cover
Contact Name
INDRA SUDARSONO
Contact Email
bappedamadiunkab@gmail.com
Phone
+62816225267
Journal Mail Official
bappedamadiunkab@gmail.com
Editorial Address
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Jalan Alun-alun Timur No. 2 Caruban Madiun
Location
Kota madiun,
Jawa timur
INDONESIA
BIROKRASI PANCASILA
ISSN : -     EISSN : 26851571     DOI : -
Hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan berupa laporan/hasil penelitian, kajian komparatif, tinjauan kepustakaan, karya ilmiah atau makalah eksploratoris, yang meliputi aspek pembangunan manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta aspek inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi kemandirian daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 77 Documents
PERAN BUPATI TERHADAP PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN Mahmud Rifa'i
Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Madiun Regency Regional Development Planning, Research and Innovation Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma baru pembangunan adalah mengutamakan peran aktif atau partisipatif masyarakat dan institusi lokal dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta lapangan kerja bagi masyarakat. Tujuan penelitian adalah sejauh mana peran Bupati terhadap kajian terhadap perlindungan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan hasil pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di tinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, kajian pustaka dan FGD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek fisiologis, sosiologis dan yuridis peran Bupati terhadap perlindungan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan hasil pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan adalah sangat penting. Aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis menunjukkan dasar yang kuat terkait peran Bupati dalam bentuk peraturan pemerintah daerah dengan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup yang jelas.
ANALISA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HUTAN PINUS NONGKO IJO DI KABUPATEN MADIUN Yoga Adi Pratama
Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Madiun Regency Regional Development Planning, Research and Innovation Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga sangat serius dalam mengembangkan wisata potensial di selingkar wilis. Salah satu objek wisata potensial yang bisa menjadi alternatif adalah hutan pinus Nongko Ijo. Hutan pinus Nongko Ijo merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di lereng Gunung Wilis sisi barat, tepatnya di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun Jawa Timur.Oleh karena itu, kajian lebih dalam tentang Analisa dan strategi pengembangan pada masing-masing wisata perlu dilakukan guna menjadi pedoman, arahan sekaligus sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata dan stakeholder pemerintah Kabupaten Madiun untuk melaksanakan penataan dan pengembangan wisata hutan pinus Nongko Ijo. Proses kajian dilakukan menggunakan Metode Analisa deskriptif, Metode Analisa SWOT, serta Metode Analisa EFAS dan IFAS. Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rencana pengembangan wisata hutan pinus Nongko Ijo adalah berkolaborasi dengan perkebunan Kopi Kandangan, Kecamatan Kare. Area prioritas ini dibagi menjadi lima zona kegiatan wisata, yaitu: 1) zona pusat informasi dan pelayanan, 2) zona kampung kopi, 3) zona pariwisata edukasi kopi, 4) zona ekowisata hutan, dan 5) zona homestay.
Analisa Review Capaian Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur Ruang Publik DiKabupaten Madiun Darmawan Lahru Riatma; Evy Diah Andriani
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ruang terbuka publik merupakan suatu ruang yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menampung sejumlah besar orang (publik) dalam melakukan aktivitas - aktivitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi public. Pembangunan nasional tidak lepas dari pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur di daerah-daerah. Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang peduli akan pembagunan infrastruktur daerah untuk masyarakat Sejak dimulainya era desentralisasi, kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah lebih banyak diberikan kepada pemerintah daerah, mengingat pemerintah daerah lebih memahami sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah lndeks Kepuasan Layanan lnfratruktur (IKLI). Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan review Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur Kawasan permukimanDi Kabupaten Madiun. Metode penelitian pengukuran indek kepuasan layanan infrastruktur Kawasan permukiman Kabupaten Madiun terdapat enam tahapan, yaitu studi pustaka, desain survei, survei lapangan, penilaian survei, analisa gap dan penyajian data. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Taman Kota Tahun 2022 diperoleh nilai 77,89 dengan mutu pelayanan termasuk kategori B. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Taman Kota termasuk dalam kondisi yang Baik, dengan demikian infrastruktur taman kota berdasarkan analisa kesenjangan masuk pada kategori pertahankan prestasi. 
Peningkatan Kualitas dan Kemampuan ProduksiKerajinan (Craft) sebagai Produk Unggulan Kecamatan Saradan Bi Asngali; Evy Diah Andriani
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah. Metode penelitianmenggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, danmedia sosial yang dimiliki oleh objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagianbesar produk kerajinan di daerah ini menggunakan bahan limbah yang tersedia di sekitar lokasi,dan proses produksi dilakukan dengan kemampuan terbatas oleh pengrajin atau pelaku usaha.Sebagian wilayah di Kecamatan Saradan merupakan hutan, dan pada awalnya Saradanmerupakan jalur lalu lintas utama yang strategis. Namun, setelah jalan tol dibangun, penjualanproduk mengalami penurunan. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan oleh pihak-pihak terkait,termasuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi pengrajin. Peluang pemasaran melaluipameran yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta juga harus dimanfaatkan, sertapemasaran melalui media sosial harus ditingkatkan sebagai respon terhadap tuntutan zaman.
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Madiun Tahun 2021 Imam Safingi; Nur Susanti
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Survey ini bertujuan untuk mengetahui indeks kepuasan infrastruktur di Kabupaten Madiun pada Tahun 2021. Metode pengambilan sampel dalam pekerjaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Madiun adalah dengan metode non probability sampling. Survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Madiun Tahun 2021 telah dilakukan dengan responden sebanyak 450 orang pengguna layanan infrastruktur di Kabupaten Madiun. Berdasarkan Analisa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur didapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Madiun sebesar 76,22 masuk pada kategori C (Kurang Baik) dan harapan masyarakat terhadap layanan infrastruktur adalah di angka 82,80 masuk pada kategori penting.
Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Madiun Tahun 2021 Yoga Adi Pratama; Nur Susanti
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potret “Kesalehan Sosial” masyarakat disaat pandemi menjadi fenomena yang sangat unik karena perilaku masyarakat dalam kehidupan beragama dihadapkan pada pilihan harus mendahulukan “Kesalehan Sosial” atau “Kesalehan Individu”. Di Pemerintah Kabupaten Madiun, Indeks Kesalehan Sosial merupakan indikatortujuan (IKU) yang didukung 3 sasaran yaitu (1) Menguatkan karakteristik kebudayaan; (2) Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat; dan(3) Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat, sedangkan indikator sasaranyakni: (1) Persentase budaya lokal yang dilestarikan, (2) Indeks Toleransi, (3) Indeks Solidaritas, dan (4) Indeks Stabilitas. Setelah dilakukan pengukuran melalui survei dan kajian, diperoleh hasil nilai Capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Madiun Tahun 2021 = 65,86 (>50) termasuk kategori TINGGI. Hasil ini merupakan rata-rata dari tiga Dimensi, yakni Dimensi Kegiatan Ibadah Individual (D-1) = 85,26; Dimensi Pengetahuan Kesalehan Sosial (D-2) = 50,00, dan Dimensi 3 Sikap & Perilaku Mencerminkan Kesalehan Sosial (D-3) = 62,32. Hasil ini berada di atas atau melampui target tahun 2021 yang ditentukan yakni 65,69 atau lebih 0,17 point. Perolehan nilai IKS Kabupaten Madiun setiap tahun secara konsisten menunjukkan peningkatan, tahun 2019 = 61,67; tahun 2020 = 61,90; dan tahun 2021 = 65,86. Hal ini tidak lepas pula dari adanya peran yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten Madiun dan para tokoh agama. Tokoh agama telah menyadarkan umat beragamanya untuk peduli terhadap keadaan lingkungan, kemanusiaan, dan negara. Sehingga kesalehan yang merupakan penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara sempurna mampu ditunaikan oleh warga masyarakat, khususnya para penganut dan pengikut agama masing-masing.
PENYUSUNAN DATA BASE PERUMAHAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI KABUPATEN MADIUN Mahmud Rizal Irawan
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan prima pemerintah daerah kepada masyarakat adalah suatu hal yang diimpikan. Salah satunya berupa pelayanan perumahan dan pemukiman yang terkelola dengan baik. Penyusunan data base dimaksudkan dapat dipergunakan dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pembangunan, pengendalian, pemantauan dan evaluasinya terhadap pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Madiun. Tujuan penelitian adalah penyusunan data base perumahan di Kabupaten Madiun dalam upaya mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien. Penelitian dilakukan dengan metode survei data primer dan sekunder pada daerah sasaran pada 15 kecamatan. Data yang di amati adalah jumlah unit Rumah, status kepemilikan, jumlah rumah tidak layak huni, jumlah rumah komersial, daerah rawan bencana, jumlah bangunan ber-IMB dan jaringan listrik . Analisis dilakukan dengan tabulasi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rumah di Kabupaten Madiun sebanyak 249.357 unit, Status kepemilikan 86,56% milik sendiri, Jumlah rumah tidak layak huni 17,15%, jumlah rumah komersial 106 perumahan, daerah rawan bencana utamanya banjir, longsor dan kebakaran, jumlah ber-IMB 4,85% dan jaringan listrik 99,77%. Dan daerah rawan bencana di dominasi kebakaran 49,09%, dan banjir 26,36%.
PERAN BUPATI TERHADAP PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN Mahmud Rifa'i; Wawan Tri Juniarto
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma baru pembangunan adalah mengutamakan peran aktif atau partisipatif masyarakat dan institusi lokal dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta lapangan kerja bagi masyarakat. Tujuan penelitian adalah sejauh mana peran Bupati terhadap kajian terhadap perlindungan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan hasil pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di tinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, kajian pustaka dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek fisiologis, sosiologis dan yuridis peran Bupati terhadap perlindungan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan hasil pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan adalah sangat penting. Aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis menunjukkan dasar yang kuat terkait peran Bupati dalam bentuk peraturan pemerintah daerah dengan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup yang jelas.
Pengaruh Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Latu Murni Madiun Heni Dwi Yuliana; Ninik Srijani; Elva Nuraina
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan “PT LATU MURNI” MADIUN. Untuk mengetahui adakah pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap Kepuasn Kerja Karyawan “PT LATU MURNI” MADIUN. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian dilakukan Pada“PT LATU MURNI” MADIUN. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sample jenuh yang dimbil 52 karyawan pada “PT LATU MURNI” MADIUN. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (dengan skala likert), dokumentasi, dan observasi. Analisa data diolah dengan program SPSS versi 22.00 menggunakan regresi linier berganda dengan uji hipotesis, uji determinasi, uji t dan uji F. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari Uji Regresi Linier Berganda adalah Y = 22,893+0,354.X1+0,461X2. Artinya apabila variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja tetap atau constan maka besarnya kepuasan kerja karyawan 22,893. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 2,884 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil penelitian lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karywan sebesar 2,703 dengan tingkat signifikansi 0,009 maka H0 ditolak dan H2 diterima. Sedangkan hasil penelitian kepemimpinan dan libgkungan kerjaa teerhadap kepuasan kerja karyawan menunjukkah bahwa berdasarkan uji F diketahui bahwa besarnya Fhitung :14.149 maka H0 ditolak dan H3 diterima.
ANALISIS POLA KONSUMSI POLA PANGAN BERDASASRKAN POLA PANGAN HARAPAN DI KABUPATEN MADIUN PADA TAHUN 2021 Fadlilah Arrosyid
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tongkat wilayah baik Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.Analisis dilakukan kepada 450 responden dengan mayoritas bekerja sebagai petani dengan umur 40-49 dan memiliki penghasilan sebesar 1-2 juta maka dapat disimpulkan bahwa : a.) Konsumsi energi masyarakat Kabupaten Madiun pada Tahun 2021 sebesar 1831,5 kkal/kap/hari dengan angka kecukupan energi sebesar 85,19%, dimana standar kecukupan energi setiap orang per hari adalah sebesar 2150 kkal. b.) Konsumsi protein masyarakat Kabupaten Madiun Tahun 2021 sebesar 53,10 gram/kap/hari dengan angka kecukupan protein sebesar 93,19%, dimana standar kecukupan protein setiap orang per hari adalah sebesar 57 gram/kap/hari. c.) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Madiun Tahun 2021 sebesar 83,81 dengan skor PPH responden terendah sebesar 67,91 dan skor PPH responden tertinggi mencapai 97,84.Oleh karena itu, untuk meningkatkan skor PPH pada tahun-tahun berikutnya, maka perlu adanya penambahan konsumsi pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, pangan hewani serta buah dan sayur sedangkan konsumsi kelompok pangan yang harus dikurangi adalah kelompok pangan padi-padian.