obstacle in realizing social reintegration is that there is still no integration program that directly involves the community so that the community still does not fully believe and isolate the existence Child when leaving LPKA. Failure to realize social reintegration  as  a  goal  of  coaching  can  be  seen  that  there  are  still  Child Recidivists  in LPKA Kutoarjo. Child recidivities occur because of the unpreparedness of children to return to the  community, because they do not yet have certain skills used as provisions. There is a skills training program in LPKA Kutoarjo but skill development is considered to be just to fill free time because in its implementation it is still not optimal because of the constraints that exist as obstacles in realizing the development objectives, such constraints as incomplete related to facilities and infrastructure so that children are sometimes lazy to join the program , so the program runs less optimally.Keywords : Resistance Coaching, Child, LPKA, Social Reintegration
FAKTOR YANG MENDORONG PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS UNTUK TUJUAN ABORSI DI KABUPATEN SRAGEN oga Yudha Wira U; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47395

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong tindak pidana  penyalahgunaan obat keras untuk tujuan aborsi serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat aborsi yang ada di kabupaten sragen terkait maraknya peredaran obat keras jenis Cytotec di internet yang disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan. Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, metode empiris yaitu dengan observasi atau penelitian secara langsung wawancara dan studi dokumentasi secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data. Sehingga dapat mengetahui faktor pendorong tindak pidana penyalahgunaan obat keras dan proses penegakan hukum beserta hambatan yang dialami Kepolisian Resor Sragen terkait penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat keras dengan tujuan menggugurkan kandungan merupakan Tindakan pidana, penggunaan obat jenis Cytotec tidak boleh sembarangan,. Proses mendapatkannya pun harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Obat Cytotec tergolong Obat Daftar G yaitu obat keras, karena mengandung zat misoroptol yang berbahaya  terhadap janin dan ibu hamil. Oleh sebab itu penulis menganggap perlunya penulisan hukum untuk  mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan dan penegakan hukumnya beserta hambatan yang dialami kepolisianKata kunci : Faktor Pendorong, Penyalahgunaan Obat, AborsiAbstractThis study aims to determine what factors drive the abuse of hard drug abuse for abortion purposes as  well as law enforcement against abortion drug abuse in Sragen district related to the rampant circulation of Cytotec type of hard drugs on the internet that are misused for abortion. This type of research used in this study is to use empirical research methods, the empirical method is by direct observation or research interviews and documentation studies directly to the field in order to obtain data. So that they can find out the driving factors behind the misuse of hard drugs and the process of law enforcement along with the obstacles experienced by the Sragen District Police regarding drug abuse. Misuse of hard drugs with the aim of aborting the womb is a criminal act. The process of obtaining them must go through procedures set out in the law. Cytotec drugs are classified as List G drugs, which are hard drugs, because they contain misoroptol which is dangerous to the fetus and pregnant women. Therefore the authors consider the need for legal writing to find out the causes of misuse and law enforcement along with the obstacles experienced by the policeKeywords : Driving Factor, Drug Abuse, Abortion
IMPLEMENTASI HUKUM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENGIDAP PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) Amalia Rahma Hafidah; Diana Lukitasari; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47390

Abstract

AbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi hukum kesehatan di LAPAS Kelas II B Sleman  terhadap Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis dalam menulis jurnal ini menggunakan metode hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Sebagai bagian dari WNI Narapidana memiliki HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hak kesehatan merupakan bagian yang tidak lepas dari HAM, akan tetapi pemenuhan akan hak kesehatan terutama bagi Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya walau sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Banyak kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk melakukan upaya kesehatan. Kendala yang paling signifikan dan berdampak cukup besar dengan menimbulkan hambatan lainya adalah masalah kelebihan penghuni di LAPAS atau overcrowded dan juga pelaksanaan hukum kesehatan yang belum teraplikasi dengan baik.Kata kunci : LAPAS; Narapidana; Penyakit Menular; Hukum Kesehatan; HAMAbstractThis research aims to analyze the application of health law in the Class II B Penitentiary in Sleman to  Prisoners with dangerous infectious diseases in the perspective of Human Rights. The author in writing this journal uses empirical legal methods with a sociological juridical research model. This research is descriptive in nature using a qualitative approach. As part of Indonesian citizens, prisoners have human rights as constitutional rights that must be given and protected by the state. The right to health is an important part of human rights, but the granting of health rights especially for prisoners with dangerous infectious diseases is not yet optimal. Many obstacles faced by the Penitentiary to make health efforts. The most significant obstacle and the significant impact of creating other barriers are the problem of overpopulation in prisons or overcrowding and application of health laws that have not been properly implemented.Keywords : Penitentiary; Prisoners; Infectious Diseases; Health Low; Human Right.
PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIBER OLEH DESK COLLECTOR PINJAMAN ONLINE Meingga Mahening Nurwahridya; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47391

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, mengapa Polri dalam melaksanakan  tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman online oleh desk collector belum optimal. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman online (cyber crime) oleh desk collector belum optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan, baik hambatan dari undang-undang perbankan, tidak adanya alat untuk membuktikan tindak pidana ITE, kesulitan mendatangkan saksi dan ahli, dan minimnya SDM kepolisian yang paham pembuktian ITE dan masyarakat yang belum bisa kooperatif.Kata Kunci : Hambatan kepolisian; penanggulangan kejahatan; tindak pidana ITE; Pinjaman Online.AbstractThis study describes and examines why the Indonesian Police Department is not optimal while there’s on  duty for prevention Desk Collector crime. This research is empiric legal research which is descriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials and secondary. Data collection techniques used is interview and library study. Technical analysis is qualitative method. The results shows that Indonesian Police Department is not optimal while there’s on duty for preventing Desk Collector crime (cyber crime) to online lending costumer is because there’s many obstacles, such as banking regulation, there is no tool for cyber crime evidence, difficulty in bringing witness and expert witness, lack of personnel Indonesian police department who understand the cyber crime evidence, and many people doesn’t cooperative with the police. Keywords : Police obstacles; crime prevention; cyber crime; online lending.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue